11 P/HUM/2021

--- Page 1 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN Nomor 11 P/HUM/2021hkama DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Repub ### MAHKAMAH AGUNG Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 7 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2014 tentang Saat Penghitungan dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai Agung Indonesia berikut, dalam perkara: PT SAINATH REALINDO, beralamat di Gedung Sainath Tower Lantai 18, Jalan Selangit Blok B-9 Nomor 7, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610, dalam hal ini diwakili oleh Vikash Kumar Dugar, jabatan Direktur Utama; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eddy Christian M.Si., B.K.P., kewaganegaraan Indonesia, pekerjaan Konsultan Pajak dan Kuasa Hukum Pengadilan Pajak padaahkamah Republik Kantor EC Consulting, beralamat di Rukan Grand Boulevard Blok V.01A Nomor 277, Citra Raya, Ciakar, Panongan, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten 15710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0005/PTSR/SK.PAJAK/XII/2020, tanggal 10 Desember 2020; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon; melawan Agung Indonesia MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung Juanda I, Kementerian Keuangan Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat 10710; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa: 1. Hadiyanto, jabatan Sekretaris Jenderal; 1. Suryo Utomo, jabatan Direktur Jenderal Pajak; Halaman 1 dari 52 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 1 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 2 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Tio Serepina Siahaan, jabatan Kepala Biro Advokasi;hkama 4. Yunirwansyah, jabatan Direktur Peraturan Perpajakan II; BerdasarkanRepubSurat Kuasa Khusus Nomor SKU- 32/MK.01/2021, tanggal 01 Februari 2021; Selanjutnya disebut sebagai Termohon; Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan; ### DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya Agungtertanggal 10 Desember 2020 yang diterima di KepaniteraanIndonesiaMahkamah Agung pada tanggal 14 Desember 2020 dan diregister dengan Nomor 11 P/HUM/2021 pada tanggal 05 Januari 2021 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 7 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2014 tentang Saat Penghitungan dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:ahkamahOBJEK PERMOHONANRepublik Adapun yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil dalam permohonan ini adalah Pasal 7 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Saat Penghitungan dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, Agungyakni asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatanIndonesiasebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Sebelum Pemohon melangkah sampai kepada petitum permohonan ini, Pemohon terlebih dahulu menguraikan secara sistematik: (i) hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, yang menjelaskan mengenai hak konstitusional Pemohon Halaman 2 dari 52 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 2 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 3 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id yang dirugikan dengan keberlakuan peraturan perundang-undanganhkama yang dimohonkan untuk diuji; (ii) hal-hal yang berkaitanRepubdengan dasar kepentingan hukum Pemohon (iii) hal-hal yang berkaitan dengan dasar hukum permohonan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara ini; (iv) hal-hal yang berkaitan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum yang diajukan Pemohon sebagai dasar untuk mengajukan petitum dalam permohonan ini; Agung(v) kesimpulan; Indonesia (vi) petitum; Sebagai berikut: ### I. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING) Pemohon sebagai Subjek Badan Hukum Privat; 1. Bahwa Pemohon adalah PT Sainath Realindo, NPWP 02.059.139.2- 059.000 beralamat di Gedung Sainath Tower Lantai 18, Jalan Selangit Blok B-9 Nomor 7, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610; 1. Bahwa Pemohon sebagai badan hukum privat sejak didirikanahkamah memiliki hakRepublikyang sama dihadapan hukum termasuk untuk mengajukan keberatan dan permohonan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sepanjang terdapat haknya yang telah dilanggar akibat pemberlakuan peraturan tersebut; 1. Bahwa Pemohon adalah badan hukum privat yang haknya dirugikan dengan diberlakukannya Pasal 7 ayat (4) dan (6) Peraturan Menteri AgungKeuangan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Saat PenghitunganIndonesiadan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi; 1. Hak konstitusional Pemohon yang setidak-tidaknya dirugikan secara potensial adalah hak yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, Halaman 3 dari 52 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 3 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 4 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihkama hadapan hukum”. Penerapan pasal HAM dalam uji materiil ini karena yang membentukRepubbadan hukum adalah orang dimana legal standing Pemohon sebagai badan hukum. Selain itu hak uji materiil yang diajukan oleh badan hukum telah diperkuat dalam Pasal 31A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; 1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2014, Termohon telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Saat AgungPenghitungan dan Tata Cara Pembayaran KembaliIndonesiaPajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi dimana dimuatkan pada Pasal 7 ayat (4) dan (6) mengenai pengaturan batasan jangka waktu diperbolehkannya melakukan pengkreditan Pajak Masukan baik melalui kompensasi ke masa pajak berikutnya ataupun permohonan pengembalian atas kelebihan Pajak Masukan yang masih tersisa setelah PKP mengalami gagal berproduksi (masih belum menyerahkan BKP/JKPahkamah dalam jangkaRepublikwaktu 3 (tiga) tahun sejak pengkreditan Pajak Masukan pertama kali dilakukan) ditambah jangka waktu 2 (dua) tahun sejak dinyatakan gagal berproduksi, masih belum melakukan penyerahan BKP/JKP; 1. Bahwa Pemohon terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam (selanjutnya KPP PMA Enam) namun kemudian pemodal asing yaitu Mohan Nathurmal Mirpuri merubah Agungkewarganegaran menjadi Warga Negara IndonesiaIndonesiasebagai pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 09.5402.060439.0115 sangat berkomitmen mengembangkan usaha untuk terus berinvestasi di Indonesia melalui usaha developer pembangunan gedung perkantoran Sainath Tower, pengelolaan gedung, untuk kemudian ruangan kantor tersebut akan disewakan. Sedangkan grup usaha lain dari Pemohon sudah berkomitmen di bidang usaha Halaman 4 dari 52 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 4 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 5 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id garmen seperti PT Sai Garment Industries, PT Sai Apparel Industrieshkama telah melakukan ekspansi pembangunan pabrik di daerah Jawa Tengah, diRepubUngaran dan Salatiga; 1. Bahwa oleh karena Peraturan Menteri Keuangan a quo yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi itu yaitu Undang- Undang Nomor 42/2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai sudah termasuk dalam materi sengketa di Pengadilan Pajak dengan amar putusan menolak atas semua nomor putusan berikut: - PUT-004357.99/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2020, tanggal 27 AgungFebruari 2020; Indonesia  atas penerbitan SKPN Nomor 00005/507/15/059/16, tanggal 08 April 2016, masa pajak Maret 2015; - PUT-004358.99/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2020, tanggal 27 Februari 2020;  atas penerbitan SKPN Nomor 00006/507/15/059/16, tanggal 08 April 2016, masa pajak April 2015; - PUT-004359.99/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2020, tanggal 27 Februari 2020;ahkamah  atas penerbitanRepublikSKPN Nomor 00002/507/15/059/16, tanggal 08 April 2016, masa pajak Mei 2015; - PUT-004360.99/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2020, tanggal 27 Februari 2020;  atas penerbitan SKPN Nomor 0000/507/15/059/16, tanggal 08 April 2016, masa pajak Juni 2015 Setiap 1 (satu) Putusan Pengadilan Pajak atas 1 (satu) Nomor Surat Agung Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) dengan masa pajak yangIndonesiaberbeda; Berikut tabel sebagai ringkasan kronologis sengketa dengan tipikal yang sama secara keseluruhan: SKPN Nomor SKPN Nomor SKPN Nomor SKPN Nomor No. Upaya Hukum 00002/507/15/059/ 00007/507/15/0 00005/507/15/059/16 00006/507/15/059/16 16 59/16 1 Permohonan Menolak Menolak Tidak dapat Tidak dapat keberatan dipertimbangkan, dipertimbangka ### Pasal 25 KUP sesuai Pasal 25 n, sesuai Pasal **(4) KUP karena 25 (4) KUP** pengajuan karena Halaman 5 dari 52 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 5 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 6 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id melebihi waktu 3 pengajuan bulan sejak SKP melebihi waktu dikirim 3 bulan sejakhkama SKP dikirim 2 Permohonan Tidak diajukan karena Wajib Pajak pada saat itu tidak memahani upaya hukum Repub banding Pasal selanjutnya yang harus ditempuh setelah permohonan keberatan ada yang ditolak 27 KUP ke dan ada yang tidak dipertimbangkan Pengadilan Pajak 3 Permohonan Mengembalikan, Mengembalikan, Menolak Menolak pembatalan karena tidak sesuai karena tidak sesuai SKP Pasal 36 Pasal 14 (2) PMK Pasal 14 (2) PMK (1b) KUP 8/3013 8/3013 4 Permohonan Gugatan terhadap surat pengembalian atas Gugatan terhadap surat keputusan gugatan Pasal pembatalan SKP atas pembatalan SKP 23 (2c) KUP atas Surat Keputusan/ AgungPengembalian Indonesia pembatalan SKP 5 Pencabutan Ada potensi amar putusan Pengadilan Pajak Semestinya tidak ada potensi amar gugatan poin 4 adalah TDD (Tidak Dapat Diterima) maka putusan Pengadilan Pajak adalah gugatan dicabut sesuai Pasal 42 (1) UU PP TDD (Tidak Dapat Diterima) Nomor 14/2002 melainkan Menolak, namun karena dipersidangan Majelis tidak membahas materi maka gugatan dicabut juga sesuai Pasal 42 (1) UU PP Nomor 14/2002 6 Permohonan Terjadi kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak ada pembetulan sengketa fiskal … yakni penerapan Pasal 7 (5) PMK31/2014 tentang penerapan ### Pasal 16 KUP definsi hasil produksi sendiri, selain itu Pasal 7 (4) (6) bertentangan dengan Pasal 9 (6a) (6b) UU PPN Nomor 42/2009 7 Permohonan Pasal 7 (4) dan (6) PMK 31/2014 yang dipakai bertentangan dengan Pasal 9 (6a), gugatan Pasal (6b) UU PPN Nomor 42/2009 23 (2c) KUPahkamah Republik atas Keputusan Pembetulan 8 Amar Putusan Tidak Dapat Diterima (TDD) Pengadilan Pajak 9 Dasar Putusan Pembahasan materi dalam gugatan atas keputusan pembetulan, tidak memenuhi Majelis Hakim ketentuan formal Pengadilan Pajak 1. Bahwa oleh karena Peraturan Menteri Keuangan a quo yang diduga bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi itu yaitu Undang- Agung Indonesia Undang Nomor 42/2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai juga sudah termasuk dalam memori Peninjauan Kembali atas permohonan Peninjauan Kembali dengan: - Nomor Register 4923/PR/X/4923 B/PK/PJK/2020, tanggal 21 Oktober 2020 atas putusan Pengadilan Pajak PUT- 004357.99/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2020, tanggal 27 Februari 2020; Halaman 6 dari 52 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 6 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 7 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Nomor Register... atas putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-hkama 004358.99/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2020, tanggal 27 Februari 2020; Repub (nomor register belum diterima sampai saat surat permohonan keberatan hak uji materiil ini dibuat); - Nomor Register 4924/PR/X/4924 B/PK/PJK/2020, tanggal 21 Oktober 2020 atas putusan Pengadilan Pajak PUT- 004359.99/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2020, tanggal 27 Februari 2020; Agungd. Nomor Register 4925/PR/X/4925 B/PK/PJK/2020,Indonesiatanggal 21 Oktober 2020 atas putusan Pengadilan Pajak PUT- 004360.99/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2020, tanggal 27 Februari 2020; 1. Maka demi memberikan kepastian hukum atas kelebihan Pajak Masukan yang masih tersisa yang tidak dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya dan tidak dapat diajukan permohonan pengembalian bagi PKP yang telah mengalami gagal berproduksi (3 tahun sejak pengkreditan Pajak Masukan pertama kali) ditambahahkamah jangka waktu Republik2 (dua) tahun sejak saat dinyatakan mengalami gagal berproduksi (total 5 tahun) masih belum melakukan penyerahan BKP/JKP sebagaiamana yang dimaksud Pasal 7 ayat (4) dan (6) Undang-Undang PPN Nomor 42/2009 maka diajukanlah permohonan keberatan hak uji materiil ini; 1. Bahwa Pemohon adalah pembayar pajak (tax payer) yang merupakan kewajiban badan hukum privat kepada negara. Dalam Agungsetiap transaksi yang dilakukannya, yaitu saatIndonesiamelakukan penyerahan Jasa Kena Pajak (selanjutnya disebut JKP) berupa persewaan ruangan perkantoran, Pemohon telah dikenakan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) UU PPh Nomor 36/2008 dengan tarif 10% dari Penghasilan Bruto, baik melalui mekanisme pemotongan oleh pihak lain maupun melalui penyetoran sendiri; Halaman 7 dari 52 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 7 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 8 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Dengan demikian sudah selayaknya Pemohon dipandanghkama mempunyai kualitas hukum sebagai pihak yang mempunyai kepentinganRepubsesuai Pasal 31A ayat (2) huruf c Undang-Undang Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan adagium “no taxation without representation” yang artinya tidak ada pajak tanpa perwakilan dan “no participation without tax” yang bermakna tidak ada partisipasi tanpa pajak; 1. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon sampaikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon mempunyai Agungkedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukanIndonesiapermohonan a quo; ### II. KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON 1. Bahwa Pemohon adalah pemilik gedung perkantoran Sainath Tower yang terletak di Jalan Selangit Blok B Nomor 9 Kemayoran, Jakarta Pusat 10610 yang arus kas dalam proses pembangunan pada saat itu terdampak atas berlakunya Pasal 7 ayat (4) dan (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2014; 1. Bahwa Pemohon merupakan pemilik dari gedung perkantoranahkamah dimana dalamRepublikproses pembanguan gedung perkantoran ini dapat dikelompokkan kedalam sektor usaha tertentu yang membutuhkan waktu yang lebih lama dalam menyelesaikan pembangunannya sampai dapat menghasilkan atau dalam pengertian perpajakan yakni mulai dapat melakukan penyerahan JKP; 1. Bahwa selama dalam proses pembangunannya, tidak sedikit terdapat Pajak Masukan atas perolehan barang modal, balik melalui Agungpengadaaan lokal, impor maupun melalui pembayaranIndonesiabiaya jasa konstruksi kepada Main Contractor yakni PT Pulau Intan Baja Perkasa, sementara disisi lain Pemohon belum dapat melakukan penyerahan JKP berupa penyewaan ruangan perkantoran kepada para tenant (penyewa); 1. Bahwa sangat dirugikan apabila disaat Pemohon membutuhkan waktu yang lebih lama supaya mulai dapat melakukan penyerahan Halaman 8 dari 52 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 8 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 9 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id JKP, di sisi lain apabila masih terdapat kelebihan Pajak Masukanhkama yang masih tersisa setelah mengalami gagal berproduksi (jangka waktu setelahRepubmelewati 3 (tiga) tahun sejak mengkreditkan Pajak Masukan pertama kali) sesuai Pasal 9 ayat (6a) UU PPN Nomor 42/2009 dan ditambah jangka waktu 2 (dua) tahun sejak saat dinyatakan mengalami gagal berproduksi (total waktu 5 tahun) maka Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya dan tidak dapat dimintakan permohonan pengembalian; 1. Bahwa atas kelebihan Pajak Masukan yang tidak dapat Agungdikompensasikan atau tidak dapat dimohonkanIndonesiapengembalian tersebut, Pemohon menderita kerugian cash flow yang cukup signifikan, di sisi lain justru ironis pembangunan gedung terhenti karena terkendala kesulitan keuangan, di mana pada akhirnya proses pembangungan bisa diselesaikan karena telah mendapatkan pinjaman dana dengan cost of fund yang tinggi dari pihak luar negeri; 1. Kerugian yang dialami Pemohon dengan nilai total berkisar 7, 8 milyar rupiah yang berasal dari penerbitan 4 (empat) Nomor SKPN tanggal 08 April 2016 oleh KPP PMA Enam dengan masing-masingahkamah masa pajak Maret,RepublikApril, Mei, dan Juni 2015, sesungguhnya tidak perlu terjadi apabila peraturan di Pasal 7 ayat (4) dan (6) PMK 31/2014 tidak diterapkan; 1. Bahwa karena Pemohon sebagai bagian dari masyarakat pengusaha pemilik gedung perkantoran yang memperjuangkan kepentingan para pengusaha pemilik gedung perkantoran khususnya dan memperjuangkan pengembangan industri properti pembangunan Agunggedung umumnya; Indonesia 1. Bahwa Pemohon dalam mencapai maksud dan tujuan telah bertekad untuk tetap berinvestasi di Indonesia, bertekad menyelesaikan pembangunan gedung perkantoran Sainath Tower sehingga menjadi kokoh telah berdiri seperti sekarang, yang tadinya terkendala pendananaan sehingga mengakibatkan terjadinya penundaan waktu penyelesaian; Halaman 9 dari 52 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 9 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 10 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Bahwa berdasarkan uraian, argumentasi dan ketentuan hukum dihkama atas, Pemohon sebagai subjek badan hukum privat yang sah mempunyaiRepubkedudukan hukum dan dasar kepentingan sehingga layak untuk menjadi Pemohon dengan mengajukan permohonan uji materiil sebagaimana diatur dalam ketentuan sesuai Pasal 31A ayat **(2) huruf c Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun** 2009 menyatakan bahwa: Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di Agungbawah undang-undang; Indonesia ### III. DASAR HUKUM PERMOHONAN Bahwa Pemohon dengan ini mohon kepada Mahkamah Agung agar melakukan pengujian materiil terhadap Pasal 7 ayat (4) dan (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Saat Penghitungan dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi, yang pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, yakni:ahkamah 22. Sesuai PasalRepublik5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik, yang meliputi asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan; 1. Sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf g, h dan i Undang-Undang Nomor 12 AgungTahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:Indonesia Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; 1. Sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Ayat (1) Halaman 10 dari 52 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 10 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 11 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:hkama a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. KetetapanRepubMajelis Permusyawaratan Rakyat; - Undang-Undang - Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang; - Peraturan Pemerintah; - Peraturan Presiden; - Peraturan Daerah Provinsi; dan Agungh. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Indonesia Ayat (2) Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana yang dimaksud ayat (1); Penjelasan ayat (2) Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-ahkamah undangan yangRepubliklebih tinggi; 1. Sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Ayat (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, AgungDewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung,IndonesiaMahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat; Halaman 11 dari 52 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 11 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 12 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Penjelasan ayat (1)hkama Yang dimaksud dengan “Peraturan Menteri” adalah peraturan yang ditetapkan Repuboleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan; Ayat (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat **(1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat** sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan; AgungSehingga berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasalIndonesiaundang-undang di atas, peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, akan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan dengan materi yang mencerminkan asas keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan serta ketertiban dan kepastian hukum;ahkamah 26. Bahwa Pasal Republik7 ayat (4) dan (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2014 tentang Saat Penghitungan dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi, tanggal 10 Februari 2014 yang dijadikan objek permohonan keberatan a quo merupakan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang Agungsebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor Indonesia12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 1. Bahwa Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya mohon disebut UUD 1945) menyatakan: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang- Halaman 12 dari 52 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 12 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 13 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenanghkama lainnya yang diberikan oleh undang-undang”; 28. Bahwa PasalRepub31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya mohon disebut UU AgungMahkamah Agung) mengatur: “Mahkamah IndonesiaAgung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”; 1. Bahwa lebih lanjut mengenai hak uji secara terbatas oleh Mahkamah Agung telah terdapat dalam Pasal 31 dan Pasal 31A Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung maupun hukum acaranya sebagaimana terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 2 Tahun 2004 yang digantikan Peraturanahkamah Mahkamah AgungRepublikRI (Perma) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil; 1. Bahwa hal serupa terdapat dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang- undang”; Agung31. Bahwa penegasan yang sama juga tercantum dalamIndonesiaPasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur: “Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”; Halaman 13 dari 52 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 13 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 14 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Bahwa dengan demikian permohonan ini memiliki dasar hukum yanghkama sah dan telah sesuai dengan ketentuan Perma RI Nomor 1 Tahun 2011 tentangRepubHak Uji Materiil. Oleh karena itu Mahkamah Agung berwenang menguji Pasal 7 ayat (4) dan (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2014 tentang Saat Penghitungan dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi; 1. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Pemohon kemukakan dalam Agungdasar hukum permohonan maka tidak ada keraguanIndonesiasedikit pun untuk menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan ini pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final; ### IV. FAKTA-FAKTA HUKUM DAN ALASAN HUKUM PENGAJUAN PERMOHONAN A. Fakta-Fakta Hukum 1. Berikut fakta-fakta untuk menjelaskan kerugian yang dialami Pemohon, dalam kronologis yang dibagi dalam 2 (dua) klaster yangahkamah saling berkelanjutanRepublikdimulai dari klaster I berakhir di klaster II: - Klaster I: Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP)  Pemohon melakukan pengkreditan Pajak Masukan pertama kali pada Januari 2007 senilai PPN Rp2.070.000,00;  Pada pertengahan Tahun 2008, Pemohon mulai melaksanakan pembangunan fisik gedung perkantoran Sainath Tower yang akhirnya diselesaikan pada bulan April AgungTahun 2016; Indonesia  Peruntukan Gedung Sainath Tower adalah untuk disewakan bagi penyewa ruangan di gedung perkantoran;  Atas kelebihan Pajak Masukan masa pajak Januari 2009 dan Desember 2009 telah diajukan permohonan pengembalian dan telah diterima oleh Pemohon; Halaman 14 dari 52 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 14 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 15 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id  Setelah melewati Januari 2010 (3 tahun sejak saathkama pengkreditan Pajak Masukan pertama kali), Pemohon belum melakukanRepubpenyerahan JKP berupa persewaan gedung perkantoran;  Pada bulan April sampai Mei tahun 2016 menjelang pemberlakuan Program Pengampunan Pajak Undang-Undang Nomor 11/2016 oleh KPP PMA Enam diterbitkan 2 (dua) Nomor Surat Tagihan Pajak (STP) supaya Pemohon wajib membayar kembali ke kas negara atas pengembalian Pajak AgungMasukan yang telah diterima: Indonesia 1. STP Nomor 00001/147/09/059/16 tanggal 25 April 2016 senilai Rp4.390.449.874,00 (termasuk sangsi bunga) atas kelebihan Pajak Masukan masa Januari 2009 yang pengembaliannya telah diterima; 1. STP Nomor 00002/147/09/059/16 tanggal 12 Mei 2016 senilai Rp2.671.264.946,00 (termasuk sangsi bunga) atas kelebihan Pajak Masukan masa Desember 2009 yang pengembaliannya telah diterima;ahkamah  CatatanRepublikatas klaster I ini: 1. Ke-2 (dua) nomor STP tersebut telah diterbitkan melebihi 5 (lima) tahun dari saat terutangnya pajak: - Diterbitkan pada tanggal 25 April 2016 atas masa pajak Januari 2009; - Diterbitkan pada tanggal 12 Mei 2016 atas masa pajak Desember 2009; Agung 2. Dasar hukum penerbitan STP adalah:Indonesia - Pasal 14 ayat (1) huruf g UU KUP Nomor 28/2007 yang mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2008, berbunyi: Ayat (1) huruf g Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila Pengusaha Kena Halaman 15 dari 52 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 15 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 16 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Pajak yang gagal berproduksi dan telahhkama diberikan pengembalian Pajak Masukan Repubsebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya; - Pasal 9 ayat (2a), (6a) dan (6b) UU PPN Nomor 42/2009 yang mulai berlaku pada tanggal 01 April 2010, berbunyi: Ayat (2a) Agung Bagi Pengusaha Kena IndonesiaPajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan; Ayat (6a) Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan telah diberikan pengembalian wajib dibayarahkamah Republikkembali oleh Pengusaha Kena Pajak dalam hal Pengusaha Kena Pajak tersebut mengalami keadaan gagal berproduksi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Masa Pajak pengkreditan Pajak Masukan dimulai; Ayat (6b) Ketentuan mengenai penentuan waktu, Agungpenghitungan, dan tata caraIndonesiapembayaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; - Terjadi penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai karena peraturan yang mengatur hal gagal berproduksi Halaman 16 dari 52 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 16 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 17 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id baru mulai berlaku efektif pada tanggal 01 Aprilhkama 2010 namun sudah diterapkan atas pajak Repubterutang masa Januari 2009 dan Desember 2009, sehingga peraturan diterapkan secara retroaktif padahal tidak ada pengaturannya; - Selain itu walau ketentuan penerbitan STP sudah terdapat dalam Undang-Undang KUP Nomor 28/2007 yang sudah berlaku pada tanggal 01 Januari 2008 yang dapat mengikat Agung masa pajak terutang di atasIndonesiayaitu masa pajak Januari 2008 dan Desember 2008 namun pemberlakuan penerbitan STP Pasal 14 ayat **(1) huruf g ini harus terkait (dicantolkan) pada** ### Pasal 9 ayat (6a) dan (6b) UU PPN Nomor 42/2009 yang baru mulai berlaku 01 April 2010 dimana UU PPN ini memang belum bisa mengikat secara hukum atas masa pajak terutang Januari 2009 dan Desember 2009;ahkamah  Penjelasan dalamRepublikcontoh tabel berikut: Peristiwa Masa Pajak Waktu Peristiwa Keterangan 1 Pengkreditan Pajak Januari 2007 - Senilai PPN Masukan pertama kali Rp2.070.000,00 2a Permohonan pengembalian Januari 2009 14 April 2010 Dana diterima kelebihan Pajak Masukan 2b Permohonan pengembalian Desember 27 Sept 2011 Dana diterima kelebihan Pajak Masukan 2009 3 Penyerahan BKP/JKP - Januari 2007 Belum melakukan s.d. Februari penyerahan Agung 2013 IndonesiaBKP/JKP sampai waktu tersebut 4 Pemberlakuan peraturan - 01 Januari 2008 Pasal 14 (1g) UU tentang penerbitan STP KUP Nomor bagi PKP yang mengalami 28/2007 gagal berproduksi 01 April 2010 Penerbitan STP ini harus menunggu saat berlakunya UU PPN yang mengatur gagal berproduksi 5 Dinyatakan mengalami - Januari 2010 Melewati 3 tahun Halaman 17 dari 52 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 17 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 18 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id gagal berproduksi dari Nomor 1 apabila belumhkama melakukan penyerahan Repub BKP/JKP 6 Pemberlakuan peraturan - 01 April 2010 Pasal 9 (6a) UU tentang pengaturan gagal PPN Nomor berproduksi 42/2009 ### PMK 81/2010 7 Penerbitan STP Januari 2009 25 April 2016 Penerbitan STP (dinyatakan gagal tidak sah karena: Desember 12 Mei 2016 berproduksi) atas Peraturan baru 2009 pengembalian yang sudah mulai berlaku 01 diterima, masa Januari dan April 2010 Sedangkan: AgungDesember 2008 Indonesia masa pajak STP Jan, Des 2009, selain itu saat dinyatakan gagal berproduksi ada di Jan 2010 - Klaster II: Penerbitan Surat Ketetatapan Pajak Nihil (SKPN)  Pada bulan April sampai dengan rentang Juni tahun 2016 menjelang pemberlakuan Program Pengampunan Pajak UU Nomor 11/2016 oleh KPP PMA Enam diterbitkan 4 (empat)ahkamah nomor RepublikSurat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) sesuai Pasal 7 ayat (4) dan (6) PMK 31/2014, masing: 1. SKPN Nomor 00005/507/15/059/16, tanggal 08 April 2016, masa Maret 2015 senilai Rp3.674.557.374,00; 1. SKPN Nomor 00006/507/15/059/16, tanggal 08 April 2016 masa April 2015 senilai Rp1.071.530.578,00; 1. SKPN Nomor 00002/507/15/059/16, tanggal 08 April Agung 2016, masa Mei 2015 senilai Rp1.105.447.219,00;Indonesia 1. SKPN Nomor 00007/507/15/059/16, tanggal 08 April 2016 masa Juni 2015 senilai Rp1.981.546.431,00;  Nilai ke-4 (empat) nomor SKPN yang tipikalnya sama merupakan kelebihan Pajak Masukan yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN, namun kemudian tidak diakui KPP Halaman 18 dari 52 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 18 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 19 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id PMA Enam karena merupakan kelebihan Pajak Masukanhkama yang masih terdapat setelah Januari 2012; a. RepubJanuari 2010 sebagai batasan waktu 3 (tiga) tahun sejak Januari 2007 (saat pengkreditan Pajak Masukan pertama kali), dinyatakan sebagai PKP gagal berproduksi apabila belum melakukan penyerahan BKP/JKP; - Januari 2012 sebagai batasan waktu perpanjangan atas tambahan waktu 2 (dua) tahun sejak dinyatakan gagal berproduksi; Agungc. Jadi setelah dari total 5 (lima) tahunIndonesiasejak pengkreditan Pajak Masukan pertama kali (Januari 2007) yaitu setelah Januari 2012, PKP masih belum melakukan penyerahan BKP/JKP maka apabila terdapat kelebihan Pajak Masukan setelah Januari 2012 tersebut maka atas kelebihan Pajak Masukan yang ada tidak dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya atau tidak dapat dimintakan pengembalian, sebagaimana diatur di Pasal 7 ayat (4) dan **(6) PMK 31/2014;ahkamah  PadahalRepublikpada bulan Juli 2013, Pemohon telah melakukan** penyerahan JKP yaitu pemberian sewa ruangan di gedung perkantoran Sainath Tower kepada PT Syzygy Productions, NPWP 02.604.852.0-014.000 dengan: 1. Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Gedung Perkantoran Sainath Tower Nomor 001/PSMSR-PG/VII/2013 antara PT Sainath Realindo dengan PT Syzygy Productions Lt. … Agungperiode July 2013; Indonesia 1. Nomor Invoice 001/INV-SW/PTSR/VII/2013 senilai Rp20.000.000,00; 1. Nomor Faktur Pajak 010.900-13.21242681 senilai DPP Rp20.000.000 PPN Rp2.000.000,00; 1. Bukti penyetoran PPh Final Pasal 4 (2) senilai Rp2.000.000,00 dengan NTPN 0909000812100603; Halaman 19 dari 52 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 19 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 20 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Pemberian sewa ruangan tersebut oleh pihak penyewahkama dipakai untuk kepentingan shooting film dokumenter, Repubdipandang oleh penyewa memenuhi kebutuhan lokasi yang mereka harapkan. Pada saat transaksi penyewaan tersebut di bulan Juli 2013, progress pembangungan gedung masih 64%, belum selesai 100%;  Sesuai Pasal 7 ayat (5) PMK 31/2014, berbunyi: Ayat (5) Kelebihan Pajak Masukan yang telah diberikan pengembalian Agungsebagaimana dimaksud pada ayat (3) Indonesiadan ayat (4), wajib dibayar kembali apabila sampai dengan batas waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan penyerahan dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berasal dari hasil produksinya sendiri; Bahwa penyerahan JKP pada bulan Juli 2013 tersebut di atas menurut Pemohon adalah berasal dari hasil produksi sendiri. Ruangan gedung yang disewakan adalah murni hasilahkamah pembangunanRepublikyang pendanaannya berasal dari Pemohon sedangkan pengerjaan konstruksinya ditunjuk Kontraktor oleh Pemohon selaku Developer yaitu PT Pulau Intan Baja Perkasa;  Catatan atas klaster II ini: 1. Kelebihan Pajak Masukan yang di SKPN kan tersebut berasal dari setelah masa Januari 2010 s.d. masa Maret, AgungApril, Mei, Juni 2015; Indonesia 1. Padahal pada bulan Juli 2013 telah terjadi penyerahan JKP yang berasal dari hasil produksi sendiri, sehingga kelebihan Pajak Masukan: - yang tidak dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya/tidak dapat dimintakan pengembalian Halaman 20 dari 52 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 20 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 21 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id hanya berasal dari periode setelah masa Januari 2010hkama s.d. periode masa sebelum Juli 2013; Repubb. yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya/dapat dimintakan pengembalian adalah periode masa Juli 2013 s.d. periode masa terjadinya kelebihan Pajak Masukan yang dilaporkan di SPT Masa PPN; 1. Sedangkan penerbitan 4 (empat) nomor SKPN ini dihitung dengan periode setelah masa pajak Januari 2010 s.d. Agungperiode masa pajak terjadinya kelebihanIndonesiaPajak Masukan yang dilaporkan di SPT Masa PPN; 1. Perbedaan periode pengakuan poin 4 dan 5 ini jelas menunjukkan bahwa penyerahan JKP persewaan ruangan gedung perkantoran di bulan Juli 2013 tersebut tidak diakui oleh KPP PMA Enam, dianggap penyerahan JKP yang bukan berasal dari hasil produksi sendiri, sebagaimana maksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (5) PMK 31/2014;ahkamah 5. RingkasanRepublikpenjelasan dalam kronologis tabel berikut: (merupakan lanjutan dari klaster I yang disajikan ulang disini): Peristiwa Masa pajak Waktu peristiwa Keterangan Klaster I 1 Pengkreditan Pajak Januari 2007 - Senilai PPN Masukan pertama Rp2.070.000,00 kali 2a Permohonan Januari 2009 14 April 2010 Dana diterima Agungpengembalian Indonesia kelebihan Pajak Masukan 2b Permohonan Desember 2009 27 Sept 2011 Dana diterima pengembalian kelebihan Pajak Masukan 3 Penyerahan - Januari 2007 Belum melakukan BKP/JKP s.d. Februari penyerahan 2013 BKP/JKP sampai waktu tersebut Halaman 21 dari 52 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 21 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 22 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 4 Pemberlakuan - 01 Januari 2008 Pasal 14 (1g) UU peraturan tentang KUP Nomorhkama penerbitan STP 28/2007 bagi PKP yang Repub mengalami gagal berproduksi 01 April 2010 Penerbitan STP ini harus menunggu saat berlakunya UU PPN yang mengatur gagal berproduksi 5 Dinyatakan - Januari 2010 Melewati 3 tahun mengalami gagal dari Nomor 1 apabila belum Agungberproduksi Indonesia melakukan penyerahan BKP/JKP 6 Pemberlakuan - 01 April 2010 Pasal 9 (6a) UU peraturan tentang PPN Nomor pengaturan gagal 42/2009 berproduksi PMK 81/2010 7 Penerbitan STP Januari 2009 25 April 2016 Penerbitan STP (dinyatakan gagal tidak sah karena: berproduksi) atas Peraturan baru pengembalian yang Desember 2009 12 Mei 2016 mulai berlaku 01 sudah diterima, April 2010 masa Januari dan Sedangkan: DesemberRepublik2008 masa pajak STPahkamah Jan, Des 2009, selain itu saat dinyatakan gagal berproduksi ada di Jan 2010 Klaster II 8 Batasan waktu Januari 2012 Sesuai Pasal 7 tidak boleh (4) dan (6) PMK melakukan 31/2014 kompensasi/permo Batasan waktu Agunghonan Indonesiatambahan 2 pengembalian atas tahun sejak saat kelebihan Pajak PKP dinyatakan Masukan, apabila gagal berpro masih belum duksi melakukan penyerahan BKP/JKP 9 Melakukan Juli 2013 Juli 2013 Persewaan penyerahan JKP gedung perkantoran Halaman 22 dari 52 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 22 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 23 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id kepada PT Syzygyhkama Productions 10 Kelebihan Pajak Setelah Januari Periode kelebihan Repub Masukan 2012 s.d. Maret Pajak Masukan 2015 yang dikoreksi/ SKPN masa Maret 2015 … sesuai Pasal 7 ayat (4) dan (6) ### PMK 31/2014 Setelah Januari Periode kelebihan 2012 s.d. April Pajak Masukan 2015 yang dikoreksi/ Agung IndonesiaSKPN masa April 2015 … sesuai ### Pasal 7 ayat (4) dan (6) PMK31/2014 Setelah Januari Periode kelebihan 2012 s.d. Mei Pajak Masukan 2015 yang dikoreksi/ SKPN masa Mei 2015 … sesuai ### Pasal 7 ayat (4) dan (6) PMK31 2014 Setelah Januari Periode kelebihan 2012 s.d. Juni Pajak Masukanahkamah Republik 2015 yang dikoreksi/ SKPN masa Juni 2015 … sesuai ### Pasal 7 ayat (4) dan (6) PMK31/2014 11a Jika penyerahan Setelah Januari Periode kelebihan JKP poin no.9 2012 s.d. Juli Pajak Masukan diakui oleh KPP 2013 yang dikoreksi PMA Enam /SKPN yang Agung(atas dasar asumsi Indonesiaseharusnya ### Pasal 7 ayat (4) (6) diterbitkan terutama ayat (5) Sesuai Pasal 7 tetap dapat ayat (5) PMK diterapkan, tidak 31/2014, bertentangan penyerahan yang dengan ketentuan diakui berasal hukum di atasnya) dari hasil produksi sendiri dan penyerahan tersebut betul Halaman 23 dari 52 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 23 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 24 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id beraasal dari usaha sendirihkama walau progress pembangunan Repub belum selesai 100% 11b Jika penyerahan Pasal 7 ayat (5) JKP poin nomor 9 juga tidak dapat diakui oleh KPP diterapkan PMA Enam sebagaimana (atas dasar Pasal ayat (4) dan (6) 7 ayat (4) (6) PMK 31/2014 terutama ayat (5) tidak dapat tidak dapat diterapkan karena bertentangan Agungditerapkan, Indonesia bertentangan dengan peraturan dengan ketentuan UU PPN Nomor hukum di atasnya) 42/2009 di atasnya, dimana pada Pasal 9 ayat (6a) hanya menyebutkan penyerahan BKP/JKP, tidak mengatur apakah harus berasal dari hasil produksi sendiri atau tidak. Jadi penyerahanahkamah Republik dengan cuma- cuma, pemakaian sendiri bisa termasuk disini. 12 Kelebihan Pajak Setelah Januari Periode kelebihan Masukan 2012 s.d. Pajak Masukan seterusnya yang tidak seharusnya dikoreksi/ SKPN tidak seharusnya diterbitkan karena Agung Indonesia penerapan Pasal 7 ayat (4) dan (6) ### PMK 31/2014 bertentangan dengan Pasal 9 (6a) dan (6b) UU PPN Nomor 42/2009 Halaman 24 dari 52 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 24 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 25 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id  Dasar hukum penerbitan 4 (empat) nomor SKPN adalah Pasalhkama 7 ayat (4), (5) dan (6) PMK 31/2014, berbunyi: AyatRepub(4) Kompensasi atau permohonan pengembalian kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) hanya dapat dilakukan sampai dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah masa pajak keadaan gagal produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a telah terlewati; AgungAyat (5) Indonesia Kelebihan Pajak Masukan yang telah diberikan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), wajib dibayar kembali apabila sampai dengan batas waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan penyerahan dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berasal dari hasil produksinya sendiri; Ayat (6)ahkamah KelebihanRepublikPajak Masukan tidak dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau dimintakan pengembalian dalam hal: - setelah berakhirnya jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih terdapat kelebihan Pajak Masukan; dan - Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan penyerahan Agungdan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atauIndonesiaJasa Kena Pajak yang berasal dari hasil produksinya sendiri sampai batas waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir;  Isi Pasal 7 ayat (4) dan (6) PMK 31/2014 telah bertentangan dengan Pasal 9 ayat (6a) dan (6b) Undang-Undang PPN Nomor 42/2009 yang seharusnya sebagai landasan dasar Halaman 25 dari 52 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 25 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 26 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id hukumnya dimana pembatasan waktu mengkompensasikanhkama ke masa pajak berikutnya dan permohonan pengembalian tidakRepubdiatur dalamnya;  Tidak ada redaksi mengenai sub-delegasi dari Pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang PPN Nomor 42/2009 kepada Peraturan Menteri Keuangan dalam hal pengaturan kompensasi dan permohonan pengembalian sebagaimana pada Pasal 7 ayat **(4) dan (6) PMK 31/2014;**  Sehingga Pasal 7 ayat (4) dan (6) tidak berwenang dan tidak Agungmemiliki kekuatan hukum mengatur Indonesiapembatasan waktu terhadap hak mengkompensasi ke masa pajak berikutnya atau mengatur pembatasan waktu terhadap hak mengajukan permohonan pengembalian; 1. Mengenai pokok perkara uji materiil karena haknya yang dirugikan tersebut terjadi pada klaster II yakni penerbitan 4 (empat) nomor SKPN; 1. Berikut uraiannya: Pasal tentang pengaturan hal PKP gagal berproduksi sebelumnyaahkamah tidak terdapatRepublikdalam Undang-Undang PPN Nomor 18/2000 maupun Undang-Undang PPN Nomor 11/1994 sebelumnya; Pasal tentang pengaturan hal PKP gagal berproduksi baru terdapat dalam Perubahan Ketiga atas Undang-Undang PPN Nomor 08/1983, yaitu pada Pasal 9 ayat (2a), (6a) dan (6b) Undang-Undang PPN Nomor 42/2009, berbunyi: Ayat (2a) AgungBagi Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksiIndonesiasehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan; Ayat (6a) Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan telah diberikan pengembalian wajib dibayar kembali oleh Pengusaha Kena Pajak dalam hal Pengusaha Kena Pajak Halaman 26 dari 52 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2021ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 26 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) mah blik --- --- Page 27 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id tersebut mengalami keadaan gagal berproduksi dalam jangka waktuhkama paling lama 3 (tiga) tahun sejak Masa Pajak pengkreditan Pajak Masukan dimulai;Repub Penjelasan ayat (6a) Agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan atas pengeluaran dalam rangka impor dan/atau perolehan barang modal juga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebut harus berhubungan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak mengalami keadaan gagal Agungberproduksi, tidak ada penyerahan yang terutangIndonesiapajak sehingga tidak ada P