12 P/HUM/2025

hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 1 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 PUTUSAN Nomor 12 P/HUM/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional sepanjang Lampiran I huruf M Nomor 226 tentang Proyek Pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara: PEMUDA CENDEKIAWAN MUSLIM INDONESIA (PEMUDA ICMI), beralamat di Jalan Warung Jati Timur Nomor 1 Kalibata-Pancoran Jakarta, yang diwakili oleh Dr. Ismail Rumadan, S.H., M.H., jabatan Ketua Umum Pemuda Cendekiawan Muslim Indonesia; Selanjutnya diwakili oleh kuasa Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor hukum DR. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., & Partners, beralamat di Kota Jakarta Selatan, domisili elektronik admin@tsbandpartners.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2025; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon; melawan: MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat, 10710; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Susiwijono, S.E., M.E., jabatan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor PH.07/5/M.EKON/02/2025, tanggal 20 Februari 2025; Selanjutnya disebut sebagai Termohon; Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 2 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2025, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 21 Januari 2025, dan diregister dengan Nomor 12 P/HUM/2025, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional sepanjang Lampiran I huruf M Nomor 226 tentang Proyek Pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: A. Kewenangan Mahkamah Agung; 1. Pemohon memohon agar Mahkamah Agung (MA) melakukan pengujian Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional sepanjang Lampiran I huruf M Nomor 226 tentang Proyek Pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland; 2. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 5 ayat (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 juncto Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung juncto Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil, bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan: Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 3 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang; Pasal 5 ayat (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan secara tegas menyatakan: Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang; Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 antara lain menyatakan: Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia; Pasal 1 ayat (1) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2011 antara lain menyatakan: Hak uji materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 3. Bahwa menguji peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan-ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 tersebut tidaklah semata-mata menguji apakah norma peraturan perundang-undangan itu bertentangan dengan norma Undang- undang, namun juga harus dimaknai bahwa yang dapat menjadi objek pengujian ke Mahkamah Agung adalah materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang. Hal tersebut dijabarkan lebih lanjut oleh ketentuan Undang-Undang bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi (vide Pasal 31 ayat (3) huruf b angka 1 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 4 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009). Ketentuan yang hampir sama ditemukan pula dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan yang mengatakan bahwa Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung; 4. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di atas, pada Pasal 7 ayat (1) secara jelas dan mendetail telah diatur perihal jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan yang meliputi: Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 5. Bahwa objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk diuji oleh Mahkamah Agung adalah Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional sepanjang Lampiran I huruf M Nomor 226 tentang Proyek Pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland, yang merupakan produk hukum Peraturan Perundang- undangan sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 5 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 ditetapkan oleh Termohon (Menteri) pada Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia; 6. Bahwa Objek Permohonan a quo termasuk dalam jenis kategori peraturan perundang-undangan yang tingkatannya di bawah undang-undang, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 8 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ada delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang ini; B. Kedudukan Hukum Dan Kepentingan Pemohon; 1. Bahwa Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 mengatur bahwa: Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; Selanjutnya Pasal 1 ayat (3) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2011 menyatakan: Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 6 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 2. Bahwa dalam Permohonan ini Pemohon adalah badan hukum publik yang berbentuk Perkumpulan, yang memiliki legal standing dan menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan ini dengan menggunakan prosedur organization standing (legal standing); - Bahwa badan hukum atau Rechtpersoon adalah entitas yang mengemban hak dan kewajiban berdasarkan hukum serta mampu melakukan suatu tindakan hukum (rechtsbevoegd), sehingga dapat dijadikan subjek hukum; - Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon dalam Permohonan Keberatan atas penerbitan dan pemberlakuan suatu peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang, dikarenakan terdapat keterkaitan sebab akibat (causal verband) dengan berlakunya objek permohonan a quo sehingga hak-hak Pemohon sebagai subjek hukum dirugikan; - Bahwa doktrin organization standing atau legal standing merupakan sebuah prosedur beracara yang tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi juga telah dianut dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; - Bahwa pada praktik peradilan di Indonesia, termasuk dalam proses peradilan di Mahkamah Agung legal standing telah diterima dan diakui menjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan, yang mana dapat dibuktikan antara lain dalam Putusan MA Nomor 33 P/HUM/2011 dalam Permohonan Keberatan atas berlakunya Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975; - Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 7 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu: a. Berbentuk badan hukum atau yayasan; b. Dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut; c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya; 3. Bahwa Pemohon merupakan organisasi berbentuk Perkumpulan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia AHU- 0006161.AH.01.07 Tahun 2023 tanggal 27 Juli 2023 (Bukti P.2) dengan Akte Notaris Nomor 01 oleh Notaris Yenita Asmawel, S.H., tanggal 3 Juli 2023 (Bukti P.3). Pemuda ICMI merupakan perubahan nama dari Majelis Sinergi Kalam (Masika) Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI). Perubahan tersebut secara resmi diputuskan dalam musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang diadakan di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, pada tanggal 17 September 2022. Masika didirikan pada 8 Oktober 1993 merupakan organisasi otonom yang mewadahi para intelektual muda di lingkungan ICMI; 4. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon dalam mengajukan Permohonan atas penerbitan dan pemberlakuan objek permohonan a quo, dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Pemohon. Dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Pemohon disebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya Perkumpulan, dan Pemohon juga telah melaksanakan visi, misi dan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasarnya; (Bukti P.4) 5. Bahwa Pasal 5 Anggaran Dasar Pemuda Cendekiawan Muslim Indonesia selaku Pemohon, mengatakan bahwa: Organisasi Pemuda ICMI bertujuan Menguatkan dan mengembangkan Ethos keilmuan dan kecendekiawan kaum muda Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 8 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 muslim Indonesia dengan nilai-nilai Kualitas Iman, Taqwa, Kualitas Pikir, Kualitas karya, Kualitas Kerja, dan Kualitas hidup bangsa Indonesia; 6. Bahwa berdasarkan juga Pasal 10 Anggaran Dasar, Pemuda Cendekiawan Muslim Indonesia selaku Pemohon melakukan kegiatan sebagai berikut: Dalam mencapai tujuannya Pemuda ICMI menyelenggarakan kegiatan-kegiatan, sebagai berikut: 1. Memperluas horison pemikiran dalam rangka mempertajam sensibilitas moral dan intelektual anggotanya; 2. Meningkatkan apresiasi atas warisan/tradisi keilmuan dan pemikiran dari berbagai sumber peradaban; 3. Menguji atau melakukan validasi terhadap keilmuan praktik diskursi keilmuan dan kerangka-kerangka paradigma yang mendasarinya; 4. Mempersiapkan sumber daya yang handal dalam rangka mengaktualisasikan fungsi kecendekiawanan dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan teknologi; 7. Bahwa hal di atas menunjukkan Pemohon peduli dan memiliki perhatian terhadap kebijakan penerbitan dan pemberlakuan objek permohonan a quo yang berdampak pada hak-hak kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat, yang berlangsung di wilayah negara Republik Indonesia, khususnya Masyarakat yang terdampak langsung dari Proyek Pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland ke dalam Daftar Proyek Strategis Nasional; 8. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuan, visi dan misi Pemohon keberatan telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, sebagaimana halnya telah menjadi pengetahuan umum (notoire feiten). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemohon sejak berdiri, telah aktif dalam melakukan upaya-upaya, antara lain melakukan kajian dan analisis terhadap permasalahan kehidupan sosial masyarakat, melakukan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 9 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 kegiatan seminar berupa focus group discussion (FGD) atas isu-isu sosial masyarakat yang menjadi perhatian publik khusus terkait dengan objek permohonan a quo; 9. Bahwa upaya-upaya dan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon adalah dalam rangka melaksanakan hak konstitusional yang dimilikinya, guna memperjuangkan haknya secara bersama untuk kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya; 10. Bahwa selain jaminan perlindungan konstitusional bagi ruang partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara, penegasan serupa juga mengemuka di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan ini mengatakan bahwa setiap orang, baik secara pribadi maupun kolektif berhak untuk mengembangkan dirinya dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan negara. Bahkan di dalam Pasal 16 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia disebutkan secara khusus tentang hak individu atau kelompok untuk mendirikan suatu organisasi untuk tujuan sosial dan kebajikan, dan pendidikan; 11. Bahwa objek permohonan a quo yang menjadi objek dalam Permohonan ini sangat berkaitan erat dengan upaya-upaya serta kelangsungan kegiatan dari Pemohon dikarenakan keberadaannya menghambat upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, berkeadilan sosial dan jaminan kebebasan memilih tempat tinggal yang diamanatkan oleh Konstitusi UUD 1945, yang selama ini diperjuangkan oleh Pemohon; 12. Bahwa keberadaan objek permohonan a quo telah sangat mengganggu dan menghambat aktivitas Pemohon. Berlakunya objek permohonan a quo telah merugikan hak-hak Pemohon untuk Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 10 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 berperan secara kelembagaan dalam memastikan menjamin kebebasan bagi warga negara untuk memilih tempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan bangsa dan negara sebagai wujud pelaksanaan hak untuk berpatisipasi dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara yang merupakan mandat dari UUD 1945; 13. Bahwa dengan demikian, berlakunya objek permohonan a quo baik secara konkrit dan faktual maupun potensial merugikan hak-hak Pemohon. Keberadaan objek permohonan a quo, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah merugikan berbagai macam usaha yang telah dilakukan secara terus-menerus dalam rangka menjalankan tugas dan peranan dari Pemohon, khususnya dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan pemberdayaan dan advokasi kebijakan di bidang sosial, ekonomi, hukum, dan budaya dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan martabat rakyat kecil dan kaum yang lemah guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; 14. Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian di atas menunjukkan bahwa Pemohon, memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; C. Alasan-Alasan Keberatan Pemohon Dalam Mengajukan Permohonan Uji Formil Dan Materiil Terhadap Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024; a. Pengujian Formil; 1. Bahwa persoalan utama yang terdapat pada Permenko Nomor 12 Tahun 2024 yang menjadi Pokok Perkara Pengujian Formil ini adalah Proses Pembentukannya yang tidak memenuhi ketentuan Pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Cacat formil/Cacat Prosedur) karena terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terang Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 11 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 benderang dan secara nyata diketahui oleh Publik. Bahkan selain cacat formil juga bermasalah secara materiil; 2. Bahwa dalam pembentukan suatu peraturan perundang- undangan, selain harus memenuhi syarat materiil juga harus memenuhi syarat formil. Secara umum, konsepsi pengujian secara formil (formele toetsing) dapat dimaknai sebagai sejauh mana peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan dalam bentuk yang tepat (appropriate form), oleh institusi yang tepat (appropriate institution), oleh materi muatan yang tepat dan menurut asas yang sesuai (appropriate principle). Dengan demikian sebuah produk peraturan perundang-undangan wajib dengan bentuk yang tepat, institusi yang tepat, materi muatan yang tepat, dan asas yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku; 3. Bahwa di samping peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu: a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; terdapat peraturan perundang-undangan lain sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ada delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Menteri; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 12 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 4. Bahwa walaupun Peraturan Menteri sebagai Peraturan Perundang-Undangan diakui keberadaan dan kekuatan mengikatnya akan tetapi tidak jelas kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Namun apabila dilihat dalam pelaksanaannya, Peraturan Menteri memiliki peran yang cukup penting yaitu sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Perundang-undangan tingkat pusat yang lebih tinggi kedudukannya; 5. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengakui kedudukan Peraturan Menteri sebagai peraturan perundang-undangan, maka Pembentukan Peraturan Menteri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, penetapan, dan pengundangan; 6. Bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional ditetapkan pada tanggal 9 Oktober 2024. Dalam lampiran peraturan tersebut, disebutkan Proyek Pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland masuk dalam Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum pada Lampiran I huruf M Nomor 226; 7. Bahwa dalam konsideran Menimbang Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 disebutkan: a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas usulan Proyek Strategis Nasional dan untuk mengakomodasi perkembangan dan kepastian hukum dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Proyek Strategis Nasional maka diperlukan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 13 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional dan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional; 8. Bahwa mengacu pada konsideran yang demikian, dapat dipahami bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 merupakan peraturan pelaksana dari melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional dan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; (Bukti P.5) Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional berbunyi: Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menetapkan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional setelah mendapatkan persetujuan Presiden; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 14 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 Pasal 2 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, berbunyi: Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas setelah rnendapatkan persetujuan Presiden; 9. Bahwa Pendelegasian kewenangan mengatur dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengatur Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, nyata-nyata melanggar butir 211 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menegaskan bahwa: Pendelegasian kewenangan mengatur dari Undang-Undang kepada menteri, pemimpin lembaga pemerintah nonkementerian, atau pejabat yang setingkat dengan menteri dibatasi untuk peraturan yang bersifat teknis administratif; 10. Bahwa pembentukan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 di atas, sesungguhnya tidak didasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang berbunyi (Bukti P.6): Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; Penjelasan Pasal 5 huruf c: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 15 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 Yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan; Selanjunya ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mendefinisikan bahwa: Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang- undangan; Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa: Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya; Penjelasan Pasalnya: Yang dimaksud dengan menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang- Undang yang bersangkutan; Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa: Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan; Penjelasan Pasalnya: Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah Undang-Undang atau Peraturan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 16 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 Pemerintah secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya; 11. Bahwa berdasarkan uraian hukum di atas, dapat disimpulkan Pendelegasian kewenangan mengatur dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk secara mandiri mengatur Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf c juncto butir 211 Lampiran II Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga secara formil, pembentukan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional sepanjang Lampiran I huruf M Nomor 226 tentang Proyek Pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland, menjadi tidak sah menurut hukum dan beralasan menurut hukum untuk dibatalkan; 12. Bahwa selain persoalan Pendelegasian kewenangan, pembentukan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional sepanjang Lampiran I huruf M Nomor 226 tentang Proyek Pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland, juga melanggar ketentuan Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menegaskan bahwa: Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 17 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 g. keterbukaan; Penjelasan Pasalnya: Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 13. Bahwa transparansi diwujudkan dalam bentuk Partisipasi Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan: (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan; (2) Masukan secara lisan dan atau tertulis itu dapat dilakukan melalui (a). rapat dengar pendapat umum; (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan; (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat; 14. Bahwa Pengaturan keterlibatan partisipasi masyarakat juga diatur dalam peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, dalam ketentuan Pasal 188 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 18 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (yang selanjutnya disebut Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), (Bukti P.7) yang menyatakan bahwa: (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka melaksanakan konsultasi publik; (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan konsultasi publik diatur dengan Peraturan Menteri; (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat; 15. Bahwa dilihat dari proses pembentukan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional sepanjang Lampiran I huruf M Nomor 226 tentang Proyek Pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland, tidak memenuhi syarat partisipasi Masyarakat. Masyarakat yang terkena dampak langsung dari penetapan Proyek Pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland tidak pernah dilibatkan dan diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam penetapan proyek tersebut; 16. Bahwa penetapan Proyek Strategis Nasional terhadap Proyek Pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland tidak jelas alasannya karena proyek ini sudah ada sejak 20 tahun Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 19 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 yang lalu, tetapi baru diumumkan sebagai Proyek Strategis Nasional pada bulan Oktober 2024 vide Lampiran I huruf M Nomor 226 Permenko Nomor 12 Tahun 2024. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa proyek ini hanya menguntungkan pemilik modal sehingga tidak bermanfaat terhadap masyarakat dan berpotensi terjadi benturan kepentingan antara pemilik modal dengan masyarakat terutama masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi pengembangan proyek tersebut; 17. Bahwa implikasi tidak terlibatnya partisipasi masyarakat dalam tahapan pembentukan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional sepanjang Lampiran I huruf M Nomor 226 tentang Proyek Pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland, menyebabkan proses pembentukannya menjadi cacat formil/prosedural karena tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, khususnya asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 5 salah satunya huruf g (asas keterbukaan); b. Pengujian Materiil; 1. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil pada Pasal 1 ayat (1) mengatakan yang dimaksud dengan Hak Uji Materiil adalah Hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-undang terhadap peraturan Perundang- undangan tingkat lebih tinggi, begitu juga pada Pasal 1 ayat (3) yang mengatakan bahwa Permohonan Uji Materiil adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 20 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan kepada Mahkamah Agung untuk mendapat Putusan; 2. Bahwa pokok Permohonan Uji Materil Pemohon adalah Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional sepanjang Lampiran I huruf M Nomor 226 tentang Proyek Pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland terhadap Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan vide Pasal 1 angka 16 dan 17 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 28 Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan; 3. Bahwa penetapan Proyek Strategis Nasional terhadap Proyek Pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland menuai polemik karena sebagian area proyek strategis di PIK 2 berada di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus. Hal ini nyata- nyata bertentangan dengan fungsi pokok Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Bukti P.8) yang menjelaskan bahwa: (1) Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus; (2) Penetapan kawasan hutan dengan tujuan khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk kepentingan umum seperti: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 21 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 i. Penelitian dan pengembangan; ii. Pendidikan dan latihan; dan iii. Religi dan budaya; (3) Kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengubah fungsi pokok, kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; 4. Bahwa Proyek Pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland melibatkan reklamasi besar-besaran di pesisir utara Jakarta, yang berdampak negatif pada lingkungan, diantaranya: 1.1. Bahwa reklamasi ini menimbulkan kerusakan pada ekosistem pesisir, termasuk hilangnya habitat alami bagi berbagai spesies laut; 1.2. Bahwa reklamasi memperburuk kondisi banjir di sekitar Jakarta dan Tangerang karena perubahan aliran air dan penurunan area resapan alami; 1.3. Bahwa proses pembangunan dan reklamasi Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland juga meningkatkan risiko banjir dan erosi di kawasan sekitar sehingga mengganggu aliran air alami dan mengurangi kapasitas penyerapan air tanah; Kegiatan ini juga nyata-nyata melanggar Pasal 1 angka 16 dan 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Bukti P.9) yang menyatakan: Pasal 1 angka 16; Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; Pasal 1 angka 17; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 22 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; 5. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2024, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam acara Media Gathering Kementerian ATR/BPN menyampaikan bahwa Proyek Pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland bermasalah karena tidak tercantum sebagai Proyek Strategis Nasional pariwisata dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi maupun kabupaten/kota. Semula Proyek Pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland direncanakan sebagai Proyek Strategis Nasional di sektor pariwisata; Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Bukti P.10) yang menyatakan: Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia; 6. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi hukum di atas, menurut Pemohon, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional sepanjang Lampiran I huruf M Nomor 226 tentang Proyek Pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 23 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 Kehutanan, Pasal 1 angka 16 dan 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan/Hak Uji Formil dan Materiil yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan pembentukan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional sepanjang Lampiran I huruf M Nomor 226 tentang Proyek Pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland, tidak memenuhi pada asas Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang baik khusus Pasal 5 huruf c dan huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang perubahan Pertama atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan sebagaimana telah terjadi perubahan terakhir yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 3. Menyatakan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional sepanjang Lampiran I huruf M Nomor 226 tentang Proyek Pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland, bertentangan dengan Pasal 8 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 24 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 tentang Kehutanan, Pasal 1 angka 16 dan 17 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ddan Pasal 1 angka 28 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 4. Menyatakan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional sepanjang Lampiran I huruf M Nomor 226 tentang Proyek Pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan tidak berlaku umum; 5. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional sepanjang Lampiran I huruf M Nomor 226 tentang Proyek Pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland; 6. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 7. Menghukum Termohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa: 1. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional sepanjang Lampiran I huruf M Nomor 226 tentang Proyek Pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland (Bukti P-1); Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 25 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 2. Fotokopi Akta Notaris Nomor 01 Notaris Yenita Asmawel, SH, tanggal 3 Juli 2023 Tentang Pendirian Perkumpulan Pemuda Cendekiawan Muslim Indonesia (Bukti P-2); 3. Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0006161.AH.01.07 Tahun 2023 Tanggal 27 Juli 2023 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Pemuda Cendekiawan Muslim Indonesia (Bukti P-3); 4. Fotokopi Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Pemuda Cendekiawan Muslim Indonesia (Pemuda ICMI) (Bukti P-4); 5. Fotokopi Pasal 3 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional dan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Bukti P-5); 6. Fotokopi Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-6); 7. Fotokopi Pasal 188 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (yang selanjutnya disebut Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) (Bukti P-7); 8. Fotokopi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Bukti P-8); 9. Fotokopi Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Bukti P-9); 10. Fotokopi Pasal 1 angka 16 dan 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Bukti P- 10); Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 3 Februari 2025, Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 26 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 12/PER-PSG/II/12 P/HUM/2025, tanggal 3 Februari 2025; Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 7 Maret 2025, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut: A. Uraian Kewenangan Mahkamah Agung; Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan terkait kewenangan Mahkamah Agung sebagai berikut: 1. Pemohon memohon agar Mahkamah Agung melakukan pengujian Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 sepanjang Lampiran I huruf M Nomor 226 tentang Proyek Pengembangan PIK 2 Tropical Coastland; 2. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) juncto Pasal 5 ayat (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut TAP MPR Nomor III Tahun 2000) juncto Pasal 31A ayat (1) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Mahkamah Agung) juncto Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011), bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 27 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 terhadap undang-undang dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang; Pasal 5 ayat (2) TAP MPR Nomor III Tahun 2000 menyatakan: Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang- undangan dibawah undang-undang; Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung menyatakan: Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia; Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menyatakan: Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 3. Bahwa menguji peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak semata-mata menguji apakah norma peraturan perundang-undangan itu bertentangan dengan norma undang-undang, namun harus dimaknai bahwa yang dapat menjadi objek pengujian ke Mahkamah Agung adalah materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan undang-undang, sehingga wajib diuraikan dengan jelas materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berbunyi Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 28 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 4. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di atas, Pasal 7 ayat (1) diatur jenis dan hirarki peraturan perundang- undangan yang terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 5. Bahwa objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk diuji oleh Mahkamah Agung adalah Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 sepanjang Lampiran I huruf M Nomor 226 tentang Proyek Pengembangan PIK 2 Tropical Coastland yang merupakan produk hukum Peraturan Perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Termohon pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia; 6. Bahwa objek permohonan a quo termasuk dalam jenis kategori peraturan perundang-undangan yang tingkatannya di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 8 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ada delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ini; B. Uraian Kedudukan Hukum/Legal Standing Pemohon; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 29 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 Dalam permohonannya, terkait dengan kedudukan hukum/legal standing, Pemohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Pemohon adalah badan hukum publik yang berbentuk perkumpulan, yang memiliki legal standing dan menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan ini dengan menggunakan prosedur organization standing (legal standing) dengan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa badan hukum atau rechtpersoon adalah entitas yang mengemban hak dan kewajiban berdasarkan hukum serta mampu melakukan suatu tindakan hukum (rechtbevoegd), sehingga dapat dijadikan subjek hukum; b. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan keberatan atas penerbitan dan pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dikarenakan terdapat keterlibatan sebab akibat (casual verband) dengan berlakunya objek permohonan a quo sehingga hak-hak Pemohon sebagai subjek hukum dirugikan; c. Bahwa doktrin organization standing atau legal standing merupakan sebuah prosedur beracara yang tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi juga telah dianut dalam berbagai peraturan perundang di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; d. Bahwa pada praktik peradilan di Indonesia, termasuk dalam proses peradilan di Mahkamah Agung legal standing telah diterima dan diakui menjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan, yang mana dapat dibuktikan antara lain dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 33 P/HUM/2011 dalam permohonan keberatan atas berlakunya Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 30 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 e. Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu: 1) Berbentuk badan hukum atau yayasan; 2) Dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut; 3) Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya; 2. Pemohon merupakan organisasi berbentuk perkumpulan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU-0006161.AH.01.07 Tahun 2023 tanggal 27 Juli 2023 dengan akte Notaris Nomor 01 oleh Yenita Asmawel, S.H. tanggal 3 Juli 2023; 3. Dasar dan kepentingan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan atas penerbitan dan pemberlakuan objek permohonan a quo, dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Pemohon. Dalam Anggaran Dasar dan/atau Rumah Tangga Pemohon disebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya Perkumpulan dan Pemohon juga telah melaksanakan visi, misi, dan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasarnya; 4. Pemohon menyatakan Pasal 5 Anggaran Dasar Pemuda Cendekiawan Muslim Indonesia berbunyi Organisasi Pemuda ICMI bertujuan menguatkan dan mengembangkan Ethos keilmuan dan kecendekiawan kaum muda muslim Indonesia dengan nilai-nilai Kualitas Iman, Taqwa, Kualitas Pikir, Kualitas karya, kualitas kerja, dan kualitas hidup bangsa Indonesia; 5. Pemohon menyatakan melakukan kegiatan berdasarkan Pasal 10 Anggaran Dasar Pemuda Cendekiawan Muslim Indonesia sebagai berikut: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 31 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 Dalam mencapai tujuannya Pemuda ICMI menyelenggarakan kegiatan-kegiatan, sebagai berikut: 1. Memperluas horison pemikiran dalam rangka mempertajam sensibiltas moral dan intelektual anggotanya; 2. Meningkatkan apresiasi atas warisan/tradisi keilmuan dan pemikiran dari berbagai sumber peradaban; 3. Menguji atau melakukan validasi terhadap keilmuan praktik diskursi keilmuan dan kerangka-kerangka paradigma yang mendasarinya; 4. Mempersiapkan sumber daya yang handal dalam rangka mengaktualisasikan fungsi kecendekiawanan dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan teknologi; 6. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon mendalilkan peduli dan memiliki perhatian terhadap kebijakan penerbitan dan pemberlakuan objek permohonan a quo yang berdampak pada hak-hak kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat, yang berlangsung di wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya masyarakat yang terdampak langsung dari Proyek Pengembangan PIK 2 Tropical Coastland ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN); 7. Pemohon menyatakan bahwa dalam mencapai maksud dan tujuan, visi dan misi Pemohon telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, sebagaimana halnya telah menjadi pengetahuan umum (notoire feiten). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh Para Permohon sejak berdiri, telah aktif dalam melakukan upaya-upaya, antara lain melakukan kajian dan analisis terhadap permasalahan kehidupan sosial masyarakat, melakukan kegiatan seminar berupa Focus Group Discussion (FGD) atas isu-isu sosial masyarakat yang menjadi perhatian publik khusus terkait dengan objek permohonan a quo; 8. Pemohon mendalilkan bahwa upaya-upaya dan serangkaian kegiatan yang dilakukan adalah dalam rangka melaksanakan hak Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 32 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 konstitusional yang dimilikinya, guna memperjuangkan haknya secara bersama untuk kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 28C ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya; 9. Bahwa selain jaminan perlindungan konstitusional bagi ruang partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara, penegasan serupa juga mengemuka di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang, baik secara pribadi maupun kolektif berhak untuk mengembangkan dirinya dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan negara. Bahkan di dalam Pasal 16 Undang- Undang Hak Asasi Manusia disebutkan hak individu atau kelompok untuk mendirikan suatu organisasi untuk tujuan sosial dan kebajikan, dan pendidikan; 10. Pemohon mendalilkan bahwa objek permohonan a quo sangat berkaitan erat dengan upaya-upaya serta kelangsungan kegiatan dari Pemohon dikarenakan keberadaannya menghambat upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, berkeadilan sosial dan jaminan kebebasan memilih tempat tinggal yang diamanatkan oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selama ini diperjuangkan oleh Pemohon; 11. Pemohon mendalilkan bahwa keberadaan objek permohonan a quo telah sangat mengganggu dan menghambat aktivitas Para Permohon dan berlakunya objek permohonan a quo telah merugikan hak-hak Pemohon untuk berperan secara kelembagaan dan memastikan menjamin kebebasan bagi warga negara untuk memilih tempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia untuk Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 33 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 kepentingan bangsa dan negara sebagai wujud pelaksanaan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara yang merupakan mandat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 12. Pemohon mendalilkan bahwa dengan demikian, berlakunya objek permohonan a quo baik secara konkrit dan faktual maupun potensial merugikan hak-hak Pemohon. Keberadaan objek permohonan a quo, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah merugikan berbagai macam usaha yang telah dilakukan secara terus-menerus dalam rangka menjalankan tugas dan peranan dari Pemohon, khususnya dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan pemberdayaan dan advokasi kebijakan di bidang sosial, ekonomi, hukum dan budaya dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan martabat rakyat kecil dan kaum yang lemah guna menwujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; C. Uraian Alasan Permohonan Pemohon; Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Hak Uji Materiil selengkapnya sebagai berikut: 1. Pengujian Formil; Pemohon mendalilkan alasan permohonan terkait pengujian formil sebagai berikut: a. Bahwa persoalan utama yang terdapat pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 yang menjadi pokok perkara pengujian formil ini adalah proses pembentukannya yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (cacat formil/cacat prosedur) karena terdapat pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan secara terang benderang dan secara nyata diketahui oleh publik; b. Bahwa dalam pembentukan suatu peraturan perundang- undangan, selain harus memenuhi syarat materiil juga harus memenuhi syarat formil. Secara umum, konsepsi pengujian Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 34 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 secara formil (formele toetsing) dapat dimaknai sejauh mana peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan dalam bentuk yang tepat (appropriate form) oleh institusi yang tepat (appropriate institution), oleh materi muatan yang tepat dan menurut asas yang sesuai (appropriate principle). Dengan demikian sebuah produk peraturan perundang-undangan wajib dengan bentuk yang tepat, institusi yang tepat, materi muatan yang tepat, dan asas yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku; c. Bahwa di samping peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang; 4) Peraturan Pemerintah; 5) Peraturan Presiden; 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, terdapat peraturan perundang-undangan lain sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ada delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Menteri; d. Bahwa walaupun Peraturan Menteri sebagai peraturan perundang-undangan diakui keberadaan dan kekuatan mengikatnya akan tetapi tidak jelas kedudukannya dalam hirearki peraturan perundang-undangan. Namun apabila dilihat dalam pelaksanaannya, Peraturan Menteri memiliki peran yang cukup Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 35 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 penting yaitu sebagai peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang lebih tinggi kedudukannya; e. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengakui kedudukan Peraturan Menteri sebagai peraturan perundang-undangan, maka pembentukan peraturan menteri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, penetapan, dan pengundangan; f. Bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 9 Oktober 2024. Dalam lampiran peraturan tersebut, disebutkan Proyek Pengembangan PIK 2 Tropical Coastland masuk dalam Program Strategis Nasional sebagaimana tercantum pada Lampiran I huruf M Nomor 226; g. Bahwa berdasarkan konsideran menimbang Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024, menurut Pemohon dapat dipahami bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 merupakan peraturan pelaksana dari melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021) dan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (selanjutnya disebut Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020); h. Bahwa pendelegasian kewenangan mengatur dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengatur perubahan daftar Program Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 36 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 Strategis Nasional, menurut Pemohon nyata-nyata melanggar butir 211 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa Pendelegasian kewenangan mengatur dari Undang-Undang kepada menteri, pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, atau pejabat setingkat dengan menteri dibatasi untuk peraturan yang bersifat teknis dan administratif; i. Bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 tidak didasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berbunyi: Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; Penjelasan Pasal 5 huruf c: Yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan; j. Bahwa berdasarkan uraian hukum di atas, Pemohon dapat menyimpulkan pendelegasian kewenangan mengatur dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk secara mandiri mengatur perubahan daftar Program Strategis Nasional, nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf c juncto butir 211 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sehingga secara formil pembentukan Peraturan Menteri Koordinator Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 37 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 menjadi tidak sah menurut hukum dan beralasan menurut hukum untuk dibatalkan; k. Bahwa selain persoalan pendelegasian kewenangan, menurut Pemohon pembentukan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 juga melanggar ketentuan Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa: Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: g. Keterbukaan; Penjelasan Pasalnya: Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; l. Bahwa transparansi diwujudkan dalam bentuk Partisipasi Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan: (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan; (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis itu dapat dilakukan melalui (a). rapat dengar pendapat umum; (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 38 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat; m. Bahwa pengaturan keterlibatan partisipasi masyarakat juga diatur dalam ketentuan Pasal 188 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014) yang menyatakan: (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka melaksanak konsultasi publik; (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan konsultasi publik diatur dengan Peraturan Menteri; (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan peraturan perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat; n. Bahwa menurut Pemohon, dilihat dari proses pembentukan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 sepanjang Lampiran I huruf M Nomor 226 tentang Proyek Pengembangan PIK 2 Tropical Coastland, tidak memenuhi syarat partisipasi masyarakat. Masyarakat yang terkena dampak langsung dari penetapan Proyek Pengembangan PIK 2 Tropical Coastland tidak pernah dilibatkan dan diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam penetepan proyek tersebut; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 39 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 o. Bahwa menurut Pemohon, penetapan Program Strategis Nasional terhadap Proyek Pengembangan PIK 2 Tropical Coastland tidak jelas alasannya karena proyek ini sudah ada sejak 20 tahun yang lalu, tetapi baru diumumkan sebagai Program Strategis Nasional pada bulan Oktober 2024 melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa proyek ini hanya menguntungkan pemilik modal sehingga tidak bermanfaat terhadap masyarakat dan berpotensi terjadi benturan kepentingan antara pemilik modal dengan masyarakat, terutama masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi pengembangan proyek tersebut; p. Bahwa Pemohon menyatakan implikasi tidak terlibatnya partisipasi masyarakat dalam tahapan pembentukan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 sepanjang Lampiran I huruf M Nomor 226 tentang Proyek Pengembangan PIK 2 Tropical Coastland, menyebabkan proses pembentukannya menjadi cacat formil/prosedural karena tidak memenuhi kententuan pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, khususnya asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 5 salah satunya huruf g (asas keterbukaan); 2. Pengujian Materiil; Pemohon mendalilkan alasan permohonan terkait pengujian materiil sebagai berikut: a. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 mengatakan yang dimaksud dengan Hak Uji Materiil adalah Hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, begitu juga pada Pasal 1 ayat (3) yang mengatakan bahwa Permohonan Uji Materiil adalah suatu permohonan yang berisi keberatan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 40 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 terhadap berlakunya suatu perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan kepada Mahkamah Agung untuk mendapat putusan; b. Bahwa pokok permohonan Uji Materiil Pemohon adalah Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 sepanjang Lampiran I huruf M Nomor 226 tentang Proyek Pengembangan PIK 2 Tropical Coastland terhadap Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Pasal 1 angka 16 dan 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dan Pasal 5 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011; c. Bahwa penetapan Program Strategis Nasional terhadap Proyek Pengembangan PIK 2 Tropical Coasland menuai polemik karena sebagian area proyek strategis di PIK 2 berada di kawasan hutan dengan tujuan khusus. Hal ini nyata-nyata bertentangan dengan fungsi pokok kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang menjelaskan: (1) Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus; (2) Penetapan kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk kepentingan umum seperti: i. Penelitian dan pengembangan; ii. Pendidikan dan latihan; dan iii. Religi dan budaya. (3) Kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengubah fungsi pokok, kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 41 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 d. Bahwa Proyek Pengembangan PIK 2 Tropical Coastland melibatkan reklamasi besar-besaran di pesisir utara Jakarta, yang berdampak negatif pada lingkungan, diantaranya: 1) Bahwa reklamasi ini menimbulkan kerusakan pada ekosistem pesisir, termasuk hilangnya habitat alami bagi berbagai spesies laut; 2) Bahwa reklamasi memperburuk kondisi banjir di sekitar Jakarta dan Tangerang karena perubahan aliran air dan penurunan area resapan alami; 3) Bahwa proses pembangunan dan reklamasi PIK 2 Tropical Coastland juga meningkatkan risiko banjir dan erosi di kawasan sekitar sehingga mengganggu aliran air alami dan mengurangi kapasitas penyerapan air tanah; Menurut Pemohon, kegiatan ini nyata-nyata melanggar Pasal 1 angka 16 dan 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan: Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; e. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2024, Menteri Agraria dan Tatat Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam acara Media Gathering Kementerian ATR/BPN menyampaikan bahwa Proyek Pengembangan PIK 2 Tropical Coastland bermasalah karena tidak tercantum sebagai Program Strategis Nasional pariwisata dalam Rencana Tata Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 42 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 Ruang Wilayah (RTRW) provinsi maupun kabupaten/kota. Semula Proyek Pengembangan PIK 2 Tropical Coastland direncanakan sebagai Program Strategis Nasional di sektor pariwisata; Menurut Pemohon, hal tersebut di atas merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang menyatakan: Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia; f. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi hukum di atas, menurut Pemohon, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 sepanjang Lampiran I huruf M Nomor 226 tentang Proyek Pengembangan PIK 2 Tropical Coastland bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Pasal 1 angka 16 dan 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Berdasarkan dalil Pemohon di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan memutuskan: 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan/Hak Uji Formil dan Materiil yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan pembentukan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 sepanjang Lampiran I huruf M Nomor 226 tentang Proyek Pengembangan PIK 2 Tropical Coastland, tidak memenuhi pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik khusus Pasal 5 huruf c dan huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah terjadi perubahan terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 43 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022); 3. Menyatakan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 sepanjang Lampiran I huruf M Nomor 226 tentang Proyek Pengembangan PIK 2 Tropical Coastland, bertentangan dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Pasal 1 angka 16 dan 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; 4. Menyatakan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 sepanjang Lampiran I huruf M Nomor 226 tentang Proyek Pengembangan PIK 2 Tropical Coastland, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum; 5. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 sepanjang Lampiran I huruf M Nomor 226 tentang Proyek Pengembangan PIK 2 Tropical Coastland; 6. Memerintahkan panitera Mahkamah Agung untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 7. Menghukum Termohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; Terhadap permohonan Hak Uji Materiil atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 vide Lampiran I huruf M Nomor 226 tentang Proyek Pengembangan PIK 2 Tropical Coastland di atas, Termohon akan menanggapi dan memberikan penjelasan sebagaimana uraian jawaban di bawah ini: D. Tanggapan Termohon Terhadap Kedudukan Hukum/Legal Standing Pemohon; Terhadap dalil Pemohon mengenai kedudukan hukum/legal standing, Termohon menanggapi sebagai berikut: 1. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai uraian kedudukan hukum/legal standing yang pada pokoknya menyatakan bahwa Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 44 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 Pemohon merupakan badan hukum publik yang berbentuk perkumpulan yang dapat bertindak mewakili kepentingan publik sesuai dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga, serta menggunakan doktrin organization standing seperti dianut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Termohon menanggapi sebagai berikut: a. Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023) berbunyi: Pasal 92; (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil; (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan: a. Berbentuk badan hukum; b. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 45 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 b. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 berbunyi: Pasal 73; (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi di bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; (2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. Berbentuk badan hukum; b. Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; dan c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya; Berdasarkan hal tersebut, Pemohon telah keliru dalam menguraikan kedudukan hukum/legal standing dengan menyatakan bahwa dapat bertindak mewakili kepentingan publik sesuai dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga dan menggunakan doktrin organization standing karena Pemohon bukan merupakan organisasi lingkungan hidup dan bukan merupakan organisasi di bidang kehutanan dan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Pemohon tidak menyatakan secara jelas adanya kepentingan pelestarian fungsi lingkungan dan pelestarian fungsi hutan; Selain itu, doktrin organization standing hanya berlaku untuk prosedur beracara di Pengadilan Negeri dan tidak berlaku apabila mengajukan permohonan hak uji materiil di Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 46 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 Oleh karena itu, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing dalam mewakili kepentingan publik dalam permohonan perkara a quo; 2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai uraian kedudukan hukum/legal standing yang pada pokoknya menyatakan Pemohon dalam mencapai maksud dan tujuan, visi, dan misi telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan (antara lain melakukan kajian dan analisis permasalahan kehidupan sosial masyarakat, melakukan kegiatan seminar berupa FGD atas isu-isu sosial masyarakat yang menjadi perhatian publik khusus terkait dengan objek permohonan perkara a quo), serta keberadaan objek permohonan perkara a quo telah merugikan hak-hak Pemohon baik secara langsung maupun tidak langsung, Termohon menanggapi sebagai berikut: a. Bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung berbunyi Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; b. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; b. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak Putusan Nomor 54 P/HUM/2013 tanggal 19 Desember 2013 dan Putusan Nomor 62 P/HUM/2013 tanggal 18 November 2013 serta putusan-putusan berikutnya berpendirian bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang- Undang tentang Mahkamah Agung harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 47 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 1) Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan; 2) Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; 3) Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4) Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang- undangan yang dimohonkan pengujian; dan 5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Berdasarkan hal tersebut, Pemohon dalam permohonan perkara a quo tidak bisa membuktikan berbagai macam usaha/kegiatan khusus terkait dengan objek permohonan perkara a quo dan tidak bisa membuktikan kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dengan berlakunya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 vide Lampiran I huruf M Nomor 226 tentang Proyek Pengembangan PIK 2 Tropical Coastland, sehingga menunjukan tidak adanya hubungan sebab-akibat atau kausalitas (causal verband) antara berlakunya ketentuan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon secara langsung; Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023, ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang- Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 48 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, Putusan Nomor 54 P/HUM/2013 tanggal 19 Desember 2013, dan Putusan Nomor 62 P/HUM/2013 tanggal 18 November 2013; E. Tanggapan Termohon Terhadap Objek Permohonan Hak Uji Materiil; Terhadap dalil Pemohon mengenai objek permohonan perkara a quo yakni Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 vide Lampiran I huruf M Nomor 226 tentang Proyek Pengembangan PIK 2 Tropical Coastland, Termohon menanggapi bahwa Pemohon telah keliru dalam menjadikan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 sebagai objek permohonan perkara a quo karena Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (vide Bukti T-2) sehingga objek permohonan perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon merupakan hal yang keliru dan mengakibatkan kekeliruan terhadap objek permohonan perkara a quo (error in objecto); Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) berkenaan dengan adanya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional; F. Jawaban Termohon Terhadap Pokok Permohonan Pemohon; Terhadap pokok permohonan perkara a quo yang didalikan oleh Para Permohon yang pada intinya menyatakan pembentukan Peraturan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 49 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 vide Lampiran I huruf M Nomor 226 tentang Proyek Pengembangan PIK 2 Tropical Coastland bertentangan dengan Pasal 5 huruf c dan huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Pasal 1 angka 16 dan 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokok permohonan perkara a quo menyatakan bahwa walaupun Peraturan Menteri sebagai peraturan perundang-undangan diakui keberadaan dan kekuatan mengikatnya akan tetapi tidak jelas kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan menyatakan bahwa secara formil tahapan pembentukan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 vide Lampiran I huruf M Nomor 226 tentang Proyek Pengembangan PIK 2 Tropical Coastland menjadi cacat formil/prosedural karena tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 huruf c dan huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa dalam diktum mengingat angka 1 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 tercantum Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Hal tersebut menunjukan bahwa sistem pemerintahan Indonesia yang menganut sistem presidensial menegaskan bahwa Presiden sebagai Kepala Negara berhak melakukan delegasi atau pelimpahan wewenang terhadap menteri pilihannya yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan; b. Bahwa keberadaan Peraturan Menteri dalam jenis peraturan perundang-undangan secara tegas diakui dan mempunyai Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 50 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang berbunyi: Pasal 8; (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang- Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat; (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan; c. Bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 merupakan delegasi atau pelimpahan wewenang pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 dan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 yang berbunyi: Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021; Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menetapkan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional setelah mendapat persetujuan Presiden; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 51 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 Pasal 2 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020; Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas setelah mendapatkan persetujuan Presiden; d. Bahwa materi muatan dan pembentukan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 telah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan dan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan peraturan pelaksanaannya sebelum ditetapkan oleh Termohon; Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor PPE.PP.01.05-2719 tanggal 2 Oktober 2024 hal Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (vide Bukti T-3); Dalam pokok surat tersebut, secara tegas dan nyata disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Proyek Strategis Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat diproses lebih lanjut untuk penetapan dan pengajuan pengundangannya; e. Bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 juga telah mendapatkan persetujuan Presiden sebelum ditetapkan oleh Termohon. Hal tersebut Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 52 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 dibuktikan dengan surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor B.459/Seskab/RK.04.07/10/2024 tanggal 9 Oktober 2024 hal Persetujuan Presiden terhadap Penetapan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (vide Bukti T-4); Dalam pokok surat tersebut, secara tegas dan nyata disebutkan bahwa Presiden pada prinsipnya dapat menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan pertimbangan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian telah selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020, serta daftar Program Strategis Nasional sebagaimana dalam lampiran Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian telah sesuai dengan arahan dan persetujuan Presiden, sehingga Menteri dapat segera melakukan penetapan atas Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dimaksud; f. Bahwa dalam tahapan pembentukan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 juga telah memenuhi keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan peraturan pelaksanaannya sebelum ditetapkan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi asas keterbukaan sebagai salah satu asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik. Hal tersebut dibuktikan dengan telah dilakukannya konsultasi publik secara daring pada hari Rabu Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 53 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 tanggal 18 September 2024 berdasarkan Undangan Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas Nomor PK.KPPIP/45/D.VI.M.EKON.KPPIP/09/2024 tanggal 12 September 2024 hal Diskusi Publik Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (vide Bukti T-5); Dalam pelaksanaan kegiatan diskusi publik tersebut, dihadiri oleh pewakilan dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Akademisi, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, serta Badan Usaha sebagaimana tercantum dalam daftar undangan; Kegiatan diskusi publik tersebut juga secara tegas dan nyata membuktikan bahwa sebelum Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 ditetapkan oleh Termohon, telah memenuhi unsur keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam tahapan pembentukan peraturan perundang- undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 96 ayat (3) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang berbunyi: Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan; Pasal 96 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 54 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. Rapat dengar pendapat umum; b. Kunjungan kerja; c. Seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau d. Kegiatan konsultasi publik lainnya. Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, dalil Pemohon dalam permohonan perkara a quo yang menyatakan bahwa Peraturan Menteri diakui keberadaan dan kekuatan mengikatnya akan tetapi tidak jelas kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan merupakan dalil yang kabur atau tidak jelas (obscuur libel), menyesatkan, dan tidak berdasar; Selain itu, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa secara formil tahapan pembentukan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 vide Lampiran I huruf M Nomor 226 tentang Proyek Pengembangan PIK 2 Tropical Coastland menjadi cacat formil/prosedural karena tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 huruf c dan huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menolak permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); 2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokok permohonan perkara a quo menyatakan bahwa Proyek Pengembangan PIK 2 Tropical Coastland menuai polemik karena sebagian area berada di Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 54 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 55 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 kawasan hutan dengan tujuan khusus dan secara materiil Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 vide Lampiran I huruf M Nomor 226 tentang Proyek Pengembangan PIK 2 Tropical Coastland bertentangan dengan Pasal 8 Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999, Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa area Proyek Pengembangan PIK 2 Tropical Coastland tidak berada di kawasan hutan dengan tujuan khusus, namun berada di kawasan hutan lindung, sehingga dapat dilakukan kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang berbunyi Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya usulan perubahan fungsi kawasan hutan lindung menjadi kawasan hutan produksi secara parsial berdasarkan Surat Gubernur Banten kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor B.000.7.2.1/1936/Bapp/2024 tanggal 25 Juli 2024 hal Permohonan Usulan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung Menjadi Hutan Produksi Secara Parsial di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten (vide Bukti T-6); b. Bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan juga secara tegas dan nyata diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021) yang berbunyi Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Hutan Lindung; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 55 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 56 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 c. Bahwa dalam hal terdapat perubahan peruntukan kawasan hutan juga secara tegas dan nyata diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 yang berbunyi: Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021; Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dapat dilakukan: a. Secara parsial; atau b. Untuk wilayah provinsi; Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021; Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dilakukan melalui Pelepasan Kawasan Hutan; Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, dalil Pemohon dalam permohonan perkara a quo yang menyatakan bahwa Proyek Pengembangan PIK 2 Tropical Coastland menuai polemik karena sebagian area berada di kawasan hutan dengan tujuan khusus dan secara materiil Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 vide Lampiran I huruf M Nomor 226 tentang Proyek Pengembangan PIK 2 Tropical Coastland bertentangan dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 merupakan dalil yang kabur atau tidak jelas (obscuur libel), tidak berdasar, dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menolak permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); 3. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokok permohonan perkara a quo menyatakan bahwa Proyek Pengembangan PIK 2 Tropical Coastland melibatkan reklamasi besar-besaran di pesisir utara Jakarta yang berdampak negatif pada lingkungan dan secara materiil Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 vide Lampiran I huruf M Nomor 226 tentang Proyek Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 57 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 Pengembangan PIK 2 Tropical Coastland bertentangan dengan Pasal 1 angka 16 dan angka 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa Proyek Pengembangan PIK 2 Tropical Coastland bukan berlokasi di pesisir utara Jakarta sebagaimana di dalilkan oleh Para Permohon; b. Bahwa Proyek Pengembangan PIK 2 Tropical Coastland secara tegas dan nyata berlokasi di Provinsi Banten sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 vide Lampiran I huruf M Nomor 226 tentang Proyek Pengembangan PIK 2 Tropical Coastland (vide Bukti T-7); Hal tersebut secara jelas dan nyata membuktikan bahwa tidak ada keterkaitan antara Proyek Pengembangan PIK 2 Tropical Coastland dengan reklamasi besar-besaran di pesisir utara Jakarta yang berdampak negatif pada lingkungan, karena lokasi Proyek Pengembangan PIK 2 Tropical Coastland berada di Provinsi Banten; Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, dalil Pemohon dalam permohonan perkara a quo yang menyatakan bahwa Proyek Pengembangan PIK 2 Tropical Coastland melibatkan reklamasi besar-besaran di pesisir utara Jakarta yang berdampak negatif pada lingkungan dan secara materiil Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 vide Lampiran I huruf M Nomor 226 tentang Proyek Pengembangan PIK 2 Tropical Coastland bertentangan dengan Pasal 1 angka 16 dan angka 17 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan dalil yang kabur atau tidak jelas (obscuur libel), tidak berdasar, dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menolak permohonan Pemohon atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 57 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 58 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 4. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokok permohonan perkara a quo menyatakan bahwa Menteri ATR/BPN dalam acara media gathering menyampaikan bahwa Proyek Pengembangan PIK 2 Tropical Coastland bermasalah karena tidak tercantum dalam RTRW provinsi maupun kabupaten/kota dan secara materiil bertentangan dengan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa kewajiban setiap orang dalam kegiatan pemanfaatan ruang diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang berbunyi: Pasal 61 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 juncto Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023; Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: a. Menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan; b. Memanfaatkan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang; c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan d. Memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; b. Bahwa pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional yang belum termuat dalam Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) diatur dalam Pasal 136 ayat (1) dan Pasal 138 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021) yang berbunyi: Pasal 136 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 58 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 59 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf c diberikan untuk: a. Rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang termuat dalam RTR, RZ KAW, atau RZ KSNT; dan b. Rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang belum termuat dalam RTR, RZ KAW, dan RZ KSNT; Pasal 138 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang belum termuat dalam RTR, RZ KAW, dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; c. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024, Proyek Pengembangan PIK 2 Tropical Coastland ditetapkan sebagai Program Strategis Nasional. Sehingga Proyek Pengembangan PIK 2 Tropical Coastland memenuhi kriteria kegiatan yang bersifat strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 serta Pasal 136 ayat (1) dan Pasal 138 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Proyek Pengembangan PIK 2 Tropical Coastland tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang. Hal ini mengingat pelaksanaan KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional yang belum termuat dalam RTR, RZ KAW, dan RZ KSNT dilakukan melalui Rekomendasi KKPR sehingga Program Strategis Nasional yang merupakan kegiatan bersifat strategis nasional dapat dilakukan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 59 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 60 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 di lokasi yang belum termuat tata ruangnya (RTR, RZ KAW, dan RZ KSNT); Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, dalil Pemohon dalam permohonan perkara a quo yang menyatakan bahwa Proyek Pengembangan PIK 2 Tropical Coastland bermasalah karena tidak tercantum dalam RTRW provinsi maupun kabupaten/kota dan secara materiil bertentangan dengan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 merupakan dalil yang kabur atau tidak jelas (obscuur libel), tidak berdasar, dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menolak permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); Berdasarkan uraian tersebut di atas, seluruh dalil yang dinyatakan Pemohon dalam pokok permohonan hak uji materiil perkara a quo bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 vide Lampiran I huruf M Nomor 226 tentang Proyek Pengembangan PIK 2 Tropical Coastland bertentangan dengan Pasal 5 huruf c dan huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Pasal 1 angka 16 dan 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan Pasal 1 angka 28 Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 adalah tidak beralasan menurut hukum dan menjadi dalil yang kabur atau tidak jelas (obscuur libel), tidak berdasar, dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Hal tersebut juga memperlihatkan kurang pahamnya Pemohon atas lokasi Proyek Pengembangan PIK 2 Tropical Coastland serta substansi pengaturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, peruntukan kawasan hutan, dan pelaksanaan penataan ruang untuk Program Strategis Nasional yang merupakan kegiatan bersifat strategis nasional, sehingga Pemohon hanya mencari-cari alasan dengan mempertentangkan norma atau pasal dalam peraturan tersebut untuk memperkuat dalil Pemohon. Dengan demikian, sudah sepatutnya Yang Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 60 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 61 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menolak permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); G. Petitum; Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan hak uji materiil perkara a quo, dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); 4. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini; Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa: 1. Fotokopi Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor PH.07/71/M.EKON/02/2025 tanggal 20 Februari 2025 hal Penundaan Penyampaian Jawaban Menteri Koordinator Bidang Perekonomian terhadap Permohonan Hak Uji Materiil dengan Register Perkara Nomor 12 P/HUM/2024 (Bukti-T1); 2. Fotokopi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Bukti-T2); 3. Fotokopi Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPE.PP.01.05-2719 tanggal 2 Oktober 2024 hal Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Bukti-T3); 4. Fotokopi Surat Sekretaris Kabinet Nomor B.459/Seskab/RK.0.07/10/2024 tanggal 9 Oktober 2024 hal Persetujuan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 61 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 62 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 Presiden terhadap Penetapan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Bukti-T4); 5. Fotokopi Undangan Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas Nomor PK.KPPIP/45/D.VI.M.EKON.KPPIP/09/2024 tanggal 12 September 2024 hal Diskusi Publik Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Bukti-T5); 6. Fotokopi Surat Gubernur Banten kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor B.000.7.2.1/1936/Bapp/2024 tanggal 25 Juli 2024 hal Permohonan Usulan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung Menjadi Hutan Produksi Secara Parsial Seluas + 1.602,79 Hektar di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten (Bukti-T6); 7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Bukti-T7); PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional sepanjang Lampiran I huruf M Nomor 226 tentang Proyek Pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland, vide bukti nomor P-1; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 62 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 63 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 Bahwa sebelum memasuki pokok permohonan keberatan hak uji materiil, Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan: a. Kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. Kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan; Bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat: Kewenangan Mahkamah Agung; Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi; Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional sepanjang Lampiran I huruf M Nomor 226 tentang Proyek Pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland, merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 63 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 64 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 Kedudukan Hukum Pemohon; Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan keberatan hak uji materiil hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam permohonan keberatan hak uji materiil harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang- undangan; b. Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Bahwa Pemohon adalah Pemuda Cendiakiawan Muslim Indonesia (Pemuda ICMI), badan hukum publik berupa perkumpulan/organisasi otonom yang mewadahi para intelektual muda di lingkungan ICMI yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI AHU-0006161.AH.01.07 Tahun 2023, tanggal 27 Juli 2023 dan Akta Notaris Nomor 01, tanggal 3 Juli 2023 (vide Bukti P-3 dan P-2). Dengan demikian Pemohon termasuk salah satu dari Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 64 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 65 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 ketiga subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; Bahwa dalam akta pendiriannya menyebutkan secara khusus antara lain mempunyai tujuan dalam kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya alam dan lingkungan hidup, pengabdian dan pemberdayaan masyarakat, karenanya meskipun organisasi tersebut tidak mengalami kerugian langsung berdasarkan praktek peradilan yang telah menjadi yurisprudensi organisasi seperti ini diberikan hak gugat (legal standing). Pemberian hak gugat kepada perkumpulan masyarakat didasarkan pada suatu asumsi bahwa sebagai wali (guardian) dari lingkungan atau objek-objek alam (natural objects) sebagaimana pendapat Prof. Christoper Stone dalam artikel yang berjudul "Should Trees Have Standing", yang menyatakan bahwa hutan, laut atau sungai sebagai objek alam layak memiliki hak hukum dan adalah tidak bijaksana jika dianggap sebaliknya hanya karena sifatnya yang tidak dapat berbicara (inanimatif); Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terbukti bahwa Pemohon sebagai badan hukum publik dapat membuktikan bahwa salah satu tujuan pendiriannya adalah untuk kepentingan sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga mempunyai kepentingan untuk mewakili sifat diam tersebut, dan oleh karenanya memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 12 tahun 2024 sepanjang Lampiran I huruf M Nomor 226 tentang Proyek Pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 31A ayat (2) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta dalil-dalil kerugian hak yang dialami oleh Pemohon sebagaimana diuraikan, menurut Mahkamah Agung, Pemohon Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 65 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 66 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 memenuhi kualifikasi sebagai Badan Hukum yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; Bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, sehingga secara formal dapat diterima; Pokok Permohonan; Bahwa permohonan keberatan hak uji materiil adalah pengujian terhadap Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional sepanjang Lampiran I huruf M Nomor 226 tentang Proyek Pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland, yang pada pokoknya: Bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional sepanjang Lampiran I huruf M Nomor 226 tentang Proyek Pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu: 1. Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional; 2. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 3. Pasal 1 angka 16 dan 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan objek permohonan keberatan hak uji materiil telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 66 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 67 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 Pendapat Mahkamah Agung; Bahwa dari alasan-alasan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut: A. Aspek Filosofis. Bahwa maksud dan tujuan dilaksanakannya proyek strategis nasional dalam upaya untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat sehingga dapat dimaknai program tersebut merupakan salah satu Upaya pemerintah untuk mengejawantahkan ketentuan konstitusi Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Bahwa selain terhadap aspek ekonomi dan sosial, Pemerintah tidak hanya berkewajiban terhadap Upaya peningkatan kesejahteraan melainkan berkewajiban pula secara komprehensif memperhatikan keberlangsungan hidup dan perlindungan serta pelestarian lingkungan hidup sebagai tanggung jawab bersama, sehingga jika memperhatikan Norma Peraturan yang terkait dengan hal tersebut akan selalu diiringi norma pengaturan terhadap jangkauan perlindungan lingkungan hidup sebagai Upaya menjaga keseimbangan ekosistem alam; Bahwa mencermati lebih lanjut terhadap objek permohonan halmana terkait perubahan proyek stategis nasional dengan menambahkan proyek Pengembangan PIK 2 Tropical costland tentu selain mempertimbangkan kepentingan ekonomi dan ekosistem investasi juga wajib mempertimbangkan kepentingan keseimbangan ekosistem alam dengan salahsatunya menempuh seluruh aturan yang juga terkait dengan perlindungan lingkungan hidup serta menempuh prosedur dan kajian yang telah ditetapkan; B. Aspek Sosiologis. Bahwa pembentukan objek permohonan secara sosiologis apakah terdapat pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 67 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 68 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 masyarakat dalam berbagai aspek, serta menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara; Bahwa Proyek strategis nasional merupakan program pemerintah dalam Upaya melakukan pemerataan baik dibidang ekonomi maupun social, namun memperhatikan penerima manfaat sekaligus kemudahan perizinan dan pengembangan dimasa mendatang perlu juga dipertimbangkan secara holistik; Bahwa dampak yang ditimbulkan dari penetapan pengembangan PIK 2 Tropical Costland pada sektor Pariwisata apakah kemudian seimbang dengan Dampak lain yang potensial timbul akibat proyek tersebut. Misalnya dengan memperhatikan kerusakan lingkungan akibat deforestasi, reklamasi yang kemudian dengan penalaran yang wajar patut dipertimbangkan kembali apakah kemudian akan seimbang dengan perbaikan ekonomi khususnya bagi warga sekitar yang terdampak, dengan demikian pentingnya pelibatan warga masyarakat dalam penentuan kebijakan menjadi urgen dan rasional; Bahwa Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang- undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi Keterbukaan. Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; Bahwa konkritisasi asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut diwujudkan dalam bentuk Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 68 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 69 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 partisipasi masyarakat, yang diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan: (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui a. rapat dengar pendapat umum, b. kunjungan kerja, c. sosialisasi, dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi; (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan; (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat; Bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga merupakan hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara; Bahwa terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021 telah menggariskan, bahwa selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Menurut Mahkamah Konstitusi, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard), kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered), dan ketiga, hak untuk mendapatkan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 69 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 70 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained); Bahwa partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang- undangan terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap peraturan perundang-undangan yang sedang dibahas. Terlebih peraturan perundangan tersebut memiliki dampak yang besar bagi publik, sebagaimana subtansi Objek Permohonan, in casu penetapan proyek strategis nasional; Bahwa terdapat beberapa alasan mengapa penetapan proyek pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 sebagai proyek strategis nasional wajib memperhatikan aspek transparansi dan melibatkan partisipasi masyarakat, sebagai berikut: - Proyek tersebut direncanakan dengan luas lebih kurang 1.755 Ha (vide Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia HM.4.6/16/SET.M.EKON.3/01/2025, tanggal 19 Januari 2025), sehingga memiliki dampak besar bagi lingkungan, baik lingkungan alam maupun masyarakat sekitar yang terdampak; - Proyek tersebut dibiayai seluruhnya oleh pihak swasta dengan badan usaha pengusul/pemrakarsa yaitu PT Agung Sedayu Group, di mana badan usaha tersebut juga telah mengembangkan PIK 2 sejak tahun 2017 yang membentang di Utara Jakarta hingga ke Kabupaten Tangerang, sehingga beneficial owner atas proyek strategis tersebut adalah pihak swasta; - Proyek tersebut akan mendapat berbagai fasilitas dan kemudahan perizinan/non perizinan yang diberikan dalam rangka percepatan proses perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi dan kelancaran pengendalian operasi, termasuk di dalamnya mekanisme pembiayaan untuk Proyek Strategis Nasional (vide Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021); - Pemerintah daerah yang berwenang tidak dapat memungut atau mengenakan tarif 0% (nol persen) atas bea perolehan hak atas tanah Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 70 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 71 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 dan bangunan di atas proyek strategis nasional (vide Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020); - Proyek tersebut diakui Termohon berada di kawasan hutan lindung yang kemudian diusulkan untuk diubah melalui pelepasan kawasan hutan, sehingga akan terdapat perubahan fungsi hutan dan pesisir pantai yang dapat mengubah ekosistem mangrove dan pantai; Bahwa dengan berbagai kemudahan dari pemerintah tersebut dikaitkan dengan potensi dampak pada lingkungan yang signifikan, maka aspek transparansi dalam penetapan proyek strategis nasional menjadi sangat penting diimplementasikan. Karena itu isu hukum penting dalam pengujian formal a quo adalah, apakah benar pembentukan Objek Permohonan, in casu Lampiran I huruf M Nomor 226 tentang Proyek Pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland telah melibatkan partisipasi publik secara bermakna, terutama bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern), sehingga pembentukan Objek Permohonan memenuhi asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g juncto Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Bahwa di dalam Jawabannya Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa tahapan pembentukan Objek Pemohonan telah memenuhi keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan Termohon membuktikan hal tersebut dengan dilakukannya konsultasi publik secara daring pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 (vide Bukti T-5); Bahwa setelah mencermati dengan seksama Bukti T-5 tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa diskusi publik harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional tersebut, tidak memenuhi prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 71 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 72 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g juncto Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, karena diskusi publik tersebut hanya melibatkan unsur pemerintah dan unsur pelaku usaha saja, tanpa sama sekali melibatkan kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap penetapan Proyek Strategis Nasional, in casu Proyek Pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland; Bahwa dengan tidak adanya transparansi tersebut, maka tidak diketahui dengan pasti apakah benar usulan proyek strategis nasional tersebut telah dilakukan evaluasi oleh Termohon sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021. Disamping itu berdasarkan dalil jawaban dan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, Mahkamah Agung menilai Termohon tidak memberikan penjelasan dan membuktikan adanya hasil evaluasi oleh Termohon sebelum menetapkan Proyek Pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland ke dalam Daftar Proyek Strategis Nasional, tidak terdapat hasil studi pendahuluan, studi kelayakan dan dokumen pendukung oleh Badan Usaha Pemrakarsa sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 3, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021; Bahwa dengan tidak terpenuhinya partisipasi publik yang komprehensif dan transparan serta tidak adanya penjelasan dan dokumen evaluasi tersebut, maka tidak jelas pula aspek strategis apa yang dijadikan pertimbangan oleh Termohon untuk menetapkan Proyek Pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland ke dalam Daftar Proyek Strategis Nasional sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021, maka dapat disimpulkan objek permohonan a quo belum dapat ditentukan apakah dimaksud untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, serta menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara ataukah sebaliknya, sehingga secara objek permohonan tidak mengakomodir aspek sosiologis; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 72 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 73 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 C. Aspek Yuridis. Bahwa Landasan yuridis pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 yaitu sebagai pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja yang dalam konteks Permohonan Uji Materi ini dihubungkan dengan batu uji Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sehingga menjadi relevan Peraturan Pemerintah a quo dijadikan batu uji; Bahwa dalam Peraturan Pemerintah tersebut ditegaskan bahwa Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta segala bentuk kemudahan perizinan/ non - perizinan yang diberikan dalam rangka percepatan proses perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi, dan kelancaran pengendalian operasi, termasuk di dalamnya mekanisme pembiayaan untuk Proyek Strategis Nasional (vide pasal 1 angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021). Dan juga ditegaskan bahwa Ketentuan mengenai percepatan penerbitan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (vide pasal 2 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021); Bahwa mencermati Konsideran menimbang , pertama, bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas usulan Proyek Strategis Nasional dan untuk mengakomodasi perkembangan dan kepastian hukum dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Proyek Strategis Nasional maka diperlukan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 73 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 74 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 Bahwa dari konsideran diatas dapat diketahui perubahan daftar proyek strategis nasional semestinya dilaksanakan melalui evaluasi yang tentunya dapat dibuktikan dengan dokumen hasil evaluasi sebagai dasar perubahan, penambahan daftar proyek tersebut; Bahwa selain itu dalam konsideran kedua, perubahan daftar proyek strategis nasional dimaksudkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional dan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional ; Bahwa Ketentuan Pasal 3 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021, menyatakan, Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menetapkan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional setelah mendapatkan persetujuan Presiden; Berdasarkan ketentuan diatas maka secara tekstual dapat dimaknai terdapat 2 (dua) kondisi sebagai syarat Menteri untuk menetapkan perubahan daftar proyek strategis nasional, yaitu pertama, melakukan evaluasi dan kedua, meminta persetujuan Presiden; Bahwa mencermati bukti yang diajukan Termohon maka dapat diketahui bahwa Menteri telah mendapatkan persetujuan Presiden sebagaimana bukti T-4, namun tidak satupun mengajukan bukti terkait telah dilaksanakannya hasil evaluasi ataupun telaah manakala ada usulan dari Pejabat lainnya; Bahwa dengan demikian tidak terpenuhi syarat evaluasi yang dilakukan oleh Menteri, sehingga terjadi kekurangan yuridis terpenuhinya ketentuan Pasal 3 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021; Bahwa selanjutnya dihubungkan dengan ketiga batu uji yang didasarkan untuk menguji objek permohonan maka dapat disimpulkan pada intinya Objek Permohonan yang pada satu sisi akan berdampak pada kepentingan investasi dan Ekonomi disektor Pariwisata namun di sisi lain dihadapkan pada persoalan Perlindungan Lingkungan Hidup yang tidak Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 74 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 75 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 hanya berdampak pada hak hidup makhluk hidup selain manusia tentu berdampak pada keselamatan Manusia dan Hak-Hak sebagaimana prinsip antar generasi dalam Hukum Lingkungan Hidup sejalan dengan Deklarasi Rio Tahun 1992 yang menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan lingkungan untuk generasi mendatang melalui prinsip-prinsip seperti "keadilan antargenerasi" dan "pembangunan berkelanjutan" yang mengharuskan negara-negara untuk melindungi dan memanfaatkan lingkungan serta sumber daya alam dengan bertanggung jawab; Bahwa disamping itu Termohon juga tidak membuktikan adanya pelepasan kawasan hutan lindung dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai ketentuan dalam Pasal 54 dan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Termohon hanya membuktikan adanya usulan perubahan fungsi kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi secara parsial di Kabupaten Tengerang yang diajukan oleh Gubernur Banten kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Bukti T-6), tanpa adanya penjelasan dan bukti tentang persetujuan perubahan fungsi kawasan hutan lindung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi hutan produksi secara parsial di atas lahan yang saat ini masuk dalam Proyek Pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland; Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang maka akan terjadi perubahan dan pergeseran kawasan Hutan akibat adanya Objek Permohonan sebagaimana bukti T-6 berupa Usulan perubahan kawasan Hutan oleh Pemerintah Daerah setempat, selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 maka sangat dimungkinkan terjadinya kerusakan lingkungan yang besar akibat adanya objek permohonan, serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 75 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 76 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 angka 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang semestinya tidak masuk sebagai kategori kawasan strategis nasional oleh karena Dampak yang ditimbulkan tidak sebanding atau seimbang antara potensi sektor pariwisata dihubungkan dengan potensi kerusakan lingkungan serta peningkatan ekonomi bagi masyarakat sekitar di kalangan menengah kebawah; Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka Objek Permohonan bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Mahkamah Agung berpendapat objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional sepanjang Lampiran I huruf M Nomor 226 tentang Proyek Pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu: 1. Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional; 2. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 3. Pasal 1 angka 16 dan 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Bahwa oleh karena objek permohonan keberatan hak uji materiil secara substansi telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, permohonan keberatan hak uji materiil patut Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 76 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 77 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 dikabulkan, dengan demikian ketentuan a quo harus dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum; Bahwa dengan dikabulkannya permohonan keberatan hak uji materiil, Termohon dihukum membayar biaya perkara; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011, Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait; MENGADILI: 1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon PEMUDA CENDEKIAWAN MUSLIM INDONESIA (PEMUDA ICMI), tersebut; 2. Menyatakan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional sepanjang Lampiran I huruf M Nomor 226 tentang Proyek Pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu: 1. Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional; 2. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 3. Pasal 1 angka 16 dan 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 77 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 78 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 4. Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; dan karenanya tidak sah atau tidak berlaku untuk umum; 3. Memerintahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia untuk mencabut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024, tanggal 9 Oktober 2024, tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional sepanjang Lampiran I huruf M Nomor 226 tentang Proyek Pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland; 4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara; 5. Menghukum Termohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak. Anggota Majelis: Ketua Majelis, ttd ttd Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 78 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 79 dari 79 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 Anggota Majelis: ttd Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti, ttd Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H. Biaya-biaya: 1. Meterai Rp 10.000,00 2. Redaksi Rp 10.000,00 3. Administrasi Rp 980.000,00 Jumlah Rp 1.000.000,00 Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG – RI a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara, H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum NIP : 19610514 198612 1 001 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 79