Pasal 8

(1) Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan

Kabupaten Minahasa Tenggara mencakup urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah

Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• perencanaan dan pengendalian pembangunan

• perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

• penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

• penyediaan sarana dan prasarana umum;

• penanganan bidang kesehatan;

• penyelenggaraan pendidikan;

• penanggulangan masalah sosial;

• pelayanan bidang ketenagakerjaan;

• fasilitasi pembangunan koperasi, usaha kecil dan menengah;

• pengendalian lingkungan hidup;

• pelayanan pertanahan;

• pelayanan kependudukan, dan pencatatan sipil;

• pelayanan administrasi umum pemerintahan;

• pelayanan administrasi penanaman modal;

• penyelenggaraan ...

• penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
• urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

(3) Urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah

Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Bagian Kesatu Peresmian Daerah Otonom Baru dan Penjabat Kepala Daerah