PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK BANGSA ASING

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 87 TAHUN 1958

TENTANG

PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK BANGSA ASING

(UNDANG-UNDANG NO. 74 TAHUN 1958) *)

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang: bahwa berhubung dengan telah diundangkannya Undang-undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Undang-undang No. 62 tahun 1958), Undang-undang Pajak Bangsa Asing perlu disesuaikan dengan Undang- undang itu; Mengingat : pasal-pasal 89 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat: Memutuskan: Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK

BANGSA ASING (UNDANG-UNDANG No. 74 TAHUN 1958).

Pasal 1.

Pasal 2 Undang-undang Pajak Bangsa Asing, Undang-undang No. 74

tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 128), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "(1) Yang dimaksudkan dengan orang bangsa asing ialah mereka yang tidak mempunyai kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Undang- undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-undang No. 62 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 113).

(2) Anak-anak yang belum cukup umur ialah mereka yang belum

mencapai umur duapuluh satu tahun penuh, kecuali mereka yang sebelum mencapai umur itu telah kawin.

www.djpp.depkumham.go.id

(3) Dalam hal terdapat keragu-raguan atau perselisihan tentang

kebangsaan atau kewarganegaraan, diputuskan oleh Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1959. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 1958. Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1961. Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGKOM

Menteri Keuangan,

SUTIKNO SLAMET

www.djpp.depkumham.go.id

MEMORI PENJELASAN

MENGENAI

USUL UNDANG-UNDANG TENTANG

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK BANGSA ASING

(UNDANG-UNDANG NO.74 TAHUN 1958)

UMUM

Pada waktu Undang-undang Pajak Bangsa Asing (Undang-undang yang menetapkan Undang-undang darurat tentang pajak bangsa Asing sebagai undang-undang) disetujui oleh D.P. R., Undang-undang tentang kewarga-negaraan Republik Indonesia belum lagi diundangkan, sehingga dapatlah dimaklumi, bahwa ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pajak Bangsa Asing itu tentang siapa yang dimaksud dengan warganegara Indonesia dan siapa yang tergolong dalam orang asing, tidaklah selamanya memuaskan. Dengan singkat dalam undang-undang itu dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan orang bangsa asing ialah mereka yang tidak mempunyai kewarga-negaraan Indonesia, sedangkan belum ada peraturan yang seksama yang mengatur kewarganegaraan Republik Indonesia. Oleh karena itu dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang Pajak Bangsa Asing itu dan ayat-ayat berikutnya diadakan ketentuan-ketentuan yang ternyata sebagian telah diatur dalam Undang-undang tentang kewarganegaraan Republik Indonesia dan sebagian lagi tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang termaksud yang berlaku dewasa ini (Undang-undang No.62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, diundangkan pada tanggal 1 Agustus 1958).

www.djpp.depkumham.go.id

Oleh sebab itu ayat-ayat 2, 3, 4 dan 6 dihapuskan, sedangkan pada ayat 1 dibelakang kata "Indonesia" ditambah kata-kata "berdasarkan Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-undang No.62 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 113)", dan ayat-ayat. 5 dan 7 berturut-turut dijadikan ayat-ayat 2 dan 3.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan 2 :

Cukup jelas.

Termasuk Lembaran Negara No. 164 tahun 1968.

Diketahui: Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGKOM

CATATAN

*) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-167 pada tanggal 14 Nopember 1958, pada hari Jum'at, P.372/1958

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA

TAHUN 1958 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1958/164; TLN NO. 1692

www.djpp.depkumham.go.id