Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1962 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1962

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 1962

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1962

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

tahun 1962;

Mengingat : a. Pasal 23 ayat 1 Undang-undang Dasar

• Pasal-pasal 7, 8 ayat 2 dan 10 Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960 tanggal 3

Desember 1960 ;

• Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan

Negara;

• Undang-undang No. 21 Prp tahun 1960 tentang Bank

Pembangunan Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong

Memutuskan :

Menetapkan : Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

tahun 1962.

Pasal 1. …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1.

Pendapatan Negara menurut perkiraan jumlah Rp. 61.010.101.300 terdiri

atas:

• penerimaan anggaran Routine sebesar Rp. 50.048.101.300 dan,

• penerimaan anggaran Pembangunan sebesar Rp. 10.962.000.000 +

pro memori,

seperti dimuat secara terperinci dalam daftar lampiran I dan II Undang-

undang ini.

Pasal 2.

Belanja Negara dirancangkan sebesar Rp.97.996.317.950 terdiri atas :

• pengeluaran untuk Belanja Routine sejumlah.

Rp. 75.800.481.450, seperti dimuat secara terperinci dalam daftar

lampiran III Undang-undang ini;

• pengeluaran untuk Belanja Pembangunan terdiri atas pembangunan

sipil sejumlah Rp. 22.195.836.500, dan pembangunan khusus dan

perjuangan Irian Barat masing-masing sejumlah pro memori,

seperti tercantum secara terperinci dalam daftar lampiran IV Undang-

undang ini.

Pasal 3.

Semua tindakan mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negar tahun 1962 berpedoman kepada ketentuan-ketentuan seperti

tercantum dalam lampiran V Undang-undang ini, dengan berpedoman

teguh kepada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.

II/MPRS/1960.

Pasal 4. …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 4.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara

(I.C.W.) yang bertentangan dengan bentuk dan susunan Undang-undang

ini, tidak berlaku lagi.

Pasal 5.

(1) Pembangunan sipil yang mengenai proyek-proyek selfliquidating,

dibiayai oleh Bank Pembangunan Indonesian, dan yang mengenai

non-self-liquidating dibiayai oleh Anggaran Negara melalui Bank

Pembangunan Indonesian;

(2) Pembiayaan pembangunan khusus dan Perjuangan Irian Barat

dilaksanakan oleh Anggaran Negara.

Pasal 6.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai

daya surut sampai tanggal 1 Januari 1962.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-

Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta.

pada tanggal 18 Juni 1962.

Presiden Republik Indonesia.

ttd

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta.

pada tanggal 18 Juni 1962.

Sekretaris Negara.

ttd

MOHD.ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 27