Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1970 tentang PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PENDAPATAN 1944

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 1970

TENTANG

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PENDAPATAN 1944

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa garis besar politik perpajakan Negara dalam menghadapi

pembangunan meliputi: peningkatan tabungan Pemerintah melalui

peningkatan penerimaan, merangsang tabungan masyarakat,

mendorong investasi dan produksi serta membantu redistribusi

penghasilan ke arah yang lebih seimbang dan mudah di dalam

administrasinya;

• bahwa dalam rangka itu perlu diadakan beberapa perubahan pada

Ordonansi Pajak Pendapatan 1944.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan

pasal 23 ayat (2);

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.

XXIII/MPRS/1966.

1. Ordonansi Pajak Pendapatan 1944, sebagaimana telah diubah dan

ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 8 tahun 1967

(Lembaran Negara tahun 1967 No. 18).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN

ORDONANSI PAJAK PENDAPATAN 1944.

Pasal 1 ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1.

Ordonansi Pajak Pendapatan 1944, sebagaimana telah diubah dan

ditambah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 8 tahun

1967 (Lembaran Negara tahun 1967 No. 18) diubah dan ditambah

sebagai berikut :

I. Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b dihapuskan.

II. Pasal 2e ayat (2) dihapuskan.

III. Pasal 5a ayat (1) seluruhnya diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut :

"Jika dalam melakukan peraturan-peraturan untuk menetapkan

pendapatan bersih dalam sesuatu tahun dihitung kerugian, maka

kerugian ini dikurangkan dari pendapatan bersih dalam 4 (empat)

tahun berikutnya, dimulai dengan tahun pertama dari tahun-tahun

itu".

IV. A. Pasal 8 ayat (2) seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pendapatan bersih yang melebihi batas pendapatan bebas pajak,

seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disebut

pendapatan sisa kena pajak, atas dasar mana pajak dihitung

menurut tarip progresip antara 10% (sepuluh perseratus) dan

50% (lima puluh perseratus)".

B. Pasal 8ayat (5) diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai

berikut :

'Lapisan-lapisan pendapatan sisa kena pajak dan 'tarip-tarip yang

bersangkutan seperti dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan

oleh Menteri Keuangan".

V. A. Pasal 8b ayat (1) diubah dan ditambah sebagai berikut: A.Titik

pada akhir ketentuan ke-6 diubah menjadi titik-koma.

B. Sesudah ketentuan ke-6 ditambahkan ketentuan baru "ke-7"

yang berbunyi sebagai berikut:

”ke-7 ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

"ke-7, Keuntungan yang diperoleh berupa pemberian saham-saham

baru atau penambahan nilai nominal saham-saham tanpa pemegang

saham menyetor sesuatu, sepanjang pemberian saham-saham baru

atau penambahan nilai nominal saham-saham itu dilakukan oleh

badan usaha, dimana si penerima keuntungan memiliki saham-

sahamnya, dalam rangka memperbesar jumlah modal sehubungan

dengan penilaian kembali aktivita tetap yang dimaksud dalam pasal

3a Ordonansi Pajak Perseroan 1925.

VI. Kata-kata :

• "Menteri luran Negara".

• "Pembantu Menteri Direktur Jenderal Pajak",

• "Kepala Jawatan Pajak"

• "Kepala Direktorat Pajak Langsung",

• "Kepala Inspeksi Keuangan",

• "batas pendapatan minimum kena pajak", yang terdapat dalam

Ordonansi, masing-masing diubah menjadi:

• "Menteri Keuangan",

• "Direktur Jenderal Pajak",

• "Direktur Jenderal Pajak",

• "Direktur Jenderal Pajak",

• "Kepala Inspeksi Pajak",

• "batas pendapatan bebas pajak",

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan untuk

pertama kali diberlakukan terhadap pengenaan pajak pendapatan tahun

pajak 1970.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Negara Republik Indonesia.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Disahkan di Jakarta.

pada tanggal 7 Agustus 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 7 Agustus 1970.

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ALAMSJAH

Mayor Jenderal T.N.I

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1970

TENTANG

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK

PENDAPATAN 1944.

UMUM.

Dalam rangka melaksanakan garis besar politik perpajakan Negara, maka perlu diadakan

beberapa perubahan dalam Ordonansi Pajak Pendapatan 1944, yaitu mengenai:

• pencabutan ketentuan pembebasan pajak pendapatan atas laba yang diperoleh perusahaan

pelayaran dan penerbangan asing dari pengangkutan orang dan barang dari dan ke

pelabuhan (udara) di Indonesia;

• perpanjangan batas waktu kompensasi kerugian;

• penurunan tarip pajak pendapatan.

PASAL DEMI PASAL.

I. Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b memuat pembebasan para wajib pajak luar negeri yang

melakukan perusahaan pelayaran dan penerbangan dari dan ke pelabuhan (udara) di

Indonesia.

Ketentuan tersebut adalah sesuai dengan pasal 1a huruf a dan b (lama) dari Ordonansi

Pajak Perseroan 1925, yang kini dihapuskan.

Berhubung dengan itu, maka pasal 2 ayat (2) huruf a dan b (lama) itu perlu pula

dihapuskan.

II. Pasal 2e ayat (2) Ordonansi Pajak Pendapatan 1944, mengatur pengecualian dividen dari

pendapatan, karena dalam Undang-undang Pajak Dividen 1959 pajak dividen dianggap

sebagai pungutan akhir.

Dengan perubahan Undang-undang Pajak Dividen 1959, maka pajak dividen pada

asasnya tidak lagi bersifat pungutan akhir, tetapi akan diperhitungkan dengan pajak

pendapatan yang terhutang atas seluruh pendapatan.

Berhubung dengan itu ketentuan pasal 2e ayat (2) perlu dicabut.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

III. Pasal 5 ayat (1) mengatur kompensasi kerugian. Perpanjangan batas waktu kompensasi

kerugian dari 2 menjadi 4 tahun, dilakukan agar ada persesuaian dengan perubahan yang

telah dilakukan pada pajak perseroan.

IV. Huruf A. Pasal 8 ayat (2) mengatur tarip pajak pendapatan. Untuk menciptakan suatu

iklim yang lega bagi para wajib-pajak, tarip pajak pendapatan ditinjau kembali dengan

menurunkan tarip pajak pendapatan yang semula berjumlah 15% (lima belas perseratus)

hingga 50% (lima puluh perseratus) menjadi 10% (sepuluh perseratus) hingga 50% (lima

puluh perseratus) di samping peningkatan batas pendapatan bebas pajak yang akan diatur

dengan surat keputusan Menteri Keuangan.

Huruf B. Besar kecilnya tekanan pajak pendapatan tidak saja tergantung pada penurunan

tarip, tetapi juga pada susunan lapisan-lapisan pendapatan.

Agar dapat tercapai suatu keringanan dalam besarnya beban pajak pendapatan yang sesuai

dengan perkembangan keadaan, maka wewenang pengaturan tarip-tarip maupun lapisan-

lapisan pendapatan sisa kena pajak perlu diserahkan kepada Menteri Keuangan.

V. A. Cukup jelas.

B. Keuntungan yang diperoleh berupa pemberian saham-saham baru atau penambahan

nilai nominal saham-saham tanpa pemegang saham menyetor sesuatu pada asasnya

termasuk dalam pengertian pendapatan yang dapat dipajaki dengan tarip biasa.

Namun mengingat keuntungan tersebut di dalam hal ini erat hubungannya dengan

suatu fasilitas fiskal dalam rangka menyehatkan nilai aktiva tetap badan-badan usaha

yang termasuk sebagai subyek pajak perseroan (pasal 3a Ordonansi Pajak Perseroan

1925), maka sepantasnyalah keuntungan tersebut dikenakan tarip pajak tersendiri

sebesar 10% (sepuluh perseratus).

VI. Cukup jelas.

Pasal 2.

Cukup jelas.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA

TAHUN 1970 YANG TELAH DICETAK ULANG