Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

• Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
• Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
• Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
• Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
• Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
• Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
• Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 . . .

PRESIDEN