07 P/HUM/2018

--- Page 1 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSANhkama Nomor 7 P/HUM/2018 DEMI KEADILANRepubBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ### MAHKAMAH AGUNG Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium (khususnya Pasal 1, Pasal 3, dan Pasal 4) terhadap Undang-Undang Nomor Agung 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-UndangIndonesiaNomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara: ### I. YAYASAN HUKUM ENERGI DAN PEMBERDAYAAN ### MASYARAKAT (PUSAT STUDI HUKUM ENERGI DAN PERTAMBANGAN/PUSHEP), tempat kedudukan di Bellacasa Residence Blok B2 Nomor 11, RT 04 RW 05,ahkamah KelurahanRepublikDepok, Kecamatan Pancoranmas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Bisman Bhaktiar, S.H., M.H., M.M., jabatan Ketua Pengurus Yayasan; ### II. LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS SAHID JAKARTA, tempat kedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo Nomor 84, Menteng Dalam, Agung Indonesia Tebet, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Wahyu Nugroho, S.H., M.H., jabatan Ketua; III. Dr. AHMAD REDI, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kavling DKI BLK B 1 Nomor 6, RT 003 RW 009, Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan dosen; Halaman 1 dari 86 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1 mah blik --- --- Page 2 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id IV. Ir. AGUS PAMBAGIO, MEA., CPN., kewarganegaraanhkama Indonesia, beralamat di Jalan Agraria Blok E Nomor 86, RepubRT 005 RW 004, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; V. Ir. MARWAN BATUBARA, M.Sc., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Depsos I Nomor 21, RT 005 RW 001, Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; VI. Dr. Ir. LUKMAN MALANUANG, M.Si., kewarganegaraan AgungIndonesia, beralamat di Bukit CimangguIndonesiaCity Blok G.3 Nomor 8-9, RT 001 RW 011, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat; Kesemuanya diwakili oleh kuasa: 1. Bisman Bhaktiar, S.H., M.H., M.M.; 1. Suyanto, S.H., M.H.; 1. Jamil B., S.H.; 1. Ikhwan Fahrojih, S.H.;ahkamah AdvokatRepublikdan Konsultan Hukum pada Tim Hukum Koalisi Masyarakat Penyelamat BUMN, beralamat di Rasuna Epicentrum, Epiwalk Lantai 5, Ruang B532, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2017 dan tanggal 23 Desember 2017; Selanjutnya disebut Para Pemohon; Agung melawan: Indonesia PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2018 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada: Halaman 2 dari 86 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2 mah blik --- --- Page 3 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia,hkama tempat kedudukan Jalan Medan Merdeka Selatan RepubNomor 13, Gambir, Jakarta Pusat, selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada: - Imam Apriyanto Putro, jabatan Sekretaris Kementerian BUMN; - Hambra, jabatan Deputi Infrastruktur Bisnis; - Bastian, jabatan Kepala Biro Hukum; - Noor Ida Khomsiyati, jabatan Kepala Bagian AgungBantuan Hukum; Indonesia - Wahyu Setyawan, jabatan Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan; Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKS-01/MBU/01/2018, tanggal 22 Januari 2018; 1. Menteri Keuangan Republik Indonesia, tempat kedudukan di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat, selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada: - Hadiyanto, jabatan Sekretaris Jenderal Kementerianahkamah RepublikKeuangan; - Isa Rachmatarwata, jabatan Direktur Jenderal Kekayaan Negara; Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKU/47/MK.01/2018, tanggal 23 Januari 2018; 1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tempat kedudukan di Jalan HR Rasuna Said AgungKavling 6–7 Kuningan, Jakarta Selatan,Indonesiaselanjutnya memberi kuasa substitusi kepada: - Widodo Ekatjahjana, jabatan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan; - Ninik Hariwanti, jabatan Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan; Halaman 3 dari 86 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3 mah blik --- --- Page 4 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Erwin Fauzi, jabatan Kepala Sub Direktorathkama Penyiapan dan Pendampingan Persidangan Bidang RepubPerekonomian; - Untung Minardi, jabatan Kepala Seksi Perekonomian I; - Rita Adriani, jabatan Kepala Seksi Perekonomian II; - Rahadhi Aji, jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan; Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor AgungM.HH.PP.06.01-09, tanggal 24 JanuariIndonesia2018; Selanjutnya disebut Termohon; Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan; ### DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 4 Januari 2018 dan diregister dengan Nomor 7 P/HUM/2018 pada tanggal 8 Januari 2018 telah mengajukan permohonan keberatan hak ujiahkamahmateriil atas PeraturanRepublikPemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium (khususnya Pasal 1, Pasal 3, dan Pasal 4), terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Agungdan Batubara, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaiIndonesiaberikut: A. Kewenangan Mahkamah Agung 1. Bahwa Para Pemohon memohon agar Mahkamah Agung melakukan pengujian PP 47/2017 terhadap UU Keuangan Negara, UU BUMN, dan UU Minerba; 1. Bahwa berdasarkan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Agung Halaman 4 dari 86 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4 mah blik --- --- Page 5 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id mempunyai kewenangan konstitusional untuk menguji peraturanhkama perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang,Repubsebagaimana dinyatakan “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang- undang”; 1. Bahwa kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tersebut diatur dalam Pasal 31 AgungUndang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentangIndonesiaPerubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan: - Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; - Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturanahkamah perundang-undanganRepublikdi bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; - Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada Tingkat Kasasi maupun Agung berdasarkan permohonan langsung pada MahkamahIndonesiaAgung; - Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;” 1. Bahwa kewenangan tersebut juga diatur dalam Pasal 20 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan “Mahkamah Agung Halaman 5 dari 86 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5 mah blik --- --- Page 6 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawahhkama undang-undang terhadap undang-undang”; 5. Bahwa kedudukan/hierarkiRepubsetiap jenis atau bentuk peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ditentukan sebagai berikut: “Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: - UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Agungc. Undang-Undang/Peraturan PemerintahIndonesiaPengganti Undang-Undang; - Peraturan Pemerintah; - Peraturan Presiden; - Peraturan Daerah Provinsi; dan - Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”; Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan: “Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;ahkamah Dalam bagianRepublikPenjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih Agung tinggi”; Indonesia Dengan demikian, sesuai dengan asas hukum lex superior derogat legi inferiori, maka setiap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bilamana terdapat ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang bertentangan dengan Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar Halaman 6 dari 86 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6 mah blik --- --- Page 7 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka ketentuan tersebuthkama tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Repub 1. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan kewenangan Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sebagaimana dinyatakan “Dalam hal suatu peraturan perundangan di bawah undang-undang diduga Agungbertentangan dengan undang-undang, pengujiannyaIndonesiadilakukan oleh Mahkamah Agung”; 1. Bahwa secara hierarki kedudukan Peraturan Pemerintah berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), sehingga dalam proses pembentukan maupun muatan materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang/Perpu. Jadiahkamah apabila suatu RepublikPeraturan Pemerintah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, maka dapat dimohonkan untuk diuji melalui uji materiil kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; 1. Bahwa kewenangan untuk melakukan uji materi terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang secara teknis telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia AgungNomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil”,Indonesiayang juga menegaskan dalam Pasal 1 butir ke-1 sebagai berikut “Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi; 1. Bahwa Permohonan uji materiil yang diajukan dalam permohonan ini adalah pengujian PP 47/2017, dengan alasan dan keberatan karena Halaman 7 dari 86 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7 mah blik --- --- Page 8 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id ketentuan dalam PP 47/2017 a quo bertentangan denganhkama Undang-Undang yang kedudukannya lebih tinggi, yakni: a. Undang-UndangRepubNomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) (UU Keuangan Negara) [Bukti P-2]; - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia AgungNomor 4297) (UU BUMN) [Bukti P-3]; Indonesia - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) (UU Minerba) [Bukti P-4]; 1. Bahwa yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan ini adalah Peraturan Pemerintah yang secara hierarki berada di bawah undang-undang, sehingga dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan uji materiil PP 47/2017 a quo;ahkamah 11. Bahwa denganRepublikdemikian berdasarkan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Uji Materiil terhadap PP 47/2017 serta mengingat permohonan a quo diajukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, maka AgungPermohonan Uji Materiil terhadap PP 47/2017 yangIndonesiadiajukan oleh Para Pemohon sepatutnya dapat diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia; B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon 1. Berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Halaman 8 dari 86 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8 mah blik --- --- Page 9 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Mahkamah Agung, menyatakan sebagai berikut:hkama (1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawahRepubundang-undang dilakukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia; **(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat** dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yaitu: Agunga. Perorangan Warga Negara Indonesia; Indonesia - Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; atau - Badan hukum publik atau badan hukum privat; **(1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:** - Nama dan alamat Pemohon; - Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonanahkamah dan menguraikanRepublikdengan jelas bahwa: 1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau 1. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, dan Agung c. Hal-hal yang diminta untuk diputus; Indonesia **(1) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** dilakukan Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan”; 1. Bahwa lebih lanjut Mahkamah Agung mengatur berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menyebutkan bahwa Pemohon Halaman 9 dari 86 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9 mah blik --- --- Page 10 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yanghkama mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunyaRepubsuatu perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang; 1. Bahwa Mahkamah Agung telah memberikan acuan/koridor tentang syarat legal standing khususnya mengenai unsur kerugian hak pemohon dalam permohonan hak uji materiil di Mahkamah Agung sesuai putusan Mahkamah Agung berdasarkan kaidah hukum dalam beberapa putusan hak uji materiil (di antaranya Putusan Nomor 54 AgungP/HUM/2013, Putusan Nomor 62 P/HUM/2013, Indonesiadan Putusan Nomor 11 P/HUM/2014) yang menyatakan bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: - adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan; - hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; - kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktualahkamah atau setidak-tidaknyaRepublikpotensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; - adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; - adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan Agungatau tidak lagi terjadi; Indonesia 1. Bahwa Para Pemohon adalah badan hukum privat, lembaga hukum perguruan tinggi dan orang-perorangan yang merasa haknya dirugikan atau potensial dirugikan akibat terbitnya objek permohonan sehubungan dengan penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) yang berasal dari pengalihan saham milik negara pada PT Aneka Halaman 10 dari 86 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10 mah blik --- --- Page 11 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Tambang (Persero) Tbk., PT Timah (Persero) Tbk., dan PT Bukithkama Asam (Persero) Tbk. yang berakibat berubahnya status ketiga Badan UsahaRepubMilik Negara (BUMN) a quo menjadi tidak lagi berstatus BUMN dan menjadi perseroan terbatas biasa. Oleh karenanya, Para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan mempunyai kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; Agung5. Bahwa Pemohon I adalah subjek hukum yangIndonesiatelah berbadan hukum di Indonesia yang mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, kemanusian dan kebangsaan yang dalam kegiatannya dapat dilakukan melalui berbagai usaha-usaha pembinaan, pengembangan, advokasi, pemberdayaan masyarakat, peran politik kebangsaan, dan sebagainya [Bukti P-6]. Sedangkan Pemohon II adalah lembaga hukum perguruan tinggi yang mempunyai maksud dan tujuan untuk pendidikan, penelitian dan pengembangan hukum, advokasi, pemberian bantuan hukum untuk masyarakat sertaahkamah melakukan peranRepublikuntuk kepentingan sosial, kemanusiaan dan kebangsaan [Bukti P-7]; Pengajuan permohonan pengujian terhadap PP 47/2017 merupakan mandat organisasi dalam melakukan upaya-upaya mencapai tujuan masyarakat yang sejahtera dan merupakan peran kebangsaan sebagai upaya perwujudan masyarakat adil dan makmur sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia AgungTahun 1945 melalui penegakan hukum dan keadilan.IndonesiaHal ini tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian organisasi Pemohon [Bukti P-6]; 1. Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu berbentuk badan hukum atau kelompok Halaman 11 dari 86 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11 mah blik --- --- Page 12 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id masyarakat, dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutanhkama menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut, danRepuborganisasi tersebut melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya; 1. Bahwa Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur: ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara Agungdan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuranIndonesiarakyat. [Bukti P-5] Berdasarkan ketentuan tersebut, rakyat secara kolektif memberikan mandat kepada Negara melalui penyertaan modal dan dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna mendayagunakan penguasaan Negara terhadap bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sehingga Pemohon yang melakukan mandat organisasi dalam melaksanakan peran kebangsaan, sosial dan kemanusiaan, berkepentingan untuk memastikan penguasaan Negara dalam tata kelola sumber dayaahkamah alam dan tataRepublikkelola BUMN agar dapat berjalan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun undang-undang; 1. Bahwa materi muatan PP 47/2017 (objek hak uji materiil) adalah menyangkut pengelolaan keuangan Negara, berupa penyertaan modal Negara dalam BUMN yang bersifat profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang diatur dalam AgungPasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaIndonesia Tahun 1945, yang bertujuan mensejahterakan seluruh warga Negara Indonesia, sehingga Pemohon sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas keuangan Negara serta akses terhadap keterbukaan pengelolaan keuangan Negara yang diserahkan kepada BUMN terdapat potensi kerugian hak konstitusinya secara langsung; 1. Bahwa Pemohon I merupakan lembaga swadaya masyarakat Halaman 12 dari 86 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12 mah blik --- --- Page 13 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id berbadan hukum yang dalam akta pendiriannya menyebutkanhkama secara khusus antara lain mempunyai tujuan untuk berperan dalam mewujudkanRepubmasyarakat yang adil dan makmur serta peran partisipasi kebangsaan, sosial dan kemanusiaan khususnya terkait dengan tata kelola sumber daya alam pertambangan, sedangkan Pemohon II merupakan lembaga hukum perguruan tinggi yang mempunyai kewajiban melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi, karenanya meskipun organisasi tersebut andai dianggap tidak mengalami kerugian langsung, namun berdasarkan praktek Agungperadilan yang telah menjadi yurisprudensi organisasiIndonesiaseperti ini diberikan hak gugat (legal standing); 1. Bahwa Pemohon III sampai dengan Pemohon VI merupakan warga negara Indonesia [Bukti P-8] dalam kapasitasnya sebagai Pemohon perorangan yang oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberikan hak-hak konstitusional antara lain tetapi tidak terbatas pada: - Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yangahkamah adil serta Republikperlakuan yang sama di hadapan hukum”; - Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 ”Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya” [Bukti P-5]; 1. Bahwa Pemohon III sampai dengan Pemohon VI adalah pegiat sosial, aktivis, dan ahli yang mempunyai perhatian pada tata kelola Agung sumber daya alam pertambangan dan tata kelola keuanganIndonesianegara yang baik merupakan bagian dari rakyat Republik Indonesia yang memahami dan langsung merasakan akibat dari pengalihan seluruh saham milik negara pada PT Aneka Tambang (Persero) Tbk., PT Timah (Persero) Tbk., dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk. yang berakibat hilangnya status BUMN di ketiga BUMN a quo; 1. Bahwa Para Pemohon adalah badan hukum privat, lembaga hukum Halaman 13 dari 86 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13 mah blik --- --- Page 14 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id perguruan tinggi dan perorangan yang dirugikan hak hukumnya atashkama berlakunya PP 47/2017 yang menjadi dasar hukum penambahan penyertaanRepubmodal negara ke dalam modal saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) yang berasal dari pengalihan seluruh saham milik Negara Republik Indonesia pada PT Aneka Tambang (Persero) Tbk., PT Timah (Persero) Tbk., dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk. yang berakibat hilangnya status BUMN di ketiga BUMN a quo; 1. Bahwa PT Aneka Tambang (Persero) Tbk., PT Timah (Persero) AgungTbk., dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk merupakanIndonesiaBUMN yang mengelola sumber daya alam pertambangan mineral dan batubara, dengan berlakunya PP 47/2017 menjadi tidak lagi berstatus BUMN melainkan menjadi perseroan terbatas yang tidak lagi milik negara secara langsung. Dengan demikian telah secara nyata mereduksi kepemilikan rakyat atas kekayaan alam yang terkandung dalam bumi dan air Indonesia yang berada dalam penguasaan negara, sehingga tujuan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat menjadi tidak terpenuhi atau dengan kata lain hak Paraahkamah Pemohon untukRepublikdapat menikmati dan memperoleh manfaat dari BUMN yang mengelola kekayaan alam yang terkandung dalam bumi dan air yang berada dalam penguasaan negara tidak didapatkan oleh Para Pemohon sebagaimana mestinya yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1. Bahwa Para Pemohon adalah badan hukum privat, lembaga hukum Agungperguruan tinggi dan perorangan yang dirugikanIndonesiaatau potensial dirugikan hak hukumnya atas berlakunya PP 47/2017 sebagaimana dimohonkan dalam uji materi ini karena bertentangan dengan undang-undang di atasnya, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mereduksi hak hukum Para Pemohon dalam memperoleh jaminan dan perlindungan hukum serta keadilan dan kesejahteraan selaku warga negara; Halaman 14 dari 86 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14 mah blik --- --- Page 15 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Bahwa Para Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasanhkama pemberlakuan objek permohonan a quo yang substansinya mengatur Repubpenambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) yang berasal dari pengalihan saham milik negara pada PT Aneka Tambang (Persero) Tbk., PT Timah (Persero) Tbk., dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk. yang berakibat hilangnya status BUMN ketiga BUMN a quo, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan mereduksi hak hukum Para Pemohon dalam memperoleh jaminan dan perlindungan hukum Agungserta keadilan dan kesejahteraan, sehinggaIndonesiaPara Pemohon mempunyai kerugian/kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar PP 47/2017 yang menjadi obyek permohonan a quo dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi; 1. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon dan telah memenuhi syarat legal standing sebagai Pemohon uji materiil PP 47/2017 dan mempunyai hubungan hukumahkamah (causal verband)Republikterhadap pengujian PP 47/2017 terhadap UU Keuangan Negara, UU BUMN, dan UU Minerba. Oleh sebab itu, permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ini selayaknya secara formal dapat diterima; ### C. ALASAN DAN POKOK PERMOHONAN Pendahuluan ### Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Agung Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Cabang-cabangIndonesiaproduksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan ayat (3) yang menyatakan“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pengertian “dikuasai oleh negara” menurut Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam Halaman 15 dari 86 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15 mah blik --- --- Page 16 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsep kedaulatan rakyathkama Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandungRepubdi dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud; Rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran Agungrakyat. Fungsi peringkat pertama dan yang paling utamaIndonesiasebagai wujud penguasaan negara adalah fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara. Berpijak pada hal ini, maka kepemilikan saham secara langsung oleh negara pada BUMN yang mengelola sumber daya alam pertambangan mineral dan batubara harus tetap dijaga, termasuk kepemilikan langsung negara pada PT Aneka Tambang (Persero) Tbk., PT Timah (Persero) Tbk., dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk. tiga BUMN yang mengelolaahkamah sumber daya alamRepublikpertambangan mineral dan batubara; Dengan tetap menjadi BUMN, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk., PT Timah (Persero) Tbk., dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk. mempunyai peran strategis sebagai pelaksana penguasaan negara atas sumber daya alam pertambangan mineral dan batubara dan turut mendukung dalam tercapai tujuan nasional untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Kepemilikan BUMN oleh negara menjamin Agungakses langsung negara terhadap BUMN untuk menjaminIndonesiaagar BUMN tersebut tetap berjalan sesuai dengan tujuan pembentukkannya dan tetap berorientasi untuk kepentingan negara dan masyarakat; BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Berdasarkan hal tersebut, maka kekayaan/keuangan BUMN merupakan keuangan Halaman 16 dari 86 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16 mah blik --- --- Page 17 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g UU Keuanganhkama Negara. Dengan status menjadi BUMN dan secara tegas diatur bahwa keuangannya Repubmerupakan keuangan negara, maka kontrol Negara kepada BUMN termasuk kepada PT Aneka Tambang (Persero) Tbk., PT Timah (Persero) Tbk., dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk. akan jauh lebih efektif dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara; Berdasarkan uraian singkat pendahuluan ini dan bahwa pada tanggal 10 November 2017 Presiden Republik Indonesia telah Agungmenetapkan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaIndonesiaNomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 229) (PP 47/2017), maka dengan hormat bersama ini kami menyampaikan pokok-pokok permohonan dan alasan sebagai berikut: I. Pasal 1 PP 47/2017 bertentangan dengan UU Keuangan Negara 1. Bahwa Pasal 1 PP 47/2017 berbunyi sebagai berikut:ahkamah (1) NegaraRepublikRepublik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium, yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2Ol4 tentang Penetapan PT Indonesia Asahan Aluminium Sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) PT Agung Indonesia Asahan Aluminium; Indonesia **(2) Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) berasal dari: - Pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada: 1. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk. yang statusnya sebagai Perusahaan Halaman 17 dari 86 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17 mah blik --- --- Page 18 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Perseroan (Persero) ditetapkan berdasarkanhkama Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1974 Repubtentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Aneka Tambang menjadi Perusahaan Perseroan (Persero); 1. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Timah Tbk. yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1976 tentang AgungPengalihan Bentuk PerusahaanIndonesiaNegara Tambang Timah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero); dan 1. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bukit Asam Tbk. yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero)ahkamah RepublikTambang Batubara Bukit Asam; - Pengalihan seluruh saham milik Negara Republik Indonesia pada PT Freeport Indonesia [Bukti P-1]; 1. Bahwa penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) yang berasal dari pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada PT Aneka Tambang (Persero) Tbk., PT Timah Agung (Persero) Tbk., dan PT Bukit Asam (Persero) IndonesiaTbk. yang diatur dalam Pasal 1 PP 47/2017 a quo bertentangan dengan dengan ### Pasal 24 ayat (2) UU Keuangan Negara yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut: **(1) Pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/penyertaan** modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah; Halaman 18 dari 86 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18 mah blik --- --- Page 19 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id **(2) Pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal danhkama penerimaan pinjaman/hibah sebagaimana dimaksud dalam ayatRepub(1) terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/APBD;** 1. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UU Keuangan Negara tersebut, diatur secara jelas bahwa penyertaan modal negara kepada BUMN mensyaratkan ditetapkan terlebih dahulu dalam APBN. Hal ini tidak hanya berlaku pada saat penyertaan modal negara yang dilakukan dengan mengambil harta yang bersumber dari kekayaan negara atau pada saat perubahan bentuk dari Agungkekayaan negara menjadi kekayaan negaraIndonesiayang dipisahkan dalam bentuk saham yang ditempatkan pada BUMN, namun juga berlaku bagi penyertaan modal yang berasal dari pengalihan saham negara pada BUMN kepada BUMN lainnya; 1. Bahwa benar pada saat kekayaan negara berubah bentuk menjadi kekayaan negara yang dipisahkan bertransformasi menjadi saham negara pada BUMN yang dikelola secara korporasi yang sehat (good corporate governace) yang juga berarti ada perubahan bentuk pengelolaan bukan lagi dalamahkamah lingkup hukumRepublikpublik tapi hukum privat. Namun apabila saham milik negara pada sebuah BUMN tersebut dilakukan pengalihan kepada badan hukum (BUMN) lain dan berakibat pada transfer kepemilikan yang juga berakibat hukum atas status BUMN dan kekayaan BUMN, maka harus ditetapkan dalam APBN sebagaimana amanat Pasal 24 ayat (2) UU Keuangan Negara; 1. Bahwa dalam hal ini Pemerintah selaku pemegang saham pada AgungBUMN tidak bisa memindahkan dan mengalihkanIndonesiasecara sepihak saham negara pada BUMN kepada BUMN lainnya tanpa proses dan penetapan dalam APBN. Penetapan dalam APBN terhadap penyertaan modal negara, baik yang berasal dari keuangan APBN maupun yang berasal dari pengalihan saham negara pada BUMN merupakan wujud dari prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan/kekayaan negara atas Halaman 19 dari 86 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19 mah blik --- --- Page 20 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id keputusan terhadap penyertaan modal negara;hkama 5. Bahwa pentingnya ditetapkan dalam APBN atas penambahan penyertaanRepubmodal negara tersebut karena keputusan pengalihan saham Negara pada PT Aneka Tambang (Persero) Tbk., PT Timah (Persero) Tbk., dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk kepada PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) berakibat pada hilangnya status BUMN pada ketiga BUMN a quo yang juga berakibat hukum dan status keuangan ketiga BUMN a quo. Dengan demikian, pengalihan seluruh saham negara pada PT AgungAneka Tambang (Persero) Tbk., PT Timah Indonesia(Persero) Tbk., dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk. kepada PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) merupakan keputusan strategis tentang pengelolaan keuangan negara yang harus ditetapkan dalam APBN agar dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik; 1. Bahwa sangat jelas Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UU Keuangan Negara tidak ada klausula pengecualian dan tidak ada ketentuan lain yang mengatur atau membolehkan bahwa penyertaan modalahkamah yang berasalRepublikdari pengalihan saham negara pada BUMN kepada BUMN lainnya dapat tanpa melalui APBN. Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UU Keuangan Negara seluruh kegiatan penyertaan modal negara harus ditetapkan dalam APBN tanpa terkecuali; 1. Bahwa sepanjang Pasal 24 ayat (2) UU Keuangan Negara tetap berbunyi “Pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal dan Agungpenerimaan pinjaman/hibah sebagaimana dimaksudIndonesiadalam ayat **(1) terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/APBD”, maka jelas** dan tidak ada tafsir lain bahwa penyertaan modal negara baik yang berasal dari kekayaan negara maupun yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dalam bentuk saham negara di BUMN harus tetap terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN. Kecuali DPR RI dan Pemerintah melakukan perubahan terhadap Halaman 20 dari 86 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20 mah blik --- --- Page 21 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id UU Keuangan Negara tersebut;hkama 8. Bahwa dengan adanya ketentuan yang sudah jelas dalam UU KeuanganRepubNegara “yang mengaharuskan ditetapkan dalam APBN”, namun masih juga dilanggar dan tidak dilaksanakan, apabila dikemudian hari ditemukan kerugian negara, maka perbuatan penyertaan modal dengan pengalihan saham ini jelas merupakan tindak pidana korupsi karena telah memenuhi unsur melawan hukum dan terdapat kerugian negara; I. Pasal 1 dan Pasal 3 PP 47/2017 bertentangan dengan UU AgungMinerba Indonesia 1. Bahwa Pasal 1 PP 47/2017 sebagaimana telah tersebut di atas dan Pasal 3 PP 47/2017 yang lengkapnya berbunyi “Dengan pengalihan saham Seri B, negara melakukan kontrol terhadap Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk., Perusahaan Perseroan (Persero) PT Timah Tbk., dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bukit Asam Tbk. melalui kepemilikan saham Seri A dwi warna dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar” [Bukti P-1]ahkamah bertentanganRepublikdengan Pasal 4 ayat (1) UU Minerba yang menyatakan “Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat” [Bukti P-4] juncto Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang Agung menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai olehIndonesianegara.” dan ayat (3) “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” [Bukti P-5]; 1. Bahwa PT Aneka Tambang (Persero) Tbk., PT Timah (Persero) Tbk., dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk. merupakan BUMN yang mempunyai usaha di bidang pengelolaan sumber daya alam Halaman 21 dari 86 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21 mah blik --- --- Page 22 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id pertambangan mineral dan batubara. Bahwa berdasarkan Pasalhkama 4 ayat (1) UU Minerba dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-UndangRepubDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka bidang usaha ketiga BUMN a quo merupakan pengelolaan kekayaan alam dan cabang produksi yang penting yang harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; 1. Bahwa dengan dialihkannya seluruh saham negara pada PT Aneka Tambang (Persero) Tbk., PT Timah (Persero) Tbk., dan AgungPT Bukit Asam (Persero) Tbk., maka berakibatIndonesianegara tidak lagi memiliki saham secara langsung (kepemilikan langsung) pada ketiga BUMN a quo yang notabene merupakan BUMN yang mengelola sumber daya alam pertambangan mineral dan batubara. Ketiadaan kepemilikan secara langsung ini berarti menjauhkan penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU Minerba dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;ahkamah 4. Bahwa hubunganRepublikantara BUMN dengan konsep penguasaan negara telah diberikan acuan/koridor oleh Mahkamah Konstitusi RI sebagaimana terdapat dalam beberapa Putusannya, diantaranya Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 (halaman 99) [Bukti P-9] yang menyatakan “UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), Agung pengelolaan (beheersdaad), dan Indonesiapengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (consessie). Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui Halaman 22 dari 86 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22 mah blik --- --- Page 23 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id kewenangan legislasi oleh DPR bersama Pemerintah, danhkama regulasi oleh Pemerintah. Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukanRepubmelalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan, yang melaluinya Negara, c.q. Pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”; AgungPenguasaan negara melalui penyertaan Indonesiamodal dan dalam bentuk perusahaan negara juga ditegaskan oleh Prof. Bagir Manan (dalam Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, 1995, halaman 12.) yang merumuskan cakupan pengertian dikuasai oleh negara atau hak penguasaan negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) termasuk di dalamnya melalui penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan negara; 1. Bahwa lebih lanjut Mahkamah Konstitusi RI melalui Putusanahkamah Nomor 36/PUU-X/2012Republik(halaman 101) [Bukti P-9] menegaskan bentuk penguasaan negara peringkat pertama dan yang paling penting adalah negara melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam. Pengelolaan secara langsung adalah kepemilikan saham pada BUMN yang mempunyai usaha di bidang pengelolaan sumber daya alam; 1. Bahwa dengan tidak memiliki saham pada ketiga BUMN di Agung bidang pertambangan tersebut berarti aksesIndonesianegara untuk melakukan pengelolaan secara langsung menjadi berkurang, padahal pengelolaan langsung merupakan wujud dari penguasaan negara peringkat pertama dan yang paling penting sebagaimana dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 tersebut [Bukti P-9]. Jadi dengan pengalihan seluruh saham negara pada PT Aneka Halaman 23 dari 86 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23 mah blik --- --- Page 24 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Tambang (Persero) Tbk., PT Timah (Persero) Tbk., dan PT Bukithkama Asam (Persero) Tbk. ke dalam modal saham PT Indonesia AsahanRepubAluminium (Persero) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 3 PP 47/2017 telah mereduksi penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 ayat (1) UU Minerba dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1. Bahwa dengan transformasi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk., PT Timah (Persero) Tbk., dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk Agungyang sebelumnya merupakan BUMN yangIndonesiasaat ini tidak lagi berstatus BUMN dan menjadi anak perusahan holding BUMN, maka beralih juga kewenangan Negara/Pemerintah (dalam arti publik) yang sebelumnya sebagai pemegang saham pada ketiga BUMN a quo menjadi kewenangan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) sebagai BUMN induknya (holding). Konsekuensi dalam bentuk holding, maka segala kebijakan terhadap anak perusahaan tergantung BUMN induknya, Negara tidak mempunyai akses langsung kepada BUMN yang telahahkamah menjadi perseroanRepublikterbatas biasa tersebut, yang ada adalah akses atau kewenangan pemerintah selaku pemegang saham (melakukan tindakan keperdataan) melalui BUMN induknya; 1. Bahwa ketiadaan akses langsung Negara terhadap PT Aneka Tambang (Persero) Tbk., PT Timah (Persero) Tbk., dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk. yang sudah tidak lagi menjadi BUMN mengurangi fungsi kontrol Negara terhadap BUMN a quo yang Agungsaat ini sudah tidak lagi berstatus BUMN. BerkurangnyaIndonesiakontrol Negara terhadap BUMN yang sudah tidak lagi berstatus BUMN (menjadi anak perusahaan dalam sebuah holding BUMN) dapat dilihat dari berkurangnya fungsi pengawasan DPR RI karena anak perusahaan BUMN tidak menjadi mitra kerja Komisi di DPR RI, anak perusahaan BUMN juga tidak menjadi objek pemeriksaan utama oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Halaman 24 dari 86 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24 mah blik --- --- Page 25 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id selain itu juga menghambat penegakan hukum (tindak pidanahkama korupsi) dalam hal terdapat penyimpangan di anak perusahaan BUMNRepubkarena tipisnya pemisahan (pembedaan) keuangan negara dengan keuangan korporasi dalam keuangan anak perusahaan BUMN. Hal ini tentunya juga menghambat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan penegak hukum lain untuk menjangkau penyimpangan (korupsi) di anak perusahaan BUMN; 1. Bahwa benar holdingisasi tidaklah sama dengan privatisasi Agungkarena privatisasi bertujuan salah satunya Indonesiaadalah memperluas kepemilikan masyarakat dan juga benar bahwa telah ada ketentuan BUMN induk harus tetap memiliki mayoritas saham di anak perusahaan yang sebelumnya merupakan BUMN tersebut. Namun dengan pengalihan seluruh saham negara pada PT Aneka Tambang (Persero) Tbk., PT Timah (Persero) Tbk., dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk berpotensi terjadi privatisasi terhadap ketiga perusahaan a quo yang sebelumnya merupakan BUMN tersebut.ahkamah Setelah menjadiRepublikanak perusahaan dalam sebuah holding, maka saham dan aset ketiga perusahaan a quo dapat kapan saja dijual kepada pihak lain cukup hanya dengan persetujuan pemegang saham tidak perlu lagi persetujuan DPR RI maupun pemeriksaan oleh BPK RI. Dengan tidak perlu persetujuan DPR RI dan pemeriksaan BPK RI jelas fungsi kontrol negara menjadi tidak ada. AgungSebagai contoh, Negara sebelumnya memiliki 65%Indonesiasaham di PT Aneka Tambang (Persero) Tbk., setelah saham milik Negara pada PT Aneka Tambang (Persero) Tbk dialihkan kepada PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), maka PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) memiliki 65% saham di PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. Sesuai dengan ketentuan bahwa BUMN induk (PT Indonesia Halaman 25 dari 86 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25 mah blik --- --- Page 26 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Asahan Aluminium (Persero)) harus tetap memiliki mayoritashkama (minimal 51%) saham di PT Aneka Tambang (Persero) Tbk., maka masihRepubterdapat 14% saham (65% - 51%) yang dapat dijual kepada pihak lain cukup dengan aksi korporasi tanpa harus persetujuan DPR RI dan pemeriksaan BPK RI. Begitu juga dengan aset perusahaan BUMN yang sudah tidak lagi berstatus BUMN, maka asetnya dapat kapan saja dijual atau dialihkan cukup dengan aksi korporasi dalam ranah hukum privat tanpa harus ada campur tangan Negara dalam hal ini termasuk AgungDPR RI dan BPK RI; Indonesia 1. Bahwa dengan demikian penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) yang berasal dari pengalihan saham milik negara pada PT Aneka Tambang (Persero) Tbk., PT Timah (Persero) Tbk., dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk berpotensi terjadi privatisasi dan penjualan aset terhadap ketiga eks BUMN a quo tanpa diketahui oleh Negara. Sebuah BUMN termasuk PT Aneka Tambang (Persero) Tbk., PT Timah (Persero) Tbk., dan PT Bukitahkamah Asam (Persero)RepublikTbk bisa saja dijual (privatisasi/divestasi) dengan cara dijadikan dulu anak perusahaan BUMN holding dan setelah itu kapan saja dapat dijual oleh BUMN induknya tanpa melalui mekanisme kontrol oleh Negara sebagaimana diatur dalam UU BUMN dan UU Keuangan Negara serta tanpa perlu persetujuan DPR RI; II. Pasal 4 PP 47/2017 bertentangan dengan UU BUMN Agung1. Bahwa Pasal 4 PP 47/2017 yang lengkapnya Indonesiaberbunyi sebagai berikut: Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengakibatkan: - Status Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk., Perusahaan Perseroan (Persero) PT Timah Tbk., dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bukit Asam Tbk., Halaman 26 dari 86 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26 mah blik --- --- Page 27 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id berubah menjadi perseroan terbatas yang tundukhkama sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentangRepubPerseroan Terbatas; dan - Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium menjadi pemegang saham PT Aneka Tambang Tbk., PT Timah Tbk., PT Bukit Asam Tbk., dan PT Freeport Indonesia [Bukti P-1]; 1. Bahwa ketentuan Pasal 4 PP 47/2017 yang mengatur tentang akibat dari pengalihan saham milik Negara pada PT Aneka AgungTambang (Persero) Tbk., PT Timah (Persero)IndonesiaTbk., dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk kepada PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) menjadikan ketiga BUMN a quo menjadi perseroan terbatas yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) huruf a UU BUMN yang berbunyi (1) Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah: a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya [Bukti P-3];ahkamah 2. Bahwa denganRepubliktidak lagi berstatus menjadi BUMN, maka PT Aneka Tambang (Persero) Tbk., PT Timah (Persero) Tbk., dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk tidak akan lagi memberikan penerimaan negara secara langsung, karena keuntungan dari ketiga eks BUMN a quo tidak diserahkan secara langsung kepada negara, melainkan kepada PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) selaku BUMN induk holdingnya, baru Agung kemudian PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)Indonesiamenyetor kepada negara sesuai dengan posisi keuangan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero). Artinya hasil keuntungan eks ketiga BUMN a quo tidak bisa langsung diterima negara dan jumlahnya belum tentu sama dengan keuntungan sebenarnya dari ketiga eks BUMN a quo karena tergantung kondisi keuangan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) selaku Halaman 27 dari 86 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27 mah blik --- --- Page 28 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id holdingnya, yang bisa jadi melakukan subsidi silang terhadaphkama anak perusahaan lain; 3. BahwaRepubketentuan Pasal 4 PP 47/2017 yang mengatur tentang akibat dari pengalihan saham milik negara pada ketiga BUMN a quo kepada PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) menjadikan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk., PT Timah (Persero) Tbk., dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk. menjadi perseroan terbatas yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan AgungTerbatas bertentangan dengan Pasal 2 ayatIndonesia(3) UU BUMN yang berbunyi “Terhadap BUMN berlaku Undang-undang ini, anggaran dasar, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya” [Bukti P-3]; 1. Bahwa PT Aneka Tambang (Persero) Tbk., PT Timah (Persero) Tbk., dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk merupakan eks BUMN yang telah menjadi perusahaan swasta murni, maka tidak berlaku UU BUMN bagi ketiga perusahaan a quo. Padahal, UU BUMN adalah undang-undang yang mengatur tentang peran,ahkamah fungsi danRepubliktata kelola BUMN, mengatur hubungan BUMN dengan Negara, dan posisi BUMN ditengah-tengah perekonomian nasional. UU BUMN juga telah menegaskan maksud dan tujuan BUMN adalah: - memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; Agung b. mengejar keuntungan; Indonesia - menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; - menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; - turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada Halaman 28 dari 86 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28 mah blik --- --- Page 29 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, danhkama masyarakat [Bukti P-3]; Selain Repubitu, kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Dengan tidak berlakunya UU BUMN terhadap ketiga eks BUMN a quo, maka koridor dan tujuan BUMN yang ada dalam UU BUMN bisa tidak dijalankan oleh ketiga eks BUMN a quo serta akses Negara dan publik terhadap ketiga eks BUMN a quo Agungsebagaimana diatur dalam UU BUMN menjadiIndonesiaterhalang; 1. Bahwa ketentuan Pasal 4 PP 47/2017 yang mengatur tentang akibat dari pengalihan saham milik negara pada ketiga BUMN a quo kepada PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) menjadikan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk., PT Timah (Persero) Tbk., dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk menjadi perseroan terbatas yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bertentangan dengan Pasal 66 ayat (1) UU BUMNahkamah yang berbunyiRepublik“Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN” [Bukti P-3]; 1. Bahwa PT Aneka Tambang (Persero) Tbk., PT Timah (Persero) Tbk., dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk yang merupakan eks BUMN yang telah menjadi perusahaan swasta yang tunduk Agung sepenuhnya pada Undang-Undang tentang PerseroanIndonesiaTerbatas, maka tidak dapat dipersamakan dengan BUMN yang sebenarnya oleh karena itu tidak dapat diberikan penugasan khusus dari Pemerintah; 1. Bahwa apabila tetap menjadi BUMN, maka ketiga eks BUMN a quo dapat saja memiliki tugas tertentu dan diberikan keistimewaan tertentu misalkan saja dapat melakukan kegiatan Halaman 29 dari 86 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29 mah blik --- --- Page 30 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Public Service Obligation (PSO), mendukung Pemerintahhkama melakukan tugas umum Pemerintah dalam pemenuhan kebutuhanRepubrakyat dan layanan publik, atau distribusi barang penting secara monopoli seperti diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Selain itu, juga dapat melakukan pengelolaan sektor strategis seperti pengelolaan sumber daya alam, karena sesuai konstitusi Agungharus dikelola oleh negara sebagai bentuk Indonesiapenguasaan negara dalam aspek pengelolaan dan dilakukan melalui BUMN. Dengan tidak lagi menjadi BUMN, maka PT Aneka Tambang (Persero) Tbk., PT Timah (Persero) Tbk., dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk tidak dapat lagi melaksanakan penugasan khusus dimaksud atau sekurang-kurangnya penugasan oleh Pemerintah menjadi tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya; 1. Bahwa UU BUMN menegaskan bahwa konsep mengenai BUMN harus dimilliki mayoritas oleh negara melalui penyertaanahkamah langsung,Republikmaka penugasan khusus dari Pemerintah kepada anak perusahaan holding BUMN untuk pengelolaan aset strategis, pemberian konsesi khusus pengelolaan sumber daya alam, atau penunjukkan langsung untuk pekerjaan proyek-proyek tertentu menjadi tidak dapat dilaksanakan. Andaikan pun dilaksanakan akan menjadi masalah hukum (pidana) dikemudian hari; Agung5. Bahwa dengan telah hilangnya status BUMN Indonesiapada PT Aneka Tambang (Persero) Tbk., PT Timah (Persero) Tbk., dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk., dan selanjutnya tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka telah terjadi “swastanisasi BUMN” karena dengan tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berarti sama dengan Halaman 30 dari 86 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30 mah blik --- --- Page 31 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id perusahaan swasta lainnya dalam ranah hukum privat;hkama 6. Bahwa dengan tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang NomorRepub40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka akses negara dan publik terhadap eks BUMN a quo menjadi berkurang, hal ini swastanisasi sama halnya telah terjadi “privatisasi”. Sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Dr. Sri Edi Swasono (dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 (halaman 188)) [Bukti P-10], bahwa privatisasi itu sendiri dapat terjadi dalam “bentuk” atau minimal dalam Agungpengambilan keputusan (decision making).IndonesiaSehingga apabila terjadi perubahan dalam pengambilan keputusan (decision making) pada suatu BUMN sebagai akibat pelaksanaan pengaliham saham milik negara tersebut, maka sejatinya sudah terjadi privatisasi. Dengan demikian, pengalihan saham milik negara kepada BUMN akan berakibat perubahan dalam pengambilan keputusan pada BUMN tersebut, sehingga dengan demikian pengalihan saham pemerintah tersebut merupakan privatisasi;ahkamah 7. Bahwa denganRepublikdemikian cukup beralasan dengan berubahnya status BUMN pada PT Aneka Tambang (Persero) Tbk., PT Timah (Persero) Tbk., dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk yang berubah menjadi perusahaan/perseroan terbatas biasa yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan cara peralihan kepemilikan saham negara pada BUMN lainnya bertentangan Agungdengan UU BUMN; Indonesia I. Kesimpulan Berdasarkan uraian dan alasan yang telah disampaikan tersebut di atas, maka sampai pada kesimpulan bahwa telah jelas dan nyata-nyata penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) yang berasal dari pengalihan seluruh saham milik Negara pada PT Aneka Tambang Halaman 31 dari 86 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31 mah blik --- --- Page 32 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id (Persero) Tbk., PT Timah (Persero) Tbk., dan PT Bukit Asamhkama (Persero) Tbk yang berakibat berubahnya status BUMN PT Aneka Tambang Repub(Persero) Tbk., PT Timah (Persero) Tbk., dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk menjadi tidak lagi berstatus BUMN sebagaimana diatur dalam PP 47/2017 telah bertentangan dengan UU Keuangan Negara, UU BUMN, dan UU Minerba serta mendegradasikan keberadaan negara dalam kepemilikan pada BUMN yang mengelola sumber daya alam sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik AgungIndonesia Tahun 1945. Indonesia Oleh karena itu, Para Pemohon berharap kearifan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan PP 47/2017 yang bertentangan dengan UU Keuangan Negara, UU BUMN, dan UU Minerba; D. PETITUM Dalam Pokok Perkara 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;ahkamah 2. Menyatakan Republiksekurang-kurangnya Pasal 1, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan Undang-Undang AgungNomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan MineralIndonesiadan Batubara oleh karenanya tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; atau menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Halaman 32 dari 86 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32 mah blik --- --- Page 33 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Asahan Aluminium bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17hkama Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003Repubtentang Badan Usaha Milik Negara, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan; 1. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan AgungPerseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium;Indonesia 1. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara. Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa: 1. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahanahkamah Aluminium (bukti P-1);Republik 1. Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (bukti P-2); 1. Fotokopi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (bukti P-3); 1. Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (bukti P-4); Agung5. Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaIndonesiaTahun 1945 (bukti P-5); 1. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0007450.AH.01.04.Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Hukum Energi dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Akta Notaris Pendirian (Anggaran Halaman 33 dari 86 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33 mah blik --- --- Page 34 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Dasar) Yayasan Hukum Energi dan Pemberdayaan Masyarakat besertahkama perubahannya (bukti P-6); 7. Fotokopi SuratRepubKeputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta Nomor 07/USJ-18/F-15/2017, tanggal 24 Mei 2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Sahid Jakarta Masa Jabatan 2017 – 2021, dan Surat Kuputusan Rektor Universitas Sahid Jakarta Nomor 56/SK/USAHID/V/2008 tentang Pembentukan LKBH Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta (bukti P-7); Agung8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Perorangan,Indonesiaatas nama Ahmad Redi, S.H., M.H., Agus Pambagio, Marwan Batubara, dan Dr. H. Lukman Malanuang (bukti P-8); 1. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 36/PUU-X/2012 (bukti P-9); 1. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 48/PUU-XI/2013 (bukti P-10); Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 9 Januari 2018ahkamahberdasarkan Surat PaniteraRepublikMuda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 07/PER-PSG/I/07P/HUM/2018, tanggal 9 Januari 2018; Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 24 Januari 2018, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut: ### I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Bahwa Para Pemohon mengajukan uji materi terhadap ketentuan Pasal Agung1, Pasal 3, dan Pasal 4 PP 47/2017 yang dianggapIndonesiabertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya disebut UU Keuangan Negara), Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ### Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU BUMN), dan Pasal 4 ayat Halaman 34 dari 86 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N