Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1959 tentang PEMBEBASAN R. SOEMANTRI SOERJOADIPROJO DARI KEWAJIBAN UNTUK MENGGANTIKAN UANG

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 1959

TENTANG

PEMBEBASAN R. SOEMANTRI SOERJOADIPROJO DARI KEWAJIBAN UNTUK

MENGGANTIKAN UANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : a. surat-keputusan Dewan Pengawas Keuangan di Bogor tanggal 27

Maret 1952 No. G. 882/52, dengan surat mana kepada R. Soemantri

Soerjoadiprodjo, bekas pemimpin Kantor Pembantu Kas Negara di

Tuban, sebagai bendaharawan, dibebankan penggantian uang

sejumlah Rp. 30.218,45 (tiga puluh ribu dua ratus delapan belas &

45/100 rupiah) yang telah digelapkan oleh Go Soen Ie, bekas kasir

pada kantor tersebut.

• surat-surat permohonan R. Soemantri Soerjoadiprodjo tersebut

masing-masing tanggal 27 Maret 1952, 20 September 1952 dan 23

Juni 1956, supaya ia dibebaskan dari kewajiban untuk membayar

uang penggantian termaksud.

Menimbang : a. bahwa dalam surat-surat permohonan tersebut, oleh R. Soemantri

Soerjoadiprodio dikemukakan beberapa hal yang memberi kesan,

bahwa pada waktu yang bersangkutan diangkat menjadi pemimpin

Kantor Pembantu Kas Negara di Tuban, ia belum mempunyai

pengalaman sebagai bendaharawan;

• bahwa sementara itu, penggantian uang sejumlah Rp. 301.218, 45

tersebut di atas, sejak bulan Nopember 1952 sampai dengan bulan

April 1956 jadi selama 42 bulan, telah diangsurnya a Rp. 10,-

sebulan, sehingga beban itu berkurang menjadi Rp. 30.218,45 - Rp.

420,- = Rp. 29.798,45;

• bahwa …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• bahwa pada waktu ini, ia telah berusia 50 tahun dan berada dalam

keadaan tidak mampu;

• bahwa berhubung dengan itu ada alasan untuk membebaskan R.

Soemantri Soerjoadiprojo tersebut dari kewajiban untuk membayar

sisa penggantian uang sejumlah Rp. 29.798,45 itu.

Mengingat : a. pasal 19 Undang-undang Perbendaharaan (Lembaran-Negara tahun

1925 No. 448);

• pasal-pasal 19 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik

Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBEBASAN R. SOEMANTRI

SOERJOADIPRODJO DARI KEWAJIBAN UNTUK

MENGGANTIKAN UANG.

Pasal 1.

R. Soemantri Soerjoadiprodjo, bekas pemimpin Kantor Pembantu Kas

Negara di Tuban, dibebaskan dari kewajiban untuk membayar kembali

uang sebesar Rp. 29.798,45 (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus

sembilan puluh delapan & 45/100 rupiah), yaitu sisa penggantian uang

sejumlah Rp. 30.218,45 yang telah ditetapkan dengan surat-keputusan

Dewan Pengawas Keuangan di Bogor tanggal 27 Maret 1952 No. G.

882/52, dikurangi dengan jumlah uang penggantian yang telah diangsur

oleh yang bersangkutan sebesar Rp. 420,-.

Pasal 2 ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam

Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 April 1959.

Presiden Republik Indonesia,

ttd

SOEKARNO.

Diundangkan

pada tanggal 18 April 1959.

Menteri Kehakiman,

ttd

G. A. MAENGKOM.

Menteri Keuangan,

ttd

SOETIKNO SLAMET.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 23.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

MEMORI PENJELASAN

MENGENAI

USUL UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBEBASAN R. SOEMANTRI

SOERJOADIPRODJO DARI KEWAJIBAN UNTUK

MENGGANTIKAN UANG.

R. Soemantri Soerjoadiprodjo adalah pegawai bulanan pada Kantor Pembantu Kas

Negara di Tuban, diangkat dengan surat penetapan "Vetegenwoordiger van het

Departement van Financien" untuk Jawa Timur di Surabaya tanggal 15 Desember 1949

No. C. 601/F, yang oleh karena tidak ada seorang yang berani menjadi Kepala Kantor itu,

kemudian diserahi Pimpinan Kantor Pembantu Kas Negara tersebut.

Pada tanggal 30 Januari 1950 sewaktu pada Kantor tersebut diadakan pemeriksaan

Kas oleh Wakil Kepala Kantor Pengawas Kas Negara di Surabaya, terdapat kekurangan

uang kas sebesar Rp. 30.218,45 akibat penggelapan yang dilakukan oleh Kasir pada

Kantor Pembantu Kas Negara itu, yaitu Go Soen Ie.

Berhubung dengan kekurangan uang kas itu, R. Soemantri Soerjoadiprodjo yang

sebagai bendaharawan harus bertanggung-jawab, berdasarkan pasal 82 Undang-undang

Perbendaharaan (I.C.W.), dengan surat-keputusan Wakil Kementerian Keuangan

R.I.S./R.I. untuk Jawa Timur di Surabaya tanggal 24 April 1950 No. C. 2194/D

dibebankan kewajiban untuk membayar penggantian kerugian sementara sebesar jumlah

kekurangan kas itu.

Setelah R. Soemantri Soerjoadiprodjo dengan surat-keputusan Dewan Pengawas

Keuangan di Bogor tanggal 16 Juni 1951 No. G. 1337/51 dipersilakan supaya dalam

tempo 14 hari setelah menerima surat-keputusan itu mewartakan, apakah ia berkeberatan

terhadap pertanggungan-jawab atas kekurangan kas sebesar Rp. 30.218,45 yang

penggantiannya sementara itu telah dibebankan kepadanya dengan surat-keputusan Wakil

Kementerian Keuangan R.I.S./R.I. untuk Jawa Timur tersebut diatas dan setelah oleh

bendaharawan R. Soemantri Soerjoadiprodjo dalam suratnya tertanggal Tuban 4

September 1951 tidak dikemukakan sesuatu yang dapat memberikan alasan untuk

meringankan dan/atau melepaskan dirinya dari pertanggungan-jawab atas kekurangan

uang kas termaksud, maka dengan surat-keputusan Dewan Pengawas Keuangan di Bogor

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

tanggal 27 Maret 1952 No. G. 882/52 telah ditetapkan, bahwa kekurangan kas sebesar

Rp. 30.218,45 itu harus diganti oleh R. Soemantri Soerjoadiprodjo.

Adapun pengangkatan R. Soemantri Soerjoadiprodjo sebagai Pimpinan Kantor

Pembantu Kas Negara di Tuban, sebagaimana juga diutarakan dalam surat-surat

permohonan pembebasannya itu, adalah tidak sebagaimana wajarnya, oleh karena tidak

dilakukan berdasarkan pengalaman dan/atau kecakapaj, melainkan hanya oleh karena

tidak ada pegawai-pegawai lain yang berani ditempatkan sebagai pimpinan kantor

tersebut, berhubung suasana di Tuban pada waktu itu sangat keruh.

Kini R. Soemantri Soerjoadiprodjo tidak bekerja lagi, sedang keadaannya tidak

mampu dan tidak diketahui, bilakah ia akan mendapat nafkah kembali yang cukup, lagi

pula usianya telah lebih dari 50 tahun, sehingga beban untuk membayar penggantian uang

yang telah ditetapkan itu, sangat berat dan pahitlah terasakan olehnya.

Namun demikian, mengingat akan pertanggungan-jawab R.Soemantri

Soerjoadiprodjo sebagai Pimpinan Kantor Pembantu Kas Negara, yang selama 1 (satu)

bulan sudah tidak pernah melakukan perhitungan dengan Kasir yang bersangkutan yaitu

Go Soen Ie, sehingga dengan demikian ia telah menyalahi peraturan yang termuat dalam

ayat 6 Bab III Instruksi Tata-Usaha dan Organisasi Kantor-kantor Kas Negara ("I.L.K.

1937") yang menentukan, bahwa perhitungan itu wajib dilakukan setiap hari sesudah Kas

atau Loket ditutup, maka agak berkelebihan kiranya, apabila R. Soemantri

Soerjoadiprodjo dibebaskan sama sekali dari kewajiban membayar uang penggantian

seluruhnya.

Dari itu Undang-undang ini bermaksud untuk membebaskan R.Soemantri

Soerjoadiprodjo dari kewajiban membayar sisa penggantian kekurangan yaitu Rp.

30.218,45 dikurangi jumlah yang telah dibayar sebesar Rp. 420,-.

Diketahui:

Menteri Kehakiman,

ttd

G.A. MAENGKOM.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1758.