05 P/HUM/2018

--- Page 1 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN Nomor 05 P/HUM/2018hkama DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Repub ### MAHKAMAH AGUNG Memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Gas Bumi yang Termasuk dalam Jenis Barang yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai, pada tingkat pertama dan terakhir Agungtelah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara: Indonesia PT DONGGI SENORO LNG, tempat kedudukan di Sentral Senayan II, Lt. 13 Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat DKI Jakarta Raya 10270, yang diwakili oleh Eunkyung Jung, jabatan Direktur; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon; Lawan MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung Djuanda I Lantai 4, Kementerian Keuangan,RepublikJalan DR. Wahidin Raya Nomor 1, Jakartaahkamah Pusat; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hadiyanto, jabatan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dan Robert Pakpahan, jabatan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-45/MK.01/2018, tanggal 23 Januari 2018; AgungSelanjutnya disebut sebagai Termohon; Indonesia Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan; ### DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 November 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 03 Januari 2018 dan diregister dengan Nomor 05 P/HUM/2018 telah Halaman 1 dari 44 halaman. Putusan Nomor 05 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1 mah blik --- --- Page 2 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dihkama bawah undang-undang terhadap Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor Repub252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Gas Bumi yang Termasuk dalam Jenis Barang yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai, dengan dalil-dalil yang isi selengkapnya: 1. Bahwa prinsip-prinsip dasar yang dianut dalam Undang-Undang PPN adalah sebagai berikut: 1.1 Bahwa PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean (vide Penjelasan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 AgungBagian I. Umum); Indonesia 1.2 Bahwa PPN dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan PPN sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari PPN (vide Penjelasan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Bagian I. Umum); 1.3 Bahwa Perubahan Ketiga Undang-Undang PPN dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah bertujuan sebagai berikut: (vide Penjelasan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009ahkamah Bagian I. Umum);Republik 1. Meningkatkan kepastian hukum dan keadilan; 1. Menyederhanakan sistem Pajak Pertambahan Nilai; 1. Mengurangi Biaya Kepatuhan; 1. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak; 1. Tidak Mengganggu Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai; 1. Mengurangi distorsi dan peningkatan kegiatan ekonomi; Agung1.4 Bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:Indonesia(vide Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009); - Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha; - Impor Barang Kena Pajak; - Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha; Halaman 2 dari 44 halaman. Putusan Nomor 05 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2 mah blik --- --- Page 3 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luarhkama Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; e. PemanfaatanRepubJasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; - Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; - Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; - Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak; Agung1.5 Bahwa Barang Kena Pajak yang selanjutnya kamiIndonesiasingkat dengan BKP adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini (vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009); 1.6 Bahwa Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut: (vide Pasal 4A ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009); - Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;ahkamah b. Barang kebutuhanRepublikpokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; - Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; dan Agungd. Uang, emas batangan, dan surat berharga; Indonesia 1.7 Bahwa barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi: (vide Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009); - minyak mentah (crude oil); - gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat; Halaman 3 dari 44 halaman. Putusan Nomor 05 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3 mah blik --- --- Page 4 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - panas bumi;hkama d. asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung,Repubbatu permata, bentonit, dolomite, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phosphate), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit; - batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan Agungf. bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga,Indonesiabijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit; 1.8 Bahwa dari Penjelasan Pasal 4A Undang-Undang PPN tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya adalah tergolong sebagai bukan Barang Kena Pajak, sehingga tidak terutang PPN. Adapun hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang tidak diambil langsung dari sumbernya meskipun tidak secara eksplisit dijelaskan, tetapi dapat dipahami bahwa yang dimaksudahkamah dengan hasilRepublikpertambangan atau hasil pengeboran yang tidak diambil langsung dari sumbernya tersebut tentunya sudah melalui proses menghasilkan yang menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN adalah merupakan kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan/atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah sumber Agungdaya alam, termasuk menyuruh orang pribadi Indonesiaatau badan lain melakukan kegiatan tersebut; 1.9 Bahwa yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah (vide Pasal 1A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009): - Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian; Halaman 4 dari 44 halaman. Putusan Nomor 05 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4 mah blik --- --- Page 5 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewahkama beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing); c. PenyerahanRepubBarang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang; - Pemakaian sendiri dan/atau pemberian Cuma-Cuma atas Barang Kena Pajak; - Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan; Agungf. Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusatIndonesiake cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang; - Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan - Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak;ahkamah 1.10 Bahwa berdasarkanRepublikPasal 1A juncto Pasal 4A Undang-Undang PPN maka dapat dimaknai bahwa barang yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN ini disebut Barang Kena Pajak (BKP). Adapun teknis perumusan ketentuan mengenai barang yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini adalah disusun dengan sistem negative list, artinya sepanjang tidak disebutkan sebagai barang yang dikecualikan dari pengenaan PPN, maka Agungbarang tersebut apabila ditransaksikan seperti Indonesiadijual, diekspor, diimpor, dan sebagainya adalah terutang PPN. Mengenai barang-barang yang dikecualikan dari pengenaan Undang-Undang PPN diatur dalam Pasal 4A ayat (2) Undang-Undang PPN sebagaimana telah disebutkan pada poin 1.6 dan 1.7 di atas. Apabila dihubungkan dengan pokok sengketa a quo, maka barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran pada prinsipnya semua Halaman 5 dari 44 halaman. Putusan Nomor 05 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5 mah blik --- --- Page 6 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id tergolong barang yang dikenakan PPN, kecuali yang “diambilhkama langsung dari sumbernya”; 1.11 Bahwa JasaRepubKena Pajak (JKP) adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini (vide Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009); 1.12 Bahwa Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak (vide Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009); 1.13 Bahwa Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean Agungadalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa KenaIndonesiaPajak yang berasal dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean (vide Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009); 1.14 Bahwa Subjek Pajak PPN sebagaimana diatur dalam Bab II Undang-Undang PPN disebut dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya kami singkat dengan nama PKP sebagaimana diatur dalam Pasal 3A Undang-Undang PPN yaitu Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f, huruf g, dan huruf h kecuali pengusaha kecilahkamah yang batasannyaRepublikditetapkan oleh Menteri Keuangan wajib laporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; 1.15 Bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah tergolong pada jenis pajak tidak langsung yang mekanisme penghitungannya menggunakan sistem kredit. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan Agungsebagaimana diatur dalam Pasal 3A juncto Pasal Indonesia4 juncto Pasal 7 juncto Pasal 8A juncto Pasal 9 juncto Pasal 11 juncto Pasal 12 dan ### Pasal 13 dapat digambarkan sebagai berikut: 1.15.1 PKP mengenakan PPN atas penyerahan BKP di dalam daerah Pabean sebesar 10% dari harga jual dan karena itu wajib menerbitkan Faktur Pajak kepada Pembelinya; Halaman 6 dari 44 halaman. Putusan Nomor 05 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6 mah blik --- --- Page 7 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1.15.2 Bagi PKP tersebut Faktur Pajak yang diterbitkan adalah buktihkama pengenaan PPN yang dalam mekanisme perhitungan pajak terutangnyaRepubbagi PKP yang bersangkutan disebut sebagai Pajak Keluaran; 1.15.3 Setiap masa pajak (bulan takwim) PKP menghitung PPN terutang dengan menggunakan sistem kredit yaitu Pajak Keluaran dikurangi dengan Pajak Masukan (PPN yang dibayar oleh PKP pada waktu membeli BKP/JKP yang digunakan dalam rangka usahanya yang dibuktikan dengan AgungFaktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP lawanIndonesiatransaksinya); 1.15.4 Apabila Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan, maka selisihnya adalah merupakan PPN yang terutang dalam masa pajak yang bersangkutan yang harus disetorkan ke Kas Negara. Sebaliknya apabila Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran, maka selisihnya adalah merupakan PPN yang lebih dibayar oleh PKP a quo yang dapat diminta kembali atau dikompensasikan untuk membayar kewajiban PPN dari hasil perhitungan masa pajak berikutnya;ahkamah Dengan mekanismeRepublikperhitungan PPN tersebut di atas, dilihat dari sudut Hukum Pajak, PPN adalah tergolong pada pajak tidak langsung, karena PPN menempatkan kedudukan pemikul beban pajak in casu pembeli BKP/JKP dan kedudukan penanggung jawab pembayaran pajak ke Kas Negara pada pihak yang berbeda yaitu pada PKP yang melakukan penyerahan (penjualan) BKP/JKP; Mekanisme penghitungan PPN tersebut juga menggambarkan Agungbahwa pengenaan pajak pada dasarnya ditujukanIndonesiakepada pertambahan nilai yang terjadi pada PKP a quo (Pajak Keluaran dikurangi Pajak Masukan), itu sebabnya adalah tepat bahwa pajak ini disebut dengan nama Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang PPN, pertambahan nilai itu sendiri timbul karena dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan Halaman 7 dari 44 halaman. Putusan Nomor 05 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7 mah blik --- --- Page 8 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasahkama kepada para konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankanRepublaba termasuk bunga modal, sewa tanah, upah kerja dan laba usaha adalah merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan PPN; 1.16 Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam ### Pasal 19 Undang-Undang PPN, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2012 (vide bukti P-9) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak AgungPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakIndonesiaPenjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; 1.17 Bahwa Pasal 7 dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 mengatur sebagai berikut: **(1) Jenis barang dan jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahanahkamah Nilai adalahRepubliksebagaimana diatur dalam Pasal 4A Undang-Undang** Pajak Pertambahan Nilai; **(2) Ketentuan mengenai kriteria dan/atau rincian barang dan jasa** yang termasuk dalam jenis barang dan jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; 1.18 Bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 7 Peraturan Pemerintah AgungNomor 1 Tahun 2012, Menteri Keuangan menerbitkanIndonesiaPeraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Gas Bumi yang Termasuk dalam Jenis Barang yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai khususnya pada Pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut: Halaman 8 dari 44 halaman. Putusan Nomor 05 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8 mah blik --- --- Page 9 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id **(1) Gas bumi merupakan jenis barang hasil pertambangan atauhkama hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya yang tidak dikenaiRepubPajak Pertambahan Nilai;** **(2) Cakupan gas bumi yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - Gas bumi yang dialirkan melalui pipa; - Liquified Natural Gas (LNG); - Compressed Natural Gas (CNG); 1. Bahwa Pasal 1 ayat (2) huruf b PMK 252/PMK.011/2012 tanggal 28 AgungDesember 2012 tentang Gas Bumi yang Termasuk Indonesiadalam Jenis Barang yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai yang menjadi pokok sengketa dalam uji materi a quo adalah nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 4A Undang-Undang PPN juncto Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut: 2.1 Bahwa Penjelasan dari Pasal 4A ayat (2) huruf a Undang-Undang PPN berbunyi sebagai berikut: “Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambilahkamah langsung dari Republiksumbernya meliputi: - minyak mentah (crude oil); - gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat; - panas bumi; - asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomite, felspar (feldspar), garam batu Agung (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin,Indonesialeusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phosphate), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit; - batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan Halaman 9 dari 44 halaman. Putusan Nomor 05 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9 mah blik --- --- Page 10 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijihhkama perak, serta bijih bauksit; 2.2 Bahwa meskipunRepubsecara formal penerbitan PMK 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Gas Bumi yang Termasuk dalam Jenis Barang yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai telah berpijak pada kewenangan atributif sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 a quo yang berbunyi sebagai berikut: **(2) Ketentuan mengenai kriteria dan/atau rincian barang dan jasa Agungyang termasuk dalam jenis barang dan jenisIndonesiajasa yang tidak** dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; namun secara materiil substansi dari Pasal 1 ayat (2) PMK 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 a quo adalah nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 juncto Pasal 4A Undang-Undang PPN mengingat: 2.2.1 Bahwa Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahunahkamah 2012 mengaturRepubliksebagai berikut: **(1) Jenis barang dan jasa yang tidak dikenai Pajak** Pertambahan Nilai adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 4A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai; Dengan demikian maka PMK 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 a quo seharusnya melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A Undang-Undang PPN. AgungMengingat pokok sengketa adalah menyangkutIndonesiabarang hasil pertambangan atau hasil pengeboran maka dalam hal ini yang harus menjadi pedoman Menteri Keuangan untuk menentukan substansi PMK 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 adalah Pasal 4A ayat (2) huruf a yang bunyinya sebagai berikut: Halaman 10 dari 44 halaman. Putusan Nomor 05 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10 mah blik --- --- Page 11 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilaihkama adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut a. BarangRepubhasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya; 2.2.2 Bahwa mengenai pengertian “diambil langsung dari sumbernya” yang menjadi kunci untuk menentukan substansi dari hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang dikecualikan dari pengenaan PPN, ternyata tidak diatur secara spesifik, karena di dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf a AgungUndang-Undang PPN hanya disebutkan sebagaiIndonesiaberikut: “Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi: - minyak mentah (crude oil); - gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat; - panas bumi; - asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomite, felspar (feldspar),ahkamah garamRepublikbatu (halite), grafit, granit/ andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phosphate), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit; - batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan - bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, Agungbijih perak, serta bijih bauksit; Indonesia 2.2.3 Bahwa untuk memahami Pasal 4A ayat (2) beserta Penjelasannya, menurut Pemohon harus dibaca juga dalam kaitan dengan pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang terkait dengan konteksnya in casu mengenai hasil pertambangan atau hasil pengeboran sebagai berikut: Halaman 11 dari 44 halaman. Putusan Nomor 05 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11 mah blik --- --- Page 12 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang PPN, Baranghkama Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-UndangRepubini. Adapun mengenai jenis-jenis barang yang tidak dikenai pajak atau dikecualikan menurut Undang-Undang PPN diatur dalam Pasal 4A ayat (2) in casu sehubungan dengan pokok sengketa adalah pada ### Pasal 4A ayat (2) huruf a Undang-Undang PPN; - Menurut Pasal 4A ayat (2) huruf a Undang-Undang PPN a quo, jenis hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang Agungdikecualikan dari pengenaan Undang-UndangIndonesiaPPN adalah yang diambil langsung dari sumbernya in casu terkait dengan pokok sengketa yang diuji materi, menurut Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf a adalah: “Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi: - gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat; - Berpedoman pada penjelasan tersebut di atas, maka LNGahkamah yangRepubliknyata-nyata tidak disebutkan dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf a Undang-Undang PPN sebagai hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang dikecualikan dari pengenaan PPN, artinya LNG a quo jelas tergolong bukan merupakan gas bumi yang langsung diambil dari sumbernya, karena LNG adalah justru merupakan hasil pengolahan dari gas bumi itu sendiri. Dengan demikian Agung LNG sebenarnya adalah merupakan barangIndonesiahasil produksi yang berasal dari hasil pertambangan atau hasil pengeboran, karena itu LNG jelas tidak mungkin merupakan hasil pertambangan atau hasil pengeboran diambil langsung dari sumbernya (perut bumi) yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat sebagaimana halnya dengan Elpiji yang nyata-nyata tidak dikecualikan dari Halaman 12 dari 44 halaman. Putusan Nomor 05 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12 mah blik --- --- Page 13 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id pengenaan PPN karena siap dikonsumsi langsung olehhkama masyarakat; d) SesuaiRepubdengan penjelasan di atas, maka LNG apabila dilihat dari aspek pengenaan PPN dapat dikategorikan sebagai barang yang telah melalui proses “menghasilkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang PPN yang berbunyi sebagai berikut: kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan/ atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang Agungbaru atau mempunyai daya guna baruIndonesiaatau kegiatan mengolah sumber daya alam, termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut; - Sehubungan dengan argumentasi sebagaimana tersebut pada huruf d dapat ditambahkan penjelasan bahwa bahan baku LNG adalah gas bumi yang kemudian melalui proses menghasilkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang PPN berubah menjadi LNG yang siap dikonsumsi oleh masyarakat. Dengan demikian maka tidakahkamah ragu Republiklagi sebenarnya LNG harus digolongkan sebagai Barang Kena Pajak (BKP) yang terutang PPN; - Namun demikian PMK 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 a quo pada Pasal 1 ayat (2) huruf b ternyata justru mengkategorikan LNG sebagai jenis barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya yang tidak dikenai Pajak AgungPertambahan Nilai tanpa memberikanIndonesiaalasan yuridis maupun alasan teknis, sehingga dapat disimpulkan bahwa PMK 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 a quo telah bertentangan dengan maksud Pasal 4A ayat (2) huruf a Undang-Undang PPN juncto Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012; Halaman 13 dari 44 halaman. Putusan Nomor 05 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13 mah blik --- --- Page 14 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 2.3 Bahwa dengan adanya Pasal 1 ayat (2) huruf b PMK 252/hkama PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 a quo, maka Pemohon yang selamaRepubini sesuai dengan Pasal 1A juncto Pasal 3A juncto ### Pasal 4 Undang-Undang PPN berstatus sebagai PKP yang memproduksi LNG dan karena itu sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang PPN berhak untuk mengkreditkan Pajak Masukan (PPN yang dibayar Pemohon atas perolehan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang digunakan dalam proses produksi dan distribusi LNG), maka Pemohon menjadi kehilangan hak untuk Agungmengkreditkan Pajak Masukan dimaksud karenaIndonesiaPemohon tidak lagi menjadi Pengusaha Kena Pajak mengingat LNG ditetapkan sebagai barang yang tidak dikenai PPN. Akibatnya Pemohon menderita kerugian materiil karena tidak dapat lagi meminta restitusi atau mengurangkan Pajak Masukan tersebut pada Pajak Keluarannya. Bahwa karena itu Pajak Masukan a quo terpaksa harus dibebankan sebagai biaya ke dalam harga LNG, sehingga merugikan Pemohon karena mengurangi daya saing dari produksi Pemohon dan juga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam usahanya mengingatahkamah selama ini PajakRepublikMasukan atas pembayaran terhadap input berupa BKP/JKP dalam rangka produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen LNG menurut Undang-Undang PPN dapat dikreditkan (sehingga tidak diperlakukan sebagai biaya oleh Pemohon). Adapun untuk menggambarkan Pajak Masukan yang seharusnya sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak perlu dibebankan sebagai biaya dapat dilihat dari bukti terlampir (vide bukti P-10); Agung2.4 Bahwa untuk lebih meyakinkan Majelis, perlu disampaikanIndonesiabahwa usaha Pemohon adalah bidang pertambangan yang menghasilkan LNG (Liquified Natural Gas) (vide bukti P-11) yang selama ini sebelum keluarnya PMK Nomor 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 a quo adalah digolongkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) (vide bukti P-12). Hal ini karena secara teknis LNG adalah bukan hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang Halaman 14 dari 44 halaman. Putusan Nomor 05 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14 mah blik --- --- Page 15 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id diambil langsung dari sumbernya, sehingga LNG sesuai denganhkama maksud dari Pasal 4A Undang-Undang PPN seharusnya tidak termasuk Repubbarang hasil pertambangan yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Karena itu menurut Pemohon atas penyerahan LNG adalah terkena PPN mengingat hal-hal sebagai berikut: 2.4.1 Bahwa secara teknis LNG adalah bukan tergolong pada hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya. Dalam hal ini yang diambil langsung dari sumbernya adalah gas bumi, yang selanjutnya merupakan bahan untuk membuat LNG. AgungKarena itu jelas bahwa LNG adalahIndonesiamerupakan hasil pengolahan dari gas bumi melalui proses-proses pabrikasi yang merubah bentuk serta sifat dari gas bumi tersebut menjadi barang baru in casu LNG yang mempunyai daya guna yang baru. Tidak mungkin hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang berupa LNG bisa langsung keluar dari sumbernya yaitu perut bumi sudah berbentuk LNG yang siap dipasarkan. Gas bumi yang keluar dari sumur produksi harus diproses terlebih dahulu untuk memisahkan hidrokarbon danahkamah fluida lainnya,Republiksehingga memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan untuk dibuat LNG atau elpiji melalui kilang yang mempunyai konfigurasi masing-masing tergantung pada produk akhir yang diinginkan; 2.4.2 Bahwa pengolahan gas bumi menjadi LNG adalah melalui proses menghasilkan seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN yang Agungmerupakan kegiatan mengolah melalui prosesIndonesiamengubah bentuk dan/atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam, termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut. Bahwa karena itu, maka sesuai dengan Pasal 4A ayat (2) huruf a Undang-Undang PPN, demi hukum LNG nyata-nyata tidak bisa Halaman 15 dari 44 halaman. Putusan Nomor 05 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15 mah blik --- --- Page 16 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id dikategorikan sebagai jenis barang yang tidak dikenai PPN,hkama sehingga karena itu atas penyerahan/penjualan LNG adalah terutangRepubPPN; 2.4.3 Bahwa mengingat pemrosesan gas bumi menjadi LNG adalah sangat bersifat teknis dan kompleks, maka Pemohon dengan ini menyampaikan bukti berupa pendapat ahli yang independen terkait dengan pemrosesan LNG tersebut (vide bukti P-13) agar dapat lebih objektif dan meyakinkan Majelis; 2.4.4 Bahwa menurut pemaparan dari ahli dimaksud, secara umum Agungkilang LNG mempunyai 3 proses utama Indonesiadalam produksi gas bumi cair (Liquified Natural Gas/LNG), yaitu: I. Proses I : proses pemisahan antara gas dengan kandungan kondensat II. Proses II : proses pemurnian gas III. Proses III : proses pencairan gas 2.4.5 Bahwa proses pemurnian dan pencairan gas bumi merupakan proses inti yang terdapat pada kilang LNG. Proses pencairan gas bumi di kilang LNG menggunakan sistem pendinginanahkamah multi komponenRepublikdari APCI (atmospheric pressure chemical ionization). Secara garis besar pemrosesan LNG adalah sebagai berikut: 1. Bahan baku gas bumi dari lapangan dilewatkan melalui knock out drum untuk memisahkan kondensat cair sebelum memasuki kilang LNG; 1. Karbondioksida dipisahkan dengan absorpsi kimia melalui Agungproses amina; Indonesia 1. Air dikeluarkan dengan menggunakan penyaring molekular (molecular sieve); 1. Merkuri dipisahkan dengan mercury removal; 1. Propana, butana dan kandungan kondensat dipisahkan dari umpan LNG pada kolom fraksinasi; Halaman 16 dari 44 halaman. Putusan Nomor 05 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16 mah blik --- --- Page 17 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Umpan LNG didinginkan terlebih dahulu dengan pendinginhkama propana; 7) PendinginanRepubakhir dan pencairan LNG dilakukan di alat penukar kalor kriogenik utama (main cryogenic heat exchanger) dengan menggunakan suatu pendingin multi komponen sebagai media pendingin; Gambar-1 menunjukkan keseluruhan proses utama pada kilang LNG. Agung Indonesia ahkamah Republik 2.4.6 Bahwa selanjutnya dalam bukti P-13 a quo telah digambarkan secara detil bahwa memang tidak diragukan lagi LNG adalah Agung Indonesia bukan hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya yaitu dari perut bumi, tetapi harus melalui proses pengolahan/pabrikasi terlebih dahulu sehingga menjadi LNG; 1. Bahwa Pasal 1 ayat (2) huruf b PMK 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Gas Bumi yang Termasuk dalam Jenis Barang Halaman 17 dari 44 halaman. Putusan Nomor 05 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17 mah blik --- --- Page 18 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai yang menjadi pokokhkama sengketa dalam uji materi a quo adalah nyata-nyata juga bertentangan dengan Undang-UndangRepubNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut: 3.1 Bahwa Pasal 23A UUD 1945 mengatur sebagai berikut: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang”; 3.2Bahwa berdasarkan Pasal 23A UUD 1945 kemudian diterbitkan AgungUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang IndonesiaPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah atau ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009; 3.3Bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur sebagai berikut: “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturanahkamah Perundang-undanganRepublikyang baik, yang meliputi: - kejelasan tujuan; - kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; - kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; - dapat dilaksanakan; - kedayagunaan dan kehasilgunaan; - kejelasan rumusan; dan Agungg. keterbukaan”; Indonesia 3.4Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur sebagai berikut: “(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Halaman 18 dari 44 halaman. Putusan Nomor 05 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18 mah blik --- --- Page 19 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;hkama c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;Repub - Peraturan Pemerintah; - Peraturan Presiden; - Peraturan Daerah Provinsi; dan - Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; **(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan** hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”; AgungPenjelasan ayat (2): Indonesia Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; 3.5Bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur sebagai berikut:ahkamah (1) Jenis PeraturanRepublikPerundang-undangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas Agungperintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan IndonesiaDaerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa, atau yang setingkat; Penjelasan ayat (1): Yang dimaksud dengan “Peraturan Menteri” adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan; Halaman 19 dari 44 halaman. Putusan Nomor 05 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19 mah blik --- --- Page 20 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id **(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud padahkama ayat (1) diakui kebenarannya dan mempunyai kewenangan hukum mengikatRepubsepanjang diperintahkan oleh Peraturan** Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan” Penjelasan ayat (2): Yang dimaksud dengan “berdasarkan kewenangan” adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”; Agung3.6 Bahwa Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 TahunIndonesia2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur sebagai berikut: “(1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi; **(2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah** Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;ahkamah 3.7 Bahwa peraturanRepublikperundang-undangan yang dimohonkan uji materi adalah berbentuk Peraturan Menteri in casu Pasal 1 ayat (2) huruf b PMK Nomor 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Gas Bumi yang Termasuk dalam Jenis Barang yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai; 3.8 Bahwa menurut Pasal 8 beserta Penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan AgungPerundang-undangan, Peraturan Menteri tersebutIndonesiadiakui kebenarannya dan mempunyai kewenangan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian artinya Peraturan Menteri itu pertama-tama harus memenuhi syarat formal Halaman 20 dari 44 halaman. Putusan Nomor 05 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20 mah blik --- --- Page 21 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id yaitu dapat diterbitkan atas dasar kewenangan atributif yanghkama diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal Repubini Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Namun demikian Peraturan Menteri juga harus memenuhi syarat materiil, artinya secara substantif harus berisi ketentuan-ketentuan sebagai pelaksanaan dari ketentuan dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang dilaksanakan tersebut. Sejalan dengan itu, maka sebuah Peraturan Menteri secara hukum jelas tidak boleh berisi ketentuan-ketentuan yang menyimpang atau bahkan bertentangan Agungdengan peraturan perundang-undangan yang Indonesialebih tinggi, apalagi berisi ketentuan-ketentuan yang seharusnya diatur dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut. Hal ini sesuai dengan ajaran Norma Hukum Berjenjang yang diintrodusir oleh Hans Kelsen. Dalam Teori Norma Hukum Berjenjang atau “Stufenbau des Recht” dikatakan bahwa norma hukum yang lebih rendah memperoleh kekuatan dan keabsahan hukum dari norma hukum yang lebih tinggi, sehingga karena itu Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah, in casu dalam hal iniahkamah Peraturan MenteriRepublikKeuangan yang diuji materi tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ataupun Undang-Undangnya; 3.9 Bahwa dalam kasus uji materi a quo, Peraturan Menteri Nomor 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Gas Bumi yang Termasuk dalam Jenis Barang yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai diterbitkan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) AgungPeraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentangIndonesiaPelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Halaman 21 dari 44 halaman. Putusan Nomor 05 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21 mah blik --- --- Page 22 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Barang Mewah. Adapun materi yang diatur dalam Peraturan Menterihkama seharusnya adalah dalam rangka melaksanakan Pasal 4A Undang-UndangRepubPPN yaitu tentang jenis barang dan jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai; 3.10 Bahwa menurut Pemohon meskipun Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Gas Bumi yang Termasuk dalam Jenis Barang yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai secara formal mempunyai dasar dalam kewenangan penerbitannya, tetapi secara Agungmateriil ternyata isinya nyata-nyata menyimpangIndonesiaatau bahkan bertentangan dengan Pasal 4A Undang-Undang PPN juncto Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 sebagaimana telah Pemohon uraikan secara mendetil pada Bagian III angka 2 tersebut di atas yang pada prinsipnya bahwa LNG yang seharusnya merupakan barang yang dikenakan PPN (Barang Kena Pajak), karena nyata-nyata secara teknis merupakan hasil pengolahan dari gas bumi ternyata justru ditetapkan oleh Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.011/2012 tanggal 28ahkamah Desember 2012Republika quo sebagai hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang langsung diambil dari sumbernya, sehingga digolongkan sebagai barang yang dikecualikan dari pengenaan PPN; 3.11 Bahwa Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 a quo dengan demikian jelas terbukti cacat hukum karena pembentukannya tidak sesuai atau bertentangan dengan Pasal 7 juncto Pasal 8 AgungUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangIndonesiaPembentukan Peraturan Perundang-undangan dan telah menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang merugikan bisnis Pemohon, sehingga mohon agar dibatalkan; 1. Bahwa Pasal 1 ayat (2) huruf b PMK 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Gas Bumi yang Termasuk dalam Jenis Barang yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai yang menjadi pokok Halaman 22 dari 44 halaman. Putusan Nomor 05 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22 mah blik --- --- Page 23 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id sengketa dalam uji materi a quo adalah nyata-nyata tidak sesuai denganhkama Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik; 4.1 Bahwa dalamRepubkonsiderans Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4.2 Bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun Agung2014 a quo Asas-asas Umum PemerintahanIndonesiayang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan; 4.3 Bahwa tujuan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah: - menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan; - menciptakan kepastian hukum;ahkamah c. mencegah Republikterjadinya penyalahgunaan Wewenang; - menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; - memberikan pelindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan; - melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB; dan - memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga AgungMasyarakat; Indonesia 4.4 Bahwa fakta hukum yang telah diuraikan oleh Pemohon tersebut di atas yang dapat disimpulkan bahwa Pasal 1 ayat (2) huruf b PMK 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Gas Bumi yang Termasuk dalam Jenis Barang yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai bertentangan dengan Undang-Undang PPN, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 dan Undang-Undang Halaman 23 dari 44 halaman. Putusan Nomor 05 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23 mah blik --- --- Page 24 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 12 Tahun 2011, maka karena itu Termohon telahhkama mengabaikan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik karena tidak mentaatiRepubperaturan perundang-undangan dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum, kerugian dan pelayanan yang kurang baik bagi masyarakat; Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan dan memutuskan: 1. Menyatakan bahwa Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Agung Indonesia Nomor 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Gas Bumi yang Termasuk dalam Jenis Barang yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah juncto Pasal 7 ayat (1) Peraturanahkamah Republik Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan juga tidak mengindahkan Asas-Asas Umum Agung Indonesia Pemerintahan Yang Baik; 1. Menyatakan bahwa Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Gas Bumi yang Termasuk dalam Jenis Barang yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah cacat hukum dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan karena itu Halaman 24 dari 44 halaman. Putusan Nomor 05 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24 mah blik --- --- Page 25 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id memerintahkan agar Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menterihkama Keuangan Nomor 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Gas BumiRepubyang Termasuk dalam Jenis Barang yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai a quo dicabut dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Gas Bumi yang Termasuk dalam Jenis Barang yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai; 1. Memerintahkan pemuatan Putusan Majelis Hakim Agung Yang Mulia a quo dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Agungyang berlaku; Indonesia 1. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku Termohon Uji Materi; Demikian kiranya Pemohon mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya, namun sekiranya Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13:ahkamah1. Fotokopi SalinanRepublikPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.011/2012 (Bukti P-1); 1. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 (Bukti P-2); 1. Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-3); 1. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Agung tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang NomorIndonesia14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti P-4); 1. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Bukti P-5); 1. Fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Donggi Senoro LNG, Nomor 31, tanggal 28 Desember 2007 (Bukti P-6); Halaman 25 dari 44 halaman. Putusan Nomor 05 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25 mah blik --- --- Page 26 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PThkama Donggi Senoro LNG, Nomor 56, tanggal 13 Juli 2017 (Bukti P-7); 8. Fotokopi Undang-UndangRepubRepublik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-8); 1. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan AgungKetiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983Indonesiatentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Bukti P-9); 1. Fotokopi Laporan Jumlah Kredit Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan Akibat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.00/ 2012 (Bukti P-10); 1. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-00740/WPJ.06/KP.1203/2012 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak (Bukti P-11);ahkamah12. Fotokopi Surat RepublikPengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-00742/WPJ.06/KP.1203/2012 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak (Bukti P-12); 1. Fotokopi Laporan Proses Produksi LNG (Liquefied Natural Gas) dan LPG (Liquefied Petroleum Gas) (Bukti P-13); Bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Agung Indonesia tanggal 3 Januari 2018 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 05/PER-PSG/I/05 P/HUM/2018 tanggal 3 Januari 2018; Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 1 Februari 2018 yang isi selengkapnya: Halaman 26 dari 44 halaman. Putusan Nomor 05 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26 mah blik --- --- Page 27 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id A. Kewenangan Menteri Keuangan dalam Penerbitan PMK 252/2012hkama Pemahaman terkait kewenangan Menteri Keuangan dalam menentukan kriteria dan/atauRepubrincian atas Gas Bumi yang tidak dikenai PPN (penerbitan PMK 252/2012) adalah sebagai berikut: 1. Bahwa secara umum mengenai kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN diatur di dalam Pasal 4A ayat (2) Undang-Undang PPN. Untuk kelompok barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya diatur dalam huruf a pasal dimaksud; Agung2. Bahwa secara umum mengenai kelompok jenisIndonesiabarang yang tidak dikenai PPN diatur di dalam Pasal 4A ayat (2) huruf a Undang-Undang PPN, antara lain kelompok barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya; 1. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf a angka 2 Undang-Undang PPN, kelompok barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi: 1. …ahkamah 2) gas bumi, Republiktidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat; 1. … 1. Kemudian, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang PPN, maka hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang PPN ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah; 1. Untuk menjalankan amanat Pasal 19 Undang-Undang PPN tersebut, Agungselanjutnya ditetapkan Peraturan Pemerintah NomorIndonesia1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Halaman 27 dari 44 halaman. Putusan Nomor 05 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27 mah blik --- --- Page 28 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atashkama Barang Mewah (PP 1/2012); 6. Dalam ketentuanRepubPasal 7 PP 1/2012 diatur: **(1) Jenis barang dan jenis jasa yang tidak dikenai Pajak** Pertambahan Nilai adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 4A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai; **(2) Ketentuan mengenai kriteria dan/atau rincian barang dan jasa** yang termasuk dalam jenis barang dan jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada Agungayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;Indonesia 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) PP 1/2012 maka Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.011/2012 tentang Gas Bumi Yang Termasuk Dalam Jenis Barang Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai; 1. Pengaturan terkait gas bumi sebagaimana diatur di dalam PMK 252/2012 adalah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) PP 1/2012 yang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untukahkamah menentukan batasanRepublikyang menjadi dasar penilaian atau penetapan apakah suatu barang dan jasa termasuk dalam kriteria Barang Kena Pajak (BKP) atau Non BKP karena dalam Penjelasan Pasal 4A ayat **(2) huruf a Undang-Undang PPN, gas bumi belum diatur secara rinci** cakupannya, sedangkan dalam praktek cakupan gas bumi sangat luas; 1. Bahwa sebagai gambaran, dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf Agunga Undang-Undang PPN, baru elpiji yang siap dikonsumsiIndonesialangsung oleh masyarakat yang dikategorikan sebagai BKP, dan gas bumi secara umum dikategorikan Non BKP. Oleh karena itu, masih diperlukan pengaturan yang lebih rinci mengenai cakupan atau jenis gas bumi, mana yang termasuk BKP dan mana yang termasuk Non BKP; Halaman 28 dari 44 halaman. Putusan Nomor 05 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28 mah blik --- --- Page 29 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Bahwa suatu barang dikenakan PPN atau tidak, bukan didasarkanhkama atas ada atau tidaknya proses untuk menghasilkan suatu barang, namun didasarkanRepubatas apakah barang tersebut termasuk dalam kualifikasi BKP atau bukan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 Undang-Undang PPN sebagai berikut: “Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini”; 1. Bahwa Pemohon telah salah dalam memahami prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang PPN, yang tidak lagi mengkategorikan Agungproses pengolahan untuk menghasilkan suatu barangIndonesiasebagai dasar penetapan suatu barang sebagai BKP. Sebagai contoh: - Makanan dan minuman yang juga diatur dalam Pasal 4A Undang-Undang PPN sebagai barang yang tidak dikenai PPN. Produk makanan dan minuman banyak yang telah mengalami proses pengolahan/menghasilkan, namun demikian hal tersebut tidak menjadikan makanan dan minuman sebagai BKP yang dikenai PPN. Pemerintah dan DPR sepakat untuk mengaturnya sebagai barang yang tidak dikenai PPN melalui Pasal 4Aahkamah Undang-UndangRepublikPPN sebagai kebijakan instrumentalnya (instrumental policy); - Batu bara walaupun telah mengalami berbagai proses, namun sepanjang belum menjadi briket batu bara, maka diperlakukan sebagai Non BKP (vide Penjelasan Pasal 4A huruf e Undang-Undang PPN); 1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ‘kriteria’ dan ‘rincian’/ Agung’perincian’, secara berturut-turut, didefinisikan sebagaiIndonesiaberikut: - ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu; - uraian yang berisi bagian yang kecil-kecil satu demi satu; 1. Bahwa dengan demikian, PP 1/2012 selain menegaskan isi dan substansi Pasal 4A ayat (2) huruf a Undang-Undang PPN juga memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menentukan: Halaman 29 dari 44 halaman. Putusan Nomor 05 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29 mah blik --- --- Page 30 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu;hkama dan/atau b. uraian yangRepubberisi bagian yang kecil-kecil satu demi satu; yang diperlukan untuk mengatur jenis gas bumi yang dikategorikan sebagai Non BKP; 1. Dengan demikian, ketentuan Pasal 1 ayat (2) PMK 252/2012 yang mengatur bahwa cakupan gas bumi yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai meliputi: - gas bumi yang dialirkan melalui pipa; Agungb. Liquified Natural Gas (LNG); Indonesia - Compressed Natural Gas (CNG); sejalan dengan ketentuan Pasal 4A ayat (2) huruf a Undang-Undang PPN, yakni hanya merinci cakupan gas bumi; 1. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas PMK 252/2012 tidak bertentangan dengan Pasal 4A ayat (2) huruf a Undang-Undang PPN dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; B. Pengaturan Barang Kena Pajak (BKP) Secara Umum dan Pengaturan Terkait Gas Bumi Secara Khususahkamah Pengaturan TerkaitRepublikBKP 1. Bahwa Pemohon, hampir di seluruh halaman permohonannya, menitikberatkan konsep dimana PPN adalah pajak yang dikenakan terhadap BKP dan suatu barang otomatis menjadi BKP karena barang tersebut telah melalui proses pengolahan atau proses menghasilkan; 1. Pola pikir mengenai BKP yang seperti ini adalah pola pikir kriteria BKP pada saat yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Agung tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaIndonesiadan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN 8/1983), sedangkan sejak perubahan pertama pada UU PPN 8/1983 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, yang kemudian diubah lagi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tidak terdapat lagi pola pikir/pemahaman bahwa suatu barang adalah otomatis menjadi BKP Halaman 30 dari 44 halaman. Putusan Nomor 05 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30 mah blik --- --- Page 31 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id jika barang tersebut telah melalui proses pengolahan atau poseshkama menghasilkan; 3. Mengenai halRepubini dapat Termohon jelaskan dengan menggunakan tabel sebagai berikut: Pokok UU PPN yang saat ini berlaku No Pengaturan UU PPN 8/1983 (UU PPN 8/1983 sebagaimana telah diubah tentang: beberapakali terakhir dengan UU No 42 Tahun 2009) 1 Barang Pasal 1 huruf b Pasal 1 angka 2 Barang adalah barang berwujud yang Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat menurut sifat atau hukumnya dapat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau berupa barang bergerak maupun barang barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud tidak bergerak 2 Barang Kena Pasal 1 huruf c Pasal 1 angka 3 Pajak (BKP) Barang Kena Pajak adalah barang Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai sebagaimana dimaksud pada huruf b pajak berdasarkan Undang-Undang ini sebagai hasil proses pengolahan (pabrikasi) yang dikenakan pajak Agungberdasarkan undang-undang ini Indonesia 3 Menghasilkan Pasal 1 huruf m Pasal 1 angka 16 Menghasilkan adalah kegiatan Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui mengolah melalui proses mengubah proses mengubah bentuk dan/atau sifat suatu barang bentuk atau sifat suatu barang dari dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah mempunyai daya guna baru termasuk sumber daya alam, termasuk menyuruh orang pribadi membuat, memasak, merakit, atau badan lain melakukan kegiatan tersebut mencampur, mengemas, tolkan, dan menambang atau menyuruh orang atau badan lain melakukan kegiatan itu 4 Penggunaan Frasa ‘menghasilkan’ menjadi relevan a. Frasa ‘menghasilkan’ menjadi tidak relevan lagi f r a s a untuk mentukan kapan suatu barang untuk menentukan suatu barang menjadi BKP ‘menghasilkan menjadi BKP sehingga dikenai PPN dan yang dikenai PPN atau tidak karena Pasal 1 d a l a m atau Pajak Penjualan atas Barang angka 3 sudah tidak lagi mendefinisikan BKP UU’PPN Mewah (PPnBM). sebagai hasil proses pengolahan (pabrikasi), namun strict kepada hasil kebijakan Pemerintah dan DPR yang disepakati dengan disahkannya UU PPN ini. - Frasa ‘menghasilkan’ digunakan untuk menentukan pengenaan PPnBM, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) sebagai berikut: **(1) Di samping pengenaan Pajak Pertambahanahkamah RepublikNilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4** ayat (1), dikenai juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap: - penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya; dan - impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah. **(2) Pajak Penjualan atas Barang Mewah** dikenakan hanya 1 (satu) kali pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah. Agung Indonesia 1. Melihat uraian pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah keliru dalam memahami apa itu Barang Kena Pajak (BKP) yang dikenai PPN, karena Pemohon masih menggunakan pola pikir lama yang sejak diubahnya UU PPN 8/1983 sudah tidak digunakan lagi; Halaman 31 dari 44 halaman. Putusan Nomor 05 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31 mah blik --- --- Page 32 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1. Kesalahan dalam memahami apa itu BKP, berakibat Pemohonhkama merasa pengaturan sebagaimana diatur dalam PMK 252/2012 menjadi bertentanganRepubdengan Pasal 4A Undang-Undang PPN; 1. Pada faktanya, suatu barang dikategorikan sebagai BKP yang dikenai PPN atau non-BKP kini tidak bergantung pada ada tidaknya proses menghasilkan/mengolah atas barang tersebut, namun bergantung pada bagaimana Undang-Undang PPN mengaturnya, sebagaimana telah kami contohkan tersebut di atas; C. Arti Penting Penegasan LNG Sebagai Non BKP Sebagaimana AgungDirumuskan dalam PMK 252/2012 dan Dampaknya IndonesiaJika PMK 252/2012 Dicabut 1. Bahwa selain masalah kewenangan sebagaimana telah dikemukakan di atas, penegasan LNG sebagai Non BKP juga membawa dampak positif yaitu mengurangi beban ekonomis masyarakat; 1. Sebagai contoh, dapat diberikan perbandingan antara LNG sebagai Non BKP dan LNG sebagai BKP;ahkamah Republik LNG sebagai Non BKP Agung Indonesia Keterangan Gambar: Sebagaimana saat ini, LNG bukan merupakan BKP, sehingga atas penyerahan LNG dari perusahaan pengolah LNG kepada PT PLN tidak dikenai PPN. Akibatnya, harga jual listrik lebih murah. LNG ditetapkan sebagai BKP Halaman 32 dari 44 halaman. Putusan Nomor 05 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32 mah blik --- --- Page 33 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.idhkama Repub Agung Indonesia Keterangan Gambar: Apabila LNG merupakan BKP, maka atas penyerahan LNG dari perusahaan pengolah LNG kepada PT PLN dikenai PPN. Akibatnya, tarif dasar listrik lebih mahal.ahkamah Republik Kenaikan tarif dasar listrik ini akan menimbulkan dampak yang luas baik sosial maupun ekonomi. Dampak ekonomi berupa pelemahan daya beli masyarakat akibat pengeluaran biaya listrik yang meningkat. Harga barang-barang kebutuhan pokok pun turut naik sebagai dampak meningkatnya biaya produksi (biaya listrik). Kedua hal tersebut pada akhirnya berimbas pada peningkatan laju inflasi; Seandainya Pemerintah mengambil langkah untuk menekan harga Agung Indonesia listrik dengan cara menambah subsidi maka hal itu akan menambah beban Negara yang akibatnya mengurangi subsidi di sektor lain; Akan tetapi, mempertimbangkan kapasitas keuangan Negara serta kebijakan pemberian subsidi yang tepat sasaran, Pemerintah tidak dapat serta merta menaikkan subsidi. Oleh karena itu, pengenaan PPN pada LNG akan berdampak pada naiknya tarif dasar listrik yang harus dibayar konsumen; Halaman 33 dari 44 halaman. Putusan Nomor 05 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33 mah blik --- --- Page 34 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id PERTIMBANGAN HUKUMhkama Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari PemohonRepubadalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Gas Bumi yang Termasuk dalam Jenis Barang yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (vide bukti P-1); Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan Agungtentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon,Indonesiamaka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan a quo memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang HakahkamahUji Materiil; Republik Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Gas Bumi yang Termasuk dalam Jenis Barang yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya; Agung Menimbang, bahwa Pemohon adalah PT DonggiIndonesiaSenoro LNG dalam kapasitasnya sebagai Badan Hukum Perdata, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT Donggi Senoro LNG; Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan bahwa Pemohon adalah badan hukum privat sesuai dengan Akta Notaris Nomor 31 yang dibuat oleh Notaris Marianne Vincentia Hamdani S.H. dalam hal ini Halaman 34 dari 44 halaman. Putusan Nomor 05 P/HUM/2018ahkamah Republik Disclaimer publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik IndonesiaAgungberusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayananIndonesi Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34 mah blik --- --- Page 35 --- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id diwakili Eunkyung Jung selaku Direktur, suatu perusahaan yang melakukanhkama kegiatan usaha yang berkaitan bidang pertambangan yang menghasilkan LNG (Liquified NaturalRepubGas) yang selama ini sebelum keluarnya PMK Nomor 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 a quo