Pasal 80

(1). Tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak lainnya milik Pemerintah, yang dibutuhkan oleh Propinsi untuk menyelenggarakan urusan rumah-tangga dan kewajibannya menurut ketentuan-ketentuan dalam UNDANG-UNDANG ini, oleh yang berwajib diserahkan kepada Propinsi untuk dipergunakan diurus dan dipelihara dengan hak-pakai, kecuali tanah, bangunan, gedung dan lain-lain sebagainya yang dikuasai oleh Kementerian Pertahanan. (2) Barang inventaris dan barang bergerak lainnya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan urusan rumah-tangga dan kewajiban Propinsi diserahkan kepada Propinsi dalam hak-milik. (3). Segala utang-piutang yang bersangkutan dengan urusan rumahtangga yang diserahkan kepada Propinsi, pada waktu penyerahan menjadi tanggungan Propinsi, dengan ketentuan bahwa soal-soal yang timbul mengenai hal ini dapat diminta penyelesaiannya kepada Pemerintah Pusat. (4). Untuk penyelenggaraan urusan-urusan dan kewajiban-kewajiban Propinsi, termaksud dalam UNDANG-UNDANG ini maka Kementerian yang bersangkutan menyerahkan kepada Propinsi uang sejumlah yang ditetapkan dalam ketetapan Menteri yang bersangkutan, sekedar perbelanjaan yang dimaksud sebelum diselenggarakan oleh Propinsi termasuk dalam anggaran belanja kementerian yang bersangkutan.