10 P/HUM/2025

hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 1 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 PUTUSAN Nomor 10 P/HUM/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG Memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Pasal 103 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara: PERKUMPULAN KOMITE NASIONAL PERLINDUNGAN KELUARGA (KNPK) INDONESIA, tempat kedudukan di Kota Bogor, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, M.Si., jabatan Ketua Umum dan Dr. Aan Rohanah, LC. M.Si; Selanjutnya, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Heru Susetyo, S.H., L.LM., M.Si., M.Ag., Ph.D., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Ehsan Law Firm & Legal Consultant, beralamat di Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-0121/EHSAN/ XII/2024, tanggal 12 Desember 2024; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon; Lawan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 3, RT 02/RW 03, Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110; Dalam hal ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pemberian Mandat kepada Menteri Sekretaris Negara untuk menerbitkan Surat Kuasa Khusus atas nama Presiden dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung, diwakili oleh Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia atas nama Presiden Republik Indonesia, selanjutnya berdasarkan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 2 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2025 memberi kuasa dengan Hak Substitusi kepada: 1. Menteri Hukum Republik Indonesia, yang memberikan Kuasa Subtitusi kepada Dhahana Putra, jabatan Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, dan kawan-kawan, bedasarkan Surat Kuasa Subtitusi, tanggal 20 Februari 2025; 2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang memberikan Kuasa Subtitusi kepada Kunta Wibawa Dasa Nugraha, dan kawan- kawan, bedasarkan Surat Kuasa Subtitusi Nomor HK.05.04/Menkes/140/2025, tanggal 17 Februari 2025; Selanjutnya disebut sebagai Termohon; Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan; DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Januari 2025 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 2 Januari 2025 dan di register dengan Nomor 10 P/HUM/2025 telah mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Pasal 103 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan dalil-dalil yang isi selengkapnya: I. Kewenangan Mahkamah Agung; 1. Bahwa, Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 3 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 2. Bahwa, Pasal 24A ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”; 3. Bahwa, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan: “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”; 4. Bahwa Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: “Mahkamah Agung berwenang: a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain; b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang terhadap undang-undang; dan c. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang”; 5. Bahwa, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan menyatakan: “Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 4 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 6. Bahwa, Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menyatakan: “Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi”; 7. Bahwa berbagai ketentuan di atas menegaskan kedudukan Mahkamah Agung sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menilai kesesuaian peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang; 8. Bahwa objek yang dimohonkan oleh Pemohon untuk diuji kesesuaiannya adalah Pasal 103 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 9. Bahwa, oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili, serta memutus Permohonan a quo; II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon; 1. Bahwa Koalisi Nasional Perlindungan Keluarga Indonesia (KNPKI) merupakan wadah berhimpun dan berjejaringnya organisasi kemasyarakatan, perorangan (ahli, praktisi, peminat, dan pemerhati pembangunan dan perlindungan keluarga) yang peduli dan ingin berpartisipasi dalam perlindungan dan pembangunan keluarga. Perkumpulan Koalisi Nasional Perlindungan Keluarga Indonesia (KNPKI) didirikan dengan Akta Nomor 02, pada tanggal 8 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Boby Sofyan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 26 Januari 2022 Nomor AHU-0015892.AH.01.07. Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 5 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Koalisi Nasional Perlindungan Keluarga Indonesia (KNPKI); 2. Bahwa kewenangan untuk mewakili perkumpulan berada di tangan Ketua Umum dan satu pengurus lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Anggaran Dasar Perkumpulan Koalisi Nasional Perlindungan Keluarga Indonesia (KNPKI), dan karenanya keberadaan aturan ini menjadi landasan bagi Pemohon untuk bertindak atas nama Perkumpulan Koalisi Nasional Perlindungan Keluarga Indonesia (KNPKI); 3. Perkumpulan Koalisi Nasional Perlindungan Keluarga Indonesia (KNPKI) memiliki kegiatan, salah satunya melakukan advokasi pembangunan keluarga, merespon isu penting pembangunan dan perlindungan keluarga, dan kegiatan lainnya; 4. Perkumpulan Koalisi Nasional Perlindungan Keluarga Indonesia (KNPKI), memiliki concern khusus terhadap perilaku seksualitas, khususnya bagi generasi muda penerus bangsa. Beberapa Program Perkumpulan Koalisi Nasional Perlindungan Keluarga Indonesia (KNPKI), baik dilakukan langsung oleh Perkumpulan Koalisi Nasional Perlindungan Keluarga Indonesia (KNPKI) ataupun organisasi yang menjadi anggotanya, dilaksanakan melalui kegiatan edukasi, pendampingan, advokasi, penelitian dan kajian, untuk pembangunan dan perlindungan keluarga; 5. Bahwa salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Anggota Perkumpulan Koalisi Nasional Perlindungan Keluarga Indonesia (KNPKI) diantaranya: 1) Pelatihan Relawan Titian Kebaikan Keluarga (ErTeKa) dalam pencegahan orientasi dan perilaku seksual dan sosial menyimpang yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, 2) Youth Resilience di beberapa kota, diantaranya Kota Bogor, Depok, Garut, Bandung, dan lain sebagainya, 3) Pelatihan Pendidikan Seksualitas Berbasis Fitrah bagi guru di sekolah serta kader Pembinaan dan Pemberdayaan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 6 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan pemuda diberbagai wilayah; 5) pelatihan Youth Resilience/Remaja Tangguh di beberapa titik kota, 6) berbagai riset dan kajian terkait dengan femininitas dan maskulinitas, serta berbagai aktivitas lain terkait perilaku seksualitas khususnya bagi generasi muda; 6. Bahwa Koalisi Nasional Perlindungan Keluarga Indonesia (KNPKI) selaku Pemohon mengalami kerugian konkret/nyata dengan diberlakukannya Pasal 103 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dikarenakan adanya intervensi negara untuk melakukan tindakan pelayanan kesehatan reproduksi dengan cara penyediaan dan penyebaran alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja yang Pemohon nilai tidak sesuai dengan nilai- nilai keagamaan yang dijunjung tinggi Koalisi Nasional Perlindungan Keluarga Indonesia (KNPKI) dalam melakukan edukasi terhadap perilaku seksualitas generasi muda penerus bangsa; 7. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh negara tersebut tidak hanya merugikan kepentingan kegiatan Koalisi Nasional Perlindungan Keluarga Indonesia (KNPKI) semata. Lebih dari itu, tindakan yang dilakukan oleh negara tersebut merugikan kepentingan keluarga-keluarga Indonesia, karena mengancam moralitas bangsa sebagai bentuk terselubung dari promosi hubungan seksual di luar nikah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan yang dijunjung tinggi dalam pelayanan kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 huruf k, Pasal 55 a dan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; III. Pasal Yang Diuji Pasal 103 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 7 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 Pelayanan Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. Deteksi dini penyakit atau skrining; b. Pengobatan; c. Rehabilitasi; d. Konseling; dan e. Penyediaan alat kontrasepsi; IV. Batu Uji untuk Pasal 103 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pemohon menganggap Pasal 103 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 bertentangan dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 1. Pasal 2 huruf a dan penjelasannya yang berbunyi: Undang-Undang ini diselenggarakan berdasarkan asas: a. perikemanusiaan; Penjelasan Pasal 2 huruf a: “yang dimaksud dengan asas perikemanusiaan adalah pembangunan Kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa”; 2. Pasal 2 huruf k yang berbunyi: Undang-Undang ini diselenggarakan berdasarkan asas: k. pertimbangan moral dan nilai-nilai agama; 3. Pasal 55 huruf a, disebutkan bahwa: “Setiap Orang berhak: menjalani kehidupan reproduksi dan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari diskriminasi, paksaan dan/atau kekerasan dengan menghormati nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama”; 4. Pasal 57 ayat (2) Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 8 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 bertentangan dengan nilai agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pasal-pasal tersebut menjadi batu uji untuk Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang Pemohon ajukan ini, dengan pertimbangan-pertimbangan:  Pada bagian Ketentuan Umum Pasal 2 a, bahwa untuk mencapai tujuan negara Indonesia, diselenggarakan pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan kesehatan dengan asas perikemanusiaan. Di dalam penjelasan Pasal 2 huruf a undang- undang ini yang dimaksud dengan asas “perikemanusiaan” adalah pembangunan kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa. Karenanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tidak boleh mengatur sesuatu yang mengabaikan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa;  Pasal 2 huruf k., sudah menegaskan bahwa Undang-Undang ini diselenggarakan dengan pertimbangan moral dan nilai-nilai agama. Dimana nilai moral dan agama jika Pemerintah menyediakan alat kontrasepsi, yang dapat diartikan memberikan kebebasan kepada anak sekolah dan remaja untuk melakukan seks bebas, yang terlarang secara moral dan agama?, hanya karena pertimbangan mencegah kehamilan bagi remaja putri yang telah biasa melakukan seks bebas?;  Pasal 55 huruf a yang berbunyi: Setiap orang berhak: a. menjalani kehidupan reproduksi dan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari diskriminasi, paksaan dan/atau kekerasan dengan menghormati nilai luhur yang tidak Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 9 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama. Juga secara tegas mengatur mengenai hak menjalani kehidupan reproduksi dan seksual yang sehat dan aman, dengan menghormati nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama. Dimana nilai luhur dari pemberian alat kontrasepsi kepada anak sekolah dan remaja (yang dapat dipastikan) sebagian besarnya belum menikah secara sah?;  Pasal 57 ayat (1) yang berbunyi: Setiap Pelayanan Kesehatan reproduksi, termasuk reproduksi dengan bantuan dilakukan secara aman dan bermutu dengan memperhatikan aspek yang khas, khususnya reproduksi perempuan; ayat (2) Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak bertentangan dengan nilai agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan, jelas secara tegas melarang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi, yang bertentangan dengan nilai agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan; V. Alasan Permohonan (Posita); A. Landasan Filosofis: Pancasila sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa; B. Landasan Konstitusional: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945): 1. Pasal 28B “Setiap orang berhak untuk hidup, berkesempatan mengembangkan diri, memajukan kesejahteraan hidup, dan mendapatkan perlindungan dalam menjalankan hak dan kebebasannya”; 2. Pasal 28B ayat 2 “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”; 3. Pasal 28C Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 10 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 pendidikan dan berhak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya dan peradaban; 4. Pasal 28 H ayat 1 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”; 5. Pasal 29 ayat 1: “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”; 6. Pasal 31 “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pengajaran”; C. Landasan Yuridis: Selain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menjadi Batu Uji (yang sudah Pemohon paparkan di atas), undang-undang lainnya yang menjadi landasan yuridis diajukannya Pengujian ini adalah Undang-Undang sebagai berikut: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;  Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 11 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025  Pasal 3 menyebutkan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab; Penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja, sangat tidak mendidik dan bertentangan dengan hakikat, makna, tujuan dan fungsi pendidikan nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;  Pasal 1 ayat (2), menyebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;  Pasal 26 ayat (1), Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: huruf c mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan huruf d memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak; Penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja bertentangan dengan hak anak dan makna perlindungan anak serta tidak mendukung apa yang menjadi upaya-upaya perlindungan anak di keluarga dan lingkungan; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 12 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 Hal penyediaan alat kontrasepsi bagi anak sekolah dan remaja justru merupakan penghancuran kehidupan anak sekolah dan remaja secara moral, sosial dan nilai-nilai keagamaan, bukan perlindungan terhadap mereka. Membiarkan anak-anak melakukan seks bebas dan menyediakan alat kontrasepsi, sesuatu yang sangat bertentangan dengan konsep perlindungan anak; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;  Pasal 5C bahwa dalam penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, setiap penduduk mempunyai hak mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mewujudkan hak-hak reproduksi sesuai dengan etika sosial dan norma agama;  Pasal 24 ayat (3) bahwa penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi agama, norma budaya, etika, serta bagi kesehatan;  Pasal 47 mengenai Pembangunan Keluarga, disebutkan bahwa pada ayat (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal; Penyediaan alat kontrasepsi untuk anak sekolah dan remaja sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 103 ayat (4) huruf e, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bertentangan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 13 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 dengan cara penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, setiap penduduk mempunyai hak mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mewujudkan hak-hak reproduksi sesuai dengan etika sosial dan norma agama. Juga dengan kewajiban untuk penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi yang harus dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi agama, norma budaya, etika, serta bagi kesehatan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi agama, norma budaya, etika, serta bagi kesehatan dan Pemerintah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal, bukan untuk menghancurkan moralitas dan nilai-nilai religiusitas dalam keluarga, dengan pertimbangan pencegahan kehamilan semata; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan; Pasal 3 menyebutkan bahwa Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; Penyediaan alat kontrasepsi untuk anak sekolah dan remaja, justru bertentangan dengan tujuan pembangunan pemuda Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Tidak akan terwujud pemuda yang beriman dan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 14 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, jika anak-anak dibebaskan bahkan difasilitasi dengan penyediaan alat kontrasepsi untuk melakukan seks bebas; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; Pasal 2 ayat (1): Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; Kedua pasal diatas memastikan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing. Ini artinya hanya dengan perkawinan yang sah, legitimasi untuk melakukan hubungan seksual antara pasangan, baru dapat dianggap sah secara hukum, moral dan agama. Dan hal ini memberi legitimasi dan pengakuan sosial terhadap hubungan mereka; Pemberian dan penyediaan alat kontrasepsi oleh negara, untuk anak sekolah dan remaja, jelas melangkahi aturan-aturan dalam hukum perkawinan, dan karenanya Pasal 103 ayat (4) Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 15 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tersebut harus dihapus; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun; Penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja dalam Pasal 103 ayat (4) huruf e tidak sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan hubungan seksual yang sah hanya dapat dilakukan pada pasangan yang sudah terikat perkawinan; Tidak dapat dibenarkan jika penyediaan alat kontrasepsi bagi usia anak dan remaja pada Pasal 103 ayat (4) huruf e dikaitkan dengan alasan pencegahan kehamilan yang dikarenakan hubungan seksual di luar nikah. Hal ini tidak boleh dinormalisasi dan didukung karena tidak sesuai dengan nilai- nilai dan norma yang berlaku serta Undang-Undang tentang Perkawinan; D. Landasan Sosiologis; Masyarakat Indonesia memandang bahwa usia sekolah dan remaja merupakan masa penting dalam pembangunan generasi penerus bangsa, sehingga anak usia sekolah dan remaja patut dididik dengan baik, dibina, didampingi, dan dilindungi dari hal-hal yang akan mengganggu pembangunan adab, akhlak, karakter, dan kualitas keseluruhan aspek pertumbuhan dan perkembangannya; Secara sosiologis masyarakat Indonesia menjunjung tinggi dan memberikan value kesakralan hubungan seksual Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 16 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 hanya boleh dilakukan setelah pernikahan. Masyarakat Indonesia tidak membenarkan hubungan seksual sebelum pernikahan, dan mencegah berbagai hal yang mengarah dan membuka ruang penyimpangan dari nilai yang dianut tersebut, termasuk salah satu diantaranya yaitu akses terhadap alat kontrasepsi. Oleh karena itu, penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja sebagai salah satu bentuk layanan kesehatan reproduksi, dipandang membuka atau bahkan memperluas akses terhadap terjadinya penyimpangan dari nilai yang dijunjung tinggi masyarakat Indonesia; E. Landasan Teoritis; 1. Teori Tugas Perkembangan Anak: Setiap tahap usia memiliki tugas perkembangan yang spesifik. Pada masa usia sekolah dan remaja, tugas utama adalah belajar, bermain, dan membangun fondasi sosial dan emosional yang kuat. Menikah pada usia sekolah dan remaja dapat menghambat pencapaian tugas-tugas perkembangan ini; Jean Piaget (The Psychology Of The Child. Basic Books, 1969.) mengemukakan teori perkembangan kognitif yang menekankan bahwa anak-anak melewati berbagai tahap perkembangan mental yang kompleks. Menurut Piaget, anak- anak usia sekolah (tahap operasi konkret) masih dalam proses mengembangkan pemahaman yang lebih abstrak dan kompleks. Kemampuan untuk membuat keputusan yang matang, termasuk dalam konteks pernikahan, belum sepenuhnya berkembang pada usia ini; Erik Erikson (Childhood and Society Norton & Company, 1978) mengembangkan teori tentang delapan tahap perkembangan psikososial, di mana anak-anak usia sekolah dan remaja berada pada tahap "identitas vs kebingungan peran." Pada tahap ini, individu mengeksplorasi kemandirian, Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 17 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 mengembangkan rasa diri, serta membangun identitas, mempelajari lebih lanjut tentang tujuan, nilai, dan keyakinan. Pernikahan di usia dini dapat mengganggu perkembangan identitas dan pencapaian kompetensi yang diperlukan untuk fase perkembangan berikutnya; 2. Teori Nilai dan Perlindungan Anak; 1) Nilai anak merupakan pandangan mendalam dan mendasar dari orang tua mengenai status anak, fungsi anak, dan peran yang diharapkan dari anak (Sunarti, E. 2024. Inventori Pengukuran Ketahanan Keluarga. IPB Press). Nilai anak menjadi penilaian seseorang atau masyarakat terhadap apa yang menjadi fungsi dan makna diri anak bagi orang tua. Anak secara umum dianggap sebagai salah satu kebutuhan orang tua yang menyangkut kebutuhan ekonomi, sosial, emosi, dan spiritual. Menurut Hoffman dan Manis (Hoffman, L., & Manis, J. D. 1979. The Value of Children in the United States: A New Approach to the Study of Fertility. Journal of Marriage and Family. DOI: 10.2307/351628) nilai-nilai yang ditanamkan orang tua kepada anaknya dalam kehidupan sehari-hari didasarkan pada kenyataan bahwa anak menjadi tempat orang tua mencurahkan kasih sayang dan keluh kesahnya, sumber kebahagiaan, wadah sosialisasi dan pelestarian nilai-nilai dalam keluarga; 2) Teori perlindungan anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak secara umum adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 18 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 jasmani maupun sosial. Van Bueren (Van Bueren, G. (1995. The International Law on The Rights of The Children), menekankan bahwa hak-hak anak harus diakui dan dilindungi oleh Hukum Internasional. Hak anak juga harus diakui sebagai bagian integral dari hak asasi manusia. Beberapa hak-hak mendasar anak, yaitu hak untuk hidup, berkembang, mendapatkan pendidikan, dan dilindungi dari kekerasan serta eksploitasi. Van Bueren menegaskan bahwa setiap tindakan atau kebijakan harus mempertimbangkan apa yang terbaik untuk anak, dan ini harus menjadi prioritas dalam sistem hukum dan kebijakan publik; 3) Teori perlindungan anak lainnya dikemukakan oleh Myers (Myers R. 1992. The Twelve Who Survive. Strengthening programmes of early childhood development in the Third World. Routledge in co-operation with UNESCO for The Consultative Group on Early Childhood Care and Development. London and New York. 1992), ia menekankan perlindungan anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap respons terhadap krisis termasuk melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, dan pengabaian. Dukungan emosional sangat penting bagi anak-anak. Kehadiran orang dewasa yang peduli, seperti pengasuh, guru, atau anggota keluarga, dapat memberikan stabilitas dan rasa aman. Myers juga menekankan pentingnya keterlibatan komunitas dalam mendukung anak-anak. Program berbasis komunitas yang melibatkan orang tua, guru, dan anggota masyarakat lainnya dapat menciptakan lingkungan yang mendukung untuk anak-anak; 3. Teori Ekologi Keluarga; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 19 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 Dalam teori ekologi keluarga disebutkan bahwa individu dan keluarga berinteraksi dan bertransaksi terhadap lingkungan sekitar untuk mencapai kesejahteraan. The Ecology of Human Development, karya Bronfenbrenner, (Bronfenbrenner, U. 1979. The Ecology of Human Development, Experiment by nature design. Harvard University Press. Cambridge, Massachusett, and London, England.) menitikberatkan bahwa lingkungan memiliki keterkaitan erat dengan proses akomodasi dari gambaran psikologi sosial, sosiologi dan antropologi. Pendekatan ini memandang bahwa perkembangan adalah akomodasi mutual progresif antara individu yang sedang tumbuh dengan perubahan alami dari lingkungan antara (immediate environment) dalam kehidupan seseorang. Akomodasi mutual dimediasi oleh lebih besar dan lebih kompleksnya setting dimana akomodasi terjadi. Perbedaan budaya dan nilai dari setiap setting akan menghasilkan konflik dalam perilaku kerangka individu atau keluarga; Sistem sarang atau lingkaran konsentris yang memvisualisasikan adanya interaksi subsistem mikro, meso, ekso, dan makro sebagai model ekologi yang homeostatik menunjukkan aspek aspek lingkungan dan lingkungan pembelajaran mempengaruhi perkembangan psikologis individu (Myers R. 1992. The Twelve Who Survive. Strengthening programmes of early childhood development in the Third World. Routledge in co-operation with UNESCO for The Consultative Group on Early Childhood Care and Development. London and New York); dan Bunga Rampai “Dari Yang Terserak: Titian Perjalanan Memahami Ketahanan Keluarga”. IPB Press, Sunarti, 2021); Teori ekologi keluarga, membahas hubungan timbal balik keluarga sebagai ekosistem dengan lingkungannya, baik Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 20 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Ada proses transaksi energi, materi, dan informasi antara keluarga dengan lingkungannya yang diimplementasikan melalui proses pemaknaan (valuing), penerimaan (perceiving), pengambilan keputusan (deciding) dan keruangan (spacing). Proses transaksi ini menunjukkan bahwa tujuan kehidupan keluarga bukan hanya untuk memperoleh kehidupan keluarga yang berkualitas namun sekaligus menjaga dan melestarikan kualitas lingkungan (alam dan sosial). Sebaliknya, interaksi transaksi yang dinamis dan berbeda serta perubahan dalam subsistem, dalam kerangka ekologi, yang meliputi subsistem mikro, meso, ekso, dan makro tersebut, akan mempengaruhi dan berbuah konsekuensi antar subsistem terhadap keluarga. (Berns, Melson, 1980 (Bubolz MM, and M. Suzanne Sontag, 1993. Human Ecology Theory in Boss, Doherty, LaRossa, Schumm, & Steinmetz. Sourcebook of Family Theories and Methods, A Contextual Approach. Plenum Press. New York and London); dan (Sunarti, E. 2014. Modul Ketahanan Keluarga untuk Motivator Ketahanan Keluarga di Jawa Barat. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat), (Sunarti, E. Bunga Rampai “Dari Yang Terserak: Titian Perjalanan Memahami Ketahanan Keluarga”. IPB Press 2021); Berdasarkan kajian teoritis tersebut, termasuk dengan Peraturan dan kebijakan sebagai subsistem makro akan mempengaruhi keluarga sebagai subsistem mikro yang berperan membangun keluarga berkualitas, insan penerus generasi emas peradaban bangsa; F. Landasan Empiris; 1. Masyarakat Indonesia adalah Masyarakat yang Religius; Penelitian yang dilakukan oleh Siroj, Sunarti dan Krisnatuti (Siroj, E. Y., Sunarti, E., Krisnatuti, D. 2019. Keberfungsian Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 21 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 Agama di Keluarga, Ancaman, Interaksi Teman Sebaya, dan Religiusitas Remaja. Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen, 12(1), 13-25. https://doi.org/10.24156/jikk.2019. 12.1.13), menunjukkan bahwa sebanyak 84,2 persen remaja mempunyai keluarga dengan kategori tinggi pada keimanan. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebih dari separuh (55,6%) remaja memiliki kategori tinggi dalam dimensi pengetahuan agama dan tiga per empat (84,6%) remaja memiliki keluarga dengan pengalaman tinggi dalam keberfungsian agama. Selain itu, kajian terhadap survei yang dilakukan selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa keluarga di Indonesia memiliki tingkat religiusitas yang tinggi.. Hal ini sejalan dengan temuan survei IFI (Indonesian Family Institute GIGA Indonesia. 2023. Disampaikan pada Seminar Hasil Kajian Kualitas dan Harmonisasi Laki-laki dan Perempuan pada tanggal 24 Februari 2023), yang juga menunjukkan bahwa keluarga Indonesia secara konsisten memiliki tingkat religiusitas yang tinggi. Dari 638 responden, hasil menunjukkan hampir seluruh responden (95%-99,7%) yang tercermin dalam pemahaman responden terhadap peran suami-istri dalam keluarga sesuai dengan ajaran agama dan menurut Undang-Undang Perkawinan, penerimaan masyarakat terhadap laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga, serta kewajiban suami untuk menafkahi keluarga. Selain itu, survei juga mencerminkan kesepakatan bersama dalam keputusan mengenai pekerjaan istri, serta penolakan terhadap pernikahan beda agama yang dianggap dapat membingungkan identitas keluarga; Berdasarkan hasil sigi Lembaga Survei Indonesia (Lembaga Survei Indonesia. 2022. Tingkat Religiusitas Masyarakat Indonesia), mayoritas tingkat religiusitas atau kesalehan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 22 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 masyarakat Indonesia cukup tinggi. Hal itu sebagaimana tergambar dari 74,8% warga yang menilai dirinya religius dalam kehidupan sehari-hari. Secara rinci, ada 68,1% responden yang menyatakan dirinya cukup religius. Sebanyak 6,7% responden bahkan merasa dirinya sangat religius. Seiring dengan tingkat religiusitas yang tinggi, mayoritas masyarakat Indonesia juga kerap mempertimbangkan nilai agama ketika membuat keputusan penting dalam hidup. Ini sebagaimana disampaikan oleh 81,7% responden. (LSI melakukan survei melalui wawancara langsung terhadap 3.090 responden di Indonesia dengan metode multistage random sampling pada 16-29 Mei 2022. Survei ini memiliki tingkat toleransi kesalahan (margin of error) sekitar 2,5% dengan tingkat kepercayaan 95%; 2. Nilai Anak; Survei yang dilakukan selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa nilai anak memiliki skor tinggi dalam berbagai aspek kehidupan, yang mengindikasikan pentingnya peran anak bagi orang tua, (Sunarti, E. 2022. Laporan Survei Indikator Pembangunan Keluarga dan Indeks Ketahanan Keluarga Kota Depok. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana), (Sunarti, E. 2023. Laporan Survei Indikator Pembangunan Keluarga dan Indeks Ketahanan Keluarga Kota Depok). Hasil analisis menunjukkan bahwa skor nilai anak tergolong sangat tinggi, dengan rata-rata di atas 90% pada sebagian besar indikator. Orang tua memiliki harapan kuat bahwa anak akan menjadi jalan masuk surga (94,41%), menjadi sumber kebahagiaan suami istri (94,35%), dan anak menjadi penerus dalam kehidupan sosial (94,11%). Meskipun harapan anak membantu ekonomi orang tua di masa tua Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 23 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 sedikit lebih rendah (88,28%), secara keseluruhan, nilai anak dipandang sangat positif; 3. Mayoritas Anak Usia Sekolah dan Remaja Tidak Menikah; Data IDHS 2017 (National Population and Family Planning Board (BKKBN), Statistics Indonesia (BPS), Ministry of Health (Kemenkes), and ICF. 2018. Indonesia Demographic and Health Survey 2017. Jakarta, Indonesia: BKKBN, BPS, Kemenkes, and ICF) menunjukkan bahwa sebagian besar remaja perempuan di Indonesia tidak menikah pada usia dini. Hasil survei menunjukkan bahwa hanya sekitar 10% dari remaja perempuan berusia 15-19 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun, yang berarti bahwa mayoritas remaja perempuan di usia ini tidak menikah dan masih melanjutkan pendidikan mereka; Angka perkawinan anak terus menurun dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2021 angka perkawinan anak menurun dari 10,35 persen menjadi 9,23 persen. Kemudian menjadi 8,06 persen di tahun 2022, dan menjadi 6,92 persen pada tahun 2023. Hal ini telah melampaui dari target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu 8,74 persen di tahun 2024; 4. Penyalahgunaan Pemakaian Alat Kontrasepsi; Hasil penelitian yang dilakukan oleh Amali (Amali, A.N. 2021 Penyalahgunaan Alat Kontrasepsi Oleh Remaja Dalam Penyimpangan Perilaku Seks Bebas di Kota. Universitas Pendidikan Indonesia), menunjukkan bahwa remaja menyalahgunakan alat kontrasepsi untuk berhubungan seks bebas untuk mengurangi risiko kehamilan dan tertular penyakit menular seksual. Selain itu, remaja juga mengalami dampak akibat penyalahgunaan alat kontrasepsi di antaranya yaitu masalah pada alat reproduksi dan ketagihan untuk Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 24 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 melakukan seks bebas menggunakan alat kontrasepsi. Penggunaan Alat Kontrasepsi yang Salah; Dalam Majra (Majra J.P. 2009. Correct and consistent use of condoms. Indian J Sex Transm Dis AIDS. Doi: 10.4103/0253- 7184.55487), menjelaskan bahwa kondom tidak 100% aman mencegah kehamilan. Dari 100 wanita yang pasangannya menggunakan kondom, sekitar 15 akan hamil selama tahun pertama penggunaan yang tidak konsisten atau selalu benar, tetapi hanya dua wanita yang akan hamil dengan penggunaan yang konsisten dan selalu benar. Meskipun, banyak orang secara keliru berasumsi bahwa semua pria tahu cara yang benar untuk menggunakan kondom, tetapi faktanya, penggunaan yang salah adalah umum dan itu adalah penyebab utama kegagalan kondom sebagai alat kontrasepsi; 5. Kontrasepsi Kurang Efektif Mencegah Kehamilan; Di Indonesia, menurut data SDKI 2007, sebanyak 56% dari 1187 total KTD dilaporkan karena kegagalan kontrasepsi (Prihyugiarto, & Mujianto. 2009. Kelangsungan Pemakaian Kontrasepsi. Penerbit KB dan Kesehatan Reproduksi, BKKBN), (Diasanti., Sutiawan. 2014. Kegagalan kontrasepsi dengan kejadian kehamilan tidak diinginkan (KTD) pada wanita usia berisiko tinggi di Indonesia (analisis lanjut data SDKI 2012). Fakultas Kesehatan masyarakat. UI), mengatakan bahwa penggunaan kontrasepsi memengaruhi kejadian KTD. Pasangan yang mengalami kegagalan kontrasepsi memiliki kecenderungan 8,5 kali untuk mengalami KTD; 6. Penggunaan Alat Kontrasepsi Memengaruhi Resiko terkena Penyakit Seksual Menular; Penelitian Warner et al. (Warner, L.N., Mary, K.F., Martin, D., John, Z., Jonathan, D., Laura, B., Gail, R., Judy, P., Thomas. Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 25 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 2008. Problems with Condom Use among Patients Attending Sexually Transmitted Disease Clinics: Prevalence, Predictors, and Relation to Incident Gonorrhea and Chlamydia. American journal of epidemiology. 167. 341-9. 10.1093/aje/kwm300), menemukan bahwa masalah dengan penggunaan kondom, seperti kerusakan, selip, dan keterlambatan penggunaan, dapat membahayakan efektivitasnya dan menyebabkan peningkatan risiko paparan penyakit menular seksual. Namun, penggunaan kondom yang konsisten dan benar dikaitkan dengan penurunan risiko gonore dan klamidia; Penelitian Akter et al. (Akter,T., Festin, M., Dawson, A. 2022. Hormonal contraceptive use and the risk of sexually transmitted infections: a systematic review and meta-analysis. Sci Rep.12(1). doi: 10.1038/s41598-022-24601-y), menemukan bahwa penggunaan kontrasepsi hormonal dapat meningkatkan risiko virus herpes simpleks tipe 2 (HSV-2) dan menurunkan risiko trikomoniasis dan vaginosis bakterial; Dengan resiko-resiko tersebut, justru sangat berbahaya dari sisi kesehatan, untuk memberikan dan menyediakan alat kontrasepsi kepada anak sekolah dan remaja, apalagi belum menikah, karena jelas melanggar norma, hukum agama dan nilai-nilai sosial di masyarakat; 7. Penggunaan Kondom Kurang Efektif untuk Mencegah Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); Diperlukan uji standar untuk mengevaluasi kondom sebagai penghalang terhadap penyakit menular seksual, khususnya yang disebabkan oleh virus. Penelitian yang dilakukan oleh Lytle, et. al. (Lytle, D., James, E. Duff, Bruce, F., Randolph, L., Bidinger, W.,Howard, C., Licia, B.R. 1997. A Sensitive Method for Evaluating Condoms as Virus Barriers, Journal of AOAC INTERNATIONAL, Volume 80, Issue 2, 1 March 1997, Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 26 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 Pages 319–324, https://doi.org/10.1093/jaoac/80.2.319.) dari Division of Life Sciencies, Rockville, Maryland, USA, membuktikan bahwa penetrasi kondom oleh pertikel sekecil virus Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dapat terdeteksi; Dalam studi penularan Human Immunodeficiency Virus (HIV) menunjukkan bahwa kondom tidak dapat mengurangi risiko infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) sekitar 31%. Dengan demikian, kemanjurannya mungkin jauh lebih rendah daripada yang umumnya diasumsikan; 8. Sikap Mayoritas Masyarakat dan Keluarga Indonesia terhadap Penyimpangan; Mayoritas masyarakat dan keluarga Indonesia tidak mentolerir bentuk penyimpangan apapun termasuk hubungan seksual sebelum pernikahan. Sikap ini tidak hanya mencerminkan nilai ketaatan terhadap norma dan religiusitas yang tinggi, tetapi juga diwujudkan melalui dukungan terhadap petisi-petisi yang memperjuangkan penegakan norma moral di masyarakat. Petisi-petisi tersebut menyerukan regulasi yang lebih ketat dan dukungan sosial terhadap upaya untuk mempertahankan nilai-nilai keluarga serta menjaga keharmonisan moralitas di tengah masyarakat. Beberapa petisi secara rinci dijelaskan dalam Sunarti (Sunarti, E. 2021. Jangan Sampai Menyesal (hal. 14, 17). IPB Press): a. Petisi “Penolakan Legalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia” yang ditujukan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Penandatanganan petisi dimulai tanggal 5 Juli 2015 via petisionline.net yang didukung oleh 169.216 tanda tangan dari berbagai daerah, provinsi, bahkan manca negara. Petisi diserahkan oleh Penggiat Keluarga (GiGa) Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 27 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 Indonesia dan diterima Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada tanggal 3 Februari 2016 pukul 11.54 WIB; b. Petisi “Tolak Legalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT): Tuntut Bentuk Komnas Nasional Kewajiban Asasi Manusia (KOMNAS KAM)” yang ditujukan kepada Presiden RI, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), serta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Penandatangan petisi dimulai tanggal 30 Januari 2016 via petisionline.net yang didukung oleh 2.287 tanda tangan dari berbagai daerah, provinsi, bahkan manca negara; c. Petisi “Tolak Legalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT): Dukung dan Lindungi 7 Pejabat Negara”. Pada saat itu 7 Pejabat negara di antaranya: Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti), Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI), Zulkifli Hasan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Walikota Bandung, Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Reni Marlinawati, Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir Djamil, Kepala Divisi (Kadiv) Sosialisasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Erlinda, yang menyatakan pendapatnya di media masa terkait penolakan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Intersex, dan Queer (LGBTIQ) dan saat itu dituntut organisasi Arus Pelangi dan Pendukungnya untuk dikenai sanksi. Penandatangan petisi tsb ditujukan kepada Presiden RI, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI), serta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 28 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 Penandatangan petisi dimulai 30 Januari 2016 via petisionline.net yg didukung oleh 169 ribu tanda tangan dari berbagai daerah, provinsi, bahkan manca negara; d. Mengeluarkan keputusan Perkumpulan Penggiat Keluarga Indonesia, Surat Keputusan (SK) Nomor 02/GiGa/ISI/Kep/2016 tentang “Sikap terhadap Gerakan Legalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia” yang ditandatangani 150 orang dari berbagai instansi dan organisasi di Yogyakarta pada 18 Februari 2016; e. Petisi “Dukung Judicial Review Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai Pasal Pencabulan Sesama Jenis (Pasal 292) ke Mahkamah Konstitusi RepubIik Indonesia (MK RI)”. Petisi ini ditujukan kepada Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI). Penandatangan petisi dimulai 12 Agustus 2016 via petisionline.net yang didukung oleh 1.206 tandatangan dari berbagai provinsi bahkan dari berbagai manca negara; 9. Jejak edukasi CSE (Comprehensive Sexuality Education) di Indonesia; Selain argumen diatas, adanya Pasal 103 ayat 4e turut menguatkan intervensi, penetrasi nilai dan paradigma CSE (Comprehensive Sexuality Education) atau Pendidikan Seksualitas Komprehensif, yaitu: Pemahaman dan implementasi Kesehatan Reproduksi di dalam undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku di Indonesia, harus sesuai dengan nilai dan norma agama dan tidak mengikuti pemahaman serta pemikiran dari global mengenai kesehatan reproduksi serta Hak Seksual dan Kesehatan Seksual yang dipromosikan secara internasional melalui World Health Organization (WHO) dan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 29 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Internasional, dengan berdasarkan pada pemikiran Comprehensive Sexuality Education (CSE). Hal ini dikarenakan tujuan dan lingkup Comprehensive Sexuality Education (CSE) lebih luas dari pendidikan kesehatan reproduksi. Pemikiran tentang Comprehensive Sexuality Education (CSE) meliputi integritas atau otoritas tubuh, sexual consent, dan ideologi gender (kesetaraan, identitas, dan ekspresi gender); Comprehensive Sexuality Education (CSE) berbasis hak asasi individu bahkan sejak usia balita, tanpa memperhatikan batasan-batasan nilai dan norma yang dijunjung tinggi masyarakat Indonesia. Ada 15 Elemen kurikulum Comprehensive Sexuality Education (CSE) yang paling merusak, menurut FWI (Family Watch International) diantaranya adalah sosialisasi anak-anak, mengajarkan anak untuk menyetujui seks; menormalisasi seks anal dan oral; mempromosikan perilaku homoseksual atau biseksual; mempromosikan kenikmatan seksual; mempromosikan masturbasi; mempromosikan penggunaan kondom; mempromosikan otonomi seksual sejak usia muda; gagal untuk membangun sikap dan perilaku “pantang melakukan hubungan seks sebelum menikah”; mempromosikan ideologi transgender; mempromosikan kontrasepsi dan aborsi pada anak; mendukung peer-to-peer sex atau advokasi hak-hak seksual; merugikan nilai dan kepercayaan tradisional; merugikan orang tua atau hak orang tua; dan merujuk anak ke sumber yang berbahaya. (Erikson, E. 1978. Childhood and Society. Norton & Company); Jejak Comprehensive Sexuality Education (CSE) di Indonesia bermula dari pengembangan kurikulum Comprehensive Sexuality Education (CSE) oleh lembaga Rutgers International (sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 30 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 yang vokal pada isu Comprehensive Sexuality Education (CSE) dan kekerasan berbasis gender) di Uganda pada tahun 2003 diadaptasi ke konteks sosial budaya di Indonesia, Kenya, dan Papua pada tahun 2005. Comprehensive Sexuality Education (CSE) dalam program SETARA (SEmangaT duniA RemajA, atau “Aspirasi Remaja”), telah dilaksanakan oleh berbagai organisasi mitra di Indonesia selama tujuh tahun, di lebih dari 108 sekolah di enam provinsi. Selain itu Rutgers Indonesia telah secara masif menerbitkan dan menggunakan modul bermuatan Comprehensive Sexuality Education (CSE) di Indonesia. Modul DAKU! “Remaja Saya Luar Biasa” diterbitkan pertama kali tahun 2005 oleh Rutgers Indonesia disusul dengan modul “Aku dan Kamu” (2006), “MAJU” (Tahun 2007), “Langkah Pastiku” (Tahun 2007), “SERU” (Tahun 2007), “DAKU” (Tahun 2009), “SETARA” (Tahun 2012); Muatan Comprehensive Sexuality Education (CSE) pernah masuk dalam modul Konselor Sebaya “Aku Bangga Aku Tahu” yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan RI namun kemudian ditarik setelah mendapat kritik dari masyarakat. Jejak lainnya muatan Comprehensive Sexuality Education (CSE) ditemukan dalam tiga modul pendidik sebaya kesehatan reproduksi “Tentang Kita” yang dikeluarkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Modul tersebut yaitu “Berani” (untuk remaja awal usia 10-14 tahun), “Beraksi” (untuk remaja menengah usia 15-19 tahun), dan “Berkolaborasi” (untuk remaja akhir usia 20-24 tahun). Pada modul tersebut ditemukan muatan penerimaan terhadap hubungan seksual pada remaja asal menggunakan kondom/alat kontrasepsi, muatan sexual consent sebelum pernikahan, dan pilihan identitas serta ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelamin seseorang; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 31 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 NGO International dan Aliansi Satu Visi, sudah secara aktif mempromosikan hak kesehatan dan reproduksi seksual. Pendidikan Seksualitas yang dipromosikan diantaranya Aliansi Satu Visi dengan pemikiran Comprehensive Sexuality Education (CSE), contohnya terkait dengan KTD (Kehamilan yang tidak diinginkan), bukanlah dicegah dan diberikan edukasi dampak buruk hubungan seksual bebas, dan menjauhi zina (sesuai norma agama), melainkan edukasi yang diberikan karena tidak menggunakan alat kontrasepsi (kondom), dan menyalahkan norma sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa promosi kebebasan seksual semakin gencar di masyarakat dan negara harus hadir dalam melindungi anak anak dan generasi muda dengan kebijakan yang memadai dan melindungi; Adopsi pemikiran Comprehensive Sexuality Education (CSE), dalam kebijakan pemerintah melalui Undang Undang dan Peraturan Pemerintah, mengenai pengertian dan pemaknaan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual dengan lingkup yang luas dan tidak sesuai tatanan nilai dan norma agama serta budaya di Indonesia. Adopsi pemikiran Comprehensive Sexuality Education (CSE) akan mengakibatkan: a. Pembenaran dan normalisasi hubungan seks tanpa ikatan pernikahan di kalangan anak usia sekolah dan remaja; b. Semakin memudahkan terjadinya hubungan seksual antar anak usia sekolah dan remaja; c. Terfasilitasinya secara legal komponen Comprehensive Sexuality Education (CSE) yaitu mengajarkan anak untuk menyetujui seks; mempromosikan penggunaan kondom; mempromosikan otonomi seksual sejak usia muda; gagal untuk membangun sikap dan perilaku “pantang melakukan hubungan seks sebelum menikah”; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 32 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 mempromosikan kontrasepsi dan aborsi pada anak; mendukung peer-to-peer sex atau advokasi hak-hak seksual; merugikan nilai dan kepercayaan tradisional; merugikan orang tua atau hak orang tua; dan merujuk anak ke sumber yang berbahaya; d. Percepatan transmisi nilai kebebasan seksual; e. Meningkatnya perilaku seksual beresiko dengan penyakit seksual menular dan dampak lainnya; f. Pembenaran dan normalisasi praktek aborsi untuk Kehamilan yang tidak diinginkan (KTD); g. Konfirmasi dan pembenaran tuntutan NGO Internasional dan aliansi NGO yang selama ini menuntut penyediaan alat kontrasepsi dan aborsi aman bagi remaja. (ringkasan informasi terlampir); G. Pengaturan Pasal 103 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tidak Pernah Disinggung dalam Naskah Akademik Maupun Naskah Peraturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 1. Bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sampai saat ini memiliki suatu hierarki yang ajeg dengan mengacu pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi: “(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 33 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”; Bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya menempatkan Peraturan Pemerintah dalam poin d dan undang-undang dalam poin c, yang menandakan bahwa Peraturan Pemerintah memiliki kedudukan sebagai peraturan perundang-undangan dengan tingkatan di bawah undang-undang. (Amalia, F. 2021. Kedudukan peraturan menteri ditinjau dari hierarki peraturan perundang undangan di Indonesia. Unizar Law Review (ULR), [S.l.], v. 4, n. 2, dec. 2021. ISSN 2620-3839); 2. Bahwa kedudukan tersebut membuat peraturan pemerintah terikat dengan prinsip hukum lex superior derogat legi inferiori yang dalam Bahasa Indonesia memiliki arti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dapat menyimpangi peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah. Keberadaan prinsip ini menjadi landasan bahwa Peraturan Pemerintah tidak dapat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, termasuk undang-undang; 3. Bahwa keberadaan dari prinsip hukum lex superior derogat legi inferiori secara teoritis bertujuan sebagai prinsip untuk menjaga konsistensi terhadap muatan peraturan perundang- undangan pada setiap tingkatan peraturan dari yang paling tinggi sampai dengan yang paling rendah (Moreso, 2013). Konsistensi menjadi kunci untuk menciptakan stabilitas sosial karena adanya kepastian hukum dengan adanya keseragaman regulasi dari tingkatan tertinggi sampai dengan terendah. Oleh karena itu, pengaturan pada Peraturan Pemerintah harus sejalan dengan undang-undang sebagai bentuk konsistensi regulasi yang menandakan kedudukan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 34 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang; 4. Bahwa Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang menurut Prof. Dr. Maria Farida Indrati dalam bukunya Ilmu Perundang- Undangan 2: Proses dan Teknis Penyusunan (Yogyakarta, Kanisius, 2021), dapat diklasifikasikan menjadi peraturan Delegasi dan Peraturan Atribusi. Perbedaan antara kedua peraturan tersebut terletak dari sumber hukum pembentukannya. Peraturan atribusi merupakan peraturan yang dibentuk karena pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2). Kondisi berbeda terjadi pada peraturan delegasi yang dasar pembentukannya didasarkan pada tata urutan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 5. Bahwa pembeda peraturan pelaksana tersebut juga dapat dilihat dari sisi alasan hukum pembentukannya menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie dalam bukunya, Perihal Undang- Undang (Jakarta, Rajawali Press, 2010). Dalam konteks alasan hukum, pembentukan peraturan pemerintah dikatakan sebagai peraturan atribusi karena pembentukannya didasarkan kepada penyebutan secara eksplisit dalam undang-undang. Kondisi tersebut berbeda dengan Peraturan Presiden yang dapat dibentuk tanpa adanya pengaturan spesifik dalam undang-undang sebagai bentuk pelaksanaan kekuasaan eksekutif yang dimiliki Presiden; 6. Bahwa kondisi tersebut sejalan dengan pendapat Mahkamah Konstitusi yang memposisikan Peraturan Pemerintah sebagai implementasi original intent dari suatu undang-undang sebagaimana dikutip dalam Putusan 85/PUU-XI/2013 yang berbunyi: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 35 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 “[3.28]...sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah adalah bukti yang menjelaskan maksud yang sesungguhnya dari Undang-Undang yang sedang diuji konstitusionalitasnya di hadapan Mahkamah, sehingga apabila maksud tersebut ternyata bertentangan dengan penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah, hal itu menunjukkan bahwa Undang-Undang yang bersangkutan memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar;” 7. Bahwa berbagai uraian di atas menjadi landasan bahwa pembentukan Peraturan Pemerintah harus sesuai dengan undang-undang yang dalam kasus ini perlu dikaji dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, baik pada naskah peraturan dan naskah akademik; 8. Bahwa naskah akademik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur eksistensi dari alat kontrasepsi sebagai salah satu instrumen yang digunakan untuk menciptakan kesehatan reproduksi (Halaman 251). Bahwa pengaturan tentang alat kontrasepsi tersebut juga diatur dalam naskah Peraturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tepatnya pada Pasal 1 angka 15 sebagai salah satu jenis dari obat yang berbunyi: “Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia”; 9. Bahwa kedua pengaturan tersebut tergambar dengan jelas bahwa kedudukan dari alat kontrasepsi merupakan instrumen untuk mewujudkan kesehatan reproduksi. Sayangnya, tidak terdapat mekanisme pembatasan penggunaan alat kontrasepsi dalam naskah akademik maupun naskah Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 36 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 peraturan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kondisi ini memberi ruang terjadinya pembuatan norma baru yang tidak diatur dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan seperti Pasal 104 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 10. Bahwa naskah akademik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur keberadaan sekolah sebagai salah satu lokasi untuk melakukan upaya kesehatan (Halaman 245). Upaya kesehatan tersebut dapat dilakukan dalam berbagai jenis yang salah satunya adalah kesehatan sekolah. Kesehatan sekolah dilaksanakan melalui pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (Halaman 274); 11. Bahwa upaya kesehatan reproduksi yang dilakukan harus sesuai dengan nilai-nilai agama dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan sebagai upaya mewujudkan kesehatan reproduksi dilakukan dengan tidak bertentangan dengan nilai agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Halaman 259); 12. Bahwa uraian di atas menggambarkan ketentuan mengenai pemberian alat kontrasepsi di sekolah sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tidak pernah diatur oleh Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 atau tidak pernah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan untuk diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, pengaturan tersebut tidak bersesuaian materi pengaturannya dengan Undang-Undang Nomor 17 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 37 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan karenanya harus dibatalkan keberlakuannya; H. Penyebarluasan Alat Kontrasepsi sebagaimana Pengaturan Pasal 103 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tidak Sejalan dengan Semangat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan untuk Menyederhanakan Upaya Kesehatan; 1. Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dibentuk dengan semangat untuk membentuk sistem kesehatan yang terintegrasi dan komprehensif dengan mencakup urusan kesehatan masyarakat maupun penanganan kesehatan. Dengan adanya integrasi tersebut, permasalahan kesehatan dapat diatasi sejak dini yang membuat orientasi penyelesaian masalahnya berfokus pada urusan preventif. Implementasi dari hal tersebut dapat tercermin dari pengarusutamaan pendekatan promotif dalam penggunaan Anggaran Penerimaan Belanja Negara/Daerah untuk sektor kesehatan sebagaimana diuraikan dalam naskah akademik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Halaman 99); 2. Bahwa bentuk dari tindakan preventif dalam penyelesaian permasalahan kesehatan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk yang fokusnya terletak pada pencegahan permasalahan kesehatan. Tindakan preventif tersebut dilakukan untuk menyiasati reaksi tubuh terhadap suatu gejala yang pada akhirnya mencegah tubuh terkena suatu penyakit (Arini, et.al., 2017). Dengan adanya tindakan tersebut, tubuh mendapat tambahan zat melalui bentuk vitamin ataupun vaksin dalam menghadapi potensi penyakit yang berakibat pada terciptanya kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Berdasarkan uraian tersebut, upaya preventif berorientasi pada tindakan untuk mencegah terjadinya Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 38 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 permasalahan kesehatan dengan memberikan stimulus kepada manusia. Stimulus tersebut diberikan pada rentang waktu yang tidak terikat dengan peristiwa terjadinya suatu tindakan yang berpotensi menghasilkan permasalahan kesehatan; 3. Bahwa dalam konteks kesehatan reproduksi, upaya preventif yang dilakukan sama seperti dengan sektor kesehatan lainnya, baik dalam bentuk edukasi maupun menyiasati reaksi tubuh. Meskipun demikian, terdapat salah satu instrumen dalam upaya preventif yang terus diperdebatkan yaitu penggunaan alat kontrasepsi. Bahwa pengklasifikasian alat kontrasepsi sebagai instrumen preventif untuk mengatasi permasalahan kesehatan menjadi problematik karena penggunaan alat kontrasepsi berjenis kondom dilakukan saat akan melakukan hubungan seksual. Problematika tersebut pada akhirnya tidak mengubah pendapat ahli secara umum yang menempatkan penggunaan alat kontrasepsi sebagai upaya preventif dalam penanganan permasalahan kesehatan reproduksi sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan akibat terjadinya hubungan seksual; 4. Bahwa tindakan promosi alat kontrasepsi oleh negara telah dilakukan sejak adanya kampanye Pil Keluarga Berencana (KB) sejak tahun 1990-an untuk mencegah terjadinya peningkatan populasi secara signifikan yang tidak diimbangi oleh kemampuan orang tua dalam menghidupi anak-anaknya. Program ini memiliki sasaran spesifik yaitu perempuan yang sudah menikah untuk dapat merencanakan kehamilan. Menurut pemahaman pemerintah, kehamilan terencana akan berdampak pada penyelesaian masalah stunting karena pasangan suami istri yang memiliki anak telah memiliki perencanaan yang matang; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 39 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 5. Bahwa keterlibatan negara dalam pengadaan Pil Keluarga Berencana menjadi urgen karena jumlah Pil Keluarga Berencana yang terbatas dan aksesibilitas terhadap obat tersebut pada saat awal diperkenalkan masih sangat minim dan terbatas bersumber dari negara semata. Kondisi ini membuat pemerintah turun langsung untuk menyebarluaskan Pil Keluarga Berencana ke pusat layanan kesehatan sampai dengan tingkat desa untuk menyebarluaskan Pil Keluarga Berencana; 6. Bahwa seiring berjalannya waktu aksesibilitas masyarakat terhadap Pil Keluarga Berencana menjadi makin mudah. Kemudahan tersebut terjadi karena Pil Keluarga Berencana kini telah dijual dengan harga terjangkau di berbagai apotek. Kondisi serupa terjadi terhadap alat kontrasepsi lainnya yaitu kondom yang juga sudah tersedia dengan mudah karena diperjualbelikan secara bebas dan murah di toko swalayan bagi orang dewasa; 7. Bahwa uraian di atas telah menggambarkan kemudahan masyarakat untuk mengakses alat kontrasepsi. Kondisi tersebut membuat peran negara untuk ikut serta menyebarluaskan alat kontrasepsi menjadi irelevan karena aksesibilitas alat kontrasepsi telah dapat diakses oleh semua orang dengan mudah selama memenuhi persyaratan yang ditentukan. Dengan demikian, keterlibatan negara tersebut merupakan bentuk pemborosan anggaran di sektor kesehatan karena anggaran negara digunakan terhadap urusan yang sudah dapat diselesaikan secara mandiri dengan keterlibatan dari pihak swasta; 8. Bahwa peran serta negara tersebut merupakan bentuk nyata pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Hal ini dikarenakan pemberian alat kontrasepsi tersebut diberikan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 40 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 kepada institusi pendidikan yang pada dasarnya berisikan anak-anak yang umumnya tidak ada yang berada di dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu, pemberian alat kontrasepsi tidak menyederhanakan upaya kesehatan yang dilakukan malah justru berpotensi menambah upaya kesehatan yang akan dilakukan terhadap penyalahgunaan alat kontrasepsi oleh para siswa di institusi pendidikan; I. Upaya Kesehatan Sistem Reproduksi Usia Sekolah Dan Remaja Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 103 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Membuka Ruang Pembenaran Terhadap Hubungan Seksual di Luar Ikatan Perkawinan dan Sebelum Memasuki Usia Dewasa; 1. Pasal 103 ayat (4) huruf e yaitu penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja bermakna persetujuan penggunaan alat kontrasepsi bagi semua anak usia sekolah dan remaja, tanpa melihat kondisi khusus apapun (misalnya sudah menikah), dan rentang usia remaja (misalnya rentang remaja yang melewati usia anak yaitu usia 20-24 Tahun), karena bertentangan dengan nilai dan aturan bahwa alat kontrasepsi hanya bagi pasangan yang sudah menikah; 2. Pasal 103 ayat (4) huruf e yaitu penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja bermakna pembenaran hubungan seksual (dengan menggunakan alat kontrasepsi) bagi semua usia sekolah dan remaja, tanpa melihat kondisi khusus apapun, dan rentang usia remaja, karena bertentangan dengan nilai dasar yang dianut bangsa ini, bahwa hubungan seksual hanya sah dan halal bagi pasangan yang sudah menikah; 3. Tidak dapat dibenarkan penggunaan argumen bahwa Pasal 103 ayat (4) huruf e dimaksudkan bagi usia sekolah yang Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 41 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 sudah menikah, karena tanpa penjelasan dan karena faktanya sebagian besar usia sekolah belum menikah, dan karena alat kontrasepsi hanya dibolehkan bagi pasangan yang sudah menikah; 4. Tidak dapat dibenarkan penggunaan argumen bahwa Pasal 103 ayat (4) huruf e ditujukan bagi usia sekolah dan remaja yang sudah aktif perilaku seksualnya, agar mencegah terkena penyakit seksual menular, karena tidak sesuai dengan nilai dan peraturan yang berlaku, dan bahkan bagi pasangan yang sudah menikahpun, alat kontrasepsi tidak dapat menjamin 100% pencegahan terkena penyakit seksual menular; 5. Bahwa rencana penyusunan peraturan setingkat Peraturan Menteri dan atau Peraturan Kepala Badan dalam menjelaskan Pasal 103 ayat (4) huruf e, tidak serta merta menghilangkan keberadaan pasal tersebut sepenuhnya, karenanya masih dapat digunakan oleh pihak tertentu dan kalangan tertentu yang tidak terikat dengan kewajiban mentaati Peraturan Menteri dan atau Peraturan Kepala Badan terkait muatan Pasal 103 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Hal tersebut dikarenakan secara hirarkis, Peraturan Menteri tidak dapat merubah peraturan perundang-undangan, karena Peraturan Menteri merupakan bagian dari Peraturan Pemerintah itu sendiri (kedudukan Peraturan Menteri tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, akan tetapi menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan). (Amalia, F. 2021. Kedudukan Peraturan Menteri ditinjau dari Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Unizar Law Review (ULR), [S.l.], v. 4, n. 2, dec. 2021. ISSN 2620-3839); Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 42 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 6. Bahwa terdapat indikasi atas Pasal 103 ayat (4) huruf e turut menguatkan intervensi, penetrasi nilai dan paradigma Comprehensive Sexuality Education (CSE) atau Pendidikan Seksualitas Komprehensif yang tidak sesuai dengan nilai agama dan norma budaya di Indonesia; 7. Jejak Edukasi Comprehensive Sexuality Education (CSE), Bahwa adanya Pasal 103 ayat (4) huruf e turut menguatkan intervensi, penetrasi nilai dan paradigma Comprehensive Sexuality Education (CSE) atau Pendidikan Seksualitas Komprehensif, padahal pemahaman dan implementasi Kesehatan Reproduksi di dalam undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku di Indonesia, harus sesuai dengan nilai dan norma agama dan tidak mengikuti pemahaman serta pemikiran dari global mengenai kesehatan reproduksi serta Hak Seksual dan Kesehatan Seksual yang dipromosikan secara internasional melalui World Health Organization (WHO) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Internasional, yang berdasarkan pada pemikiran Comprehensive Sexuality Education (CSE). Hal ini dikarenakan tujuan dan lingkup Comprehensive Sexuality Education (CSE) lebih luas dari pendidikan kesehatan reproduksi. Pemikiran tentang Comprehensive Sexuality Education (CSE) meliputi integritas atau otoritas tubuh, sexual consent, dan ideologi gender (kesetaraan, identitas, dan ekspresi gender) yang juga bertentangan dengan nilai- nilai moral dan agama; Bahwa Comprehensive Sexuality Education (CSE) berbasis hak asasi individu bahkan sejak usia balita, tanpa memperhatikan batasan-batasan nilai dan norma yang dijunjung tinggi masyarakat Indonesia. Ada 15 Elemen kurikulum Comprehensive Sexuality Education (CSE) yang paling merusak, menurut FWI (Family Watch International) Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 43 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 diantaranya adalah sosialisasi anak-anak; mengajarkan anak untuk menyetujui seks, menormalisasi seks anal dan oral, mempromosikan perilaku homoseksual atau biseksual, mempromosikan kenikmatan seksual, mempromosikan masturbasi, mempromosikan penggunaan kondom, mempromosikan otonomi seksual sejak usia muda, gagal untuk membangun sikap dan perilaku “pantang melakukan hubungan seks sebelum menikah”, mempromosikan ideologi transgender, mempromosikan kontrasepsi dan aborsi pada anak, mendukung peer-to-peer sex atau advokasi hak-hak seksual, merugikan nilai dan kepercayaan tradisional, merugikan orang tua atau hak orang tua, dan merujuk anak ke sumber yang berbahaya (Sunarti, E. 2023. Policy Brief Koalisi Nasional Perlindungan Keluarga (KNPK) Indonesia: Pendidikan Seksualitas Komprehensif (Comprehensive Sexuality Education), Sejarah, Penerapan, Bahaya, dan Rekomendasi Pencegahan serta Solusi Penanganan di Indonesia); Bahwa Jejak Comprehensive Sexuality Education (CSE) di Indonesia bermula dari pengembangan kurikulum Comprehensive Sexuality Education (CSE) oleh Lembaga Rutgers International (sebuah LSM yang vokal pada isu Comprehensive Sexuality Education (CSE) dan kekerasan berbasis gender) di Uganda pada tahun 2003 diadaptasi ke konteks sosial budaya di Indonesia, Kenya, dan Papua pada tahun 2005. Comprehensive Sexuality Education (CSE) dalam program SETARA (SEmangaT duniA RemajA, atau “Aspirasi Remaja”), telah dilaksanakan oleh berbagai organisasi mitra di Indonesia selama tujuh tahun, di lebih dari 108 sekolah di enam provinsi. Selain itu Rutgers Indonesia telah secara masif menerbitkan dan menggunakan modul bermuatan Comprehensive Sexuality Education (CSE) di Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 44 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 Indonesia. Modul DAKU! “Remaja Saya Luar Biasa” diterbitkan pertama kali tahun 2005 oleh Rutgers Indonesia disusul dengan modul “Aku dan Kamu” (2006), “MAJU” (Tahun 2007), “Langkah Pastiku” (Tahun 2007), “SERU” (Tahun 2007), “DAKU” (Tahun 2009), “SETARA” (Tahun 2012); Bahwa muatan Comprehensive Sexuality Education (CSE) pernah masuk dalam modul Konselor Sebaya “Aku Bangga Aku Tahu” yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia namun kemudian ditarik setelah mendapat kritik dari masyarakat. Jejak lainnya muatan Comprehensive Sexuality Education (CSE) ditemukan dalam tiga modul pendidik sebaya kesehatan reproduksi “Tentang Kita” yang dikeluarkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Modul tersebut yaitu “Berani” (untuk remaja awal usia 10-14 tahun), “Beraksi” (untuk remaja menengah usia 15-19 tahun), dan “Berkolaborasi” (untuk remaja akhir usia 20-24 tahun). Pada modul tersebut ditemukan muatan penerimaan terhadap hubungan seksual pada remaja asal menggunakan kondom/alat kontrasepsi, muatan sexual consent sebelum pernikahan, dan pilihan identitas serta ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelamin seseorang; Bahwa NGO International dan Aliansi Satu Visi, sudah secara aktif mempromosikan hak kesehatan dan reproduksi seksual. Pendidikan Seksualitas yang dipromosikan Aliansi Satu Visi, diantaranya dengan menggunakan pemikiran Comprehensive Sexuality Education (CSE), contohnya terkait dengan KTD (Kehamilan yang tidak diinginkan), bukanlah dicegah dan diberikan edukasi dampak buruk hubungan seksual bebas, dan menjauhi zina (sesuai norma agama), melainkan edukasi yang diberikan karena tidak menggunakan alat kontrasepsi Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 45 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 (kondom), dan menyalahkan norma sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa promosi kebebasan seksual semakin gencar di masyarakat dan negara harus hadir dalam melindungi anak anak dan generasi muda dengan kebijakan yang memadai dan melindungi; Bahwa adopsi pemikiran Comprehensive Sexuality Education (CSE), dalam kebijakan pemerintah melalui undang-undang dan peraturan pemerintah, mengenai pengertian dan pemaknaan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual dengan lingkup yang luas dan tidak sesuai tatanan nilai dan norma agama serta budaya di Indonesia. Adopsi pemikiran Comprehensive Sexuality Education (CSE) akan mengakibatkan: a. Pembenaran dan normalisasi hubungan seks tanpa ikatan pernikahan di kalangan anak usia sekolah dan remaja; b. Semakin memudahkan terjadinya hubungan seksual antar anak usia sekolah dan remaja; c. Terfasilitasinya secara legal komponen Comprehensive Sexuality Education (CSE) yaitu mengajarkan anak untuk menyetujui seks, mempromosikan penggunaan kondom; mempromosikan otonomi seksual sejak usia muda, gagal untuk membangun sikap dan perilaku “pantang melakukan hubungan seks sebelum menikah”, mempromosikan kontrasepsi dan aborsi pada anak; mendukung peer-to- peer sex atau advokasi hak-hak seksual, merugikan nilai dan kepercayaan tradisional, merugikan orang tua atau hak orang tua, dan merujuk anak ke sumber yang berbahaya; d. Percepatan transmisi nilai kebebasan seksual; e. Meningkatnya perilaku seksual beresiko dengan penyakit seksual menular dan dampak lainnya; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 46 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 f. Pembenaran dan normalisasi praktek aborsi untuk Kehamilan yang tidak diinginkan (KTD); Bahwa penolakan terhadap adopsi pemikiran Comprehensive Sexuality Education (CSE), dalam kebijakan pemerintah melalui undang-undang dan peraturan pemerintah ini, dikarenakan masyarakat Indonesia memandang bahwa usia sekolah dan remaja merupakan masa penting dalam pembangunan generasi penerus bangsa, sehingga anak usia sekolah dan remaja patut dididik dengan baik, dibina, didampingi, dan dilindungi dari hal-hal yang akan mengganggu pembangunan adab, akhlak, karakter, dan kualitas keseluruhan aspek pertumbuhan dan perkembangannya; 8. Bahwa secara sosiologis masyarakat Indonesia menjunjung tinggi dan memberikan value kesakralan hubungan seksual hanya boleh dilakukan setelah pernikahan. Masyarakat Indonesia tidak membenarkan hubungan seksual sebelum pernikahan, dan mencegah berbagai hal yang mengarah dan membuka ruang penyimpangan dari nilai yang dianut tersebut, termasuk salah satu diantaranya yaitu akses terhadap alat kontrasepsi. Oleh karena itu, penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja sebagai salah satu bentuk layanan kesehatan reproduksi, dipandang membuka atau bahkan memperluas akses terhadap terjadinya penyimpangan dari nilai yang dijunjung tinggi masyarakat Indonesia; 9. Bahwa hal ini dibuktikan dengan tingkat religiusitas yang tinggi dalam sebagaimana dipaparkan Penelitian yang dilakukan Siroj, E. Y., Sunarti, E., Krisnatuti, D. 2019. Keberfungsian Agama di Keluarga, Ancaman, Interaksi Teman Sebaya, dan Religiusitas Remaja. Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen, 12(1), 13-25. https://doi.org/10. Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 47 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 24156/jikk.2019.12.1.13) menunjukkan bahwa sebanyak 84,2 persen remaja mempunyai keluarga dengan kategori tinggi pada keimanan. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebih dari separuh (55,6%) remaja memiliki kategori tinggi dalam dimensi pengetahuan agama dan tiga per empat (84,6%) remaja memiliki keluarga dengan pengalaman tinggi dalam keberfungsian agama. Selain itu, kajian terhadap survei yang dilakukan selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa keluarga di Indonesia memiliki tingkat religiusitas yang tinggi. (Sunarti, E. 2023. Keluarga Indonesia Religius, Hierarkis, dan Harmonis. Bahan Mata Kuliah Kebijakan Keluarga); 10. Bahwa temuan tersebut ini sejalan dengan temuan survei IFI (Indonesian Family Institute GIGA Indonesia, 2023. Disampaikan pada Seminar Hasil Kajian Kualitas dan Harmonisasi Laki-laki dan Perempuan pada tanggal 24 Februari 2023) yang juga menunjukkan bahwa keluarga Indonesia secara konsisten memiliki tingkat religiusitas yang tinggi. Dari 638 responden, hasil menunjukkan hampir seluruh responden (95%-99,7%) yang tercermin dalam pemahaman responden terhadap peran suami-istri dalam keluarga sesuai dengan ajaran agama dan menurut Undang-Undang Perkawinan, penerimaan masyarakat terhadap laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga, serta kewajiban suami untuk menafkahi keluarga. Selain itu, survei juga mencerminkan kesepakatan bersama dalam keputusan mengenai pekerjaan istri, serta penolakan terhadap pernikahan beda agama yang dianggap dapat membingungkan identitas keluarga; 11. Berdasarkan hasil dari Lembaga Survei Indonesia (Lembaga Survei Indonesia, 2022. Tingkat Religiusitas Masyarakat Indonesia) mayoritas tingkat religiusitas atau kesalehan masyarakat Indonesia cukup tinggi. Hal itu sebagaimana Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 48 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 tergambar dari 74,8% warga yang menilai dirinya religius dalam kehidupan sehari-hari. Secara rinci, ada 68,1% responden yang menyatakan dirinya cukup religius. Sebanyak 6,7% responden bahkan merasa dirinya sangat religius. Seiring dengan tingkat religiusitas yang tinggi, mayoritas masyarakat Indonesia juga kerap mempertimbangkan nilai agama ketika membuat keputusan penting dalam hidup. Ini sebagaimana disampaikan oleh 81,7% responden. (Lembaga Survei Indonesia melakukan survei melalui wawancara langsung terhadap 3.090 responden di Indonesia dengan metode multistage random sampling pada 16-29 Mei 2022. Survei ini memiliki tingkat toleransi kesalahan (margin of error) sekitar 2,5% dengan tingkat kepercayaan 95%; 12. Berbagai survei yang dilakukan GiGa Indonesia pun (yang dilakukan GiGa Indonesia antara tahun 2019-2023), menunjukkan bahwa keluarga Indonesia di Indonesia memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, dapat ditunjukkan dalam tabel Kumpulan hasil survei: 13. Bahwa data peningkatan beberapa indikator religiusitas keluarga yang terjadi pada saat menghadapi krisis COVID-19, yang dikumpulkan pada dua kali survei. Krisis justru diakui meningkatkan ibadah yang dilakukan dan shodaqoh walau dalam kondisi terbatas bahkan terpuruk karena ekonomi keluarga terganggu; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 49 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 14. Bahwa rekapitulasi dari beberapa survei menunjukkan persetujuan (setuju dan sangat setuju) terhadap beberapa indikator religiusitas keluarga dan masyarakat Indonesia, yaitu: Sikap Mayoritas Masyarakat dan Keluarga Indonesia terhadap Penyimpangan. Bahwa mayoritas masyarakat dan keluarga Indonesia tidak mentolerir bentuk penyimpangan apapun termasuk hubungan seksual sebelum pernikahan. Sikap ini tidak hanya mencerminkan nilai ketaatan terhadap norma dan religiusitas yang tinggi, tetapi juga diwujudkan melalui dukungan terhadap petisi-petisi yang memperjuangkan penegakan norma moral di masyarakat. Petisi-petisi tersebut menyerukan regulasi yang lebih ketat dan dukungan sosial terhadap upaya untuk mempertahankan nilai-nilai keluarga serta menjaga keharmonisan moralitas di tengah masyarakat; Beberapa petisi secara rinci dijelaskan dalam Bunga Rampai “Dari Yang Terserak: Titian Perjalanan Memahami Ketahanan Keluarga”. IPB Press, Sunarti, E. 2021 dan Penggiat Keluarga (GIGA) Indonesia. 2018. Petisi dan Dukungan Regulasi Pelarangan LGBT, Zina, dan Kumpul Kebo di Indonesia; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 50 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 a. Petisi “Penolakan Legalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia” yang ditujukan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Penandatanganan petisi dimulai tanggal 5 Juli 2015 via petisionline.net yang didukung oleh 169.216 tanda tangan dari berbagai daerah, provinsi, bahkan manca negara. Petisi diserahkan oleh Penggiat Keluarga (GiGa) Indonesia dan diterima Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada tanggal 3 Februari 2016 pukul 11.54 WIB; b. Petisi “Tolak Legalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT): Tuntut Bentuk Komnas Nasional Kewajiban Asasi Manusia (KOMNAS KAM)” yang ditujukan kepada Presiden RI, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), serta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Penandatangan petisi dimulai tanggal 30 Januari 2016 via petisionline.net yang didukung oleh 2.287 tanda tangan dari berbagai daerah, provinsi, bahkan manca negara; c. Petisi “Tolak Legalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT): Dukung dan Lindungi 7 Pejabat Negara”. Pada saat itu 7 Pejabat negara di antaranya: Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti), Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI), Zulkifli Hasan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Walikota Bandung, Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Reni Marlinawati, Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir Djamil, Kepala Divisi (Kadiv) Sosialisasi Komisi Perlindungan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 51 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 Anak Indonesia (KPAI), Erlinda, yang menyatakan pendapatnya di media masa terkait penolakan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Intersex, dan Queer (LGBTIQ) dan saat itu dituntut organisasi Arus Pelangi dan Pendukungnya untuk dikenai sanksi. Penandatangan petisi tersebut ditujukan kepada Presiden RI, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI), serta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Penandatangan petisi dimulai 30 Januari 2016 via petisionline.net yg didukung oleh 169 ribu tanda tangan dari berbagai daerah, provinsi, bahkan manca negara; d. Mengeluarkan keputusan Perkumpulan Penggiat Keluarga Indonesia, Surat Keputusan (SK) Nomor 02/GiGa/ISI/Kep/2016 tentang “Sikap terhadap Gerakan Legalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia” yang ditandatangani 150 orang dari berbagai instansi dan organisasi di Yogyakarta pada 18 Februari 2016; e. Petisi “Dukung Judicial Review Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai Pasal Pencabulan Sesama Jenis (Pasal 292) ke Mahkamah Konstitusi RepubIik Indonesia (MK RI)”. Petisi ini ditujukan kepada Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI). Penandatangan petisi dimulai 12 Agustus 2016 via petisionline.net yang didukung oleh 1.206 tandatangan dari berbagai provinsi bahkan dari berbagai manca negara; 15. Bahwa di samping itu, Survei yang dilakukan selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa nilai anak memiliki skor tinggi dalam berbagai aspek kehidupan, yang mengindikasikan pentingnya peran anak pada orang tua. (Sunarti, E. 2022. Laporan Survei Indikator Pembangunan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 52 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 Keluarga dan Indeks Ketahanan Keluarga Kota Depok. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Sunarti, 2022). Hasil analisis menunjukkan bahwa skor nilai anak tergolong sangat tinggi, dengan rata-rata di atas 90% pada sebagian besar indikator. Orangtua memiliki harapan kuat bahwa anak akan menjadi jalan masuk surga (94,41%), menjadi sumber kebahagiaan suami istri (94,35%), dan anak menjadi penerus dalam kehidupan sosial (94,11%). Meskipun harapan anak membantu ekonomi orangtua di masa tua sedikit lebih rendah (88,28%), secara keseluruhan, nilai anak dipandang sangat positif yang secara sederhana dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: Indikator Persentase Jalan Masuk Surga 94,41 Sumber Kebahagiaan Suami Istri 94,35 Penerus dalam Kehidupan Sosial 94,11 Membantu Ekonomi Orang Tua di Masa Tua 88,28 16. Bahwa anak dalam usia sekolah dan remaja sendiri kebanyakan tidak dalam ikatan pernikahan. Data Indonesian Demographic and Health Survey (IDHS) 2017 (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian Kesehatan, 2018) menunjukkan bahwa sebagian besar remaja perempuan di Indonesia tidak menikah pada usia dini. Hasil survei menunjukkan bahwa hanya sekitar 10% dari remaja perempuan berusia 15-19 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun, yang berarti bahwa mayoritas remaja perempuan di usia ini tidak menikah dan masih melanjutkan pendidikan mereka. Angka perkawinan anak terus menurun dalam 3 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 53 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 tahun terakhir. Pada tahun 2021 angka perkawinan anak menurun dari 10,35 persen menjadi 9,23 persen. Kemudian menjadi 8,06 persen di tahun 2022, dan menjadi 6,92 persen pada tahun 2023. Hal ini telah melampaui dari target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu 8,74 persen di tahun 2024; 17. Bahwa uraian di atas menjelaskan keberadaan anak usia sekolah dan remaja pada dasarnya tidak berada dalam ikatan perkawinan. Hal ini membuat kebijakan pemberian alat kontrasepsi irrelevan karena masyarakat Indonesia secara sosiologis merupakan masyarakat yang religius di mana hubungan seksual di luar ikatan perkawinan tidak dibenarkan dan merupakan hal yang tabu dilakukan oleh masyarakat. Dengan demikian, keberadaan kebijakan pemberian alat kontrasepsi kepada anak usia sekolah dan remaja merupakan hal yang ahistoris dan mendegradasi moral bangsa”; 18. Bahwa kondisi tersebut membuat keberadaan dari Pasal 103 dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak relevan dan berbahaya terhadap moralitas bangsa karena tidak sesuai dengan nilai-nilai agama yang dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia sebagaimana menjadi landasan dalam pemberian layanan reproduksi yang diatur dalam Pasal 2 huruf a dan huruf k, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang berbunyi bahwa: “Undang-Undang ini diselenggarakan berdasarkan asas:... a. perikemanusiaan, k. pertimbangan moral dan nilai-nilai agama.” Dan Pasal 55 huruf a. yang berbunyi: menjalani kehidupan reproduksi dan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari diskriminasi, Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 54 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 paksaan dan/atau kekerasan dengan menghormati nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama; serta Pasal 57 ayat (2) yang berbunyi: “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak bertentangan dengan nilai agama dan ketentuan peraturan perundang- undangan”; 19. Keberadaan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 merupakan implementasi dari asas-asas dalam tata kelola kesehatan diantaranya adalah nilai-nilai perikemanusiaan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 huruf a dan Penjelasannya, serta nilai moralitas dan agama sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 huruf k Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang berbunyi: “Undang-Undang ini diselenggarakan berdasarkan asas:... k. pertimbangan moral dan nilai-nilai agama”; 20. Keberadaan dari Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap pelayanan reproduksi tidak hanya harus dilakukan secara aman dengan kualitas mutu yang tinggi semata, namun harus menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan di mana kondisi tersebut menjadi alasan yang mendasar dan kuat untuk menghapuskan kebijakan pemberian alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2024; J. Kebijakan Pemberian Alat Kontrasepsi sebagaimana Diatur dalam Pasal 103 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Tidak Efektif Untuk Menekan Angka Kehamilan dan Kelahiran pada Usia Anak dan Remaja; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 54 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 55 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 1. Bahwa Hasil penelitian yang dilakukan oleh Amali (Amali, A.N. 2021 Penyalahgunaan Alat Kontrasepsi Oleh Remaja Dalam Penyimpangan Perilaku Seks Bebas di Kota. Universitas Pendidikan Indonesia) menunjukkan bahwa remaja menyalahgunakan alat kontrasepsi untuk berhubungan seks bebas untuk mengurangi risiko kehamilan dan tertular penyakit menular seksual. Selain itu, remaja juga mengalami dampak akibat penyalahgunaan alat kontrasepsi di antaranya yaitu masalah pada alat reproduksi dan ketagihan untuk melakukan seks bebas menggunakan alat kontrasepsi. Penggunaan Alat Kontrasepsi yang salah; 2. Bahwa Majra (Majra J.P. 2009. Correct and consistent use of condoms. Indian J Sex Trans Dis AIDS. Doi: 10.4103/0253- 7184.55487) menjelaskan bahwa kondom tidak 100% aman mencegah kehamilan. Dari 100 wanita yang pasangannya menggunakan kondom, sekitar 15 akan hamil selama tahun pertama penggunaan yang tidak konsisten atau selalu benar, tetapi hanya dua wanita yang akan hamil dengan penggunaan yang konsisten dan selalu benar. Meskipun, banyak orang secara keliru berasumsi bahwa semua pria tahu cara yang benar untuk menggunakan kondom, tetapi faktanya, penggunaan yang salah adalah umum dan itu adalah penyebab utama kegagalan kondom sebagai alat kontrasepsi; 3. Bahwa kondisi tersebut sejalan dengan yang terjadi di Indonesia. Menurut data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia pada tahun 2007, sebanyak 56% dari 1187 total Kehamilan Tidak Diinginkan dilaporkan karena kegagalan kontrasepsi (Prihyugiarto & Mujianto. 2009. Kelangsungan Pemakaian Kontrasepsi. Penerbit KB dan Kesehatan Reproduksi, BKKBN) Temuan tersebut diperkuat dengan adanya hasil penelitian dari Diasanti dan Sutiawan, Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 55 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 56 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 Kegagalan kontrasepsi dengan kejadian Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) pada wanita usia berisiko tinggi di Indonesia (Analisis Lanjut Data SDKI 2012. Fakultas Kesehatan Masyarakat. UI) yang mengatakan bahwa penggunaan kontrasepsi mempengaruhi kejadian Kehamilan Tidak Diinginkan oleh Pasangan yang mengalami kegagalan kontrasepsi memiliki kecenderungan 8,5 kali untuk mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan; 4. Bahwa penggunaan alat kontrasepsi terbukti pula gagal mencegah terjadinya penyakit menular seksual. Diperlukan uji standar untuk mengevaluasi kondom sebagai penghalang terhadap penyakit menular seksual, khususnya yang disebabkan oleh virus. Penelitian yang dilakukan oleh Lytle, D., James, E. Duff, Bruce, F., Randolph, L., Bidinger, W.,Howard, C., Licia, B.R. 1997. A Sensitive Method for Evaluating Condoms as Virus Barriers, Journal of AOAC INTERNATIONAL, Volume 80, Issue 2, 1 March 1997, Pages 319–324, https://doi.org/10.1093/jaoac/80.2.319., dari Division of Life Sciencies, Rockville, Maryland, USA, membuktikan bahwa penetrasi kondom oleh pertikel sekecil virus Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dapat terdeteksi. Dalam studi penularan Human Immunodeficiency Virus (HIV) menunjukkan bahwa kondom tidak dapat mengurangi risiko infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) sekitar 31%. Dengan demikian, kemanjurannya mungkin jauh lebih rendah daripada yang umumnya diasumsikan; 5. Bahwa berbagai data diatas menunjukkan korelasi positif antara alat kontrasepsi seperti kondom dengan pencegahan kehamilan tidak diinginkan maupun penyakit menular seksual pada dasarnya tidak signifikan. Hal ini membuat kebijakan pembagian alat kontrasepsi irelevan untuk Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 57 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 dilakukan utamanya pada usia anak sekolah dan remaja karena tidak mampu untuk mencegah terjadinya ekses negatif dari hubungan seksual sebagaimana yang dijanjikan dan diharapkan atas penggunaan alat kontrasepsi. Dengan demikian, Pasal 103 ayat (4) huruf e sudah semestinya dicabut karena tidak terdapat asas kebermanfaatan apabila ditegakkan; K. Pengadaan Alat Kontrasepsi Bagi Anak Usia Sekolah Dan Remaja Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 103 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Menimbulkan Kerugian Pada Pemohon dan Potensi Kerugian Menambah Anggaran Negara Yang Begitu Besar; 1. Bahwa kerugian Pemohon adalah, tidak bermanfaatnya semua program-program Pemohon (dan Anggota Pemohon) yang selama ini concern pada masalah perbaikan moralitas, kesejahteraan dan perlindungan keluarga yang telah Pemohon laksanakan, sejak berdirinya Pemohon (organisasi- organisasi kemasyarakatan, perorangan ahli, praktisi, peminat, dan pemerhati pembangunan dan perlindungan keluarga) yang peduli dan ingin berpartisipasi dalam perlindungan dan pembangunan keluarga. Kerugian Anggota Pemohon yang ada terlebih dahulu dengan Program-Program Perlindungan dan Pemangunan Keluarganya bahkan sebelum badan hukum Perkumpulan Pemohon dibentuk; 2. Bahwa selain Pemohon yang mengalami kerugian, kerugian juga akan dialami oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah. Kerugian mana juga berdampak kepada rakyat pembayar pajak. Karena Anggaran Pendapatan Belanja Negara, sebagiannya berasal dari pajak yang dibayar rakyat. Dan Pemohon juga adalah bagian dari rakyat negara ini yang membayar pajak; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 57 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 58 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 3. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh negara tersebut juga merugikan kepentingan keluarga-keluarga Indonesia, karena mengancam moralitas bangsa sebagai bentuk terselubung dari promosi hubungan seksual di luar nikah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan yang dijunjung tinggi dalam pelayanan kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 huruf a, huruf k, Pasal 55 huruf a dan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 4. Pencantuman Pasal 103 ayat (4) huruf e pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diyakini berpotensi memberikan kerugian baik yang dapat diukur maupun yang tidak dapat terukur, yang langsung maupun tidak langsung, dan yang jangka pendek maupun jangka panjang termasuk dalam pencapaian Indonesia Emas 2045. Pasal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian terkait: a. Biaya pencapaian tujuan pendidikan di seluruh sistem pendidikan nasional; b. Biaya pelayanan dan perawatan kesehatan; c. Biaya pembangunan karakter dan kepemudaan generasi penerus bangsa; d. Biaya pengasuhan dan perlindungan anak di keluarga; e. Biaya pembangunan masyarakat madani dan peradaban bangsa; 5. Potensi biaya kerugian terganggunya pencapaian tujuan pendidikan akibat keberadaan Pasal 103 ayat (4) huruf e yaitu terbukanya akses penggunaan kontrasepsi dalam setahun yaitu sebesar Rp9.393.923.396.000,00 (sembilan triliun tiga ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah) Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 58 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 59 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 Penghitungan biaya kerugian pencapaian tujuan pendidikan nasional menggunakan dasar perhitungan: a. Jumlah usia sekolah dan remaja yang digunakan berusia antara 10 tahun sampai 24 tahun yaitu sebesar 66.558.300 orang (34.225.900 remaja perempuan dan 32.332.400 remaja laki-laki); b. Usia 10 tahun digunakan sebagai batas bawah laki-laki dan perempuan awal mengalami baligh, sementara usia 24 tahun sebagai batas atas usia remaja; c. Hasil Survey Kinerja dan Akuntabilitas Program (SKAP) Program Kependudukan, Keluarga Berencana (KB), dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Tahun 2019 menunjukkan terdapat 1,9 persen remaja laki-laki dan 0,5 persen telah melakukan hubungan seksual. Diasumsikan terjadi peningkatan secara flat selama lima tahun menjadi dua kali lipat, sehingga masing-masing menjadi 3,9 persen laki-laki dan 1.0 persen perempuan usia 10-24 tahun telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah; d. Biaya sekolah sebesar Rp5.980.000,00 per siswa per tahun, untuk kebutuhan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) pertahun (1,5 juta rupiah, menggunakan satuan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pendidikan), biaya buku paket dan alat tulis (1,0 juta rupiah per tahun), dana pakaian seragam dan sepatu (Rp840.000,00 per siswa), dan dana transportasi (Rp10.000,00 per hari); 6. Biaya kerugian akibat layanan kesehatan reproduksi yang muncul diakibatkan keberadaan Pasal 103 ayat (4) huruf e yaitu terbukanya akses penggunaan kontrasepsi dalam satu tahun yaitu sebesar Rp1.044.415.200.000,00 (satu triliun empat puluh empat miliar empat ratus lima belas juta dua Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 59 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 60 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 ratus ribu Rupiah). Penghitungan biaya kerugian pencapaian tujuan pendidikan nasional menggunakan dasar perhitungan: a. Dana pengobatan akibat Infeksi Menular Seksual (IMS) sebesar Rp23.660.640.000,00; b. Dana pengobatan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) selama setahun sebesar Rp13.267.584.000,00; c. Dana aborsi sebesar Rp82.142.160.000,00; d. Dana pengobatan Orang Dengan HIV (ODHIV) selama setahun sebesar Rp925.344.816.000,00; Selain itu, masih akan bertambah lagi kerugian akibat gangguan dan atau kegagalan pembangunan kepemudaan dalam rangka penyiapan pemimpin generasi penerus bangsa, kerugian terkait gangguan bahkan gagalnya pengasuhan dan perlindungan anak yang dilakukan orangtua, dan kerugian terkait biaya pembangunan masyarakat madani dan peradaban bangsa; Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan dan memutuskan: 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang Pemohon ajukan; 2. Menyatakan bahwa Pasal 103 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang berbunyi: “(4) Pelayanan Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. deteksi dini penyakit atau skrining, b. Pengobatan, c. Rehabilitasi, d. Konseling, dan e. penyediaan alat kontrasepsi.” dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 2 huruf a dan huruf k, Pasal 55 huruf a dan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Republik Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 60 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 61 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk umum; 3. Memerintahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk mencabutnya; 4. Memerintah untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono); Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa: 1. Fotokopi Akta Nomor 09 Tanggal 25 November 2022 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perkumpulan Koalisi Nasional Perlindungan Keluarga Indonesia (KNPKI), yang dibuat dihadapan Boby Sofyan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang (Bukti P-1); 2. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Bukti P-2); 3. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 105 Tahun 2023) (Bukti P- 3); 4. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Bukti P-4); 5. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (Bukti P-5); 6. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Bukti P-6); 7. Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Bukti P-7); 8. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Bukti P-8); Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 61 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 62 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 9. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Bukti P-9); Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil a quo telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 2 Januari 2025, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 10/PER- PSG/I/10 P/HUM/2025, tanggal 2 Januari 2025; Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 21 Februari 2025, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut: I. Pokok Permohonan Pemohon; Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo menguji ketentuan Pasal 103 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagai berikut: Pasal 103; (4) Pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: e. Penyediaan alat kontrasepsi; Dianggap bertentangan dengan: Ketentuan Pasal 2 huruf a dan penjelasannya, Pasal 2 huruf k, Pasal 55 huruf a, Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menyatakan: Pasal 2 huruf a; Undang-Undang ini diselenggarakan berdasarkan asas: a. perikemanusiaan; Penjelasan Pasal 2 huruf a; Yang dimaksud dengan “asas perikemanusiaan” adalah pembangunan kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa; Pasal 2 huruf k; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 62 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 63 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 Undang-Undang ini diselenggarakan berdasarkan asas: k. pertimbangan moral dan nilai-nilai agama; Pasal 55 huruf a; Setiap orang berhak: a. Menjalani kehidupan reproduksi dan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari diskriminasi, paksaan dan/atau kekerasan dengan menghormati nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama; Pasal 57 ayat (2); Pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak bertentangan dengan nilai agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan; Dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1. Pemberian alat kontrasepsi sebagaimana diatur dalam ketentuan a quo tidak pernah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan untuk diatur dalam peraturan pemerintah dan tidak sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam menyederhanakan upaya kesehatan; 2. Ketentuan a quo yang mengatur pemberian alat kontrasepsi pada institusi pendidikan justru berpotensi menambah upaya kesehatan yang akan dilakukan terhadap penyalahgunaan alat kontrasepsi oleh para siswa di institusi pendidikan serta membuka ruang pembenaran terhadap hubungan seksual di luar ikatan perkawinan dan sebelum memasuki usia dewasa. Ketentuan a quo juga menguatkan intervensi serta penetrasi nilai dan paradigma Comprehensive Sexuality Education (CSE) di Indonesia, yang tidak sesuai dengan batasan nilai dan norma yang berlaku di Indonesia; 3. Dalih kebijakan pemberian alat kontrasepsi dalam ketentuan a quo bertujuan untuk menekan angka kehamilan dan kelahiran pada usia anak dan remaja serta pencegahan terjadinya penyakit menular Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 63 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 64 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 seksual, tidak menunjukkan korelasi positif sehingga tujuan tersebut tidak signifikan; 4. Pasal 103 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bertentangan dengan Pasal 2 huruf k, Pasal 55 huruf a, Pasal 57 ayat (2) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan karena penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja akan memberikan ruang kebebasan kepada anak usia sekolah dan remaja untuk melakukan seks bebas sehingga diartikan pengaturan a quo bertentangan dengan nilai perikemanusiaan, pertimbangan moral dan nilai agama; II. Penjelasan Tentang Wewenang Mahkamah Agung; Bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa Pokok Permohonan Pemohon terkait hak uji materiil atas ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perlu kiranya Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan terlebih dahulu prinsip wewenang menyangkut kekuasaan mutlak antar badan-badan peradilan yang berwenang untuk mengadili suatu perkara (atributie van rechtsmacts) sebagaimana Termohon sampaikan sebagai berikut: A. Permohonan Pemohon Prematur; 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), yang menyatakan: “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 64 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 65 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 tanggal 20 Maret 2018 memutuskan dalam amarnya: “Menyatakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) yang menyatakan, “Pengujian peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”, sepanjang mengenai kata “dihentikan” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”; 3. Bahwa permohonan hak uji materiil Nomor 10 P/HUM/2025 tanggal 3 Januari 2025 yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk menguji Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan salah satu batu ujinya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 4. Bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan saat ini sedang dalam poses pengujian di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 65 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 66 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 a. Register Perkara Nomor 111/PUU-XXII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang dimohonkan oleh Prof. Dr. Djohansjah Marzoeki, dr., Sp. BP-RE., Sub.Sp EL, dengan kuasa hukumnya Muhammad Joni, S.H., M.H., dan kawan-kawan yang tergabung pada Law Office Joni & Tanamas (vide Bukti T-1); b. Register Perkara Nomor 156/PUU-XXII/2024 tanggal 31 Oktober 2024 yang dimohonkan oleh Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan (Pemohon I), Elia Fransisco Silitonga (Pemohon II), dan Debby Natalia (Pemohon III), dengan kuasa hukumnya Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., CLA, dan kawan-kawan merupakan Para Advokat, Konsultan Hukum dan Pembela Hak-Hak Konstitusional pada Tim Advokasi Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan Pengawas Undang-Undang Kesehatan (vide Bukti T-2); c. Register Perkara Nomor 171/PUU-XXII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang dimohonkan oleh Dr. dr. M. Nasser, Sp.K.K., Doctor of Law., dan kawan-kawan (20 Pemohon), dengan kuasa hukumnya Dr. M. Djunaidi, SPS, S.H., M.H. Kes & Rekan (vide Bukti T-3); d. Register Perkara Nomor 179/PUU-XXII/2024 tanggal 18 Desember 2024 yang dimohonkan oleh Astro Alfa, S.S/Astro Li (vide Bukti T-4); e. Register Perkara Nomor 182/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Desember 2024 yang dimohonkan oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI); dan kawan-kawan (53 Pemohon) dengan kuasa hukumnya Muhammad Joni, S.H., M.H., dan kawan-kawan yang tergabung pada Law Office Joni & Tanamas (vide Bukti T-5); 5. Oleh karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sedang dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang tentang Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 66 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 67 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 tanggal 20 Maret 2018 maka pengujian Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2024 terhadap undang-undang tersebut ditunda pemeriksaannya sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi; 6. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung antara lain: a. Putusan Nomor 34 P/HUM/2017 tanggal 19 Juni 2017 pada halaman 132-133, Mahkamah Agung menyatakan: “Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Agung mempelajari dalil-dalil dalam alasan-alasan permohonan Pemohon keberatan hak uji materiil dihubungkan dengan dalil- dalil yang disampaikan oleh Termohon dalam Jawaban atas permohonan a quo, ternyata Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dijadikan dasar dalam permohonan keberatan hak uji materiil sedang diproses pengujiannya pada Mahkamah Konstitusi”; “Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dijadikan dasar dalam permohonan a quo sedang dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi dengan register perkara Nomor 13/PUU- XV/2017, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: “Pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada Putusan Mahkamah Konstitusi”, maka permohonan hak uji materiil ke Mahkamah Agung yang diajukan oleh para Pemohon menjadi prematur (belum waktunya)”; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 67 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 68 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 “Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung belum waktunya menguji objek permohonan hak uji materiil a quo, maka permohonan hak uji materiil Para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”; b. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022 pada halaman 120, Mahkamah Agung menyatakan: “Bahwa pengujian objek HUM a quo, terkait erat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022, sehingga guna menjaga harmonisasi terkait pengujian HUM a quo, maka Mahkamah Agung berpendapat harus menunggu Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dan diajukan belum waktunya/premature, sehingga permohonan keberatan HUM tidak dapat diterima”; Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dikaitkan dengan objek permohonan hak uji materiil a quo, maka atas Permohonan Uji Materiil Perkara Nomor 10 P/HUM/2025 tanggal 3 Januari 2025 yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah Agung belum waktunya menguji objek permohonan hak uji materiil a quo atau ditunda pemeriksaannya sampai dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima permohonan Pemohon (Niet Onvankelijke Verklaard); B. Permohonan Pemohon Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel); 1. Bahwa antara Posita dan Petitum tidak sesuai, dalam Petitum batu ujinya adalah Undang-Undnag Nomor 17 Tahun 2023, sedangkan dalam positanya Pemohon mencantumkan beberapa undang-undang yang menjadi dasar pengujian, yaitu: a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 68 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 69 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 c. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan; e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 2. Objek pengujian Pasal 103 ayat (4) huruf e tetapi dalam petitumnya keseluruhan ayat (4): Menyatakan bahwa Pasal 103 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang berbunyi: “(4) Pelayanan Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. deteksi dini penyakit atau skrining, b. pengobatan, c. rehabilitasi, d. konseling, dan e. penyediaan alat kontrasepsi”; dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 2 huruf a dan huruf k, Pasal 55 huruf a dan Pasal 57 ayat (2) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023, dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk umum; Berdasarkan uraian tersebut di atas karena adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum menunjukkan ketidakjelasan, ketidaktegasan, dan ketidakkonsistenan para Pemohon karena antara apa yang didalilkan dengan apa yang dituntut tidak terdapat kesesuaian (tidak sinkron satu sama lain) sehingga menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas/kabur (obscuur libel). Dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan Pemohon atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); III. Penjelasan Termohon Terhadap Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 69 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 70 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 Berkenaan dengan kedudukan hukum (legal standing/persona standi in judicio) dan kepentingan hukum Pemohon dalam perkara a quo, Termohon menyampaikan penjelasan, sebagai berikut: 1. Bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi: (1) …; (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;” (3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. Nama dan alamat pemohon; b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa: 1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau 2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan c. Hal-hal yang diminta untuk dihapus; 2. Bahwa Mahkamah Agung sejak Putusan Nomor 54 P/HUM/2013, tanggal 19 Desember 2013 dan Putusan Nomor 62 P/HUM/2013, tanggal 18 November 2013 serta putusan-putusan berikutnya Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 70 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 71 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 berpendirian bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan; b. Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang- undangan yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 3. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, berbunyi: “Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang- undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang”; 4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, permohonan uji materiil hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang tepat dan adanya kerugian langsung yang diderita oleh pihak-pihak tersebut, dan benar-benar diakibatkan karena berlakunya peraturan perundang- undangan yang dimohonkan uji materi tersebut; Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena Pemohon tidak memenuhi 5 (lima) syarat kerugian hak sebagaimana ditentukan dalam Putusan Nomor 54 P/HUM/2013 tanggal 19 Desember 2013 dan Putusan Nomor 62 P/HUM/2013 tanggal 18 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 71 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 72 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 November 2013 serta putusan-putusan berikutnya mengenai kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung dengan alasan sebagai berikut: 1. Bahwa dalam permohonannya, tidak ada satu pun dalil Pemohon yang dapat menjelaskan adanya hak Pemohon yang dirugikan, apalagi membahas hingga rinci dan spesifik mengenai kerugian- kerugian tersebut. Pemohon juga tidak dapat menjelaskan adanya kerugian aktual atau setidak-tidaknya potensial yang dialaminya dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pemohon dalam menjelaskan alasan-alasan dalam permohonannya hanya berdasarkan asumsi-asumsi kepentingan Pemohon semata tanpa adanya kerugian yang dialaminya, bahkan tidak ada fakta hukum dan data-data sama sekali yang dapat menjelaskan dan membuktikan adanya kerugian dari Pemohon akibat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024; 2. Pemohon dalam permohonannya halaman 5 sampai 6 menyampaikan bahwa salah satu kegiatan Pemohon adalah melakukan advokasi pembangunan keluarga, merespon isu penting pembangunan dan perlindungan keluarga dan kegiatan lainnya dan concern khusus terhadap perilaku seksualitas, khususnya bagi generasi muda penerus bangsa yang dilaksanakan melalui edukasi, pendampingan, advokasi, penelitian, dan kajian; Terhadap hal tersebut, Termohon menanggapi bahwa kegiatan Pemohon bukan berada dalam ranah pelayanan, sehingga ketentuan a quo yang dimohonkan pengujian yakni berkenaan dengan pelayanan kesehatan reproduksi tidak berhubungan dengan kegiatan Pemohon. Dengan demikian berlakunya ketentuan a quo sama sekali tidak menghambat/menghalangi Pemohon dalam melaksanakan program/kegiatannya sepanjang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 72 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 73 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 ketentuan a quo bersifat menjabarkan terkait pelayanan kesehatan reproduksi dalam upaya kesehatan reproduksi usia sekolah dan remaja yang secara teknis akan diuraikan lebih lanjut dengan tetap memegang prinsip dan ketentuan yang terdapat dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Pemohon atas nama Dr. Aan Rohanah, Lc. M.Si tidak dijelaskan jabatan/kedudukannya di dalam struktur Koalisi Nasional Perlindungan Keluarga (KNPK) Indonesia, sehingga patut dipertanyakan kedudukan hukum (legal standing) yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tentang Mahkamah Agung; Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena permohonan Pemohon tidak memenuhi 5 (lima) syarat kerugian hak sebagaimana ditentukan dalam Putusan Nomor 54 P/HUM/2013, tanggal 19 Desember 2013 dan Putusan Nomor 62 P/HUM/2013, tanggal 18 November 2013 serta putusan-putusan berikutnya mengenai kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, maka menurut Termohon Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Oleh karena itu tepat jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI menyatakan menolak permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard); IV. Latar Belakang Pengaturan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 1. Bahwa dalam Naskah Akademik (NA) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan telah tertuang dan dikaji mengenai kesehatan reproduksi, yakni: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 73 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 74 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau disabilitas yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Kesehatan reproduksi meliputi saat sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan; pengaturan kehamilan, pelayanan kontrasepsi, dan kesehatan seksual; dan kesehatan sistem reproduksi; Setiap orang berhak menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah; menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan, yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama; menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama; dan memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan; Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana. Setiap Pelayanan Kesehatan reproduksi yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan/atau rehabilitatif, termasuk reproduksi dengan bantuan dilakukan secara aman dan sehat dengan memperhatikan aspek- aspek yang khas, khususnya reproduksi perempuan. Pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi dilakukan dengan tidak bertentangan dengan nilai agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai kesehatan reproduksi diatur dalam Peraturan Pemerintah (vide NA halaman 251–252,https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-RJ-20230216 -115014-6297.pdf); Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 74 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 75 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 2. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 54 dinyatakan bahwa upaya kesehatan reproduksi ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Upaya kesehatan reproduksi meliputi: a. Masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan; b. Pengaturan kehamilan, pelayanan kontrasepsi, dan Kesehatan seksual; dan c. Kesehatan sistem reproduksi; Selanjutnya ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 disebutkan bahwa setiap orang berhak: a. Menjalani kehidupan reproduksi dan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari diskriminasi, paksaan dan/atau kekerasan dengan menghormati nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama; b. Memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai Kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungiawabkan; dan c. Menerima pelayanan dan pemulihan Kesehatan akibat tindak pidana kekerasan seksual; Ketentuan ini menegaskan bahwa negara menjamin hak setiap orang dalam upaya Kesehatan reproduksi untuk menjaga dan meningkatkan sistem, fungsi, dan proses reproduksinya, yang salah satunya dipenuhi dengan kehidupan reproduksi dan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari diskriminasi, paksaan dan/atau kekerasan dengan menghormati nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norrna agama. Untuk itu diperlukan beberapa intervensi dalam rangka menjamin kesehatan reproduksi setiap orang dengan tetap memenuhi norma agama; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 75 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 76 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 3. Dalam tingkat global, kesehatan reproduksi mengacu pada kebijakan World Health Organization (WHO) berdasarkan Regional Strategic Framework For Accelerating Universal Access To Sexual And Reproductive Health In The WHO South-east Asia Region 2020-2024 yang mempunyai ruang lingkup yang cukup luas, yaitu: a. Layanan kesehatan reproduksi utama untuk kesehatan ibu dan perinatal, keluarga berencana, pelayanan aborsi yang komprehensif, infertilitas, kanker saluran reproduksi, layanan kesehatan terhadap korban kekerasan dan Human Immunodeficiency Virus/Infeksi Menular Seksual (HIV/IMS); b. Layanan kesehatan reproduksi terhadap kelompok tertentu dengan akses terbatas ke layanan yaitu kesehatan reproduksi pada remaja, lanjut usia, penyandang disabilitas dan kondisi khusus (bencana, sulit akses, kumuh perkotaan dan terpencil); 4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan merujuk pada ruang lingkup kesehatan reproduksi global tersebut serta implementasi upaya kesehatan reproduksi di beberapa negara, maka untuk memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat, kesehatan reproduksi diatur secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ruang lingkup pengaturan sebagai berikut: a. Upaya kesehatan sistem reproduksi sesuai siklus hidup (bayi, balita, dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, dewasa dan lansia); b. Pelayanan Pengaturan kehamilan; c. Pelayanan Kesehatan Reproduksi dengan bantuan; d. Upaya Kesehatan seksual; e. Pelayanan aborsi atas indikasi; f. Kesehatan reproduksi pada kondisi khusus; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 76 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 77 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 5. Pengaturan kesehatan reproduksi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dimaksudkan agar setiap orang dapat memiliki keadaan sehat baik secara fisik, mental dan sosial secara utuh yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi bukan hanya semata-mata bebas dari penyakit atau kedisabilitasan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Selanjutnya Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa upaya kesehatan reproduksi ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan, menjamin pemenuhan hak kesehatan reproduksi dan seksual pada laki-laki dan perempuan dan menjamin kesehatan reproduksi pada laki-laki dan perempuan untuk membentuk generasi yang sehat dan berkualitas; Setiap upaya kesehatan reproduksi yang dilakukan harus menghormati nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama. Adapun upaya kesehatan reproduksi dilaksanakan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif secara menyeluruh dan terpadu; 6. Upaya kesehatan sistem reproduksi sesuai siklus hidup meliputi: a. Upaya kesehatan sistem reproduksi bayi, balita dan anak prasekolah; b. Upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja; c. Upaya kesehatan sistem reproduksi dewasa; d. Upaya kesehatan sistem reproduksi calon pengantin; dan e. Upaya kesehatan sistem reproduksi lanjut usia; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 77 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 78 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 Upaya kesehatan sistem reproduksi sesuai siklus hidup tersebut meliputi pencegahan dan pelindungan organ dan fungsi reproduksi agar terbebas dari gangguan, penyakit atau kedisabilitasan yang dilakukan dengan memperhatikan tahapan perkembangan pada masing-masing sistem reproduksi perempuan dan laki-laki; Untuk itu dalam pengaturan masing-masing siklus hidup, terdapat beberapa kegiatan yang diperlukan untuk mencegah dan melindungi organ dan fungsi reproduksi dari gangguan kesehatan, penyakit, atau kedisabilitasan dengan kondisi tahapan perkembangan masing-masing sistem reproduksi setiap manusia, termasuk pada tahapan perkembangan usia sekolah dan remaja; 7. Upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja dijelaskan dalam Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan paling sedikit berupa pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta pelayanan kesehatan reproduksi. Pemberian Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) paling sedikit mengenai sistem, fungsi dan proses reproduksi; menjaga Kesehatan reproduksi; perilaku seksual berisiko dan akibatnya; keluarga berencana; melindungi diri dan mampu menolak hubungan seksual; dan pemilihan media hiburan sesuai usia anak. Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi dapat diberikan melalui bahan ajar atau kegiatan belajar mengajar di sekolah dan kegiatan lain di luar sekolah, dimana kegiatan ini tentunya berbeda dengan ranah pelayanan kesehatan, sehingga dapat dilakukan di sekolah dan di luar sekolah; Sedangkan pelayanan kesehatan reproduksi paling sedikit meliputi deteksi dini penyakit atau skrining; pengobatan; rehabilitasi; konseling dan penyediaan alat kontrasepsi. Kegiatan-kegiatan ini karena merupakan ranah pelayanan kesehatan, maka tentu akan merujuk pada ketentuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 78 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 79 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 dimana dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas pelayanan lainnya dan dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai standar pelayanan kesehatan. Dengan demikian penyediaan alat kontrasepsi sebagai bagian dari kegiatan di ranah pelayanan kesehatan juga diimplementasikan di tempat pelayanan kesehatan yang pelaksanaannya dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan; 8. Penyediaan alat kontrasepsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur dalam Pelayanan Keluarga Berencana, menyatakan bahwa pemenuhan alat dan obat kontrasepsi jelas hanya untuk Pasangan Usia Subur (PUS). Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri, yang istrinya berumur 15 sampai 49 tahun dan masih haid, atau pasangan suami-istri yang istrinya berusia kurang dari 15 tahun dan sudah haid, sehingga tidak ada penyediaan alat kontrasepsi pada anak usia sekolah dan remaja yang belum menikah; V. Jawaban Termohon Terhadap Pokok Permohonan Pemohon; 1. Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemberian alat kontrasepsi sebagaimana diatur dalam ketentuan a quo tidak pernah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan untuk diatur dalam peraturan pemerintah dan tidak sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam menyederhanakan upaya kesehatan, dapat Termohon tanggapi sebagai berikut: - Dalam sistem hukum Indonesia, peraturan pemerintah merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai peraturan pelaksana atau delegated legislation dari undang-undang. Dalam konteks Peraturan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 79 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 80 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, perlu dipahami bahwa peraturan pemerintah ini telah disusun sesuai dengan prinsip perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; - Dalam perspektif ilmu perundang-undangan, peraturan pemerintah dapat dibentuk baik ketika ada perintah eksplisit dari undang-undang, maupun ketika diperlukan untuk mengatur lebih lanjut ketentuan yang bersifat teknis tanpa menyimpang dari substansi undang-undang; - Dalam sistem perundang-undangan Indonesia, peraturan pemerintah memiliki kedudukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam ketentuan ini, peraturan pemerintah berada di bawah undang-undang dan memiliki fungsi sebagai aturan pelaksanaan dari undang- undang. Oleh karena itu, peraturan pemerintah tidak dapat berdiri sendiri dan harus memiliki keterkaitan dengan undang- undang yang lebih tinggi; - Selanjutnya, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa segala peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud baik dalam Pasal 7 ayat (1) maupun Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dalam hal ini, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan legitimasi hukum yang sah karena dibentuk berdasarkan kewenangan untuk mengatur secara teknis dari Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 80 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 81 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan mengakomodir kebutuhan hukum di masyarakat. Dengan demikian, pembentukan peraturan pemerintah ini tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga merupakan bagian dari mekanisme perundang-undangan yang memastikan bahwa norma dalam undang-undang dapat dijalankan secara efektif melalui aturan pelaksanaannya; - Selain itu, materi muatan peraturan pemerintah harus sesuai dengan prinsip yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa "Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya." Penjelasan lebih lanjut dalam pasal tersebut menegaskan bahwa, “yang dimaksud dengan menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya adalah menetapkan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang atau untuk menjalankan undang-undang sepanjang diperlukan, dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam undang- undang tersebut”; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan khususnya terkait ketentuan Pasal 103 berfungsi mengatur aspek teknis terkait pelayanan kesehatan reproduksi yang tidak diatur secara rinci dalam Undnag-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Dengan demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah memenuhi prinsip dan hierarki perundang-undangan, di mana peraturan pemerintah tidak boleh menciptakan norma baru yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi dapat mengatur Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 81 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 82 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 lebih lanjut aspek yang bersifat teknis untuk memastikan efektivitas implementasi suatu undang-undang. Oleh karena itu, peraturan pemerintah ini merupakan bentuk konkret dari sifatnya sebagai delegated legislation yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tanpa menyimpang dari norma peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; - Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas terkait latar belakang pengaturan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, Pasal 103 merupakan rangkaian penjelasan dari Pasal 96 dan Pasal 97 yang menjelaskan bahwa upaya kesehatan reproduksi dimaksudkan agar setiap orang dapat memiliki keadaan sehat baik secara fisik, mental dan sosial secara utuh yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi serta ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan, sehingga konsep pengaturan menjabarkan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan sistem reproduksi tersebut pada masing-masing sasaran di siklus hidup, salah satunya adalah kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja. Setiap upaya kesehatan yang diatur merupakan upaya komprehensif yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif, sehingga dalam menafsirkan Pasal 103 ayat (4) huruf e harus dibaca utuh dari Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, termasuk tidak mengabaikan ketentuan Pasal 98 yang menyatakan upaya kesehatan reproduksi dilaksanakan dengan menghormati nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 82 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 83 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 - Pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara teknis dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi (selanjutnya disebut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025) (vide Bukti T-6), yang mana ruang lingkup pengaturannya meliputi: a. Upaya kesehatan sistem reproduksi sesuai siklus hidup; b. Pelayanan pengaturan kehamilan; c. Pelayanan kesehatan reproduksi dengan bantuan; d. Upaya kesehatan seksual; e. Pelayanan aborsi atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan; f. Pelayanan kesehatan reproduksi pada kondisi khusus; g. Partisipasi masyarakat; h. Pencatatan dan pelaporan; i. Pembinaan dan pengawasan; dan j. Pendanaan; Upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja diatur dalam Bagian Ketiga, yang mana dalam Pasal 12 disebutkan bahwa upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja mengutamakan pada upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif, rehabilitatif, dan paliatif, yang dilaksanakan sejak anak berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan sebelum 18 (delapan belas) tahun; Dalam ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 disebutkan bahwa salah satu upaya preventif kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 83 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 84 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 dilakukan melalui ”penyedian alat kontrasepsi” yang dilaksanakan dengan ketentuan: a. Hanya ditujukan pada pasangan yang sudah menikah dengan usia istri di bawah 20 (dua puluh) tahun; b. Tidak dilakukan di Satuan Pendidikan dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak; dan c. Harus diberikan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan; - Berdasarkan hal tersebut, bahwa ketentuan Pasal 103 ayat (4) huruf e tidak bisa secara serta merta dibaca/dimaknai parsial. Bahwa penyediaan alat kontrasepsi merupakan bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi yang ditujukan pada usia sekolah dan remaja yang sudah menikah untuk menunda kehamilannya sampai usia aman untuk menjalani kehamilannya. Penyediaan alat kontrasepsi ini tidak dilakukan di satuan pendidikan dan lembaga kesejahteraan sosial anak, dan diberikan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dengan demikian penyediaan alat kontrasepsi jelas dilaksanakan dengan menghormati nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama; 2. Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemberian alat kontrasepsi pada institusi pendidikan justru berpotensi menambah upaya kesehatan yang akan dilakukan terhadap penyalahgunaan alat kontrasepsi oleh para siswa di institusi pendidikan serta membuka ruang pembenaran terhadap hubungan seksual di luar ikatan perkawinan dan sebelum memasuki usia dewasa. Ketentuan a quo juga menguatkan intervensi serta penetrasi nilai dan paradigma Comprehensive Sexuality Education di Indonesia, yang tidak sesuai dengan batasan nilai dan norma yang berlaku di Indonesia, dapat Termohon tanggapi sebagai berikut: - Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, sesuai ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 84 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 85 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, upaya kesehatan reproduksi dilaksanakan dengan menghormati nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama; - Bahwa perlu diluruskan asumsi Pemohon terkait pemberian alat kontrasepsi pada institusi pendidikan. Tidak ada satupun substansi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur pemberian alat kontrasepsi pada institusi pendidikan, tetapi titik tekannya adalah ”anak usia sekolah dan remaja”. Nomenklatur anak usia sekolah dan remaja merupakan nomenklatur untuk sasaran terhadap rentang usia pada anak dan memudahkan agar upaya kesehatan tepat sasaran, khususnya terkait kesehatan reproduksi. Upaya kesehatan sistem reproduksi sesuai siklus hidup dilakukan dengan memperhatikan hal spesifik dan tahapan perkembangan pada masing-masing sistem reproduksi perempuan dan laki-laki; - Upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja paling sedikit berupa pemberian Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta pelayanan kesehatan reproduksi. Pemberian Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) paling sedikit mengenai sistem, fungsi, dan proses reproduksi, menjaga Kesehatan reproduksi, perilaku seksual berisiko dan akibatnya, keluarga berencana, melindungi diri dan mampu menolak hubungan seksual, dan pemilihan media hiburan sesuai usia anak; Sedangkan pelayanan kesehatan reproduksi paling sedikit meliputi deteksi dini penyakit atau skrining, pengobatan, rehabilitasi, konseling dan penyediaan alat kontrasepsi. Kegiatan-kegiatan ini merupakan ranah pelayanan kesehatan, Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 85 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 86 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 sehingga merujuk pada ketentuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dimana dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas pelayanan lainnya dan dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai standar pelayanan kesehatan; - Bahwa salah satu upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja melalui pemberian Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) berupa modul pendidikan kesehatan reproduksi remaja tingkat SMP dan sederajat dan modul pendidikan kesehatan reproduksi remaja tingkat SMA dan sederajat yang disusun untuk meningkatkan kapasitas guru tentang pendidikan kesehatan reproduksi, sehingga guru dapat memberikan pengetahuan dan ketrampilan kesehatan reproduksi tersebut secara terintegrasi dengan kurikulum kepada peserta didik sesuai dengan tingkat pendidikannya; Modul yang disusun sebagai media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tersebut diharapkan dapat membantu dalam memastikan peserta didik untuk mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap menyangkut kesehatan reproduksi melalui proses pembelajaran yang terstruktur, sehingga peserta didik akan: a. Memiliki pengetahuan yang lengkap, sikap dan nilai positif serta keterampilan hidup yang relevan terhadap kesehatan reproduksinya sebagai bekal menuju masa dewasa yang lebih sehat, bahagia dan bertanggungjawab; b. Mampu membuat keputusan terbaik dan berdasarkan informasi yang akurat (informed choices) sehingga terhindar dari risiko-risiko kesehatan reproduksi, seperti: kehamilan yang tidak diinginkan, kehamilan dan perkawinan di usia anak, kekerasan seksual, penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain (NAPZA), Infeksi Menular Seksual (IMS) serta Human Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 86 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 87 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); - Pada tanggal 30 Agustus 2024, Termohon menyelenggarakan forum diskusi/public hearing yang salah satu agendanya menjelaskan arah kebijakan terkait kesehatan reproduksi, yang pada intinya menyampaikan bahwa kesehatan reproduksi itu berada dalam upaya kesehatan siklus hidup, untuk remaja terdapat upaya promotif melalui literasi kurikulum merdeka yang sudah dimasukkan substansi untuk kesehatan reproduksi. Untuk pasangan usia subur remaja yang telah menikah dan kelompok usia subur yang beresiko berhak memperoleh informasi akses dan memilih metode kontrasepsi. Forum diskusi ini juga dapat diakses melalui link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=7xecz3YKYn0; - Sebagaimana telah dijelaskan di atas dalam tanggapan Termohon angka 1, pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara teknis dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi, yang mana dalam Pasal 12 disebutkan bahwa upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja mengutamakan pada upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif, rehabilitatif, dan paliatif, yang dilaksanakan sejak anak berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan sebelum 18 (delapan belas) tahun; Dalam ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 disebutkan bahwa salah satu upaya preventif kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja dilakukan melalui ”penyediaan alat kontrasepsi” yang dilaksanakan dengan ketentuan: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 87 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 88 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 a. Hanya ditujukan pada pasangan yang sudah menikah dengan usia istri di bawah 20 (dua puluh) tahun; b. Tidak dilakukan di Satuan Pendidikan dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak; dan c. Harus diberikan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan; Dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 disebutkan bahwa upaya promotif dan upaya preventif kesehatan sistem reproduksi anak usia sekolah dan remaja dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan, posyandu, satuan pendidikan, dan lembaga kesejateraan anak. Dikecualikan dari ketentuan tersebut, untuk upaya preventif berupa penyediaan alat kontrasepsi tidak dilakukan di satuan pendidikan dan lembaga kesejehteraan sosial anak; - Berdasarkan uraian tersebut, pemberian alat kontrasepsi pada anak usia sekolah dan remaja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang salah satunya tidak dilakukan di satuan pendidikan sebagaimana asumsi Pemohon dan ditujukan untuk anak usia sekolah dan remaja yang sudah menikah, sehingga tidak bertentangan dengan nilai perikemanusiaan, pertimbangan moral, dan sesuai dengan norma agama; 3. Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya bahwa dalih kebijakan pemberian alat kontrasepsi dalam ketentuan a quo bertujuan untuk menekan angka kehamilan dan kelahiran pada usia anak dan remaja serta pencegahan terjadinya penyakit menular seksual, tidak menunjukkan korelasi positif sehingga tujuan tersebut tidak signifikan, dapat Termohon tanggapi sebagai berikut: - Bahwa pemberian alat kontrasepsi untuk anak usia sekolah dan remaja sebagaimana Termohon sampaikan di atas yaitu ditujukan untuk anak usia sekolah dan remaja yang sudah menikah, yang bertujuan untuk menunda kehamilan sampai Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 88 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 89 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 usianya aman untuk menjalani kehamilan. Selain itu, penyediaan alat kontrasepsi juga bertujuan untuk menurunkan kelahiran menuju keseimbangan antara penduduk, pembangunan, dan lingkungan serta menurunkan kehamilan risiko tinggi dan kesakitan dengan cara mencegah kehamilan tidak diinginkan, menghindari kehamilan terlalu dini (pasangan muda, ibu yang belum berusia 20 tahun) serta kehamilan dengan masalah kesehatan; - Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2022 terkait data sebaran usia remaja/usia sekolah yang sudah menikah di Indonesia, dispensasi perkawinan anak masih menjadi isu penting di Indonesia, meskipun terdapat tren penurunan sejak tahun 2021. Data dari Pengadilan Negeri menunjukkan bahwa jumlah pengajuan dispensasi pernikahan meningkat drastis pada tahun 2020 dan 2021 yang mencapai lebih dari 60 ribu kasus per tahun, sebelum akhirnya menurun pada tahun 2022 dan 2023. Namun, angka pengajuan dispensasi pada tahun 2023 masih cukup tinggi, yaitu 43.083 kasus. Hal ini menandakan bahwa pernikahan anak masih terjadi dalam jumlah signifikan. Selain itu, data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 menunjukkan bahwa 34,5% perempuan usia 20-24 tahun menikah pertama kali sebelum usia 18 tahun, dan 7% perempuan usia 15-19 tahun sudah menjadi ibu, yang mana hal ini mengindikasikan tingginya angka kehamilan remaja. Dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2022 diketahui bahwa 8,06% perempuan usia 20-24 tahun telah menikah atau hidup bersama sejak sebelum usia 18 tahun yang memperlihatkan bahwa fenomena pernikahan usia anak masih cukup banyak terjadi; - Pernikahan anak memiliki dampak luas, tidak hanya pada aspek hukum tetapi juga pada kesehatan ibu dan bayi, pendidikan, serta kesejahteraan sosial. Kehamilan pada usia Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 89 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 90 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 dini meningkatkan risiko komplikasi kehamilan, stunting pada anak, dan keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan. Oleh karena itu, upaya pencegahan pernikahan usia anak perlu terus diperkuat melalui berbagai kebijakan, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, pemberdayaan remaja, serta penguatan regulasi dalam sistem peradilan untuk membatasi dispensasi pernikahan anak. Selain itu, penting untuk mendorong remaja agar menunda kehamilan hingga mereka berada dalam kondisi fisik dan mental yang lebih matang, guna memastikan kesejahteraan ibu dan anak dalam jangka panjang; - Dari Data Angka Age Specific Fertility Rate (ASFR) diketahui bahwa untuk kelompok usia 15-19 tahun di Indonesia pada tahun Long Form Sensus Penduduk 2020 adalah 26,64 per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun, yang mana angka ini masih jauh dari target nasional tahun 2024 yaitu 18 per 1.000 perempuan. Selisih Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15–19 antara provinsi tertinggi dan terendah cukup besar. Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15–19 menggambarkan tingkat kelahiran remaja. Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15–19 tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 63,13, sementara Age Specific Fertility Rate (ASFR) terendah terdapat di Provinsi DKI Jakarta sebesar 7,90. Terdapat 13 provinsi dengan Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15−19 di bawah angka nasional dan 21 provinsi dengan Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15–19 di atas angka nasional. Pemerataan penanganan tingkat kelahiran remaja menjadi isu. Penurunan Age Specific Fertility Rate (ASFR) mengindikasikan adanya perbaikan dalam akses dan penggunaan kontrasepsi, serta kemungkinan peningkatan kesadaran akan pentingnya penundaan usia kehamilan; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 90 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 91 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 Berdasarkan hal tersebut, angka kelahiran pada remaja masih tinggi sehingga penting untuk memperkuat edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja serta penguatan program kesehatan reproduksi bagi calon pengantin, terutama di 21 provinsi yang masih memiliki Age Specific Fertility Rate (ASFR) di atas target nasional. Hal ini bertujuan untuk menurunkan angka kehamilan remaja, yang dapat berdampak pada kesehatan ibu dan bayi, keberlanjutan pendidikan remaja perempuan, serta kesejahteraan sosial; - Dalam Jurnal ”The Impact of Early Age at First Childbirth on Maternal and Infant Health” (vide Bukti T-7) memberikan informasi mengenai dampak melahirkan pada usia dini bagi ibu dan bayi sebagai berikut: a. Dampak pada Kesehatan Ibu: 1) Meningkatkan risiko anemia pada ibu:  Remaja hamil memiliki cadangan zat besi yang lebih rendah dibandingkan perempuan dewasa karena kebutuhan zat besi yang meningkat pada masa pertumbuhan;  Kehamilan meningkatkan kebutuhan zat besi, tetapi ibu muda cenderung memiliki pola makan kurang seimbang dan keterbatasan akses ke suplemen zat besi;  Kebutuhan zat besi yang tinggi untuk pertumbuhan remaja dan kehamilan meningkatkan risiko defisiensi nutrisi;  Data meta-analisis dalam jurnal menunjukkan bahwa ibu muda lebih berisiko (1.36x lebih tinggi) mengalami anemia dibandingkan ibu dewasa (OR 1.36 [1.24, 1.49]); 2) Ibu muda cenderung mengalami peningkatan berat badan berlebihan selama kehamilan: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 91 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 92 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025  Meskipun beberapa remaja mengalami peningkatan berat badan berlebih, mayoritas ibu remaja justru memiliki indeks massa tubuh (BMI) yang lebih rendah sebelum kehamilan dan lingkar lengan atas yang lebih kecil setelah persalinan, yang mengindikasikan kemungkinan defisiensi nutrisi;  Hal ini terjadi karena pertumbuhan remaja masih berlangsung, sehingga kebutuhan energi mereka lebih tinggi dibanding perempuan dewasa, tetapi asupan nutrisinya tidak selalu mencukupi; 3) Remaja hamil memiliki indeks massa tubuh (BMI) yang lebih rendah sebelum kehamilan dibandingkan dengan ibu dewasa:  Ibu muda cenderung memiliki indeks massa tubuh (BMI) pre-kehamilan lebih rendah dibanding ibu dewasa, yang membuat mereka lebih berisiko mengalami gangguan pertumbuhan janin;  Kurangnya cadangan energi dan protein dalam tubuh ibu remaja juga dapat mengganggu perkembangan janin dan meningkatkan risiko komplikasi kehamilan; 4) Komplikasi Kehamilan: Risiko preeklamsia dan tekanan darah tinggi:  Beberapa studi menemukan bahwa ibu remaja lebih berisiko mengalami preeklamsia dan hipertensi kehamilan, tetapi bukti masih bervariasi;  Faktor sosial ekonomi, kurangnya kontrol kehamilan yang optimal, dan keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan dapat berkontribusi terhadap risiko ini; b. Dampak pada Kesehatan Bayi: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 92 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 93 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 1) Meningkatkan risiko Berat Lahir Rendah (Low Birth Weight-LBW) dan Prematuritas:  Disebutkan dalam jurnal, terkait dengan kompetisi feto-maternal untuk nutrisi bahwa janin dari ibu yang sangat muda rentan mengalami gangguan pertumbuhan intrauterin, karena tubuh ibu masih dalam masa pertumbuhan dan bersaing dengan janin untuk mendapatkan nutrisi;  Kurangnya perawatan antenatal yang memadai juga dapat meningkatkan kemungkinan bayi lahir prematur;  Meta-analisis dalam jurnal menunjukkan bahwa ibu remaja memiliki risiko lebih tinggi untuk kelahiran prematur (OR 1.68 [1.34, 2.11]); 2) Peningkatan risiko stillbirth (bayi meninggal dalam kandungan) pada ibu yang muda;  Risiko stillbirth pada ibu muda tidak selalu signifikan (konsisten), tetapi beberapa studi menunjukkan bahwa ibu yang sangat muda memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan ibu dewasa;  Faktor sosial ekonomi, akses ke layanan kesehatan, dan status gizi ibu turut mempengaruhi terjadinya stillbirth pada ibu muda;  Ketidakcukupan nutrisi, anemia, dan infeksi selama kehamilan dapat meningkatkan risiko stillbirth pada ibu remaja; - Selain pada dampak kesehatan secara fisik, pernikahan usia dini juga berdampak kepada kejiwaan, diantaranya perempuan yang melakukan perkawinan dini dan hamil akan mempunyai risiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) karena belum matangnya secara psikologis, meningkatnya risiko perceraian Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 93 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 94 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 pada usia muda, dan meningkatnya mental disorder depresi. Ketidaksiapan menjadi orang tua dengan usia muda juga dapat berdampak pada pendidikan, dimana akses untuk anak usia sekolah dan remaja memperoleh pendidikan di sekolah semakin sulit karena kebanyakan pendidikan di Indonesia menolak mereka yang sudah memiliki anak atau pun menikah di usia dini; - Penelitian/hasil studi, “The association of maternal age with infant mortality, child anthropometric failure, diarrhoea and anaemia for first births: evidence from 55 low- and middle- income countries” (vide Bukti T-8) mengkaji hubungan antara usia ibu saat melahirkan pertama kali dengan berbagai indikator kesehatan anak, termasuk mortalitas bayi, stunting, underweight, wasting, diare, dan anemia. Studi dilakukan di 55 negara berpenghasilan rendah dan menengah, dengan data dari berbagai survei nasional yang mencakup periode 1990- 2008; Hasil studi menunjukkan bahwa semakin muda usia ibu saat melahirkan anak pertama, semakin tinggi risiko kesehatan bagi bayi, termasuk infant mortality, stunting, underweight, dan wasting. Ibu yang melahirkan sebelum usia 20 tahun memiliki risiko tertinggi, sementara menunda kehamilan hingga usia pertengahan 20-an terbukti memberikan manfaat signifikan bagi kesehatan bayi dan anak; Pencegahan kehamilan remaja dan edukasi kesehatan reproduksi penting untuk menurunkan stunting dan meningkatkan kesehatan anak. Kebijakan penundaan usia kehamilan pertama pada anak usia sekolah dan remaja, edukasi remaja, dan akses layanan kesehatan reproduksi perlu diperkuat guna mendukung perbaikan gizi dan kesejahteraan anak; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 94 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 95 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 - Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2023 terkait Korelasi antara Prevalensi Stunting yang Rendah dengan Penundaan Usia Ibu Saat Kehamilan Pertama (vide Bukti T-9), usia rata-rata kehamilan pertama di Indonesia adalah 23 tahun, dengan 13% ibu hamil sebelum usia 18 tahun, sementara 75% hamil pada usia 19-27 tahun. Data menunjukkan bahwa semakin muda usia ibu saat kehamilan pertama, semakin tinggi prevalensi stunting pada anak. Korelasi negatif ini menegaskan bahwa menunda usia kehamilan pertama, terutama untuk perempuan di bawah 20 tahun, dapat berkontribusi pada penurunan angka stunting; Temuan ini menekankan pentingnya intervensi untuk mencegah kehamilan usia muda, seperti edukasi kesehatan reproduksi, pencegahan perkawinan anak, dan peningkatan akses layanan kesehatan bagi remaja. Dengan kebijakan yang mendukung kesejahteraan ibu dan anak, dampak negatif kehamilan dini terhadap kesehatan anak dapat diminimalkan, sehingga target penurunan angka stunting nasional lebih mudah dicapai; 4. Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya bahwa Pasal 103 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bertentangan dengan Pasal 2 huruf k, Pasal 55 huruf a, Pasal 57 ayat (2) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan karena penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja akan memberikan ruang kebebasan kepada anak usia sekolah dan remaja untuk melakukan seks bebas sehingga diartikan pengaturan a quo bertentangan dengan nilai perikemanusiaan, pertimbangan moral dan nilai agama, dapat Termohon tanggapi sebagai berikut: - Bahwa pengaturan Pasal 103 merupakan rangkaian penjelasan dari Pasal 97 yang menjelaskan upaya kesehatan reproduksi Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 95 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 96 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 sesuai siklus hidup yaitu untuk kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja. Setiap upaya kesehatan yang diatur merupakan upaya komprehensif yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif, sehingga dalam menafsirkan Pasal 103 ayat (4) huruf e harus dibaca utuh dari Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, termasuk tidak mengabaikan ketentuan Pasal 98 yang menyatakan upaya kesehatan reproduksi dilaksanakan dengan menghormati nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama; - Bahwa sebagaimana juga telah diuraikan di atas, pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ini secara teknis dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 yang sudah selesai proses harmonisasi dan menunggu proses selanjutnya, dimana dalam substansinya terkait upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja pada pokoknya mengatur bahwa salah satu upaya preventif kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja dilakukan melalui ”penyediaan alat kontrasepsi” yang dilaksanakan dengan ketentuan: a. Hanya ditujukan pada pasangan yang sudah menikah dengan usia istri di bawah 20 (dua puluh) tahun; b. Tidak dilakukan di Satuan Pendidikan dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak; dan c. Harus diberikan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan; - Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi juga Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 96 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 97 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 disebutkan bahwa upaya promotif dan upaya preventif kesehatan sistem reproduksi anak usia sekolah dan remaja dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, posyandu, satuan pendidikan, dan lembaga kesejahteraan anak, akan tetapi upaya preventif berupa penyediaan alat kontrasepsi tidak dilakukan di satuan pendidikan dan lembaga kesejahteraan sosial anak; - Berdasarkan hal tersebut, bahwa ketentuan Pasal 103 ayat (4) huruf e tidak bisa secara serta merta dibaca/dimaknai parsial. Bahwa penyediaan alat kontrasepsi merupakan bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi yang ditujukan pada usia sekolah dan remaja yang sudah menikah untuk menunda kehamilannya sampai usia aman untuk menjalani kehamilannya. Penyediaan alat kontrasepsi ini tidak dilakukan di satuan pendidikan dan lembaga kesejahteraan sosial anak, dan diberikan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dengan demikian pengaturan a quo tidak dapat diartikan akan memberikan ruang kebebasan kepada anak usia sekolah dan remaja untuk melakukan seks bebas, karena penyediaan alat kontrasepsi jelas dilaksanakan dengan nilai perikemanusiaan, pertimbangan moral, dan sesuai dengan norma agama; Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa: 1. Fotokopi Surat Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 106.111/PUU/PAN.MK/SPP/09/2024 tanggal 18 September 2024, hal Salinan Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 111/PUU-XXII/2024 (Bukti T-1); 2. Fotokopi Surat Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 167.156/PUU/PAN.MK/SP/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024, hal Salinan Permohonan Perkara Nomor 156/PUU-XXII/2024 (Bukti T-2); 3. Fotokopi Surat Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 183.171/PUU/PAN.MK/SP/12/2024 tanggal 9 Desember 2024, hal Salinan Permohonan Perkara Nomor 171/PUU-XXII/2024 (Bukti T-3); Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 97 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 98 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 4. Fotokopi Surat Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 192.179/PUU/PAN.MK/SP/12/2024 tanggal 20 Desember 2024, hal Salinan Permohonan Perkara Nomor 179/PUU-XXII/2024 (Bukti T-4); 5. Fotokopi Surat Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 191.182/PUU/PAN.MK/SP/12/2024 tanggal 20 Desember 2024, hal Salinan Permohonan Perkara Nomor 182/PUU-XXII/2024 (Bukti T-5); 6. Fotokopi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi (Bukti T-6); 7. Fotokopi Jurnal ”The Impact of Early Age at First Childbirth on Maternal and Infant Health" (Bukti T-7); 8. Fotokopi Penelitian/hasil studi, “The association of maternal age with infant mortality, child anthropometric failure, diarrhoea and anaemia for first births: evidence from 55 low- and middle-income countries” (Bukti T- 8); 9. Fotokopi Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2023 terkait Korelasi antara Prevalensi Stunting yang Rendah dengan Penundaan Usia Ibu Saat Kehamilan Pertama (Bukti T-9); PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 103 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, vide bukti nomor P-2; Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan a quo memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan a quo Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 98 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 99 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil; A. Kewenangan Mahkamah Agung: Bahwa Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor Tahun 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, mengatur: "MA berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang- undang"; Bahwa, berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan: dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung; Bahwa, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan jenis-jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut: (1) Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Bahwa, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 99 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 100 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”; Bahwa berdasarkan norma-norma tersebut, didapatkan kriteria peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dapat diuji di Mahkamah Agung, sebagai berikut: a. Penetapan tertulis; b. Dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang; c. Diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; d. Dibuat menurut prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; e. Memuat norma hukum; f. Memiliki daya ikat keluar; Bahwa, objek permohonan keberatan Hak Uji Materiil dalam permohonan ini adalah Peraturan Pemerintah sehingga termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d tersebut di atas oleh karena itu Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan ini; B. Legal Standing Pemohon: Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 mengklasifikasikan 3 (tiga) kategori Pihak yang menganggap haknya dirugikan yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 100 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 101 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; Bahwa selain terhadap 3 (tiga) kategori diatas, kedudukan hukum Pemohon harus dibuktikan dengan adanya kerugian hak oleh berlakunya objek Hak Uji Materiil, yaitu: a. Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan; b. Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu objek Hak Uji Materiil; c. Kerugian tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak- tidaknya bersifat potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian seperti didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi; Bahwa Pemohon termasuk dalam kategori badan hukum perdata yang dalam dalilnya mendalilkan bahwa Koalisi Nasional Perlindungan Keluarga (KNPK) Indonesia merupakan wadah berhimpun dan berjejaringnya organisasi kemasyarakatan, perorangan (ahli, praktisi, perminat, dan pemerhati pembangunan dan perlindungan keluarga) yang peduli dan ingin berpartisipasi dalam perlindungan dan pembangunan keluarga, yang merasa kepentingnnya dirugikan dengan diberlakukannya Pasal 103 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dikarenakan adanya intervensi negara untuk melakukan tindakan pelayanan kesehatan reproduksi dengan cara penyediaan dan penyebaran alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 101 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 102 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 remaja yang Pemohon nilai tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Dengan demikian, Pemohon mempunyai kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap objek Hak Uji Materiil; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan a quo karena haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap objek hak uji materiil diajukan oleh Pemohon yang mempunyai legal standing dan Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa permohonan a quo, maka permohonan a quo secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan substansi objek permohonan keberatan hak uji materiil yaitu apakah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Menimbang, bahwa mencermati alasan keberatan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 102 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 103 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa yang menjadi objek permohonan adalah Pasal 103 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang berbunyi: "Pelayanan Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. Deteksi dini penyakit atau skrining; b. Pengobatan; c. Rehabilitasi; d. Konseling; dan e. Penyediaan alat kontrasepsi”; Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa objek permohonan bertentangan Pasal 2 huruf a dan penjelasannya, Pasal 2 huruf k, Pasal 55 huruf a, dan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yaitu: 1. Pasal 2 huruf a dan penjelasannya yang berbunyi: Undang-Undang ini diselenggarakan berdasarkan asas a. perikemanusiaan. Penjelasan Pasal 2 huruf a: yang dimaksud dengan asas perikemanusiaan adalah pembangunan kesehatan. harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa; 2. Pasal 2 huruf k yang berbunyi undang-undang ini diselenggarakan berdasarkan asas: k. pertimbangan moral dan nilai-nilai agama; 3. Pasal 55 huruf a disebutkan bahwa: "Setiap orang berhak menjalani kehidupan reproduksi dan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari diskriminasi, paksaan dan/atau kekerasan dengan menghormati nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama"; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 103 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 104 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 4. Pasal 57 ayat (2) Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak bertentangan dengan nilai agama dan ketentuan peraturan perundang- undangan; Bahwa saat ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sedang dalam poses pengujian di Mahkamah Konstitusi dalam Register Perkara Nomor 111/PUU-XXII/2024 tanggal 14 Agustus 2024, Register Perkara Nomor 156/PUU-XXII/2024 tanggal 31 Oktober 2024, Register Perkara Nomor 171/PUU-XXII/2024 tanggal 6 Desember 2024, Register Perkara Nomor 179/PUU-XXII/2024 tanggal 18 Desember 2024, dan Register Perkara Nomor 182/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Desember 2024; Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur: "Pengujian peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi"; Bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dijadikan dasar dalam permohonan a quo sedang dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi maka berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sehingga permohonan hak uji materiil ke Mahkamah Agung yang diajukan oleh Pemohon menjadi prematur (belum waktunya). Dengan demikian permohonan hak uji materiil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan a quo tidak perlu dipertimbangkan lagi; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 104 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 105 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait; MENGADILI: Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon PERKUMPULAN KOMITE NASIONAL PERLINDUNGAN KELUARGA (KNPK) INDONESIA tersebut tidak dapat diterima; Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Widowati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak. Anggota Majelis: Ketua Majelis, ttd. ttd. Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. ttd. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 105 hkama ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 106 dari 106 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2025 Panitera Pengganti, ttd. Retno Widowati, S.H., M.H. Biaya-biaya: 1. Meterai Rp 10.000,00 2. Redaksi Rp 10.000,00 3. Administrasi Rp 980.000,00 Jumlah Rp 1.000.000,00 Untuk salinan Mahkamah Agung RI atas nama Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara, H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum. NIP 19610514 198612 1 001 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 106