RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN 1956-1960 *)

---

regulation_id: "UU_85_1958" source: "peraturan.go.id"

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)
NOMOR 85 TAHUN 1958 (85/1958) TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN 1956-1960 *)

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :
bahwa kehidupan ekonomi merupakan salah satu sendi pokok kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara;
bahwa keadaan ekonomi kita sampai kini masih dalam keadaan yang belum memuaskan, karena struktur yang tidak seimbang dan pendapatan nasional yang rendah;
bahwa untuk menjaga jangan sampai ada simpang siur antara bermacam- macam sektor ekonomi dan antara berbagai kementerian dalam hal pembangunan;
bahwa untuk menjamin kehidupan dan pekerjaan yang layak serta memperluas kesempatan bekerja dengan secepat mungkin bagi seluruh penduduk, perlu diadakan suatu rencana pembangunan jangka panjang yang teratur, yang merupakan suatu kebulatan politik pembangunan negara;

Mengingat :
pasal-pasal 37, 38 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG "RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN 1956 - 1960".
www.djpp.depkumham.go.id Tujuan

Pasal 1.
(1) Rencana Pembangunan Lima Tahun ditujukan untuk mempertinggi tingkat kehidupan rakyat dengan memperbesar produksi dan pendapatan dan merobah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional dengan pembukaan kesempatan usaha di seluruh lapangan ekonomi dan sosial, sesuai dengan azas kekeluargaan.
(2) Rencana Pembangunan Lima Tahun ini ditujukan ketiga sektor:

a.sektor Pemerintah;

b.sektor partikelir dan

c.sektor masyarakat desa.
(3) Sektor-sektor ini juga akan meliputi pembangunan Nasional yang bersifat regional.

Pembiayaan.

Pasal 2.
(1) a. Untuk keperluan pembangunan sektor Pemerintah dan untuk mempelopori sektor partikelir dan sektor masyarakat desa, dalam jangka waktu lima tahun Pemerintah menyediakan biaya sebesar Rp. 12.500 juta.

b. Selanjutnya Pemerintah mendorong, supaya pada sektor partikelir oleh partikelir sendiri dapat tercapai penanaman modal dan tenaga sebesar nilai Rp. 10.000 juta.

c. Pada sektor masyarakat desa, di mana sifat gotong-royong merupakan sumber tambahan yang penting, Pemerintah mendorong usaha masyarakat desa untuk mencapai nilai sebesar Rp. 7.500 juta.
(2) Sumber pembiayaan sektor Pemerintah termaksud pada ayat 1 adalah:

a.anggaran Belanja (simpanan Pemerintah);

b.penjualan obligasi;

c.pinjaman dan/atau bantuan lain dari dalam dan luar negeri.
(3) Biaya yang disediakan oleh Pemerintah akan dibagi untuk:

a.Pertanian .....................................

13 %;

b.Tenaga Listrik dan Pengairan ................. 25 %;
www.djpp.depkumham.go.id

c.Industri dan Pertambangan ...................
25 %;

d.Pengangkutan dan Perhubungan................
25 %;

e.Pendidikan, Masalah-masalah Sosial dan Penerangan 12 %;

Pelaksanaan .

Pasal 3.
(1) Koordinasi dalam perencanaan dan dari pelaksanaan pembangunan dilakukan atas nama Pemerintah oleh Dewan Ekonomi dan Pembangunan. (2) Pelaksanaan pembangunan disektor Pemerintah dilakukan oleh Kementerian-kementerian dan Pemerintah daerah-daerah otonom yang bersangkutan dan oleh Badan-badan yang khusus ditunjuk oleh Pemerintah untuk keperluan itu.
(3) Pelaksanaan pembangunan di sektor partikelir dan di sektor masyarakat desa dilakukan oleh partikelir dan masyarakat desa sendiri dengan petunjuk, bantuan, bimbingan dan pengawasan kementerian atau Badan yang dikuasakan oleh Pemerintah.
(4) Pada waktu membicarakan Anggaran Belanja Negara, Pemerintah melaporkan secara berkala kepada Dewan Perwakilan Rakyat tentang;

a. penilaian dan hasil-hasil dari Rencana Pembangunan;

b. perobahan-perobahan yang dianggap perlu terhadap Rencana Pembangunan semula;

c. kebijaksanaan dalam lapangan ekonomi, sosial dan administratip yang bersangkutan dengan pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Rencana.

Pasal 4.

"Penjelasan atas Undang-undang tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956 - 1960" yang dilampirkan pada Undang-undang ini dipergunakan sebagai pedoman bagi pelaksanaan "Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956 - 1960".

Pasal 5.

Undang-undang ini disebut "Undang-undang Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956 - 1960".

Pasal 6.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan www.djpp.depkumham.go.id mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1956.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 27 Desember 1958.

Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO

Diundangkan,
pada tanggal 31 Desember 1958.
Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGKOM.

Menteri Keuangan,

SUTIKNO SLAMET

Perdana Menteri,

DJUANDA

www.djpp.depkumham.go.id

CATATAN
*) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-165 pada tanggal 11 Nopember 1958, pada hari Senin, P.115/1958

I S I

Hal.

BAB 1. Pendahuluan ................................ 9

BAB 2. Penduduk ................................... 14

BAB 3. Pembiayaan rencana pembangunan ............. 24

BAB 4. Pertanian, kehutanan, kehewanan dan perikanan

BAB 5. Pengairan .................................. 64

BAB 6. Sumber-sumber mineral ...................... 75

BAB 7. Tenaga listrik ............................. 99

BAB 8. Perindustrian .............................. 108

BAB 9. Perhubungan ................................ 130

BAB 10. Sumber tenaga kerja ....................... 143

BAB 11. Hubungan perburuhan ....................... 153

BAB 12. Pendidikan ................................ 162

BAB 13. Kesehatan ................................. 206

BAB 14. Kesejahteraan sosial dan jaminan sosial ... 219

BAB 15. Perumahan ................................. 232

BAB 16. Pembangunan masyarakat desa................. 237

BAB 17. Koperasi .................................. 254

BAB 18. Transmigrasi .............................. 262

BAB 19. Administrasi pemerintahan .............. 272

BAB 20. Pekerjaan merencana dan organisasi ........ 280

BAB I - .

www.djpp.depkumham.go.id

PENDAHULUAN

1. Dipandang dari sudut yang praktis, akan tidak sesuai dengan kenyataan, jika kita menyusun dan menjalankan suatu rencana pembangunan ekonomi yang melebihi dari lima sampai dengan sepuluh tahun.

Akan berguna sekali untuk mengadakan analisa, apakah pangkalan-pangkalan haluan yang pokok yang akan dibentangkan selanjutnya di bawah ini, dapat menimbulkan suatu harapan yang sudah sewajarnya, bahwa dalam masa satu keturunan. Indonesia mampu mengembangkan perekonomiannya yang menjamin rakyatnya suatu kenaikan dalam tingkat hidupnya secepat suatu kenaikan yang normal, yang dialami oleh negara yang sudah maju.
2. Menurut Pengalaman-pengalaman di Indonesia selama beberapa tahun yang berselang ini, juga pengalaman dari beberapa negara di Asia yang mempunyai kedudukan dan struktur perekonomian yang sama, maka dapatlah ditarik suatu pangkalan haluan yang pokok tentang kemungkinan arah dari perkembangan di Indonesia.

Pangkalan haluan ini yang akan dibentangkan dalam pasal-

pasal yang berurutan di bawah ini, tergantung dari :
a) prinsip-prinsip dan norma-norma yang pokok, yang berlaku secara universal;
b) arti dan besarnya suatu kebijaksanaan Pemerintah yang membawa negara kearah cita-cita yang dikehendakinya;
c) sambutan dan sikap dari masyarakat terhadap rencana Pemerintah tersebut dan kesediaan seluruh anggauta masyarakat tadi untuk membantu dan bekerja sama dengan Pemerintah untuk melaksanakan program tadi.
3. Ternyata di Indonesia ini, bahwa tingkat pembentukan modal (tingkat penabungan) pada waktu ini dari kalangan Pemerintah dan dari kalangan partikelir umum ditaksir tidak kurang dari 5% dari seluruh Pendapatan Nasional.
4. Selama jangka waktu 1951 - 1955, maka tingkat pembentukan modal untuk setiap tahunnya berkisar sekitar 5 dan 6%, sedangkan tingkat kenaikan Pendapatan Nasional kita, diukur, dari sudut kenaikan produksi barang dan jasa-jasa untuk setiap tahunnya selama jangka waktu 1951-1955 tersebut, hanyalah sebesar 3% dari Pendapatan Nasional. 1417

Jadi perbandingan antara jumlah pembentukan modal (modal) yang kita butuhkan) dengan jumlah pertambahan Pendapatan Nasional selama jangka waktu itu ialah kurang dari 2 : 1. Dalam arti kata istilah dunia pengetahuan ekonomi, maka hal ini disebut bahwa marginal capital output ratio kita berkisar sekitar kurang dan pada 2, untuk lebih jelasnya maka kita di Indonesia membutuhkan dua kesatuan harga (unit value) dalam penanaman modal untuk dapat menghasilkan satu kesatuan harga dalam produksi (Pendapatan Nasional).
5. Dapatlah dipercaya suatu anggapan, bahwa jumlah penduduk Indonesia bertambah banyak untuk setiap tahunnya dengan 1,7% dan kemungkinan besar sekali, bahwa dalam 10 atau 20 tahun yang akan datang ini pertambahan jumlah penduduk menjadi 2% setiap tahunnya.
www.djpp.depkumham.go.id 6. Sebagaimana disebut pada pasal 4 di atas tadi, kita mengalami selama jangka waktu 1951 - 1955 rata-rata setiap tahunnya suatu kenaikan dalam Pendapatan Nasional kita sebanyak 3%. Antara jangka waktu 1956-1960 diharapkan kenaikan Pendapatan Nasional tiap tahun sebesar 3% juga. Karena pertambahan jumlah penduduk di Indonesia setiap tahunnya 1,7%, maka kenaikan dalam Pendapatan Nasional kita untuk setiap jiwa dalam setiap tahunnya rata-rata hanya 3% - 1,7% = 1,3%.
7. Dapatlah diperhitungkan dengan layak, bahwa dari jumlah 1,3% kenaikan Pendapatan Nasional setiap tahunnya/per jiwa ini 40% dari 1,3%, yakni 0,52% dari Pendapatan Nasional rata- rata setiap tahunnya dipergunakan untuk penanaman modal yang baru.
8. Telah dikatakan di atas, bahwa 40% dari kenaikan dalam Pendapatan Nasional kita per jiwa dipergunakan untuk pembentukan modal baru setiap tahunnya. Jadi sisanya yakni 60% dipakai untuk menambah pengeluaran untuk pembelian barang-barang consumsi per jiwa atau dengan lain perkataan untuk mempertinggi tingkat penghidupan setiap tahunnya.
9. Perlulah ditegaskan di sini, bahwa jumlah 40% dari kenaikan dalam Pendapatan Nasional kita per jiwa untuk pembentukan modal setiap tahunnya tersebut bukanlah disebabkan oleh karena setiap orang menjadi bertambah besar "saving minded"- nya atau karena "propensity to save" yang bertambah tinggi, tetapi justru sengaja akan diwujudkan oleh Pemerintah dengan jalan kebijaksanaan dan tindakan Pemerintah dalam lapangan fiskal, moneter dan ekonomi. Untuk mencapai hal ini, maka tindakan Pemerintah untuk menjaga kestabilan dan menyehatkan keadaan keuangan Indonesia adalah suatu syarat yang mutlak.

10. Dalam tahun 1960 yakni pada akhir tahun Rencana Lima Tahun yang I yang akan datang ini dapat diharapkan bahwa tingkat pembentukan modal kita akan berkisar sekitar 8% per jiwa. Dalam tahun 1965 yakni pada akhir tahun Rencana Lima Tahun kita yang ke-II tingkat pembentukan modal kita diharapkan mencapai 12% per jiwa yakni 2 X sebesar tingkat pembentukan modal per jiwa pada waktu sekarang ini. Lebih-lebih kalau dihitung berdasarkan angka-angka yang mutlak, maka tingkat pembentukan modal kita pada akhir tahun Rencana Lima Tahun yang kedua (1965) akan menjadi lebih besar dari dua kali.

Segala perhitungan-perhitungan ini adalah taksiran yang paling rendah yang dapat kita harapkan dari buah hasil Rencana Lima Tahun yang akan kita jalankan.
11. Perlu ditegaskan di sini, bahwa marginal cavital outdut ratio sebesar ± 2 hanyalah berlaku selama jangka waktu Rencana Lima Tahun yang I (1956-1960), di mana pekerjaan pembangunan kita masih terbatas dan bersifat kepada pekerjaan pembetulan-pembetulan terhadap kerusakan-kerusakan akibat perang Dunia II yang baru lalu ini, mengurangi "bottlenecks". penanaman modal yang bersifat menambah dan menyempurnakan alat-alat/perlengkapan modal yang sudah ada, dan perbaikan serta penyempurnaan cara-cara produksi kita agar lebih effisien, yang kesemuanya berakibat, bahwa www.djpp.depkumham.go.id kebutuhan kita akan peralatan modal relatip tidak begitu besar. Jadi dapat diharapkan bahwa marginal capital - output ratio makin lama makin meningkat hingga dapat mencapai perbandingan 4 : 1, dalam arti kata bahwa kita butuhkan 4 kesatuan harga (unit of value) dalam peralatan modal untuk mendapatkan kesatuan harga dalam produksi.
12. Jika kita berdasarkan faktor-faktor yang disebut tadi, mengadakan suatu taksiran tentang tingkat pembentukan modal dan lain-lain selama 20 tahun yang akan datang ini, maka pada tahun 1975 dan pada tahun-tahun berikutnya yang akan datang dapat diharapkan, bahwa tingkat pembentukan modal setiap tahunnya akan mencapai 20% dari Pendapatan Nasional pada waktu itu.

Dengan berpangkal kepada suatu anggapan yang layak, bahwa capital output ratio kita berkisar sekitar 4 dan tingkat pertambahan penduduk 2% setiap tahunnya, maka pada tahun 1975 dan pada tahun-tahun berikutnya kenaikan dalam Pendapatan Nasional kita setiap tahunnya akan berjumlah ± 5% dihitung untuk seluruh penduduk Indonesia dan kalau dihitung perjiwa berjumlah 3%.
13. Pada saat inilah Indonesia mencapai suatu tingkat perekonomian yang disebut "a stage of self-generating expansion" dalam arti kata bahwa perekonomian kita sudah mempunyai kekuatan dan dinamik sendiri untuk berjalan dan menuju setiap tahunnya selalu ke arah perkembangan, seperti halnya dengan negara-negara yang sudah maju.

Setelah tahun 1975 maka Pendapatan Nasional untuk seluruh penduduk Indonesia akan berlipat dua kali dalam jangka waktu 15 tahun berikutnya, sedangkan diukur per jiwa Pendapatan Nasional kita baru akan berlipat dua kali dalam jangka waktu 24 tahun berikutnya.

Kesemuanya ini berarti bahwa setiap keturunan akan menjadi lebih baik tingkat penghidupannya dengan 100% dari pada keturunan yang terdahulu.
14. Untuk mewujudkan cita-cita ini, maka dibutuhkan suatu masa yang penuh percobaan yang harus dialami oleh keturunan sekarang dalam waktu 20 tahun yang akan datang ini. Waktu selama 20 tahun tersebut memang memberikan hasil buahnya kepada kita yakni suatu perbaikan dalam tingkat hidup tetapi tidak secepat seperti yang akan dialami pada tahun 1975 dan berikutnya.

Keturunan sekarang hanya akan dapat nama yang harum yakni sebagai tenaga pembangun dan pelopor dari kemakmuran dan kemerdekaan negara Indonesia.
15. Mungkin ada beberapa orang yang beranggapan, bahwa jangka waktu 20 tahun tersebut adalah terlalu lama dan membikin rakyat tidak sabar lagi untuk menunggu hasil buah dari Rencana Pembangunan kita.

Tetapi jika kita menoleh 20 tahun ke belakang yakni tahun 1935, maka terasa bahwa waktu 20 tahun tersebut adalah baru sebentar saja.

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar. Untuk dapat menampilkan format gambar tersebut, www.djpp.depkumham.go.id tekanlah TAB dan kemudian tekan ENTER]
16. Mungkin dapat dibatasi dan diperpendek jangka waktu 20 tahun tersebut atau dengan lain perkataan meringankan penderitaan dan percobaan dari keturunan yang sekarang ini, jika dapat diperoleh bantuan dari luar negeri untuk membantu terlaksananya Rencana Pembangunan Lima Tahun kita. Tetapi akan merupakan suatu sikap yang bijaksana bila kita tidak mendasarkan diri atas bantuan luar negeri tersebut. Lebih baik lagi,. bila kita menganggap bahwa bantuan dari luar negeri jika memang ini ada dan tidak merugikan kita, adalah semata-mata sebagai tambahan (supplemen) dari sumbersumber pembiayaan kita sendiri.

Kita berkeyakinan, bahwa Rencana Pembangunan Lima Tahun kita tentu dapat wujudkan sebaik-baiknya sekalipun tanpa bantuan dari luar negeri dan ini akan menyebabkan rasa dan kepercayaan kepada usaha dan kekuatan rakyat Indonesia sendiri.

BAB 2

PENDUDUK

A.Pendahuluan

Faktor penduduk mempengaruhi pembangunan ekonomi dan sosial, sedang sebaliknya keadaan ekonomi dan sosial mempengaruhi perkembangan penduduk. Untuk dapat mengerti hubungan timbal balik antara faktor penduduk dan penghidupan ekonomi dan untuk menarik kesimpulan-kesimpulan dari padanya, perlu diketahui bahan-bahan keterangan tentang jumlah penduduk dan tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangannya. Adalah suatu penghambat yang besar sekali bagi pekerjaan perencanaan bahwa keterangan- keterangan mengenai penduduk Indonesia sangat terbatas sekali. Sesudah sensus (penghitungan cacah jiwa) terakhir dalam tahun 1930 maka segala sesuatu didasarkan atas taksiran-taksiran belaka.

Keterangan-keterangan yang lebih sempurna dan yang dapat dipercaya tentang penduduk Indonesia kini diperlukan sekali agar supaya dapat memberikan perhatian yang seharusnya kepada faktor penduduk dalam usaha pembangunan.

B. Beberapa bahan keterangan tentang penduduk.

I. Taksiran-taksiran jumlah penduduk dan kepadatan penduduk.

Penduduk Indonesia dalam tahun 1955 ditaksir berjumlah sekurang-kurangnya 82,5 juta, termasuk 2 juta orang asing. Dari jumlah ini 54,4 juta hidup di Jawa dan 28,1 juta dipulau-pulau lain. Ini berarti untuk Jawa (132.000 km luasnya) padatnya penduduk 412,1 jiwa per km2 dan untuk pulau-pulau lain (1.772.000 km2) 15,8 jiwa per km2. Untuk Indonesia rata-rata padatnya penduduk adalah 43,3 jiwa km2.

II. Susunan menurut umur.
www.djpp.depkumham.go.id

Menurut pendaftaran pemilih yang diadakan dalam tahun 1954, orang-orang yang berusia 18 tahun ke bawah ada ± 45% dari jumlah penduduk, dan 18 tahun ke atas ada ± 55%.

Menurut taksiran maka susunan penduduk Indonesia (1955) menurut umur adalah seperti berikut:

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar. Untuk dapat menampilkan format gambar tersebut, tekanlah TAB dan kemudian tekan ENTER]

Sumber: Biro Perancang Negara.

Dalam perkiraan ini telah diperhitungkan masa pendudukan Jepang dan revolusi yang menyebabkan turunnya kelahiran dan naiknya kematian, terutama kematian bayi-bayi dan anak-anak, selama kira-kira sebelum dan sesudahnya 1942-1948. Oleh karena itu maka jumlah penduduk yang berumur 7 tahun sampai 15 adalah lebih sedikit daripada jumlah yang normal. Jumlah kelahiran yang sangat rendah ini disekitar tahun-tahun 1942-1948 amat mempengaruhi jumlah anak-anak yang wajib belajar dan jumlah anak- anak yang menamatkan pelajarannya serta memasuki usia masa kerja pada waktu ini dan dalam tahun-tahun yang akan datang.

III. Tingkat kelahiran, tingkat kematian dan tingkat pertambahan penduduk.

Pendaftaran kelahiran dan kematian yang meliputi seluruh penduduk belum pernah diadakan di Indonesia. Apa yang diketahui tentang kelahiran dan kematian adalah tergantung dari pencatatan, dikabupaten-kabupaten di Jawa dan di beberapa kabupaten di pulau- pulau lain.

Tingkat kematian sekarang ditaksir, kurang dari 20 sedang tingkat kelahiran ditaksir lebih dari 40 setahun. Dengan demikian tingkat pertambahan penduduk ditaksir sebesar 20 perseribu tiap tahun. Taksiran tingkat pertambahan sebesar 1,5% adalah terlalu rendah, tetapi dapat dipergunakan sebagai angka minimum.

Tingkat pertambahan minimum sebesar 1,5% berarti pertambahan penduduk kira-kira sebanyak 1,3 juta setiap tahun. Tetapi bila kita mempergunakan tingkat pertambahan yang bukannya tidak masuk akal, yakni sebesar 2%, maka pertambahan jumlah penduduk setiap tahunnya adalah 1,7 juta, dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang. Dan kalau dipergunakan tingkat pertambahan sebesar 1,7%, maka tiap tahun bertambah dengan lebih-kurang 1,5 juta.

Di dalam waktu 5 tahun antara 1955 sampai 1960 pertambahan penduduk sekurang-kurangnya adalah 6,3 juta orang (1,5% setiap tahun), mungkin sekali 7,3 juta (1,7% setiap tahun). Pertambahan sebanyak 8,6 juta (2% setiap tahun) tidaklah mustahil. Dapat diperhitungkan bahwa jumlah penduduk Indonesia akan lebih tinggi dari 100.000.000 dalam tahun 1970 jika tingkat pertambahan adalah 1,5% dan dalam tahun 1965 bila tingkat pertambahan menjadi 2% setiap tahunnya. Dalam tahun 2000, dengan tingkat pertambahan www.djpp.depkumham.go.id 1,5% setiap tahunnya, jumlah penduduk akan berlipat-ganda dua kali, sebagaimana telah berlipat-ganda dua kali dalam bagian pertama dari abad ini. Dapat juga 3 kali lipat jumlah sekarang bila kenaikan itu adalah 2%. Perkiraan ini hanya untuk menunjukkan peliknya soal pertambahan penduduk. Tetapi tidaklah pasti bahwa pertambahan penduduk akan benarbenar berlangsung seperti apa yang dikirakan di atas.

Jumlah penduduk Indonesia dalam tahun-tahun lalu serta taksiran jumlah penduduk dalam tahun-tahun yang akan datang, terlihat pada tabel-tabel di bawah ini:

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar. Untuk dapat menampilkan format gambar tersebut, tekanlah TAB dan kemudian tekan ENTER]

Sumber : 1. Biro Pusat Statistik untuk tahun-tahun 1930 dan 1952.

2.Biro Perancang Negara untuk tahun-tahun 1955 dan 1960.
Keterangan :Untuk taksiran jumlah penduduk berbagai daerah dalam tahun-tahun 1955 dan 1956 dipergunakan angka-angka persentase yang sama dengan tahun 1952.

IV. Migrasi ekstern.

Menurut catatan Jawatan Imigrasi jumlah orang-orang yang masuk dan keluar Indonesia di dalam tahun-tahun ini, adalah sebagai berikut:

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar. Untuk dapat menampilkan format gambar tersebut, tekanlah TAB dan kemudian tekan ENTER]

Sumber : Jawatan Imigrasi.

Daftar tersebut di atas memberikan gambaran yang kurang sempurna dari keadaan yang sebenarnya, karena banyak sekali orang-orang yang memasuki Indonesia secara gelap. Tindakan- tindakan telah diambil untuk mencegah imigrasi dan emigrasi secara gelap yang dapat menjadi sumber-sumber kekacauan.

Dibandingkan dengan pertambahan alami penduduk, maka hasil- hasil migrasi ekstern adalah tidak berarti. Sebagaimana keadaannya sekarang, maka hal itu tidak dapat dianggap sebagai suatu cara untuk meringankan tekanan penduduk, maupun sebagai suatu bahaya.

V. Migrasi intern.

Salah satu indikasi dari besarnya jumlah migrasi intern ialah tingginya tingkat pertambahan jumlah penduduk di kota-kota sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini. Akibat-akibat dari terus-menerus adanya urbanisasi ini ialah timbulnya bermacam- www.djpp.depkumham.go.id macam soal sosial di kota-kota.

Alangkah baiknya bila sebagian dari hasrat untuk berpindah dari daerah-daerah yang padat diarahkan kepada hasrat berpindah secara spontan atas kekuatan sendiri keluar Jawa. Tetapi kita berhadapan dengan suatu kenyataan, bahwa walaupun dalam hal ini kita berhasil dalam jumlah yang besar, pertumbuhan kota-kota tetap akan pesat juga.

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar. Untuk dapat menampilkan format gambar tersebut, tekanlah TAB dan kemudian tekan ENTER]

Sumber : Biro Pusat Statistik.
Keterangan :Tidak termasuk tentara dan polisi, beserta keluarganya.

Macam yang lain dari migrasi intern ialah transmigrasi; perincian selanjutnya lihat Bab mengenai Transmigrasi.

Dibandingkan dengan angka perpindahan dusun-kota dan dengan kelebihan penduduk dari Jawa yang harus dikurangi itu, hasil- hasil yang dicapai dengan transmigrasi sangat rendahnya. Adalah penting sekali untuk mempertinggi jumlah transmigran dan lebih penting lagi ialah mengusahakan bertambahnya transmigrasi spontan.

C. Persoalan-persoalan penduduk di Indonesia dan akibat- akibatnya.

Persoalan penduduk di Indonesia terdiri atas :
a.Pertambahan penduduk yang luar baisa tiap tahunnya disebabkan oleh rendahnya tingkat kematian, dengan tidak disertai berkurangnya tingkat kelahiran.
b.Pembagian penduduk yang tidak seimbang.

Akibat-akibat dari persoalan penduduk di Indonesia adalah:

1.Pendudukan pulau Jawa akan bertambah terus dan menyebabkan tingkat hidup yang rendah.
2.Kekurangan tenaga kerja dipulau-pulau di luar Jawa yang menghemat pembangunan ekonomi dan pemakaian sumber-sumber alam yang ada.

Menilik luasnya kepulauan Indonesia dan sumber-sumber alamnya yang ada, maka soal tekanan penduduk bukanlah suatu persoalan yang tidak dapat dipecahkan.

Akan tetapi orang akan terlampau meremehkan persoalan dengan mengatakan bahwa persoalan penduduk akan dapat dipecahkan, jika jumlah penduduk dibagi-bagi dengan lebih merata. Kemungkinan menempatkan penduduk di berbagai daerah bukannya tergantung dari berapa meter persegi luasnya daerah tersebut, melainkan tergantung dari daya penampung daerah tersebut. Dan besarnya daya penampung itu amat berbeda-beda.

Hal ini dapat diperkembangkan di daerah-daerah tertentu, www.djpp.depkumham.go.id yang hingga kini berpenduduk jarang, sedangkan pada daerah yang lain hal ini kelihatannya tak mungkin. Sebaliknya ada daerah- daerah yang telah padat penduduknya, yang daya penampungnya masih dapat diperbesar, hingga bukan hanya dapat menampung dengan mudah jumlah penduduknya yang telah banyak itu, bahkan masih dapat menampung lebih dari itu.

Tujuan kebijaksanaan tentu bukannya suatu kepadatan penduduk yang sama di semua daerah, melainkan mengusahakan daya penampungan yang lebih besar, di mana mungkin, serta mengusahakan mobilitet yang lebih besar, sehingga tercapai hubungan yang optimum antara daya penampung dan jumlah penduduk.

D. Pokok-pokok kebijaksanaan dalam menghadapi persoalan penduduk.

Cara pemecahan persoalan penduduk di Indonesia terdiri atas:

a. 1.Usaha memperbesar produksi bahan makanan supaya tercapai keseimbangan antara jumlah penduduk dan produksi bahan makanan (lihat Bab-bab mengenai Pertanian dan Irrigasi).

2.Usaha memperbesar produksi barang-barang pemakaian, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan penduduk dewasa ini, melainkan juga bagi penduduk yang lebih banyak jumlahnya di masa yang akan datang.
b.Usaha menyediakan kesempatan bekerja yang lebih luas dengan perantaraan industrialisasi dan dalam hubungan ini mengusahakan bertambahnya mobilitet sosial, mobilitet pekerjaan dan mobilitet wilayah.
c.Usaha pemindahan penduduk dari pulau Jawa ke pulau-pulau lain, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun dengan secara spontan (lihat Bab mengenai Transmigrasi).

Jumlah penduduk Indonesia yang banyak itu, bahkan pertambahan sampai jumlah yang jauh lebih banyak daripada sekarang ini, akan menciptakan kemungkinan-kemungkinan yang besar bagi Indonesia mengingat daerah-daerah yang luas yang belum dibuka dan sumber-sumber alam yang belum dipergunakan.

Akan tetapi harus diperhatikan benar bahwa perluasan daya penampung hingga sepenuh-penuhnya meminta waktu yang lama. Dalam pada itu setiap kenaikan Pendapatan Nasional akan dinetralisir oleh tingkat pertambahan penduduk yang tinggi. Oleh karena itu penurunan tingkat kelahiran yang akan menyebabkan berkurangnya tingkat pertambahan penduduk serta tekanan penduduk, akan memberi kemungkinan-kemungkinan yang lebih besar bagi pembangunan ekonomi. Akan tetapi usaha-usaha menyebarkan pengetahuan tentang pengendalian kelahiran di antara penduduk hanya akan memberikan hasil-hasil sesudah jangka waktu yang lama, sehingga walaupun pengawasan kelahiran menjadi lebih umum, tekanan penduduk baru akan berkurang setelah bertahun- tahun. Mungkin perluasan industri dan modernisasi Indonesia akan menyebabkan turunnya tingkat kelahiran dikemudian hari sebagaimana telah terjadi atau sedang terjadi di negeri-negeri lain.

Tetapi hal ini masih mempunyai segi-segi lain daripada www.djpp.depkumham.go.id tekanan penduduk, yang juga harus diperhatikan. Kaum ibu yang mengandung setiap tahun atau hampir setiap tahun dan yang mempunyai terlalu banyak anak, mempunyai tingkat kematian yang tinggi, ditambah pula oleh penyakit-penyakit yang melemahkan.

Jumlah anak yang banyak yang dilahirkan terlalu cepat berturut-turut, tidak menerima perawatan kesehatan serta makanan yang cukup yang mereka butuhkan, oleh karena terlalu banyaknya beban kaum ibu serta oleh karena rendahnya tingkat pendapatan. Hal ini mengakibatkan tingkat kematian anak-anak yang tinggi. Ditinjau dari sudut ekonomi tingkat kematian ibu dan anak-anak yang tinggi ini dapat dianggap suatu pengendalian secara kodrat daripada pertambahan penduduk. Akan tetapi dipandang dari sudut kemanusiaan hal ini tidak bisa diterima dan dibenarkan sebagai suatu pemecahan daripada persoalan pertambahan penduduk yang terlalu besar. Persoalan lain yang harus juga diperhatikan ialah pemakaian cara-cara pembatasan kelahiran yang kini dipergunakan.

Cara-cara dan ala-alat yang dipakai seringkali bukan hanya tidak memberi hasil, melainkan kadang-kadang juga sangat berbahaya bagi kesehatan dan penghidupan. Oleh karena itu sebagai soal kesehatan rupanya perlu untuk mengadakan penyelidikan- penyelidikan mengenai kemungkinan-kemungkinan mengatur jumlah dan waktu kelahiran dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan agama dan adat, tidak berbahaya dan tidak mahal, serta sederhana dalam pemakaian.

E. Penyelidikan tentang pendudukan dan statistik penduduk.

Untuk perencanaan pembangunan ekonomi yang juga memperhatikan persoalan penduduk diperlukan banyak keterangan- keterangan mengenai penduduk yang dapat diperoleh dengan:
1.cara pendekatan sosiografis
2.cara pendekatan statistik.

1.Contoh daripada cara pendekatan sosiografis ialah
Penyelidikan Desa yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat dari Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. Lembaga ini telah menyelidiki 23 desa-desa dari berbagai macam type di Jawa dan 14 desa di Sumatera. Penyelidikan-penyelidikan lain yang ada persamaannya dengan penyelidikan ini ialah penyelidikan transmigrasi. Selanjutnya ada penyelidikan urbanisasi. Penyelidikan-penyelidikan semacam ini harus dilanjutkan dan diperluas. Adalah kurang tepat untuk menganggap cara pendekatan yang satu lebih baik daripada yang lain. Kedua macam cara pendekatan tersebut harus dipergunakan.

2.Bahkan keterangan statistik mengenai penduduk Indonesia
kini masih amat kurang sekali. Sensus (penghitungan cacah jiwa) yang terakhir diselenggarakan dalam tahun 1930. Pemakaian- pemakaian sensus ini bagi waktu sekarang adalah amat terbatas sekali, oleh karena keadaan tahun 1930 sudah terlalu jauh perbedaannya dengan keadaan sekarang. Bahkan keterangan mengenai jumlah penduduk dan susunan penduduk pada waktu itu boleh dikatakan tidak bisa dipakai untuk menilai persoalan-persoalan www.djpp.depkumham.go.id demografis, sosial dan ekonomis yang ada pada waktu ini. Cara mengatasi hal ini hanyalah dengan jalan menyelenggarakan suatu penghitungan jumlah penduduk dan mata-pencaharian (sensus). Oleh karena itu perlu diadakan persiapan-persiapan untuk menyelenggarakan suatu sensus di Indonesia yang diharapkan dapat

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar. Untuk dapat menampilkan format gambar tersebut, tekanlah TAB dan kemudian tekan ENTER]

berlangsung sekitar tahun 1960. Oleh karena sensus memerlukan masa persiapan yang lama, adalah tidak terlalu tergesa-gesa untuk mulai dengan persiapan-persiapan sekarang juga. Bagaimanapun juga pentingnya suatu sensus, akan tetapi sensus tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang segera dan tidak dapat diselenggarakan lebih sering daripada 5 atau 10 tahun sekali. Ada suatu cara yang dapat membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan statistik yang segera dan yang dapat diselenggarakan dengan cepat serta dengan ongkos- ongkos yang sedang dan dengan hasil-hasil yang terperinci dan cukup dapat dipercaya, yakni: penyelidikan secara "sampling". Oleh karena itu kini sedang disusun rencana untuk menyelenggarakan suatu Penyelidikan berkala mengenai Penduduk dan Keadaan Sosial yang didasarkan atas sampling.

Bahan keterangan statistik, mengenai kelahiran dan kematian diperoleh dari pendaftaran kelahiran, kematian dan lahir-mati yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan. Pendaftaran ini bukan merupakan keharusan: Pada waktu ini pendaftaran ini sedang diselenggarakan di kabupaten-kabupaten di Jawa dan dibeberapa kabupaten di pulau-pulau yang lain. Kini sedang dilakukan usaha- usaha untuk secepat mungkin meliputi seluruh wilayah negara dan untuk memperbaiki kwalitet serta lengkapnya pendaftaran. Untuk mempercepat diperolehnya bahan-bahan yang representatif bagi seluruh wilayah Indonesia perlu diusahakan pemakaian "sample" di dalam statistik kelahiran dan kematian.

BAB 3.

PEMBIAYAAN RENCANA PEMBANGUNAN.

1.Pembiayaan Rencana Lima Tahun kita adalah berdasarkan
kekuatan kita sendiri, dengan mengingat pengalaman-pengalaman pada tahun-tahun yang lalu.

Dan pula berdasarkan anggaran bahwa Anggaran Belanja Negara dapat dibuat seimbang atau hampir seimbang di dalam jangka waktu pelaksanaan Rencana Lima Tahun Pertama.

2.Dalam tahun-tahun yang lalu telah dihitung besarnya
investasi negara yang dikeluarkan menurut Anggaran Belanja. Menurut perhitungan tersebut investasi negara mencapai jumlah antara Rp. 1,7 - Rp. 2,4 milyard setahun.

Kalau kita berhasil mempertahankan tingkat pengeluaran pemerintah untuk investasi yang sekarang atas dasar yang tidak inflatoir, maka ini sudah akan merupakan suatu sukses.
www.djpp.depkumham.go.id

Keadaan sedemikian sedikit-dikitnya telah memberikan jaminan bahwa pengeluaran sebesar itu akan dapat diteruskan untuk tahun- tahun yang akan datang.

Tetapi perlu diingat bahwa bila inflasi berjalan terus, maka jumlah tersebut tidak akan dapat dicapai dan akan hilang dalam kekacauan keuangan.

Sementara itu terhadap taksiran-taksiran yang semula mengenai pembiayaan Rencana Lima Tahun telah diadakan perubahan- perubahan.

Perubahan di dalam perkiraan daripada pengeluaran- pengeluaran Anggaran Belanja untuk pembangunan didasarkan atas angka-angka pengeluaran Pemerintah di dalam tahun-tahun 1956 dan 1957, yang berturut-turut diperkirakan sebesar Rp. 2.873,2 juta dan Rp. 2.752,4 juta.

Meskipun kelihatannya angka-angka tersebut ada sedikit tinggi, namun perlu diingat bahwa angka-angka dari tahun 1956 dan tahun-tahun sesudahnya semuanya meliputi pembayaran-pembayaran T.P.I., padahal angka-angka Rencana Pembangunan Lima Tahun yang didasarkan atas angka-angka 1954 dan 1955 tidak memperhitungkan pembayaran T.P.I. di atas.

Maka angka Rp. 2.120 juta setahunnya dapatlah kiranya diterima sebagai jumlah yang paling sedikit dapat diharapkan dari Anggaran Belanja Pemerintah bagi pengeluaran-pengeluaran pembangunan.

3.Peranan dan pentingnya modal asing dalam pembangunan
negara kita merupakan suatu soal yang sulit dan pendapat-pendapat menenai hal inipun sangat berlainan.

Peranan modal asing kadang-kadang sangat dibesar-besarkan. Sikapnya sangat dipengaruhi oleh keadaan Negara yang akan dimasuki a.l.:
1. politik luar negeri Pemerintah;
2. keadaan dalam negeri dilapangan politik dan keamanan;
3. stabilitet kebijaksanaan ekonomi dan keuangan.

Pemasukan modal dapat pula berasal dari badan-badan resmi yang mempunyai peranan pula dalam membantu pembangunan negara a.l.:

1.Bank Export-Import Washington;

2.International Bank for Reconstruction and Development;

3.Rencana bantuan asing: UNTAA, I.C.A., Colombo-plan, dan lain-lain.

Pengalaman-pengalaman pada beberapa tahun yang terakhir ini

menunjukkan, bahwa jumlah pinjaman/bantuan luar negeri yang

kita terima, yang kiranya dapat digunakan sebagai sumber

pembiayaan Rencana Lima Tahun ini, bila dapat diharapkan

sejumlah Rp. 200 juta setahun tidaklah merupakan jumlah yang

mustahil.

Di samping itu realisasi daripada sumber-sumber luar negeri lainnya, seperti pembayaran pampasan Jepang serta pinjaman- pinjaman luar negeri lainnya, yang di dalam tahun-tahun yang telah lampau belum dapat diharapkan berhubung telah adanya ketentuan terhadap sumber-sumber itu, maka mulai dengan tahun 1958 telah diadakan taksiran tentang jumlah-jumlah yang kurang lebih bisa diharapkan direalisir dari sumber- www.djpp.depkumham.go.id sumber di atas.

4.Dengan uraian di atas, akhirnya kita sampai pada

sumber-sumber pembiayaan Rencana Lima Tahun sebesar Rp.

12,5 milyard. Dari skema di bawah ini dapat dilihat

dengan jelas maksud uraian tersebut di atas.

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar. Untuk dapat menampilkan format gambar tersebut, tekanlah TAB dan kemudian tekan ENTER]

5.Dalam Rencana Lima Tahun I ini terang belum semua yang

kita kehendaki dapat dilaksanakan berhubung dengan

kekuatan keuangan kita. Karena itu perlu diadakan

pembagian-pembagian mana yang harus dikerjakan dahulu

dan yang penting untuk pembangunan dengan tidak

mengabaikan komplementaritet daripada obyek-obyek

pembangunan.

Menurut perhitungan kita investasi Pemerintah tahun 1954 yang dibiayai dari Anggaran Belanja Negara menunjukkan jumlah Rp. 2.019 juta dengan presentase sebagai berikut:

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar. Untuk dapat menampilkan format gambar tersebut, tekanlah TAB dan kemudian tekan ENTER]

Seperti tersebut di atas persentasi alokasi untuk Rencana Lima Tahun agak berlainan dari persentase yang terdapat pada tahun 1954 berhubung untuk rencana pembangunan diperlukan prioritet-prioritet untuk mendapatkan keseimbangan dalam pembangunan.

Negara kita kerap-kali dinamakan negara yang

kurang maju, tetapi yang penting adalah bahwa kita

sangat tergantung pada impor barang-barang, terutama

barang-barang modal untuk investasi dalam pembangunan.

Ini berarti bahwa kita membutuhkan devisen.

Kebutuhan devisen dalam Rencana Lima Tahun adalah sebagai berikut:

Jadi selama 5 tahun dibutuhkan devisen Rp. 4.688 juta atau kira-kira 37,5% dari seluruh investasi.

Bila kita melihat pengalaman-pengalaman yang lampau, pengeluaran devisen dalam tahun-tahun yang lalu, maka persentase tersebut di atas tidaklah berat. Dan pula di beberapa sektor masih diadakan cadangan rupiah maupun devisen untuk memberikan kelonggaran bila ada perobahan-perobahan harga atau proyek-proyek yang tidak dapat dihindarkan.

7. Sebagai kesimpulan mengenai uraian di atas perlu

diingat kembali bahwa dasar pada permulaan pembangunan kita itu adalah keseimbangan atau hampir adanya keseimbangan dalam Anggaran Belanja Negara.
www.djpp.depkumham.go.id

Dengan demikian dapat diharapkan selanjutnya

adanya kestabilan keuangan. Tanpa kestabilan keuangan

ini, maka Rencana Lima Tahun akan menjadi kacau.

Perlu diingat juga, bahwa pengeluaran tahunan

pembiayaan Rencana Lima Tahun itu tidak akan sama,

artinya tiap tahun tidaklah selalu dibutuhkan 1/5 X Rp.

12,5 = Rp. 2,5 milyard, umumnya pada tahun-tahun

pertama akan lebih kecil daripada tahun-tahun terakhir,

bila kita mengingat akan pembangunan proyek besar

umpamanya, terutama mengenai kebutuhan akan devisen.

Pengeluaran-pengeluaran pertama kebanyakan

dilakukan dalam mata uang dalam negeri saja. Sehingga perlu dalam tahun-tahun pertama menyimpan surplus, terutama devisen untuk tahun-tahun selanjutnya di mana kebutuhan devisen untuk pembangunan relatip meningkat dengan banyak, dan janganlah sekali-kali dihamur- hamburkan untuk keperluan yang kurang penting.

Selain dalam kestabilan keuangan, di sini pula letak

berhasil atau tidaknya rencana pembangunan, yaitu apakah

kita dapat mengendalikan diri dalam pemborosan pengeluaran

terutama mengenai devisen.

9.Perlu di sini ditegaskan bahwa biaya Rencana

Pembangunan Lima Tahun hanyalah untuk investasi modal yang berhubungan dengan pembangunan dilapangan ekonomi dan sosial. Seperti diketahui investasi modal disektor Pemerintah meliputi investasi modal yang dibiayai oleh Pemerintah sebesar Rp. 12.500 juta. Dalam jumlah ini tidak termasuk pengeluaran- pengeluaran modal yang tidak ada hubungannya dengan pembangunan, tetapi perlu bila dilihat dari sudut administrasi Pemerintah. Pengeluaran-pengeluaran ini dalam Anggaran Belanja Negara digolongkan sebagai pengeluaran modal, tetapi yang tidak merupakan suatu bagian dari Rencana Pembangunan kita; umpama kantor-kantor Pemerintah, perlengkapan untuk pertahanan dan sebagainya atau yang mempunyai sifat keuangan (financial character) belaka umpama melunasi hutang-hutang atau ganti kerugian bagi perusahaan-perusahaan yang dinasionaliser, yang tidak mengakibatkan penambahan kekayaan Negara.

10. Selanjutnya dalam Rencana Pembangunan yang berjumlah Rp. 12.500 juta itu tidak termasuk pengeluaran-pengeluaran biasa (current) yang bersifat routine yang perlu disediakan oleh Pemerintah untuk melengkapi dan menjamin terlaksananya investasi modal umpamanya sebagian besar pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, penyelidikan dan penyuluhan pertanian dan pula transmigrasi. Pengeluaran-pengeluaran ini dalam Anggaran Belanja digolongkan pada pengeluaran biasa (current: pegawai, barang- barang atau lain-lain) yang diajukan tiap-tiap tahun menurut prosedure biasa dalam mengajukan rencana Anggaran Belanja Negara.

Pengeluaran ini akan meningkat sesuai dengan meningkatnya pengeluaran investasi dan harus seimbang dengan kemajuan ekonomi negara pada umumnya. Karena itu pos "Belanja www.djpp.depkumham.go.id Modal" dalam Anggaran Belanja perlu dibagi menjadi:

1.pengeluaran modal untuk Rencana Pembangunan;

2.pengeluaran modal yang bukan untuk Pembangunan;

3.pengeluaran modal yang bersifat keuangan belaka.

Dalam masa peralihan perlu dalam pos pengeluaran modal untuk Rencana Pembangunan (pos 1) ditambah dengan sub-bagian, untuk mencatat "Commitments" yaitu pengeluaran modal untuk menyelesaikan proyek-proyek pembangunan yang telah diadakan pada tahun-tahun yang telah lalu yang tidak termasuk dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960.

11. Yang dimaksud dengan pengeluaran modal untuk pembangunan ialah pengeluaran modal yang ditujukan untuk menambah produksi nasional.

Seperti diterangkan di atas pengeluaran modal untuk pembangunan ini dalam masa peralihan harus dibagi dua untuk membedakan antara:

a.Pengeluaran investasi yang berhubungan dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun kita.

b.Pengeluaran investasi yang berhubungan dengan penyelesaian proyek-proyek dan Commitments yang diadakan pada tahun-tahun sebelum Rencana Pembangunan yang pembiayaannya masih harus ditanggung oleh Anggaran Belanja sekarang.

Dalam hal ini Kementerian Keuangan yang menentukan pengeluaran-pengeluaran mana yang termasuk dalam kolom ini. Sebagai contoh umpamanya, pembayaran cicilan
pembelian lokomotip-lokomotip atau kapal-kapal pada tahun-tahun Anggaran Belanja yang telah lalu.

12. Mengenai pengeluaran modal yang bukan untuk

pembangunan di sini dapat dinyatakan bahwa pengeluaran

itu nyata- nyata untuk pengeluaran modal meskipun pada

hakekatnya tidak menambah produksi nasional, tetapi

hanya menambah kekayaan dan milik harta benda

Pemerintah.

Yang termasuk dalam kolom ini biasanya yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan pada umumnya, umpama:

1.Perlengkapan-perlengkapan keperluan militer dan pertahanan (senjata-senjata, perlengkapan militer, kapal-kapal untuk A.L.R.I., asrama-asrama angkatan perang dan sebagainya).

2.Perlengkapan untuk keamanan umum seperti perlengkapan bagi dinas kepolisian.

3.Pembelian tanah-tanah oleh Pemerintah yang bukan untuk mendirikan proyek-proyek pembangunan.

4.Pembuatan gedung-gedung dan kantor-kantor Pemerintah.

5.Kendaraan dan alat perhubungan yang dipergunakan www.djpp.depkumham.go.id semata- mata untuk keperluan administrasi Pemerintah.

6.Perumahan untuk pegawai-pegawai negeri.

7.Monumen-monumen, taman dan tempat untuk bersembahyang (mesjid-mesjid dan gereja-gereja).

8.Pembentukan persediaan barang (stokpling: beras).

13. Akhirnya mengenai pengeluaran yang bersifat keuangan belaka dapat diterangkan di sini, bahwa meskipun dalam Anggaran Belanja dimasukkan dalam "Belanja Modal" dalam kenyataannya dan pada hakekatnya tidak menambah kekayaan dan harta benda Pemerintah, umpama:

1.Pelunasan hutang-hutang Pemerintah.

2.Pemberian pinjaman dan uang muka oleh Pemerintah kepada bank-bank dan Pemerintah Daerah yang tidak mempunyai sifat pembangunan.

3.Pemberian pinjaman dan uang muka kepada pegawai-pegawi negeri.

4.Pemberian-pemberian pinjaman, penempatan deposito atau penyerahan Pemerintah dalam perusahaan yang tidak termasuk dalam Rencana Pembangunan pada perusahaan-perusahaan tersebut.

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar. Untuk dapat menampilkan format gambar tersebut, tekanlah TAB dan kemudian tekan ENTER]

5.Ganti kerugian bagi perusahaan-perusahaan yang dinasionalisir.

6.Pengeluaran lain-lain yang tidak bersifat menambah harta kekayaan.

14. Pengeluaran yang sungguh-sungguh dikeluarkan hendaknya dicatat untuk tiap-tiap kuartal, sesuai dengan pos-pos dalam Anggaran Belanja.

Pengeluaran-pengeluaran modal untuk pembangunan (kolom I A dan I B) juga meliputi pengeluaran bagi pembelian tanah bagi tempat kedudukan dan pendirian poryek-proyek pembangunan tersebut.

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar. Untuk dapat menampilkan format gambar tersebut, tekanlah TAB dan kemudian tekan ENTER]

BAB 4.

PERTANIAN, KEHUTANAN, KEHEWANAN DAN
PERIKANAN

I. Pendahuluan

Lapangan pertanian dalam arti yang luas, terdiri dari pertanian rakyat, perkebunan besar, kehewanan, kehutanan dan perikanan. Perhatian dan usaha-usaha Pemerintah dalam lingkungan www.djpp.depkumham.go.id ini tidak mengenai hasilnya (produknya) semata-mata, melainkan juga mengenai orang-orang yang menghasilkan produk tadi, yaitu si-tani, si nelayan dan lain-lain, serta masyarakatnya, satu dan lain diarahkan agar supaya dapat berjalan seimbang dengan kepentingan pertumbuhan negara.

Sebagian terbesar dan tugas Pemerintah dalam lapangan- lapangan tadi terletak di tangan Kementerian Pertanian, yang dibagi-bagi dalam:
a.Kementerian Pusat.
b.Jawatan-jawatan: Kehutanan, Pertanian Rakyat, Perkebunan, Karet Rakyat, Kehewanan, Perikanan Laut, Perikanan Darat dan Pembangunan Usaha Tani.
c.Lembaga/Balai/ Kantor :Lembaga Pusat Penyelidikan Alam, Lembaga Pusat Penyakit Hewan, Balai Besar Penyelidikan Pertanian, Balai Penyelidikan Penyakit Mulut dan Kuku, Balai Penyelidikan Peternakan, Balai Penyelidikan Perikanan Darat dan Kantor Perancang Tata Bumi.

Untuk lengkapnya perlu dikemukakan di sini, bahwa masih ada balai-balai besar-kecil yang di atas tidak disebut oleh karena tidak berdiri sendiri dan termasuk dalam Jawatan-jawatan yang bersangkutan (Kehutanan; Perkebunan Rakyat dari Pertanian Rakyat).

Pada lapangan pertanian ini sebenarnya dalam tahun 1947 telah diadakan rencana pembangunan pertama (rencana Kasimo), yang dilanjutkan dalam tahun 1951 dan diperluas dalam tahun 1954.

Penyelenggaraan pembangunan dimulai juga dalam tahun 1947 tadi, meskipun pada permulaan masih secara kecil-kecilan dan oleh karena keadaan, sering terputus-putus.

Dalam penyelenggaraan selanjutnya dihadapi beraneka-warna kesukaran-kesukaran, di antara mana yang terbesar ialah yang mengenai pembiayaannya.

Naik turun jatah pembiayaan dari tahun ke tahunpun dalam gambarannya sangat kasar saja, tidak diketahui sebelumnya. Kecuali itu jatah yang akan diterima untuk tahun yang bersangkutan belum diketahui pada permulaan tahun itu, jika kemudian telah diketahui, masih selalu berubah-ubah, perubahan mana pada umumnya berarti pengurangan.

Sistem bekerja yang dijalankan pada sektor pertanian ini tetap masih akan diselenggarakan, setidak-tidaknya dicoba, jika menurut perhitungan risiko tidak akan terlalu besar. Mengingat hal sedemikian itu maka tidak mengherankan bahwa lalu banyak pekerjaan yang terbengkalai di tengah jalan. Meskipun demikian telah banyak pekerjaan yang terselenggara.

Cara bekerja yang banyak mengandung risiko ini dari semula dijalankan dengan tujuan supaya pada suatu saat jika pekerjaan- pekerjaan telah mulai dapat diselenggarakan dengan lebih sistimatis, maka dasar yang telah diletakkan itu merupakan dasar yang luas.

Bagi tahun-tahun yang akan datang mulai kelihatan lebih terang batas-batas kemungkinan kekuatan keuangan dan kesanggupan- kesanggupan serta kemampuan bekerja dari seluruh aparatur dan www.djpp.depkumham.go.id bagian-bagiannya, sehingga rencana pekerjaan lebih dapat disesuaikan dengan keadaan, dan penyelenggaraan dapat dijalankan dengan lebih sistimatis.

Kecuali itu maka untuk sebagian dari rencana-rencana yang telah disiapkan, yang sangat penting, pembiayaannya ditetapkan untuk jangka waktu lima tahun.

Rencana tersebut telah disesuaikan dengan anggaran belanja yang disediakan serta pegawai yang ada dan dikoordinasikan dengan rencana umum pembangunan ekonomi yang dipersiapkan oleh bagian- bagian lain dari Biro Perancang Negara.

Pengambilan proyek dari rencana Kementerian seluruhnya didasarkan atas ukuran-ukuran berikut:
1.Proyek-proyek yang terang akan dapat dilaksanakan berdasarkan tenaga yang tersedia serta cukup terdidik.
2.Proyek-proyek yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat produksi pertanian.
3.Proyek-proyek yang terang akan berhasil melikat pengalaman- pengalaman dalam masa lampau.

Proyek-proyek baru dan belum pernah dijalankan, masing- masing dibatasi dengan sebuah proyek percobaan (pilot project) untuk memperoleh pengalaman terlebih dahulu dalam melaksanakannya sebelum dapat memperbanyak proyek-proyek tersebut.

Pada umumnya dapat dikemukakan, bahwa telah sejak beberapa tahun kapasitet dari sebagian besar aparatur Kementerian Pertanian tidak dapat dipergunakan untuk 100%, oleh karena kekurangan pembiayaan.

Perlu diutarakan bahwa perubahan mentalitet tani dan nelayan adalah sedemikian rupa, mereka itu kini telah sangat dinamis, kesanggupan bekerjanya melimpah-limpah, sehingga pekerjaan pembangunan akan dapat berjalan lebih lancar dan luas, sekiranya tersedia perkreditan cukup. Selanjutnya kapasitet yang ada pada Kementerian Pertanian juga dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Akhirnya perlu agaknya dikemukakan di sini, bahwa corak pengeluaran untuk pembangunan dilingkungan pertanian ini sedikit berlainan dari lapangan lainnya umpamanya perindustrian. Dalam perimbangannya "belanja modal", terutama mengenai pertanian rakyat, tidak mengambil bagian yang besar, dan untuk tahun-tahun permulaan ini bagi sementara sektor-sektor masih agak sukar memisah-misahkan pembangunan seluruhnya dan pembangunan khusus lima tahun ini.

II. A. Jawatan Pertanian Rakyat.

Sifat, pokok dasar pekerjaan Jawatan Pertanian Rakyat adalah sebagai berikut:
1.Menyelenggarakan penyelidikan, pengumpulan dan pengolahan bahan-bahan yang bersangkut-paut dengan pertanian rakyat khususnya dan perekonomian masyarakat tani umumnya.
2.Merancangkan pembangunan dalam pertanian rakyat setingkat dengan hasil-hasil penyelidikan dan sesuai dengan keadaan alam serta kesanggupan dan aliran masyarakat.
3.Memberikan penerangan, bimbingan dan bantuan, baik materiil, finansiil, maupun moril kepada petani umumnya, dan www.djpp.depkumham.go.id masyarakat yang mempunyai minat besar terhadap kemajuan pertanian rakyat.
4.Menyelenggarakan berdirinya kursus-kursus untuk memperluas dan mempertinggi pengetahuan tentang pertanian.

Dari tugasnya yang amat luas itu di dalam lima tahun yang akan datang tugas Jawatan Pertanian Rakyat yang terpenting ialah menambah hasil bahan makanan sebanyak-banyaknya, termasuk sayur- sayuran dan buah-buahan. Di samping itu tidak dapat dilupakan memperhatikan tanaman perdagangan (kecuali karet rakyat) untuk memperkuat tenaga pembeli dari rakyat dan menambah devisen Negara. Di antara tanaman perdagangan, maka rami dan kapas hendaknya mendapat perhatian istimewa berhubung sampai sekarang kebutuhan bahan pakaian di Indonesia masih 98% tergantung dari import luar negeri.

Selain dari itu kemungkinan untuk menanam rami dan kapas secara besar-besaran dan pengolahannya sekarang lebih luas dari beberapa tahun yang lalu,

Untuk merealisir usaha-usaha ke arah penambahan hasil produksi yang dimaksudkan di atas, maka ikut-sertanya rakyat adalah syarat mutlak. Dari itu maka pendidikan secara khusus dan masal serta penyuluhan seluas-luasnya adalah suatu keharusan.

Setelah mengemukakan keterangan ringkas ini, dapatlah kiranya disusun urgensi plan lima tahun yang akan datang dengan mengingat keuangan yang terbatas. Urgensi plan itu berisi masalah-masalah sebagai berikut:
1.Pendidikan.
2.Usaha-usaha penambahan hasil bahan makanan terdiri dari:

a.penyiaran benih-benih unggul dari padi, jagung, kacang- kacangan, sayuran, umbi-umbian dan lain-lain dan bibit- bibit tanaman buah-buahan.

b.pemupukan.

c.perluasan tanah pertanian secara mekanis.

d.pencegahan tanah larut dan usaha penambahan kesuburan tanah.

e.pertanian campuran (pertanian + peternakan).
3.Usaha memperluas tanaman dan selanjutnya mengobah bahan rami, kapas dan lain-lain.
4.Supaya Pemerintah mengadakan sensus dalam lapangan pertanian.

5.Memprodusir sendiri alat-alat pertanian dan rabuk.
6.Di samping usaha-usaha rakyat, Pemerintah supaya menyelenggarakan perusahaan-perusahaan mengenai bahan makanan dan pakaian pokok.

1.Pendidikan

a.S.P.M.A. Sekarang ini tiap-tiap Propinsi mempunyai sebuah S.P.M.A. antara mana empat buah baru yaitu di Sumatera Selatan, Kalimantan, Maluku dan Lombok. Untuk sementara jumlah S.P.M.A. ini tidak perlu ditambah karena dengan 10 sekolahan ini kebutuhan akan tenaga menengah ahli untuk jawatan-jawatan dan perusahaan-perusahaan Pemerintah telah akan dapat dipenuhi, sedangkan penambahan S.P.M.A. berarti penambahan tenaga-tenaga www.djpp.depkumham.go.id guru yang sekarang sukar sekali dapat dipenuhi.

Berhubung dengan itu adalah bijaksana bilamana sekolahan- sekolahan yang ada ini disempurnakan gurunya dan peralatannya.

Untuk ini hendaknya di dalam waktu 5 tahun disediakan uang Rp. 50 juta untuk pembelian tanah, gedung-gedung, peralatan sekolah, traktor dan mesin-mesin lain yang perlu, misalnya pompa air.

Menambah mata pelajaran pertanian dalam kelas-kelas terakhir pada sekolah-sekolah rakyat.

b.Kursus-kursus dan Sekolah-sekolah Usaha Tani. Pendidikan yang sifatnya massal ini umumnya telah diinsyafi oleh rakyat tani, akan tetapi belum dirasakan di tiap-tiap Propinsi terutama di luar Jawa. Untuk menyempurnakan ini perlu diadakan penyuluhan-penyuluhan, percontohan, perlombaan-perlombaan, pertunjukan-pertunjukan, darma- wisata dan lain-lain.

Untuk obyek tersebut ditaksir akan diperlukan persediaan jumlah uang Rp. 20 juta dalam lima tahun.

c.Balai Pendidikan Masyarakat Desa. Jika di Jawa tiap-tiap tahun diadakan penambahan 1 B.P.M.D., di tiap-tiap Propinsi dan di luar Jawa 2 buah B.P.M.D., maka untuk lima tahun yang akan datang tiap- tiap tahun akan didirikan 18 buah B.P.M.D. Untuk ini diperlukan jumlah uang Rp. 3,6 juta dan bantuan 330 buah B.P.M.D. yang telah ada Rp. 6.000,- per B.P.M.D., sehingga tiap-tiap tahun diperlukan uang Rp. 3,6 juta + Rp. 1,98 juta = Rp. 5,58 juta.

Untuk lima tahun jumlah ini menjadi Rp. 27,9 juta, bulat Rp. 28 juta.

2. a. Penyiaran benih dan bibit murni.

Saluran daripada penyiaran benih dan bibit ini adalah balai- balai benih, kebun-kebun benih dan kebun-kebun perkebunan rakyat, perlombaan dan para penangkar bibit. Fungsi dari balai-balai benih dan kebun-kebun benih ini adalah percontohan, penyuluhan dan penyiaran. Untuk obyek-obyek ini dibutuhkan jumlah tiap-tiap tahun Rp. 2 juta sehingga untuk lima tahun perlu disediakan biaya 1450 Rp. 10 juta. Untuk bantuan balai bibit yang telah ada Rp. 12.000,- per balai dibutuhkan uang Rp. 2,7 juta atau Rp. 13,5 juta dalam lima tahun. Jumlah untuk keperluan bibit dan benih semua dalam lima tahun adalah Rp. 10 juta + Rp. 13,5 juta = Rp. 23,5 juta.

b.Untuk pemupukan dikira-kirakan jumlah Rp. 17,5 juta untuk bantuan, perlombaan, percobaan di tempat-tempat baru dan sebagainya.

Import pupuk akan diselenggarakan oleh Pemerintah sedangkan distribusinya disalurkan lewat kooperasi-kooperasi pertanian.

c.Perluasan tanah pertanian secara mekanis. Diperlukan uang Rp. 45 juta untuk pembelian 100 buah traktor, peralatan www.djpp.depkumham.go.id dan eksploitasinya untuk lebih kurang 12.000 ha. Untuk melaksanakan penambahan produksi 2 juta ton beras dalam lima tahun, maka harus diadakan tindakan-tindakan istimewa sebagai berikut:

1.extra intensivering.

2.perluasan areal secara besar-besaran di luar Jawa antara lain dengan pendirian rijst-bedrijven, serta pengeringan tanah-tanah rawa pasang-surut.

Perlu diterangkan bahwa sesuai dengan saran Musyawarah Nasional Pembangunan tersebut, oleh Kementerian- kementerian Pertanian dan Pekerjaan Umum dan Tenaga telah disusun rencana pembukaan tanah-tanah kering dan pengeringan tanah-tanah rawa secara besar-besaran di dalam usaha untuk memperluas areal tanaman bahan makanan.

d.Untuk pencegahan tanah larut dan penambahan kesuburan tanah seluas lebih kurang 140.000 ha dalam lima tahun dibutuhkan uang 140.000 X Rp. 250,- = Rp. 35 juta.

e.Untuk pemberantasan hama dalam lima tahun ditaksir pengeluaran sejumlah Rp. 20 juta.

f.Pertanian campuran, percobaan 5 tempat a Rp. 500.000,- = Rp. 2,5 juta dalam lima tahun Rp. 12,5 juta.

3.Untuk usaha memperluas tanaman rami dan kapas dan selanjutnya mengolah bahannya diperlukan jumlah Rp. 23,5 juta termasuk pusat pembelian untuk mempergiat tanaman rakyat.
Jumlah yang disediakan untuk Jawatan Pertanian Rakyat dibulatkan adalah Rp. 275 juta.

B. Balai Besar Penyelidikan Pertanian.

Balai Besar Penyelidikan Pertanian meliputi Balai-balai Penyelidikan:

1.Tanah

2.Tumbuh-tumbuhan

3.Teknik Pertanian

4.Padi

5.Hama Tumbuh-tumbuhan

6.Cabang Makasar.

Jumlah kebun-kebun percobaan dan pembibitan sebelum perang 14 buah, jumlah kebun yang dimiliki sekarang menjadi 35 buah, yang dengan sendirinya membutuhkan penambahan pegawai dan tempat- tempat bekerja.

Penyelidikan dalam segala lapangan masih perlu diperluas, baik yang dipusat maupun di daerah (kebun-kebun percobaan regional). Dalam pada itu di samping menutup kebutuhan akan bahan makanan (padi, jagung, kekacangan, umbi) diperhatikan pula tanaman perdagangan (rosella, ramie, cengkeh, coklat, kelapa, kopi, tembakau dan lain-lain).

Mengenai penyelidikan tanah perlu diselesaikan survey dan pemetaan tanah yang perlu dijadikan dasar keterangan-keterangan kerja bagi transmigrasi, irrigasi dan perusahaan pertanian atau perkebunan. Sedang diselesaikan survey di Jawa yang telah dimulai www.djpp.depkumham.go.id sebelum perang, dan kini telah dimulai peninjauan-peninjauan di Sumatera dan di Nusa Tenggara. Untuk mempercepat pemeriksaan tanah dilaboratoria diperlukan pembaharuan alat- alat.

Sebagai usaha memberantas penyakit kuning pada lada di Bangka dan Belitung perlu dilanjutkan research tentang pengaruh batang bawah terhadap batang atas.

Hama tikus, penggerek padi, Artona, Sexava pada kelapa, Phaedonia pada kedelai, penyakit-penyakit phytophtora dan bakteri memerlukan perhatian secukupnya. Begitupun pemeriksaan impor dan ekspor bahan tumbuh-tumbuhan sangat bertambah yang menghendaki perluasan Dinas Karantina sesuai dengan perkembangan lalu-lintas di lautan dan di udara. Gedung B.P. Hama tumbuh-tumbuhan tidak mempunyai ruangan dan perlengkapan yang memenuhi syarat untuk penyelidikan penyakit-penyakit bakteri.

Adapun kebun-kebun percobaan yang masih membutuhkan rehabilitasi dan investasi adalah:
a.Balai Penyelidikan Kelapa di Mapanget (Menado) agar supaya dapat bekerja kembali untuk daerah kelapa yang terpenting di Indonesia;
b.Kebun seleksi di Rapang (Sulawesi Tengah);
c.Kebun seleksi padi di Banjarmasin;
d.Kebun seleksi padi di Jakenan (Pati).

Untuk mencukupi dan memperbaiki pekerjaan "tevelde" dan percobaan-percobaan yang diselenggarakan bersama dengan Jawatan Pertanian Rakyat yang dapat menambah nilai research dilapangan perlu diadakan pegawai-pegawai yang menyelenggarakan dan membuat pencatatan-pencatatan seperlunya dari percobaan, seperti dahulu dikerjakan dalam lapangan "geintensiveerde rijstselectie".

Di samping itu direncanakan tempat-tempat percobaan yang tetap (permanents proefvelden).

Untuk menyelenggarakan rencana ini disebutkan urutan urgensi proyek-proyek sebagai berikut:
1.a. Penyelesaian Balai Padi Bogor,

b.Gudang, penjemuran, kantor dan rumah pengurus di Pusakanegara,

c.Rumah pengurus di Singamerta,

d.Penjemuran, gudang, kantor dan rumah pengurus di Kendalpajak,

e.Kantor, gudang, rumah pengurus di Jakenan,

f.Kantor, rumah pengurus di Genteng.
2.Penyelesaian rehabilisasi di Mapanget (Menado).
3.Kelderwerkruimte di Balai Penyelidikan Tanah dan alat-alat laboratorium.
4.Stekkast di B.P. Tumbuh-tumbuhan.
5.Kantor dan sel-sel fumigasi Dinas Karantina.
6.Bagian bakteriologi di B.P.H.T.
7.Rehabilisasi kebun seleksi padi di Rapang (Makasar) investasi kebun seleksi padi di Banjarmasin.
8.Tempat-tempat percobaan menetap, dua di Jawa dan lima di Sumatera.

www.djpp.depkumham.go.id

C. Jawatan Pembangunan Usaha Tani.

Rencana ditujukan untuk menciptakan lapangan seluas-luasnya bagi perkembangan oto-aktivitet rakyat desa, termasuk pula kaum wanita dan pemuda tani, agar mereka lambat-laun secara teratur dan organisastoris dapat turut-serta mengerjakan dan mempertanggung-jawabkan segala sesuatu, sesuai dengan cara mereka berfikir dan cara mereka melihatkan inisiatipnya. Adalah suatu keharusan bagi Pemerintah untuk secara bijaksana mengadakan sistematiseering dalam cara memelihara, membimbing, membantu dan melindungi tiap-tiap perkembangan kegiatan rakyat untuk disalurkan ke arah pembangunan.

Memperpadukan oto-aktivitet rakyat dengan rencana Pemerintah adalah suatu kebijaksanaan yang juga sangat meringankan pembelanjaan rencana itu sendiri.

Saluran yang dipergunakan oleh jawatan ini dalam rangka rencana lima tahun, adalah menghidupkan badan-badan kemasyarakatan, kerukunan-kerukunan atau paguyuban-paguyuban di desa-desa, negeri atau marga suatu sifat yang umumnya dikenal oleh rakyat Indonesia, dalam tingkat pertama sebagai formasi sosial yang merupakan tempat untuk menumbuhkan organisasi- organisasi usaha tani menurut kemampuannya sendiri-sendiri.

Proyek-proyek meliputi:
1.perkembangan kerukunan tani
2.pendidikan kader tani, laki-laki maupun wanita
3.perkembangan seksi wanita
4.pendidikan organisasi pemuda tani
5.rencana sokongan kepada kerukunan
6.rencana perkreditan
7.pendidikan pegawai.

D. Jawatan Perkebunan.

Jawatan ini mempunyai tugas mengawasi, dalam arti yang luas, perkebunan-perkebunan besar khususnya dan produksi tanaman pertanian export (kecuali karet rakyat) umumnya.

Untuk mendapat gambaran tentang arti perkebunan besar dapat dikemukakan di sini bahwa lebih kurang 30% dari seluruh penghasilan devisen negara berasal dari sektor ini.

Pengawasan mengenai perkebunan besar ini kecuali mengenai pemeliharaan dan perkembangan kebunnya juga mengenai soal perkebunan yang berhubungan dengan agrarian perburuhan keamanan dan keuangan.

Dalam tahun-tahun terakhir ini banyak perhatian dicurahkan bagi usaha mengubah struktur perkebunan besar ini ke arah struktur nasional, dan antara lain usaha Indonesia, Dalam hubungan ini dapat dikemukakan spesialisasi kejurusan perkebunan di S.P.M.A. dan pendidikan ahli gula di College Gula Negara.

Sejalan dengan haluan termaksud maka banyak tenaga dan pikiran dicurahkan untuk membimbing dan membantu pertumbuhan pertanian perdagangan dari rakyat dan yang telah dijalankan ialah mengenai tembakau dan tebu rakyat.

Untuk kedua macam tanaman ini sejak beberapa tahun telah www.djpp.depkumham.go.id didirikan Perkebunan Rakyat Indonesia (Perrin) untuk tembakau dan Yayasan Tebu Rakyat (Yatra) untuk tebu rakyat.

Kecuali bimbingan dan bantuan teknis, Jawatan Perkebunan menjadi perantara dalam memperjuangkan kredit untuk kedua yayasan tadi.

Sebagai gambaran kasar mengenai kebutuhan kredit ini dapat dikemukakan di sini, bahwa untuk kedua yayasan ini permintaan kredit tadi berkisar pada Rp. 200 juta.

Untuk menampung kebutuhan kredit-kredit lainnya, maka Pemerintah akan mendirikan bank kultuur.

E. Jawatan Karet Rakyat.

Keadaan kebun-kebun karet rakyat sangat menyedihkan lebih kurang 20% telah rusak, sebagian besar lagi telah terlalu tua, sedang pohon-pohonnya seluruhnya bermutu rendah. Jika tanaman ini dibiarkan begitu saja, dan tidak diambil tindakan-tindakan seperlunya maka hasilnya akan merosot, seperti halnya sekarang ini. Perlu diperingatkan di sini, bahwa karet rakyat sekarang menghasilkan lebih dari 30% dari seluruh devisen negara.

Usaha pembangunan karet rakyat dalam rencana lima tahun terutama ditujukan kepada:
a.Pembaharuan tanaman seluas 260.000 ha yang merupakan lebih kurang 20% dari jumlah tanaman yang sudah tidak produktip lagi. Pembaharuan ini harus tercapai dalam jangka 10 tahun mulai tahun 1956 s/d 1965 dengan "uitloop" 2 tahun untuk pembikinan pembibitan hingga praktis tahun penghabisan tanaman dari rencana ini ialah tahun 1967.

Dalam rencana pembaharuan ditekankan mempertinggi mutu tanaman dengan mempergunakan jenis-jenis yang bermutu tinggi dengan penghasilan paling sedikit 1 ton/ha (sekarang rata-rata kurang dari ½ ton/ha karet kering setahun). Pula dengan memperlipat ganda produksi tiap ha tercapai penurunan ongkos eksploitasi, suatu hal yang sangat penting dalam menghadapi persaingan karet-synthetic.
Rencana tanaman adalah sebagai berikut:

Tahun 1956: 13.000 ha. Tahun 1961: 26.000 ha.

Tahun 1957: 13.000 ha. Tahun 1962: 32.500 ha.

Tahun 1958: 19.500 ha. Tahun 1963: 32.500 ha.

Tahun 1959: 19.500 ha. Tahun 1964: 39.000 ha.

Tahun 1960: 26.000 ha. Tahun 1965: 39.000 ha.

Tiap-tiap ha diperhitungkan 500 pohon bibit poly-kloon zaailing atau okulasi seharga rata-rata Rp. 2,- per poly-kloon zaailing, stump atau okulasi yang kemudian akan dijual kepada rakyat, hingga untuk keperluan pembibitan rencana 10 tahun ini dibutuhkan berturut-turut.

Tahun 1956 - 1957: Rp. 26.000.000,-

Tahun 1958 - 1959: Rp. 39.000.000,-

Tahun 1960 - 1961: Rp. 52.000,000,-

Tahun 1962 - 1963: Rp. 65.000.000,-
www.djpp.depkumham.go.id

Tahun 1964 - 1965: Rp. 78.000.000,-

Ongkos pembibitan dan bantuan ongkos tanaman pembaharuan dimasukkan dalam anggaran belanja Rencana Pembangunan Lima Tahun.
(Diperhitungkan kebutuhan sejumlah ½ Rp. 832.000.000,- buat ongkos.pembibitan dan bantuan ongkos tanaman dalam jangka 10 tahun).

b.Mempertinggi mutu hasil karet rakyat yang sekarang hanya mencapai mutu R.S.S. V dan IV, blanket D dan C. Flatbark atau slab.
Untuk ini perlu diadakannya dalam jangka pendek usaha perbaikan dan dapat dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun.

c.Mempertinggi mutu kecakapan petani karet rakyat yang pada hakekatnya memegang pokok-peranan dalam proses pembangunan.

d.Memperluas dan memperdalam penerangan serta bimbingan pada petani karet pada umumnya.
e.Memperluas bantuan kredit dalam lapangan memperbaiki tanaman, pengolahan dan penjualan hasil.

Untuk sektor ini disediakan Rp. 60 juta, dengan catatan bahwa pembiayaan ini telah termasuk dalam Rp. 832 juta yang dimaksudkan dalam a di atas.

F. Jawatan Kehutanan

Jawatan Kehutanan tidak hanya bertindak sebagai jawatan Pemerintah yang mengawasi dan mengatur kehutanan, tetapi juga bertindak sebagai suatu badan yang menjalankan salah satu perusahaan yang terbesar di Indonesia ialah perusahaan hutan negara.

Karena itu dimasa lampau usaha ini memerlukan lebih dari setengah dari pengeluaran-pengeluaran anggaran belanja Kementerian Pertanian, yang sebagian besar mengalir kembali ke Kas Negara sebagai penerimaan Jawatan.

Walaupun begitu, berhubung dengan besarnya penanaman- penanaman modal dalam waktu sepuluh tahun yang akan datang, defisit ditaksir akan menjadi lebih besar. Akan tetapi dapat diperhitungkan, bahwa Jawatan ini kelak akan merupakan salah satu sumber penghasilan Negara dan rakyat yang penting. Sebagai contoh penerimaan tahun 1955 melebihi pengeluarannya.

Hutan-hutan Indonesia sebagian besar terdiri atas kayu- kayuan alam yang sedikit sekali mengandung jenis-jenis yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Selain itu sebagian besar dari hutan-hutan itu terdapat di daerah-daerah yang letaknya ekonomis tidak baik, umpamanya hutan-hutan yang berada di luar Jawa - Madura. Berhubung dengan hal-hal tersebut, maka pengusahaan-pengusaha hutan itu hingga sekarang sangat terbatas www.djpp.depkumham.go.id pada daerah-daerah yang terletak dekat sungai-sungai yang dapat dipakai untuk keperluan pengangkutan.

Satu-satunya jalan untuk memungkinkan hutan-hutan itu menjadi sumber-sumber bahan yang berharga, hutan-hutan itu harus diubah menjadi hutan-hutan yang terdiri atas jenis-jenis kayu yang telah nyata mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, yang dapat digunakan sebagai bahan mentah untuk industri. Usaha ke arah itu telah dimulai secara besar-besaran di Jawa, antara lain telah ditanam jenis-jenis pohon yang berserat panjang, ialah jenis coniferae, yang kayunya baik buat kertas dan pulp.

Pada masa yang lampau perhatian Pemerintah dipusatkan kepada hutan-hutan jati di Jawa. Hutan-hutan yang sudah tua ditebang habis, dan kemudian diadakan penghutanan kembali, hingga dengan jalan kemudian dapat diperoleh hutan jati yang segar-bugar, hutan yang beriap banyak, hingga daya produksi hutan itu menjadi besar.

Berhubung dengan banyaknya bahan yang dibutuhkan oleh industri, maka kira-kira sesudah perang dunia pertama oleh Jawatan Kehutanan diadakan tanaman-tanaman percobaan dari beberapa jenis kayu selain jati, ialah antara lain jabon, kemiri, Albissia falcata, Agathis, Pinus merkusii, Acacia decurrens, dan lain-lain.

Di bagian Timur dari Indonesia, yang musim kemaraunya agak keras, terdapat banyak bambu, yang selain untuk bahan bangunan- bangunan, juga dapat dipakai sebagai bahan untuk kertas.

Lebih lanjut dapat diterangkan bahwa luas hutan di Jawa, baik yang dipertahankan sebagai hutan pelindung, maupun sebagai hutan produksi, sekarang telah berada di bawah jumlah yang minimum (kurang lebih 20%), akibat dari penebangan hutan secara serampangan selama perang dunia ke-II, dan juga karena serobotan- serobotan tanah oleh penduduk.

Dengan tidak memperdulikan peraturan-peraturan kehutanan, karena hausnya akan tanah, penduduk telah mempertanikan lereng- lereng yang seharusnya berada di bawah lindungan hutan. Penghutanan kembali tanah-tanah gundul ini, yang menjadi tandus karena erosi, membutuhkan banyak waktu dan biaya.

Hutan mempunyai 2 fungsi: fungsi pelindung dan fungsi produksi. Tujuan pelindung ialah memperbaiki soal-soal hydrologi dan orologi, supaya jangan sampai timbul petaka dan atau bencana alam. Oleh karena hasil-hasil dari fungsi pelindung ini tak dapat dinilai dengan uang, maka pengeluran-pengeluaran buat penanaman modal finasiil tak dapat ditutup dengan pendapatan.

Tujuan fungsi produksi ialah memperoleh sebanyak-banyaknya hasil-hasil yang berupa kayu, kulit kayu, getah, minyak dan sebagainya, dengan tidak melebihi riap hutan, hingga hutan tidak menjadi rusak, dengan jalan menanam jenis-jenis kayu yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, yang dapat diperdagangkan atau dipakai sebagai bahan-bahan industri.

Sebanyak mungkin kedua tugas ini akan digabungkan, sebab banyak jenis-jenis kayu yang ditanam itu merupakan hutan yang www.djpp.depkumham.go.id memenuhi syarat-syarat pelindung, yang kebaikannya dapat disamakan dengan fungsi hutan alam.

Rencana Lima Tahun Jawatan Kehutanan bertujuan secara sistematis mengubah susunan hutan alam (yang bercampuran jenis- jenis kayunya dan tidak berharga itu) dengan menanam hutan-hutan dengan jenis-jenis kayu yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.

Pada permulaan pelaksanaan rencana tersebut sudah tentu tidak dapat segera diharapkan hasil fiskal yang baik, tetapi lambat- laun hutan-hutan itu nanti merupakan suatu perusahaan Pemerintah yang akan dapat memberikan keuntungan yang besar untuk Negara.

Terlepas dari pertimbangan-pertimbangan fiskal dan keuangan semacam itu, perusahaan-perusahaan kehutanan menyediakan bahan- bahan mentah kepada sejumlah besar industri-industri basis yang memainkan peranan penting di dalam kemajuan ekonomi Indonesia.

Industri yang sangat tergantung kepada hasil-hasil hutan adalah.
1.Industri kertas yang harus diperluas untuk memenuhi permintaan- permintaan rakan kertas cetak yang selalu bertambah besar, sebagai akibat dari bertambahnya orang yang dapat menulis dan membaca di Indonesia, di samping keperluan-keperluan lain akan kertas dan karton-karton sebagai bahan pembungkus, dan sebagainya.
2.Industri kimia yang menggunakan serat kayu atau cellulose untuk membuat plastik, benang-benang tenun dan sejumlah bahan- bahan kimia yang agak penting.
3.Perusahaan-perusahaan bangunan dan perumahan, termasuk perusahaan-perusahaan yang menghasilkan perabot-perabot rumah-tangga atau gedung-gedung perdagangan dan bangunan- bangunan umum.
4.Industri yang dalam beberapa hal mempergunakan kayu sebagai bahan dasar atau bahan tambahan dari hasilnya; misalnya; korek api, bahan bangunan dan perabot rumah-tangga dari sisa-sisa kayu, bahan pembungkus, triplex, industri-industri yang menghasilkan bagian-bagian untuk perkakas dan alat perlengkapan, industri main-mainan, dan sebagainya.
5.Perusahaan yang menghasilkan bahan penyamak terutama dari kulit kayu-kayuan mangrove dan Accacia decurrens untuk dipergunakan pada industri kulit.

Sejumlah perusahaan-perusahaan yang termasuk di dalam golongan tersebut di atas telah dimasukkan ke dalam sektor industri dari Rencana Lima Tahun.

Sebelum dewasa hutan-hutan itu sudah dapat menghasilkan kayu berasal dari penjarangan, sehingga di dalam keadaan yang mendesak persediaan bahan-bahan mentah sudah dapat disediakan, dalam waktu yang agak cepat. Penanaman kayu-kayu perdagangan di masa lampau oleh Jawatan telah dapat dipergunakan sebagai permulaan dari persediaan bahan-bahan mentah untuk beberapa perusahaan yang berukuran sedang dan perusahaan-perusahaan percobaan, sambil www.djpp.depkumham.go.id menanti persediaan tambahan bahan-bahan mentah dari penanaman baru. Berkenaan dengan jangka panjang yang harus diperhitungkan di waktu memulai proyek-proyek Pemerintah, rencana untuk pembangunan kehutanan haruslah meliputi waktu sepuluh tahun.

Berdasarkan atas pandangan yang telah digambarkan di atas untuk rencana penghutanan kembali yang telah dijalankan saja harus dikeluarkan Rp. 250 juta dan dengan demikian diperoleh "hutan produksi" seluas 225.000 ha.

Selain itu akan dipergunakan juga biaya untuk penanaman kayu-kayu perdagangan di daerah-daerah "bukan daerah hutan" terutama di tanah-tanah negara, di desa-desa atau tanah kosong untuk memperoleh kayu bakar, bahan-bahan pembungkus dan bangunan- bangunan.

Pelaksanaan-pelaksanaan penghutanan kembali akan mempergunakan tenaga-tenaga yang telah tersedia cukup, jadi tidak perlu ditambah; hanya penempatannya yang harus ditinjau kembali, agar dapat diadakan pergeseran/pemindahan, untuk rasionalisasi di dalam pemakaian tenaga yang terdidik dan berpendidikan rendah yang besar jumlahnya.

Untuk mengusahakan hutan-hutan yang ada secara baik di: perlukan lori atau pengangkutan melalui kabelbaan (telepheric transportation). Sebagian dari ini, baik traktor-traktor, maupun bulldozer dan sejumlah besar alat-alat perlengkapan lainnya harus diimpor.

Melihat hasil yang dapat diharapkan untuk memperoleh bahan- bahan mentah yang berharga di dalam rangka pembangunan ekonomi di Indonesia dan adanya kantor-kantor kehutanan yang dapat dikatakan cukup tenaga pegawai dan pengalamannya, yang sekiranya dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditentukan di dalam rencana.

Untuk jawatan ini disediakan biaya sebesar Rp. 300.000.000,- dalam lima tahun.

G. Jawatan Kehewanan.

Kedudukan ternak di Indonesia pada umumnya memiliki dua sifat.

Dalam usaha pertanian, ternak mempunyai peranan penting sebagai "proegvee" (sapi, kerbau dan kuda). Di samping itu semua jenis ternak (ternak besar, kecil dan unggas) merupakan sumber persediaan zat putih telur hewani (dierlijkprotein) yang besar bagi makanan rakyat.

Lain dari pada itu sebagian kecil dari ternak sapi menduduki tempat tersendiri, yaitu khusus sebagai penghasil bahan susu. Akhirnya tak sedikit pula sumbangan ternak terhadap kebutuhan rabuk dalam usaha bercocok-tanam.

Usaha Jawatan Kehewanan untuk memenuhi tugasnya meliputi rangkaian berjenis proyek yang pada hakekatnya dapat disimpulkan dalam tiga tujuan yang luas, yaitu:
a.memperhatikan perkembangan peternakan, mengenai jumlah serta mutunya.
b.pemberantasan dan penghindaran penyakit hewan menular.
c.memperhatikan kesehatan bahan-bahan makanan manusia yang www.djpp.depkumham.go.id berasal dari hewan seperti susu, daging dan lain-lain (Veterinair Hygiene).

Ketiga tujuan tersebut di atas satu sama lain mempunyai hubungan erat dan tak dapat dipisah-pisahkan.

Perkembangan ternak tidak akan dapat dijamin apabila berjenis-jenis penyakit hewan menular yang senantiasa timbul di Indonesia setiap tahun tidak dapat diberantas secara efektif. Di samping itu impor hewan dari luar negeri senantiasa diawasi dengan cermat (peraturan-peraturan karantina) dengan tujuan agar jangan sampai Indonesia kemasukan sesuatu penyakit hewan menular.

Kedua usaha tadi diselenggarakan oleh para Dokter hewan dari Jawatan Kehewanan.

Kebutuhan sera dan vaccin dicukupi oleh Lembaga Penyakit Hewan di Bogor.

Selain dari ketiga tujuan usaha seperti diuraikan di atas yang bersifat teknis, Jawatan Kehewanan menentukan pula tujuan dan besarnya alokasi ternak potongan untuk berbagai tempat.

Perhatian Jawatan Kehewanan untuk memperkembangkan peternakan diwujudkan dalam rangkaian berbagai-bagai usaha, dan yang terpenting ialah :
1.menyediakan ternak bibit yang bermutu tinggi berasal dari luar negeri (sapi perahan, kuda, babi, kambing, domba, ayam) dan ternak bibit berasal dari dalam negeri untuk dikawinkan dengan ternak rakyat.
2.seleksi ternak rakyat.
3.melindungi stok ternak bibit betina (sapi dan kerbau) terhadap pemotongan.

Persediaan bibit ternak berasal dari luar negeri belum dapat dicukupi sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu antaranya kemerosotan penghasilan susu tidak dapat diatasi dengan semestinya. Dipandang perlu untuk mengimpor bibit-bibit ternak yang dimaksudkan dalam waktu sesingkat mungkin.

Dalam hubungan ini direncanakan pemasukan:

200 ekor sapi perahan (melkvee).

ekor kuda Arab.

100 ekor babi.

1000 ekor ayam.

Adapun yang mengenai persediaan bibit ternak yang terdapat dalam negeri direncanakan pembelian:

1500 ekor sapi Ongole (dari Sumba).

5000 ekor sapi Bali.

Perbaikan makanan ternak

Perlu diakui, bahwa persediaan bahan makanan untuk ternak di pulau Jawa (di mana peternakannya merupakan 70% - 80%. dari seluruh Indonesia) telah sangat kurang.

www.djpp.depkumham.go.id

Milik tanah yang sangat kecil dan penduduknya yang amat padat mengakibatkan bahwa hampir semua tanah milik rakyat khusus senantiasa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan bagi manusia belaka. Dan oleh karenanya pula kemungkinan untuk memperbesar jumlah ternak terbatas sekali.

Sungguhpun demikian namun di beberapa tempat masih terdapat tanah-tanah yang luas, tandus dan ditinggalkan oleh yang punya, yang kiranya dapat dipergunakan untuk sekedar menambah bahan makanan ternak dengan jalan menanaminya dengan berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan dan rumput.

Dilihat dari segi perbaikan kesuburan tanah usaha itu mempunyai pengaruh yang amat berguna.

Berkenaan dengan itu dalam rangka pembangunan direncanakan mempergunakan tanah-tanah itu untuk menambah persediaan makanan ternak. Pembuatan tempat pembenihan bermacam-macam rumput yang bernilai tinggi dan tumbuhan lainnya seperti leguminosa dan sebagainya difokstation-difokstation yang tersebar di seluruh Indonesia dimaksudkan untuk menyediakan bibit bagi rakyat.

Di samping itu disana-sini masih terdapat pula tanah-tanah yang luas yang tidak dapat dipergunakan untuk pertanian (rawa- rawa), sedangkan pada tanah ini senantiasa terdapat rumput yang baik. Dengan jalan mengawetkan (hay-making) rumput ini maka persediaan makanan ternak sedikit banyak dapat diperluas. Untuk Jawa direncanakan proyek di Bangil (Jawa Timur), di mana untuk Jawatan Kehewanan dapat disediakan tanah seluas lebih kurang 1500 hektar.

Di luar Jawa pelaksanaan proyek semacam ini akan dimulai di pulau Sumba dengan peternakan sapi Ongole asli yang terkenal. Di pulau tersebut pada musim hujan senantiasa tersedia rumput yang baik dalam jumlah yang amat luas, sedangkan sebaliknya dimusim kemarau keadaan makanan ternak biasanya menghadapi kesulitan. Proyek urgensi di Sumba ini dimaksudkan untuk persediaan makanan bagi ternak yang diekspor yang setiap tahun berjumlah kurang- lebih 7.500 ekor.

Dengan adanya persediaan jerami yang baik maka tiap waktu untuk keperluan ekspor ternak dapat bahan makanan yang cukup.

Perlengkapan sentrale susu.

Pada beberapa sentrale susu milik Pemerintah belum dapat diusahakan penyempurnaan perlengkapannya. Oleh sebab itu penghasilan dan pengumpulan air susu di tempat tersebut belum dapat diperbesar seperti diharapkan semula.

Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa sentrale susu Grati (Jawa Timur) kini baru dapat menghasilkan 1.500 liter seharinya. Dan jika proyek tersebut dapat diperlengkapi dengan alat-alat pengawetan air susu (pasteurisasi, kondensasi susu dan sebagainya) maka kiranya dapat dijamin perkembangan produksi yang lebih besar.

Pemerintah dapat menyetujui saran-saran yang diajukan dalam www.djpp.depkumham.go.id Musyawarah Nasional Pembangunan untuk merakyatkan peternakan sapi perahan.

Perencanaan proyek-proyek ini ditujukan pula terhadap usaha rakyat yang bersifat koperatip.

H. Pusat Balai Penyelidikan Peternakan

Pusat Batal Penyelidikan Peternakan di Bogor merupakan pusat di mana pekerjaan penyelidikan untuk praktek dilakukan.

Cabangnya merupakan aparat produksi dan jika perlu, mengerjakan penyelidikan yang tidak mungkin dilakukan di pusat karena keadaan tanah dan iklim. Semua itu atas petunjuk-petunjuk dari pusat.

Obyek dan pekerjaan yang sementara dalam penyelidikan dan yang selanjutnya akan dilakukan oleh tiap-tiap balai ialah:
a.Balai Tehnik Peternakan Umum:

1.Penyelidikan aklimatisasi ternak.

2.Penyelidikan masalah padang rumput.

3.Penyelidikan perkandangan ternak,

4.Penyelidikan melakukan inseminasi buatan dan penyelidikan/pembuatan larutan untuk mengencerkan sperma. Pengawetan sperma dengan jalan deepfreeze.

5.Membuat contoh-contoh padan rumput di tempat-tempat yang mungkin.
b.Balai Penyelidikan Ternak Besar/Kecil.
c.Balai Penyelidikan Ternak Unggas.
d.Balai Penyelidikan Makanan Ternak.
e.Balai Penyelidikan Bahan-bahan dari Ternak dan Perindustrian.

f.Balai Penyelidikan Usaha Peternakan Tani (Mixed Farming).
g.Balai Penyelidikan Kimia Peternakan.
h.Cabang B.P.P. di Grati.

Dengan kerja sama dengan lain-lain jawatan dan instansi mengadakan penyelidikan mengenai kombinasi pertanian dan peternakan (mixed farming).

I. Lembaga Pusat Penyakit Hewan.

Tugas dari lembaga ini sejak didirikan adalah menyelidiki, mencegah dan memberantas penyakit hewan menular di Indonesia.

Pencegahan (wering) penyakit menular berarti bukan saja menjaga supaya penyakit dari luar negeri tidak dapat masuk ke wilayah Indonesia, tetapi juga harus diusahakan agar hewan- hewan menjadi kebal terhadap penyakit-penyakit yang berjangkit di Indonesia, dengan jalan vaccinasi.

Pemberantasan dilakukan antara lain dengan suntikan serum dan chemotherapeutica serta antibiotics. Selain dari itu lembaga berusaha mencari jalan dan cara-cara untuk mempermudah menentukan penyakit-penyakit dengan jalan serologis, membuat diagnostics seperti malleine, tuberculine dan lain-lain.
www.djpp.depkumham.go.id

Usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan akan bahan-bahan kedokteran hewan guna menjamin kesehatan timbunan hewan di Indonesia, diselenggarakan oleh Lembaga Pusat Penyakit Hewan dengan hasil yang terus-menerus meningkat dari tahun ke tahun.

Produksi serta penyerahan dari antisera dan vaccin baik untuk daerah-daerah di mana penyakit berjangkit (guna pemberantasan), maupun untuk daerah-daerah di mana penyakit timbul berkala (guna pencegahan) berjalan dengan lancar.

Dari pseude-pest kita ketahui, bahwa sebelum perang dunia ke-II penyakit ini mendatangkan korban ratusan ribu ayam yang menyebabkan kerugian beduta-juta rupiah pada perekonomian rakyat, hingga hampir semua perusahaan ayam terpaksa ditutup. Setelah perang berakhir, berkat disediakan obat suntikan vaccin, maka perusahaan ayam dapat berkembang lagi.

Pemberantasan penyakit anjing gila (rabies) sebelum perang terdiri hanya dari peraturan polisi saja.

Dalam tahun-tahun terakhir ini, dengan mengikuti perkembangan-perkembangan pengetahuan di luar negeri. Lembaga Pusat Penyakit Hewan telah berhasil membuat suatu vaccin, sehingga dapat diadakan suntikan penjagaan pada anjing dalam rangka- rangka terbatas, oleh sebab peralatan belum memungkinkan pembuatan vaccin dalam jumlah besar-besaran.

Dalam tahun ini permintaan dari daerah-daerah terus meningkat, hingga banyak yang tidak dapat dipenuhi.

Dengan diusahakannya mendirikan-Instituut Virus (yang telah dimulai akhir tahun ini) diharapkan banyak kesulitan-kesulitan akan dapat diatasi.

J. Balai Penyelidikan Penyakit Mulut/Kuku.

Penyakit mulut dan kuku adalah suatu penyakit terutama dari hewan pemamah biak, yang tiap-tiap tahun berjangkit di Jawa dan Madura. Sesudah perang juga di Sumatera.

Kerugian ini tidak dapat dinyatakan dengan angka-angka yang pasti akan tetapi hanya dapat dikira-kirakan seperti ternyata pada taksiran sebagai berikut:
a.Kerugian kematian dan kerugian pada anak-anak ternak (karena induknya kehilangan daya memberi susu dan oleh karenanya tidak dapat memberi makanan pada anaknya disebabkan oleh penyakit ini), kerusakan karena hewan betina tidak bisa bunting sesudah menderita sakit, dan pemacuk-pemacuk menjadi mandul, pula kerugian petani karena terlambat mengolah sawahnya, kehilangan beribu-ribu liter susu yang berharga di perusahaan-perusahaan susu tiap-tiap tahun, tidaklah dapat dihitung.
b.Kerugian langsung pada ternak yang diakibatkan oleh penyakit ini karena kehilangan berat timbangan badan pada sebagian ternak yang dicadangkan untuk dipotong (20-60%) dan kehilangan tenaga ternak-tarik dan ternak-bajak dihitung www.djpp.depkumham.go.id dengan uang ditaksir kasar (sekurang-kurangnya) Rp. 13.000.000, - setahunnya.

Di B.P.P.M. K. direncanakan:

a.pembikinan vaccin untuk penyakit mulut/kuku dan usaha- usaha untuk mencari cara-cara pembikinan yang lebih sempurna dan lebih ekonomis.

b.penetapan "typen" penyakit mulut dan buku yang terdapat di Indonesia.

Untuk usaha tersebut tahun ini akan dikirimkan ke negeri Belanda dua orang dokter hewan Indonesia yang bekerja-sama dengan B.P.P.M.K. atas biaya F.A.0., sehingga mereka dapat mempelajari pembikinan vaccin dan penetapan jenis-jenis virus (virus- stammen).

K. Jawatan Perikanan Laut.

Satu-satunya jalan untuk menambah hasil ikan laut dengan cepat ialah menambah penangkapan tiap-tiap nelayan dengan jalan memotorisir perahu-perahunya.

Oleh karena hal tadi harus dijalankan secara besar-besaran, maka ini berarti usaha mengubah kultur, yakni dari kultur perahu layar ke kultur perahu bermotor.

Menghadapi pekerjaan besar-besaran ini kesukaran-kesukaran kelihatannya semula akan tidak dapat atau sangat sukar diatasi oleh karena pertama kali Jawatan yang bersangkutan sangat muda usianya dan tidak mempunyai pengalaman dalam persoalan- persoalan yang dihadapinya, kedua oleh karena keuangannya sangat terbatas.

Usaha-usaha motorisasi ini mulai direncanakan dalam tahun 1949 di Yogya, dan 20 buah perahu bermotor pertama dapat diselesaikan dalam tahun 1951. Sekarang jumlah perahu bermotor lebih kurang 700 buah, dari jumlah mana separoh atau 350 buah pembikinannya dibiayai oleh Pemerintah.

Di bawah ini disajikan beberapa angka untuk mendapat gambaran tentang situasi produksi perikanan laut.

Tahun Hasil dalam ton Harga dalam 100 rupiah
1940 315.000 N.I.f.

31.500
1951 323.835
1.081.873
1952 365.131
1.666.135
1953 375.102
1.541.425
1954 400.995
1.701.671
1955 411.775 21.146.225

Dari hasil tersebut di atas dalam masa terakhir baru dapat mencukupi sepertiga dari kebutuhan ikan di Indonesia.

Untuk membawa perikanan laut ke arah tingkat yang lebih tinggi perlu sekali Pemerintah menaruh lebih banyak perhatian.

Untuk mencapai tujuan tersebut perlu sekali organisasi dari Jawatan Perikanan Laut sebagai badan pelaksana dari Pemerintah www.djpp.depkumham.go.id diperbaiki dan diperlengkapi.

Produksi ikan laut hanya dapat diperbesar dengan kwantum yang berarti, jika cara penangkapan ikan dilakukan dengan cara efisien dan berdasar keilmuan. Hal ini dapat dicapai jika dalam lapangan tehnik perikanan dilakukan penyelidikan-penyelidikan yang seksama dengan disusul oleh percobaan-percobaan yang teliti di mana diperlukan pangkalan-pangkalan (stasiun-stasiun) perikanan laut yang cukup baik perlengkapannya dan tersebar diseluruh Nusantara.

Pendidikan tenaga pegawai maupun nelayan yang akan dipekerjakan di lapangan perikanan laut harus juga diutamakan, karena dewasa ini jumlah tenaga yang ahli sangat sedikit.

Lain dari pada itu, mengingat lemahnya kedudukan nelayan maka diperlukan bantuan material dari Pemerintah untuk membawa mereka dalam perusahaan-perusahaan yang lebih tinggi tingkatnya.

Dalam hal ini perlu dikemukakan bahwa bantuan yang dapat disalurkan oleh Pemerintah berupa kredit, hingga kini jauh dari mencukupi kebutuhan.

Di samping usaha-usaha untuk memajukan hasil penangkapan ikan, termasuk pula sebagai tugas dari Jawatan Perikanan Laut usaha-usaha ke arah pembangunan masyarakat nelayan yang sejahtera dan makmur. Oleh karena itu pertumbuhan organisasi nelayan, terutama dalam bentuk koperasi, senantiasa mendapat dorongan serta bimbingan. Koperasi yang sekarang jumlahnya sudah mendekati 250 buah, mempunyai peranan yang besar di dalam usaha untuk memajukan kesejahteraan nelayan.

Dapat dikemukakan di sini bahwa salah satu penghambat bagi usaha menambah produksi di suatu daerah, ialah kurang sempurnanya perhubungan, alat pengangkutan dan pengawetan. Jelaslah bahwa usaha intensivering atau modernisasi yang menghasilkan surplus ikan di suatu tempat, dengan tidak tersedianya alat-alat untuk mengangkat surplus tadi dengan cepat ke daerah-daerah yang membutuhkannya, bukan saja sama sekali tidak berarti bagi masyarakat, akan tetapi merugikan kepentingan para nelayan di tempat-tempat tadi. Demikianlah usaha pembukaan sumber-sumber perikanan di tempat-tempat yang potensiil mungkin sangat kaya, (umpamanya saja daerah Maluku, Sulawesi, Kalimantan dan lain- lain) tidak dapat dilakukan sebagaimana diharapkan, selama kekurangan alat perhubungan dan pengangkutan belum dapat dipecahkan.

Salah satu jalan untuk menghindarkan kesulitan-kesulitan tadi, ialah mengadakan pengawasan dari hasil, ikan. Segi dari usaha pembangunan ini telah dimasukkan pula dalam pelaksanaan rencana-rencana di masa yang silam.

Sebagai satu langkah untuk membangun dasar-dasar perikanan laut yang modern, dalam tahun 1955 telah dimulai dengan persiapan-persiapan penyelenggaraan sebuah Fisheries Community Project di Kota Baru (Pulau Laut). Proyek ini meliputi sejumlah besar usaha-usaha yang merupakan suatu rangkaian lengkap, antara lain berupa: cannery, pabrik es, galangan, pengasinan dan pengeringan ikan, pembuatan jala dan sebagainya. Di samping itu akan didirikan pula di tempat tersebut sebuah vocational training www.djpp.depkumham.go.id centre sehingga Proyek Kota Baru itt dapat dipakai pula sebagai pusat latihan, baik bagi tenaga-tenaga dari Jawatan, maupun bagi para nelayan. Diharapkan bahwa beberapa bagian dari proyek, misalnya cannery, sudah dapat berjalan sebelum akhir tahun ini.

Perlu diketahui bahwa investasi Pemerintah ke dalam sektor perikanan laut tidak berarti peninggian produksi bahan makanan primair semata-mata, tetapi juga membawa akibat baik dalam fungsi-adisional perikanan laut ke arah kepentingan maritim dan pertahanan (defensief) perekonomian Negara dalam segi sumber- sumber perairan di lautan, yang senantiasa membuka kemungkinan- kemungkinan bagi pengusaha baru.

Dari apa yang dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa susunan Jawatan dan know-hownya sukar untuk menghadapi taraf pembangunan sekarang ini, dan di dalam rangka pembangunan lima tahun hal-hal yang diutamakan ialah sebagai berikut:
1.Didapatnya saluran untuk memberikan kredit kepada perusahaan- perusahaan perikanan yang telah ada untuk melancarkan usahanya serta membentuk dan membimbing organisasi- organisasi nelayan.
2.Mekanisasi perusahaan perikanan.
3.Mendirikan proyek-proyek untuk mempercepat perkembangan perikanan seperti canneries, pabrik-pabrik pendingin, pabrik-pabrik tepung ikan, pengangkutan dan sebagainya.
4.Service terhadap usaha-usaha tersebut di atas.

Adapun Jawatan mengutamakan memperlengkapi organisasi dan penyelidikan percobaan dan pendidikan (termasuk latihan) adalah semata-mata untuk dapat memberikan arah yang kuat guna membimbing dan mengawasi pembangunan yang dimaksudkan.

Untuk Jawatan ini disediakan bagi lima tahun Rp. 80 juta.

L. Jawatan Perikanan Darat.

Di Indonesia terdapat lapangan perikanan darat yang meliputi luas sedikitnya 10 juta ha terdiri dari lapangan penangkapan dan pemeliharaan dengan hasil rata-rata selama 5 tahun terakhir 224.000 ton atau rata-rata tiap ha 22 kg setahun.

Jika diingat bahwa Danau Tempe pada tahun-tahun terakhir rata-rata dapat menghasilkan 600 a 700 kg tiap ha sedangkan kolam air tawar hasilnya tiap ha setahun lebih dari 1.000 kg maka hasil rata-rata seluruh Indonesia seperti tersebut di atas adalah sangat rendah dan belum sesuai dengan kemampuan untuk menghasilkan ikan dari bumi Indonesia yang sangat subur itu.

Di samping cara-cara pengusahaan yang telah sangat maju terdapat pula cara-cara pengusahaan yang masih sederhana dan justru oleh karena itu masih memberi kemungkinan yang sangat besar untuk mengadakan perbaikan.

Mengingat luas tanah yang baik untuk usaha perikanan darat tapi belum digunakan dan perairan umum yang pengusahaannya masih kurang meluas karena kekurangan tenaga dan fasilitet- fasilitet pengangkutan, maka kemungkinan perluasannyapun masih sangat besar.
www.djpp.depkumham.go.id

Penangkapan ikan secara besar-besaran umumnya banyak dilakukan di daerah-daerah yang tipis penduduknya sehingga hasilnya merupakan kelebihan dan perlu diangkut ke daerah-daerah yang sangat padat penduduknya.

Pemeliharaan ikan umum banyak diusahakan di daerah-daerah yang penduduknya amat padat.

Berhubung dengan keadaan sebagaimana digambarkan di atas, maka walaupun kemungkinan kenaikan produksi dari daerah penangkapan lebih besar, kedua hal tadi dianggap sama pentingnya terutama dipandang dari sudut sosial-ekonomis yang tidak boleh diabaikan.

Soal-soal dan usaha-usaha yang berhubungan dengan penangkapan, ialah: pembukaan perairan umum, perlindungan sumber- sumber ikan, penebaran, penangkapan, pengawetan, peredaran, pengangkutan bahan dan hasil.

Soal-soal dan usaha-usaha mengenai pemeliharaan yaitu: pembibitan, perbaikan pengairan, perluasan, peredaran benih, bahan- bahan, rehabilitasi dari pencegahan/pemberantasan bahaya. Pembuatan empang-empang pembibitan di seluruh kepulauan dianggap sangat penting artinya guna membagikan bibit serta mempercontohkan jenis-jenis ikan yang baru. Dengan lebih banyaknya bibit yang tersedia, produksi dapat diperbesar.

Dalam usaha memperdagangkan ikan air tawar secara besar- besaran, perlu diperbanyaknya fasilitet-fasilitet penyimpanan, pengangkutan serta penjualan yang juga akan menurunkan harganya.

M. Balai Penyelidikan Perikanan Darat.

Bertugas menjalankan penyelidikan dalam lapangan biologi hydrologi dan perikanan darat. Balai ini antara lain mengumpulkan dan mempersiapkan bahan bagi pekerjaan Jawatan Perikanan Darat.

Dari hasil percobaan-percobaan dan penyelidikan-penyelidikan yang dilakukan oleh ahli-ahli biologi yang cakap dan berpengalaman, pengetahuan dan petunjuk praktis untuk memperbaiki hasil dalam segala lapangan perikanan darat diberikan kepada Jawatan Perikanan Darat untuk diteruskan kepada petani-petani ikan yang memelihara ikan di kolam, tambak dan sawah dan kepada para nelayan diperairan bebas.

Balai ini perlengkapannya masih jauh mencukupi. Maka di samping tugasnya, perhatian akan diputuskan juga guna perlengkapan alat-alat penyelidikan, pendirian stasiun-stasiun baru (Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan) dan alat-alat pengangkutan.

N. Lembaga Pusat Penyelidikan Alam.

Lembaga Pusat Penyelidikan Alam meliputi dua belas lembaga- lembaga ilmu pengetahuan yang masing-masing berdiri sendiri dan juga mempunyai sejarahnya sendiri-sendiri, yakni:
1.Lembaga Herbarium Bogoriense.
www.djpp.depkumham.go.id 2.Lembaga Flora Malesiana.
3.Lembaga Botani Umum Treub.
4.Lembaga Mikrobiologi.
5.Lembaga Hortus Botanicus (di Bogor, Cibodas dan Purwodadi).
6.Lembaga Museum Zoologicum Bogoriense.
7.Lembaga Penyelidikan Laut.
8.Lembaga Kepustakaan Bibliotheca Bogoriensis.
9.Lembaga Pengawetan Alam.
10. Lembaga Pemotretan dan Penggambaran. 11. Akademi Biologi.
12. Lembaga Ilmu Pengetahuan Alam "Setiamulya" (dekat Padang).

Kompleks lembaga-lembaga ini menjalankan penyelidikan- penyelidikan dasar dan pendidikan keahlian semi-akademis di lapangan ilmu pengetahuan alam (Botani, Zoologi, Oceanografi dan Mikrobiologi) guna keperluan praktek (pertanian, perkebunan, pertamanan, kehutanan, pengawetan alam, kehewanan, perikanan dan kedokteran).

Dalam melaksanakan tugas keilmuan, Lembaga Pusat Penyelidikan Alam bersandar pula pada adanya goodwill internasional yang bersifat sukarela semata-amata, dengan mana dapat dilakukan tukar-menukar bahan tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan maupun publikasi-publikasi, dan didapatkan pula sumbangan sejumlah besar tenaga-tenaga sarjana dari lembaga-lembaga ilmu pengetahuan alam di seluruh dunia.

Tugas tersebut merupakan lanjutan yang kontinu dari pada pelaksanaan suatu tradisi yang sudah tua semenjak didirikannya Lembaga ini pada tahun 1817, yaitu menerbitkan buku-buku dan publikasi-publikasi yang bermutu internasional, mengenai Flora dan Fauna baik dari daratan maupun dari perairan wilayah Indonesia dan daerah-daerah sekitarnya. Secara tetap dilangsungkan tukar-menukar majalah-majalah maupun karangan- karangan standard dengan sejumlah besar lembaga-lembaga di seluruh dunia.

Anggaran belanja untuk research (penyelidikan) berjumlah Rp. 3.924.500 setahunnya atau Rp. 19.622.500 dalam waktu lima tahun.

Selain itu dalam rangka pembangunan tahun 1956-1960 sangat perlu mendapat prioritet pelaksanaan proyek-proyek yang tersebut sebagai berikut:

1.Melanjutkan dan menyelesaikan pembangun-

an gedung-gedung Akademi Biologi........ Rp. 4.400.000

2.Melanjutkan dan menyelesaikan pembangun-

an Laboratorium Mikrobiologi ........... Rp. 6.050.000

3.Melanjutkan pembangunan berat pada kom-

pleks gedung Herbarium Bogoriense ...... Rp. 200.000
4.Melanjutkan pembetulan gedung Museum

Zoologicum Bogoriense .................. Rp. 320.000
5.Pembetulan berat pada ruangan-ruangan pe-

nyelidikan di Lembaga Pusat ........... Rp. 495.000
6.Mendirikan rumah-rumah untuk pegawai-pe-
www.djpp.depkumham.go.id gawai experts di Bogor, Ciawi, Purwodadi,
Pasar Ikan dan Padang .................. Rp. 1.700.000

---

Jumlah .....
Rp. 13.165.000

Dengan demikian maka anggaran belanja pembangunan Lembaga Pusat Penyelidikan Alam untuk jangka waktu 1956 - 1960, akan meliputi biaya Rp. 32.787.500.

Berhubung dengan keadaan keuangan negara mungkin hanya sebagian saja dari rencana ini dapat diselenggarakan.

O. Kantor Perancang Tata Bumi.

Pertukaran dan pemakaian tanah di negeri ini belum teratur sebagaimana mestinya, dan, merupakan suatu masalah yang sangat berbelit-belit. Peruntukan yang tidak sesuai dengan keadaan alam (physis) dan pemakaian yang tak teratur telah menimbulkan di berbagai-bagai daerah kerusakan sumber-sumber tanah, air dan hutan berupa erosi tanah, sedimentasi, kesuhtan-kesulitan mengenai drainage, kekeringan sungai-sungai, dan selainnya, yang makin lama makin meluas dan karena itu menambah besarnya banjir di musim hujan atau kekurangan air di sungai-sungai di waktu kemarau.

Pemeliharaan sumber-sumber ini sangat penting artinya, karena sumber-sumber itu merupakan faktor pokok guna pembangunan dan perkembangan perusahaan pertanian dan industri serta perkembangan ekonomi nasional pada umumnya.

Sebagai akibat dari peruntukan yang tak teratur dan cara pemakaian yang memboros, maka tanah-tanah yang baik untuk pertanian makin lama makin berkurang luasnya. Di samping itu baik tanah-tanah yang sampai sekarang tetap dipergunakan untuk bercocok tanam maupun yang tetap dipergunakan untuk penggembalaan hewan banyak yang sudah turun daya hasilnya karena "overexploitatie" atau "overbegrazing". Selanjutnya tanah-tanah cadangan pada umumnya tidak begitu subur, sedangkan diberbagai- bagai tempat harus diadakan perbaikan lebih dahulu sebelum tanah itu dapat dipergunakan untuk perusahaan pertanian.

Berhubung dengan usaha-usaha pembangunan dewasa ini dan di masa datang, jelas kiranya akan pentingnya diadakan persiapan dalam lapangan penyelidikan keadaan dan kemungkinan pemakaian tanah di negara kita ini.

Pengetahuan dalam potensi dari daya hasil tanah adalah syarat mutlak untuk perencanaan.

Berhubung dengan sangat mendesaknya kebutuhan akan keterangan-keterangan pokok untuk perencanaan, sedangkan tenaga- tenaga ahli yang diperlukan sangat terbatas, maka dalam penyelidikan itu mau tidak mau ketelitian perlu dikorbankan untuk sementara waktu, asal selekas mungkin dapat tercapai klasifikasi dari sumber-sumber termaksud, sekalipun secara kasar (globaal) saja.

Langkah pertama dalam penyelidikan itu merupakan inventarisasi dan pemetaan tanah, yang diperlengkapi dengan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk menentukan:
1.Tanah mana yang harus tetap ditumbuhi hutan dan tanah mana www.djpp.depkumham.go.id diperuntukkan bagi pertanian dan atau peternakan.
2.Tanah mana yang merupakan "critical areas" yang akan hilang bagi pertanian dan peternakan disebabkan erosi, karena pemakaian yang tak sesuai dengan keadaan alam (physis).
3.Di dalam lingkungan (complex) tanah-tanah pertanian dan peternakan itu menentukan cara pemakaian bidang-bidang tanah yang sesuai dengan daya produksinya dan pemeliharaan tanah yang sebaik-baiknya (landcapability classification).

Penentuan tanah-tanah demikian dan penyusunan rencana perbaikan dan pemeliharaan hendaknya selekas mungkin dapat disiapkan. Ini berarti pengumpulan keterangan-keterangan tentang persediaan tanah untuk pertanian, peternakan, perikanan darat dan kehutanan.

Proyek-proyek yang direncanakan sebagian ditujukan kepada penyelidikan tentang peruntukan dari tanah-tanah yang dimaksudkan di atas guna memungkinkan rencana perbaikan dan pemeliharaan tanah, untuk memberi jaminan daya hasil tanah yang menetap dan baik hingga dapat dijadikan dasar perusahaan pertanian dan peternakan yang sehat dan menguntungkan. Dengan demikian pemakaiannya tidak akan menimbulkan lagi kerusakan-kerusakan atas sumber-sumber tanah, hutan dan air. Pula proyek-proyek ini telah disesuaikan kepada rencana-rencana yang telah ada, antaranya: Floodcontrol di Sungai Brantas, Proyek Asahan, Proyek Citarum dan Proyek Transmigrasi di Sukamenanti.

Sebagian lagi ditujukan kepada penyelidikan tentang perbaikan dan pemakaian yang sebaik-baiknya dari tanah-tanah kering, berdasarkan prinsip-prinsip pengawetan tanah dan air (Soil and Waterconservation).

Proyek ini terletak di lapangan-lapangan Jawatan Kehutanan, Pertanian Rakyat, Kehewanan dan Balai Besar Penyelidikan Pertanian dan Kantor Perancang Tata Bumi bekerja sama dengan jawatan-jawatan tadi serta bekerja secara koordinasi mengenai proyek-proyek itu.

III. Pendidikan.

1.Perlu sekali diadakan Konsolidasi dari sekolah-sekolah dan kursus-kursus yang dimiliki oleh Jawatan-jawatan di dalam lingkungan Kementerian Pertanian, yang meliputi perlengkapan-perlengkapannya.
2.Menambah sebanyak mungkin:

a.Sekolah sekolah Usaha Tani di luar Jawa/Madura.

b.Kursus-kursus yang langsung dapat meninggikan mutu dari golongan-golongan petani/nelayan dan lain-lain.
3. Membuka pendidikan-pendidikan baru, di antaranya:

a.Sekolah Perikanan Laut Menengah Atas/Akademi Perikanan Laut.

b.Sekolah Perikanan Darat Menengah Atas/Akademi Perikanan Darat.

c.Sekolah Menengah Usaha Tani.
4.Mengadakan usaha-usaha lain, di antaranya: Kementerian Pertanian dan Kementerian P.P. dan K. hendaknya selekas mungkin melaksanakan rencana pendidikan pertanian di Sekolah www.djpp.depkumham.go.id Rakyat dan sekolah-sekolah lanjutan seperti tersebut dalam lapoan dari Panitya Perancang Pendidikan Pertanian.
Pelajaran-pelajaran di sekolah lanjutan perlu disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengikuti pendidikan di Universitas dan kepada siswa-siswa lulusan sekolah lanjutan diberi kesempatan untuk melanjutkan pelajarannya sesudah memperoleh pengalaman praktek.
5.Untuk menutup kekurangan akan tenaga yang cakap yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rencana secara efektip, disediakan dana guna:

a.mendatangkan ahli-ahli pengetahuan, pengajar-pengajar serta tenaga-tenaga yang cakap.

b.mengirimkan pemuda-pemuda Indonesia ke luar negeri untuk mengikuti pendidikan yang lamanya lebih dari dua tahun.

IV. Perkreditan.

Sistem perkreditan yang baik serta teratur merupakan faktor yang utama dalam pembangunan lapangan pertanian dan perikanan.

Bagi masyarakat tani yang senantiasa lemah kedudukan keuangannya, dianggap perlu untuk mengadakan badan perkreditan yang khusus guna melayani kebutuhan di lapangan ini berhubung dengan perubahan musim yang tidak tepat pada waktunya atau kegagalan hasil karena serangan penyakit.

Di Begitu pula berhubung dengan sifat pekerjaannya yang kapital-intensip serta banyak membawa risiko, lapangan perikanan membutuhkan badan pekreditan tersendiri.
samping itu badan-badan koperasi dalam kedua lapangan tersebut, sebagai usaha fihak petani serta nelayan yang berkepentingan akan mendapat bimbingan secukupnya dari Pemerintah.

Sebagai keputusan Musyawarah Nasional Pembangunan, maka realisasi Bank Tani dan Nelayan sampai di daerah-daerah akan dipercepat dan memperbesar modal permulaan dari Rp. 100 juta menjadi Rp. 500 juta.

V. Koordinasi.

1.Mengingat keperluannya supaya selalu dapat menyesuaikan tindakan-tindakan dengan pertumbuhan masyarakat dan kemaju an zaman, masalah research baik yang bersifat basic maupun yang bersifat applied perlu diperhatikan/dipergiat dan diselenggarakan dengan segala kesungguhan.
2.Antara Balai/Lembaga dan Jawatan-jawatan dan antara Balai/Lembaga satu sama lain, dan antara Jawatan-jawatan satu sama lain yang ada hubungannya erat antara research dan praktik harus diadakan kerja sama yang lebih erat dan sistematis. Contoh-contoh yang nyata tentang kerja sama yang telah lama akan tetapi masih perlu disempurnakan adalah sebagai berikut:

a.Masalah makanan ternak di pulau Jawa, Madura dan pulau- pulau lainnya yang kekurangan makanan dan air.

b.Masalah mempergunakan alat-alat dan bahan pertanian.

c.Masalah mixed farming (perusahaan pertanian campuran).
www.djpp.depkumham.go.id

d.Masalah penjagaan kesuburan tanah (soil - and water- conservation).
3.Karena pada waktu ini banyak di antara Jawatan-jawatan Pemerintah baik yang sipil maupun militer, memiliki secara tersendiri-tersendiri bagian perpetaan dan pengukuran, maka hasil Rencana Lima Tahun kita ini akan lebih baik kalau usaha-usaha perpetaan dan pengukuran tersebut dipusatkan dalam satu badan.

VI. Penutup .

Oleh karena pekerjaan-pekerjaan Kementerian Pertanian itu merupakan kelanjutan dari pekerjaan yang sudah-sudah dan sebagian besar pekerjaan tengah berjalan, maka dalam memilih proyek-proyek yang ditujukan untuk pembangunan lima tahun harus disesuaikan dengan keadaan ini.

Dalam pada itu perlu diperingatkan juga, bahwa di lapangan pertanian pembangunan harus dilangsungkan dalam kerja sama antara Pemerintah dengan rakyat. Kecuali itu perimbangan investasi dan pengeluaran lainnya agak berbeda dengan sektor-sektor lainnya.

Dari seluruh anggaran belanja untuk sektor Pertanian yang berjumlah Rp. 1.044 juta, telah dapat ditetapkan dengan pasti anggaran belanja Jawatan Pertanian Rakyat sebesar Rp. 275 juta, Jawatan Kehutanan Rp. 300 juta, Jawatan Perikanan Laut Rp. 80 juta dan Lembaga Pusat Penyelidikan Alam Rp. 32 juta, sedang untuk lain-lain Jawatan, Balai dan Kantor, baru merupakan taksiran belanja modalnya dan masih akan ditetapkan lebih lanjut.

Untuk kebutuhan devisen disediakan anggaran sebesar Rp. 208 juta, yaitu kurang lebih 20% dari seluruh anggaran belanja Rencana Pembangunan Lima Tahun untuk sektor ini.

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar. Untuk dapat menampilkan format gambar tersebut, tekanlah TAB dan kemudian tekan ENTER]

BAB 5.

PENGAIRAN.

Pendahuluan.

Rencana Lima Tahun Pengairan meliputi pembangunan proyek- proyek yang tidak saja khusus mengenai lapangan pengairan, melainkan ada sangkut-pautnya juga dengan lapangan-lapangan lain seperti: pencegahan bahaya banjir, pengendalian kali-kali atau (flood control), pengeringan (drainage) dan pembangkitan tenaga listrik: bangunan-bangunan yang mempunyai beberapa fungsi dan oleh karenanya dinamakan "multi-purpose projects".

A. Dasar-dasar rencana.

Dasar-dasar yang dipergunakan dalam penyusunan rencana disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dalam lapangan pertanian, www.djpp.depkumham.go.id terutama produksi beras sebagai bahan makanan yang terpenting.

Dengan taksiran pertambahan penduduk sebesar 1,7% setiap tahun, maka pada tahun 1960 jumlah penduduk seluruhnya akan menjadi 89,8 juta jiwa/1).

Produksi beras dalam tahun 1955 berjumlah 7.126.329 ton2) sedang impor dalam tahun tersebut berjumlah 126.983 ton jadi untuk konsumsi tersedia 7.253.312 ton beras. Mengingat bahwa jumlah tersebut telah mencukupi kebutuhan seluruhnya, makan berarti bahwa setiap jiwa mempergunakan 7.253.312.000

82.500.0001)
X 1 kg = 87,8 kg - dibulatkan 88 kg beras setahun atau 241 gr beras sehari. Di samping itu produksi jagung pada tahun 1955 besarnya 1,9 juta ton atau 60 gr untuk setiap jiwa sehari. Mengingat bahwa dasar menu, 300 gr beras + jagung sehari itu terlalu rendah, maka dalam Rencana Lima Tahun hendak dicapai dasar menu 250 gr beras sehari ditambah 70 gr jagung, Ini berarti bahwa dalam tahun 1960 produksi tujuan beras (production target) menjadi 89,8 juta X 0.091 ton = 8.172 juta ton dibulatkan 8,2 juta ton setahun. Produksi jagung harus dinaikkan dari 1,9 juta ton dalam tahun 1955 menjadi 2,3 juta ton dalam tahun 1960. Jadi pertambahan produksi beras yang harus dicapai dalam jangka lima tahun adalah:

8.200.000 ton - 7.200.000 ton = 1.000.000 ton atau 200.000 ton setiap tahun.

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar. Untuk dapat menampilkan format gambar tersebut, tekanlah TAB dan kemudian tekan ENTER]

1. Lihat Bab mengenai Penduduk.
2. Angka-angka Biro Pusat Statistik. 1478

Pertambahan produksi yang harus dicapai ini, dua pertiga atau 666.000 ton akan dibebankan kepada persawahan sedang sisanya pada perladangan. Berdasarkan produksi rata-rata per ha sebesar 1 ton untuk sawah dan 0.75 ton untuk ladang, maka ini berarti bahwa daerah persawahan harus diperluas sebanyak 666.000

1.00 x 1 ha = 666.000 ha. Perluasan persawahan sebanyak ini adalah suatu hal yang sulit untuk dicapai. Oleh karena itu usaha menaikkan produksi harus pula diarahkan pada kenaikan produktivitet per hektare dari sawah-sawah yang telah ada, dengan lebih banyak mempergunakan pupuk dan varitet-varitet bibit yang lebih banyak memberikan hasil.

Persoalan-persoalan lain yang secara langsung maupun tidak langsung mempunyai pengaruh besar terhadap lapangan pertanian serta berhubungan erat dengan pengairan, ialah pencegahan bahaya banjir yang sangat merugikan penghidupan ekonomi umumnya. Sampai batas-batas tertentu usaha-usaha dalam lapangan pengairan akan dapat pula mengadakan perbaikan dalam masalah ini.

B. Rencana Pembangunan.

www.djpp.depkumham.go.id

Mengingat terbatasnya jumlah tenaga-tenaga yang ahli dan berpengalaman, baik untuk menyelenggarakan rencana seluruhnya maupun untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang telah direncanakan atau mengawasi pelaksanaannya, maka usaha perluasan pengairan tidak semuanya dapat dilaksanakan dan kira- kira 25% dari luas daerah yang seharusnya mendapat pengairan akan diselenggarakan sebagaimana mestinya.

Tetapi hal ini tidak berarti bahwa kebutuhan beras tidak akan tercapai seluruhnya, karena disamping pengairan masih ada, usaha-usaha lain untuk mempertinggi produksi terutama mengenai produktivitet setiap hektarenya. hal mana terletak pada usaha- usaha Jawatan Pertanian Rakyat.

Pembangunan sawah baru akan dilakukan di luar Jawa, di mana. kemungkinan untuk itu masih sangat luas.

Sebagaimana dalam kata pendahuluan telah dikemukakan, bahwa diantara projek-proyek yang diadakan terdapat beberapa bangunan (waduk) yang akan mempunyai 2 fungsi, yaitu sebagai pencegah bahaya banjir dan pembangkit tenaga listrik, sebagaimana sedang direncanakan untuk daerah Hulusungai di Kalimantan.

Juga saluran-saluran yang direncanakan di Kalimantan dan daerah Jambi akan mempunyai fungsi kembar, yaitu perbaikan pengaliran air, sehingga tanah-tanah di sekitarnya dapat dijadikan sawah, sedangkan saluran-saluran ini dipergunakan juga untuk keperluan lalu-lintas dengan perahu atau kapal kecil.

Perlu dikemukakan bahwa rencana pembangunan ini telah disesuaikan dengan isi program Kabinet, yaitu memperhatikan kepentingan daerah-daerah di luar Jawa, sehingga dari biaya Rencana Lima Tahun untuk sektor pengaran yang berjumlah Rp. 940 juta beserta cadangan sebanyak Rp 100 juta (± 10%) dan devisen sebanyak Rp 204 juta beserta Rp 30 juta sebagai cadangan, 62% disediakan untuk daerah-daerah di luar Jawa.

Selain dari pada itu Rencana Lima Tahun ini disusun sedemikian, sehingga pembangunan dapat merata di seluruh kepulauan.

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar. Untuk dapat menampilkan format gambar tersebut, tekanlah TAB dan kemudian tekan ENTER]

BAB 6.

SUMBER-SUMBER MINERAL.

Pandangan umum mengenai pentingnya penilaian sumber-sumber mineral dalam hubungannya dengan Rencana Ekonomi.

Peranan sumber-sumber dalam rencana umum:

Pembangunan ekonomi sangat erat hubungannya dengan struktur pemerintahan, perdagangan, suasana politik, keadaan keuangan dan dengan kesanggupan serta kesediaan untuk pelaksanaan itu.

Sebelum mengadakan sesuatu rencana untuk pelaksanaan, terlebih dahulu harus dibuat pendaftaran yang selengkap mungkin dari sumber kekayaan. Ini diperlukan untuk penilaian sumber- www.djpp.depkumham.go.id sumber.

Penyelidikan-penyelidikan ini dibuat dalam beberapa fase, yang dimulai dengan sebuah laporan umum mengenai daerah seluruhnya yang sedang dalam penilaiandan dilanjutkan dengan pengumpulan keterangan khusus. Sesudah fase ini harus diadakan penyelidikan yang mendalam lagi.

A. Soal-soal umum.

1.Sumber-sumber yang tidak dapat diganti (non-renewable).

Pentingnya sumber-sumber ini untuk industrialisasi diakui sepenuhnya. Tetapi sebenarnya tidak jelas sampai berapa jauh tersedianya sumber-sumber demikian itu menjadi keharusan untuk berhasilnya sesuatu program industrialisasi. Biarpun menurut definisi industrialisasi yang lebih luas dapat disangsikan apakah sumber-sumber mineral itu merupakan faktor yang membatasi, jika misalnya terdapat faktor-faktor lain yang menguntungkan sebagai pengganti kekurangan ini.

Sebab itu penting sekali dikerjakan pengumpulan bahan-bahan yang lebih tepat mengenai sumber-sumber yang dapat habis dan yang tidak dapat diganti itu, dilengkapi dengan rencana penyelidikan- penyelidikan berdasarkan tehnik-tehnik baru secara sistematis.

2.Persoalan-persoalan khusus mengenai bahan-bahan mineral.

Keistimewaan pertambangan sebagai industri dengan persoalan- persoalannya sendiri dapat diringkaskan sebagai berikut:
a.Bahan-bahan mineral tertentu tempatnya dan terbatas banyaknya.

b.Berhubung dengan sifat yang tersembunyi dari kebanyakan bahan- bahan mineral, penemuannya sering merupakan hal yang kebetulan.
Hal ini mengakibatkan sifatnya yang spekulatip, disertai risiko besar dalam mengusahakan bahan-bahan mineral yang disebut lekas habis, seperti minyak tanah.
c.Persediaan bahan mineral terus-menerus menjadi kurang dan ongkos produksinya umumnya terus meningkat (Law of deminishing returns).
d.Kebanyakan bahan-bahan mineral tahan lama. Sebab itu persediaan logam sekundair terus bertambah, hal mana kadang-kadang menimbulkan persoalan bagi perusahaan-perusahaaan pertambangan (bijih besi versus besi tua).

3.Pentingnya industri-industri mineral pada umumnya.

Pentingnya bahan-bahan mineral terutama bahan-bahan bakar dan logam bagi pembangunnan nyata sekali terutama menambah efisiensi akan produksi. Efisiensi yang bertambah ini menaikkan kekuatan membeli dan memperbesar pasaran.

4.Cara penyelidikan bahan-bahan mineral.

www.djpp.depkumham.go.id

Tehnik eksplorasi pada saat ini sangat menitik beratkan pada pentingnya penyelidikan secara geophisic dan geo kimia, pada photogrammetri, photo-geologi, dan pada pemakaian luas magnetometer-magnetometer dari udara.

5.Daerah yang akan diselidiki.

Perlu direncanakan terlebih dahulu, cara-cara eksplorasi yang termurah dengan menentukan dan membatasi daerah-daerah yang akan diselidiki secara sistematis. Salah satu cara yang paling efektif adalah pada fase pertama mempergunakan keterangan- keterangan mengenai geologi umum yang tersedia. Pada umumnya kepulauan Indonesia ditutupi tanah penutup (overburden) yang agak tebal yang terdiri dari berupa-rupa macam batu lapuk.

Apabila hendak mengusahakan penyelidikan suatu daerah baru, hendaknya dikumpulkan keterangan-keterangan sebanyak-banyaknya dari instansi-instansi daerah dan penduduk. Fase kedua terdiri dari program pemboran core. Oleh karena pekerjaan ini lebih mahal, penyelenggaraannya hanya dapat dibenarkan jika ada hasil- hasil positip dari eksplorasi pendahuluan.

B. Persediaan Mineral Pokok.

1.Susunan orogenese kepulauan Indonesia dan hubungannya
dengan derah-daerah yang mengandung berbagai bijih logam.

Orogen Malaya yang menghubungkan Birma Timur dengan Kalimantan Barat melalui Semenanjung Malaya, adalah terutama daerah timah putih dan aluminium.

Orogen Sumatera yang membujur dari Sumatera ke Kalimantan Tenggara dengan melalui Jawa, mengandung besi, logam-logam pokok yang mengandung mas dan perak di Sumatera Tengah, bijih-bijih besi dari Sumatera Selatan dan Kalimantan dan pasir tertentu yang mengandung intan dan mas di Kalimantan Tenggara.

Orogen Maluku melalui barisan sebelah luar pulau-pulau Sunda dan lingkungan sebelah Timur Sulawesi sangat penting karena mengandung nikel silicat dan bijih-bijih besi.

Di pulau-pulau Sunda Besar di bahagian Barat dari Kepulauan Indonesia terdapat beberapa daerah terpencil yang mengandung bijih-bijih mas-peak dan bijih antimonite-mercury.

2.Klasifikasi persediaan mineral di Indonesia.

a.Mineral yang telah merupakan pertambangan sejak beberapa tahun yang lalu dan yang merupakan bagian dan perekonomian Indonesia adalah: minyak tanah, batu bara, timah putih dan bauksit.
b.Bahan mineral yang telah, atau sedang dikerjakan secara kecil- kecilan, dan yang mungkin akan dapat diperluas adalah: mas, perak, mangan, nikel, belerang, fosfat, aspal, yodium dan beberapa bahan mineral yang kurang penting.
c.Bijih logam yang potensiil ialah bijih besi lateritis di Sumatera Selatan, Kalimantan dan Sulawesi, bijih-bijih nikel di Sulawesi, lapisan-lapisan logam pokok di Sumatera Tengah www.djpp.depkumham.go.id dan Jawa Tengah, tembaga, timah hitam dan bijih seng.

3.Bahan mineral yang sedang dalam pengusahaan.

a.Minyak tanah dan gas alam.

Minyak tanah:

Daerah-daerah minyak yang sangat penting dan produktip di Indonesia terdapat di tempat-tempat geosvnclinal tertiair diperbatasan-perbatasan dari yang disebut " Daerah Sunda".

Di sebelah Timur, minyak tanah didapat di Irian Barat dan Seram.

Perusahaan-perusahaan yang bekerja di Indonesia.

Ada tiga perusahaan partikelir, satu perusahaan campuran dan perusahaan-perusahaan yang dikuasai Negara.

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar. Untuk dapat menampilkan format gambar tersebut, tekanlah TAB dan kemudian tekan ENTER]

Sumber-sumber: Jawatan Pertambangan.

Gas alam:

Sebagai satu hasil tambahan dari minyak mentah terdapat gas alam yang sekarang dipakai dalam jumlah terbatas, dan kebanyakan hilang tidak dipergunakan.

Sekarang ini ditaksir 1.200.000 ton hilang selama proses produksi minyak mentah, sedang kira-kira 900.000 ton hilang selama proses pembersihan. Hanya 40.000 ton metric yang dipakai sebagai penggerak tenaga di lapangan minyak.

Persediaan Gas Alam ternyata besar sekali dan dapat dijadikan untuk industri-industri tehnik penting, misalnya untuk rabuk synthetis.

Selanjutnya dapat dipergunakan sebagai bahan untuk pembangkit tenaga listrik.

b.Batu bara.

Tambang-tambang batu bara dalam produksi:

Dari tambang-tambang batu bara yang dimiliki Pemerintah, tambang Bukit Asamlah yang paling penting.

Produksinya pada tahun 1954 sebanyak 647.100 ton metric dibandingkan dengan hasil Umbilin sebanyak 78.600 ton metric dan hasil dari tambang batu bara partikelir lainnya di Kalimantan Timur sebanyak 174.100 ton metric.

Persediaan batu bara bituminous yang bermutu lebih tinggi di Tambang Bukit Asam terdapat sebanyak 60.000.000 ton metric. www.djpp.depkumham.go.id

Sedang diselidiki sampai di mana persediaan batu bara non- coking ini bersama dengan persediaan bijih besi di Lampung dapat dipergunakan sebagai dasar untuk industri besi.

Tambang Batu Bara Umbilin (milik Negara).

Dewasa ini menghasilkan hampir 80.000 ton batu bara bituminous-noncoking tiap tahun dengan penambangan di bawah tanah.

Tambang ini bekerja dengan rugi disebabkan produksi yang kecil. Persediaan-persediaan batu bara berjumlah sebanyak 200.000.000 ton metric, ini lebih besar dari di Bukit Asam. Tetapi untuk mengeluarkan persediaan ini harus dilakukan penambangan yang dalam dan yang mahal. Kemungkinan untuk merehabilitasi tambang ini secara luas masih dalam penyelidikan.

c.Timah putih.

Dari sudut produksi, timah putih merupakan hasil pertambangan kedua sesudah minyak tanah. Sebahagian besar produksi timah putih Indonesia berasal dari Bangka, lainnya berasal dari Bitung dan Singkep. Tambang Bangka sekarang seluruhnya dimiliki Negara.

Keadaan di pasar dunia dewasa ini memberikan sedikit dorongan ke arah perluasan pertambangan timah.

Di Eropah terdapat golongan-golongan yang menaruh perhatian atas pengolahan dan pembelian timah putih murni langsung dari Indonesia, sehingga pendirian tinsmelter di Indonesia perlu dipertimbangkan.

Setahu Jawatan Pertambangan, belum pernah diadakan penyelidikan yang mendalam mengenai konsentrat-konsentrat yang lebih kasar dan yang bersifat menengah. Konsentrat-konsentrat yang lebih kasar biasanya mengandung bijih-bijih timah yang kurang dari 10% menurut beratnya.

Proses-proses pemisahan elektro-statis dan elektro-magnetis sekarang telah diperbaiki mutunya dan sekarang nyata adanya kemungkinan untuk memisahkan bahan-bahan tambahan itu secara komersiil.

Sangat dianjurkan supaya seorang ahli geologi ekonomi yang berpandangan luas ditempatkan di Jawatan Geologi dengan tuas mempelajari kemungkinan-kemungkinan demikian untuk kerja sama dengan insinyur pengolahan bijih timah, dan lain bahan- bahan yang terdapat dalam konsertrat timah.

Sekarang sedang diikhtiarkan penyelidikan yang lebih mendalam mengenai-bahan-bahan lain yang terdapat dalam konsentrat timah.

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar. Untuk dapat menampilkan format gambar tersebut, tekanlah TAB dan kemudian tekan ENTER]

Sumber-sumber: Jawatan Pertambangan.

www.djpp.depkumham.go.id

d.Bauksite.

Bauksite didapat di pulau-pulau Bintan, Koyan dan pada beberapa pulau-pulau yang berdekatan di sebelah tenggaranya, semua ini termasuk bagian utara kepulauan Riau. Lapisan-lapisan bauksit mungkin terbentang lebih jauh sampai ke Kalimantan Barat Daya.

Lapisan-lapisan bauksite ini dieksplotir oleh Nederlands Indonesische Bauxite Exploitatie Maatschappij (N.I.B.E.M.). Dalam perusahaan pertambangan ini Pemerintah Indonesia ikut-serta dengan kira-Kira 20%. Susunan bauksite terdiri dari rata-rata 53% alumina dan 4½% silica, dan persediaan apabila telah dibersihkan tersedia sebanyak 13.000.000 ton. Persediaan yang belum dibuktikan ditaksir 14.000.000 ton jadi semuanya berjumlah 27.000.000 ton.

4.Mineral dalam eksplotasi secara kecil-kecilan.

a.Mas dan Perak.

Walaupun lapisan-lapisan mas dan perak terdapat di banyak pulau-pulau di kepulauan Indonesia, tetapi kebanyakan produksi sebelum perang terdapat di Sumatera Selatan. Waktu 1900-1940 jumlah produksi Hindia Belanda seluruhnya 123.282 kg mas dan 1.219.261 kg perak antara mana 101.063 kg mas dan 1.189.851 kg perak berasal dari Sumatera.

Perusahaan tambang mas Cikotok-Cirotan akan mulai produksinya dalam tahun 1957. Perusahaan ini dipimpin oleh perusahaan Pembangunan Pertambangan N.V. suatu perusahaan kepunyaan B.I.N.

b.Mangan.

Bijih mangan terdapat di Jawa, kebanyakan di Jawa Barat dan Tengah yakni di daerah Karangnunggal. Tasikmalaya Selatan dan Kliripan, terbentang sampai Pegunungan Progo, daerah Yogya.

Sebahagian besar lapisan-lapisan ini termasuk pada N.V. Algemene Industriele Mijnbouw en Exploitatie Mij. (A.I.M.E.).

Usaha untuk menaksir besarnya persediaan mangan di daerah Yogyakarta oleh Biro Perancang Negara telah dilakukan bersama Pemerintah Daerah. Petunjuk-petunjuk menyatakan bahwa persediaan tersebut tidak begitu besar dan terbesar pada kumpulan-kumpulan yang kecil dengan tidak terdapatnya kontinuitet antara satu dan lain tempat persediaan.

Juga terdapat lapisan-lapisan potensiil bijih mangan yang bermutu sedang di Doi, Halmahera Selatan yang sekarang diexploitir oleh Pemerintah daerah dibantu oleh Bank Industri Negara di bawah pengawasan Perusahaan Pembangunan Pertambangan N.V.

c.Fosfat.

Lapisan-lapisan kalsium fosfat terdapat dalam batu kapur di banyak tempat di Jawa, Van Bemmelen (Geology of Indonesia) www.djpp.depkumham.go.id menyatakan adanya 53 tempat. Lapisan tersebut terdapat di dalam gua-gua batu kapur oleh sesuatu reaksi batukapur dengan asam fosfat yang terjadi dari kotoran-kotoran kelelawar. Dalam keadaan sekarang, adalah nyata bahwa rencana industrialisasi dalam proyek Asahan, termasuk juga mendirikan pabrik pupuk dubbel super fosfat, tidak dapat disandarkan pada persediaan karang fosfat alam dalam negeri sebagai bahan mentah.

Kecuali bila lapisan-lapisan baru dapat diketemukan dan dibuka untuk dikerjakan, maka fosfat alam masih harus diimpor, seperti kenyataannya pada waktu ini.

d.Belerang.

Belerang diketemukan dalam kawah-kawah gunung berapi di berbagai-bagai bahagian dari Kepulauan Indonesia. Ini terdapat dalam bentuk kawah-kawah lumpur atau bercampur dengan debu gunung berapi dalam kawah-kawah yang mati.

Jumlah persediaan belerang yang diketahui adalah antara setengah dan satu juta ton. Pada waktu ini tidak ada produksi yang berarti. Produksi sebelum perang, sebahagian besar didapatkan dari Jawa Barat, kira-kira sebanyak 15.000 ton setiap tahun.

e.Aspal.

Sebagian besar produksi aspal didapatkan dari kilang minyak di Jawa Timur.

Tambang Aspal di lapisan yang terdapat di pulau Buton menyediakan pekerjaan dan penghasilan bagi rakyat setempat dan penambahan bagi produksi nasional.

Tambang ini sekarang diserahkan oleh Pemerintah dan pada waktu ini dipimpin langsung oleh Direktorat Jalan-jalan dan Jembatan.

f.Yodium.

Yodium didapatkan dari air garam yang mengandung yodium yang keluar dari sumber-sumber anti klinal. Ini didapatkan dengan cara memompa dan pada waktu ini dikerjakan oleh perusahaan partikelir yang bernama Semarangsche Administratie Maatschappij.

Produksi ternyata turun dari 62.000 kg pada tahun 1938 menjadi 7.000 kg pada tahun 1951, tetapi kemudian naik dengan berangsur-angsur hingga 10.806 kg pada tahun 1954.

g.Kaolin (tanah porselen).

Sudah lama pulau Bangka menghasilkan sebahagian besar dari kaolin yang dipergunakan dalam industri keramik. Konsesi dikerjakan oleh N.I. Chamotte en Klei Industri.

h.Intan.

Intan didapatkan di Kalimantan sejak lebih dari satu abad sebelum diketemukannya di Afrika Selatan. Jumlah produksi intan www.djpp.depkumham.go.id Kalimantan yang tercatat sampai sekarang adalah 2 juta karat lebih. Jumlah produksi intan dunia pada waktu ini adalah sekitar 15 juta karat setiap tahun dari antaranya kurang-lebih 10% adalah batu permata (gems) yang masih kasar.

Kemungkinan ialah bahwa produksi - small scale mengenai intan Kalimantan dengan cara-cara yang sederhana dapat dilanjutkan untuk waktu yang lama sedangkan produksi yang lebih besar bukan tidak mungkin.

5.Potensi bahan mineral.

a.Bijih besi.

Di Indonesia terdapat dua macam bijih besi.
1.Bijih hematit-magnetit berasal dari kontak metamorfis.
2.Bijih-bijih limonitis yang meliputi daerah-daerah luas berasal terjadi dari pelapukan lateritik.

Ad 1. Bijih hematit - magnetit.

Di Sumatera tercatat adanya 39 tempat dimana terdapat bijih- bijih macam ini. Banyak lapisan-lapisan di sebelah Timur Laut dan ujung paling Tenggara dari pulau ini dan di sekitar Padang tidak jauh dari pantai, lainnya terlalu jauh ke dalam untuk dapat mempunyai nilai komersil.

Di Kalimantan tercatat 16 tempat.

Ad 2. Sumber - sumber bijih besi lateritis.

Lapisan yang luas bijih besi lateritis diketemukan di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Tenggara.

Persediaan-persediaan yang berarti terdapat dalam daerah- daerah seperti tersebut dibawah ini:

Kalimantan Tenggara.

Daerah Duwa Selatan, Gunung Kukusan

170.000.000 ton
Pulau Sebuku

300.000.000 ton
Pulau Danawan

7.500.000 ton

---

477.500.000 ton

Sulawesi Tengah dan Tenggara.

Daerah Larona, dekat Danau Towuti

370.000.000 ton

---

Jumlah: 847.500.000 ton

Bijih besi lateritis dari tingkat yang lebih baik terdapat di tambang besi di daerah Lampung, Sumatera Selatan. Tentang persediaan tambang bijih besi belum cukup.

Angka-angka yang dapat dipercayai mengenai persediaan- persediaan bijih besi tidak terdapat. Suatu penyelidikan yang mendalam di daerah ini sedang dijalankan oleh team Wedexro dari www.djpp.depkumham.go.id Jerman Barat atas pengawasan B.P.N. Hasil dari penyelidikan diharapkan pada pertengahan tahun 1957. Penyelidikan ini merupakan sebagian dari persiapan Proyek Besi dan Baja.

b.Bijih nikel.

Nikel terdapat bercampur dengan lapisan besi lateritis yang luas di Sulawesi Tengah sekeliling danau Towuti, di semenanjung Tenggara Sulawesi, di beberapa pulau kecil di dekatnya dan juga di Kalimantan Tenggara. Pasar yang paling dapat memberikan kemungkinan-kemungkinan di masa depan untuk nikel Indonesia adalah Jepang dan Eropah. Dengan memperhatikan persediaan bijih dan investasi yang dibutuhkan guna installasi dan peralatan White Engineers menaksir dibutuhkannya penanaman modal sebesar 50 rupiah untuk (tahun 1952) tiap kilogram nikel untuk suatu produksi yang menguntungkan.

c.Logam - logam pokok (tembaga, timah hitam dan seng).

Tembaga, timah hitam dan seng diketemukan di Sumatera Tengah di sekitar Padang. Beberapa tambang (lapisan) sudah diusahakan secara kecil-kecilan. Perlu sekali diselenggarakan penyelidikan dan pengeboran secara luas untuk menentukan kemungkinan pertambangan secara komersil.

Terutama perhatian harus ditujukan pada bijih seng mengingat besarnya impor dan kebutuhan logam ini.

d.Bijih besi titaniferous.

Bijih ini berasal sedimenter.

Terdapatnya di pantai-pantai dimana tanahnya naik, daerah- daerah ini terdapat di pinggir Samudera Hindia, misalnya Jampang Kulon (Jawa Barat) dan Cilacap (Jawa Tengah).

Menurut laporan penyelidikan geologis sebelum perang, lapisan yang bertumpuk-tumpuk ini mengandung butir-butir halus ilmenit dan magnetit yang rupanya terkumpul oleh karena gerakan bergelombang.

Penyelidikan geologis menaksir jumlah persediaan kurang- lebih 8.750.000 metric ton, rata-rata berisi kira-kira 44% Fe dan 12,8% TiO2.

Pemegang hak eksplorasi pada waktu ini menaksir jumlah persediaan 17 juta ton dan kemungkinan ada lagi 10 juta ton, jadi semua berjumlah 27 juta ton.

Panitia Besi dan Baja setelah mempelajari masalah tersebut telah memutuskan untuk menyelidiki daerah-daerah itu lebih lanjut.

Penyelidikan ini diselenggarakan pula oleh Biro Wedexro.

C. Kedudukan Ekonomis Industri - industri Mineral di Indonesia.

Nilai sebelum perang dari hasil ekspor pertambangan di Indonesia ternyata pentingnya dengan kenyataan bahwa nilai www.djpp.depkumham.go.id tersebut adalah No. 2 sesudah produksi perkebunan.

Dilihat dari sudut ekonomis, minyak dan hasil-hasil tambahan dari minyak menempati tempat pertama, timah putih nomor dua Kedua bahan ini meliputi lebih dari 91% jumlah nilai ekspor mineral, dalam tahun 1939 dan 1953. Bauksit menempati tempat ketiga, sedangkan pentingnya batu bara tidak terletak pada hasil devisen tetapi pada nilai produksinya yang sebagian besar dipergunakan untuk konsumsi dalam negeri. Setelah mencapai jumlah terbanyak dengan 2.009.000 metric ton pada tahun 1940, produksi turun selama perang dan naik lagi pada tahun 1948 dari 537.000 ton sampai kira-kira 1 juta ton pada tahun 1952, 1953 dan 1954.

Pentingnya industri pertambangan Indonesia juga ternyata dari jumlah kekuatan tenaga buruhnya. Pada tahun 1953 misalnya, perusahaan-perusahaan minyak saja menggunakan 35.834 buruh, sedangkan tambang-tambang batu-bara mempunyai jumlah buruh 8.472, perusahaan timah putih 23.340, bauksit 404, yodium 170, mangan 300 dan batu aspal 103. Hingga jumlah semua menjadi 68.666 buruh.

Jumlah investasi partikelir dalam lapangan pertambangan kelihatan pentingnya dalam ekonomi Indonesia. Investasi Belanda dalam pertambangan timah putih ditaksir meliputi 10 juta gulden; investasi mereka dalam perusahaan minyak 500 juta gulden.

Nilai investasi Amerika yang tercatat ialah $ 100.000.000 setengahnya ada dalam perusahaan minyak. Investasi Inggeris kurang-lebih ditaksir pada angka £ 100.000.000,-. Perbandingan berat dalam ekspor pertambangan Indonesia pada tahun 1938 dan 4 tahun yang terakhir adalah sebagai berikut:
[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar. Untuk dapat menampilkan format gambar tersebut, tekanlah TAB dan kemudian tekan ENTER]

Sumber-sumber: Jawatan Pertambangan.

Perlu diperhatikan bahwa walaupun produksi minyak tanah Indonesia tetap bertambah, tambahan ini masih tetap tertinggal jauh dibandingkan dengan rekspansi produksi dunia. Hasil batu bara pada tahun 1952 adalah 11 % lebih tinggi dari tahun 1951. Pada tahun 1953 ini turun dengan kira-kira 7,5% dan mungkin akan turun dengan sedikitnya 5% pada tahun 1955. Produksi bauksit turun 44% selama waktu yang-sama lalu terus turun menjadi hanya kira-kira 150.000 ton pada tahun 1953. Seperti dinyatakan diatas, ini sebagian besar disebabkan oleh karena hilangnya pasaran Barat, sebagai akibat diakhirinya kontrak dengan Amerika pada tahun 1952. Pada waktu ini produksi bauksit dengan kemungkinan- kemungkinan baru, maju dengan cepat (naik dengan 113% untuk enam bulan pertama dari tahun 1955).

Sebagai keseluruhan, produksi mineral keadaannya lebih baik dari perkebunan, apabila angka-angka sebelum perang dan yang pada www.djpp.depkumham.go.id waktu ini dibandingkan.
Statistik produksi mineral mengenai bahan-bahan pokok yang sama adalah sebagai berikut:

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar. Untuk dapat menampilkan format gambar tersebut, tekanlah TAB dan kemudian tekan ENTER]

Sumber-sumber: Jawatan Pertambangan.

Memperhatikan kenyataan-kenyataan tersebut di atas tambahan produksi yang agak besar tidak dapat diselenggarakan dalam waktu yang pendek. Jelaslah bahwa satu-satunya jalan untuk mencapai ini ialah melanjutkan dengan sistimatis penyelidikan tentang mineral- mineral baru, yang hingga saat ini belum diketahui atau belum diusahakan. Inilah sebabnya mengapa Biro Perancang Negara menekankan pentingnya eksplorasi-eksplorasi untuk mendapatkan mineral-mineral baru. Dapat diharapkan untuk tahun 1956 dan selanjutnya dan dengan bantuan tenaga ahli baru dari luar, rencana penyelidikan ini akan dapat diluaskan dengan usaha bersama dengan Jawatan Pertambangan dan Jawatan Geologi serta Fakultas Tehnik dan Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam dari Bandung dan Jogyakarta. Pada akhir Rencana Lima Tahun Pertama dapat diharapkan sebagai hasil dari Perguruan Tinggi di sini dan pengiriman ke luar negeri, kita sudah mempunyai insinyur pertambangan dan geologi dalam jumlah yang agak berarti.

Dirasakan perlu bahwa kebijaksanaan yang berhubungan dengan rencana ini harus sampai batas tertentu, berpedoman kepada kesimpulan-kesimpulan yang misalnya didapat dalam Laporan Paley yang terkenal sebagai President's Materials Policy Commission. Laporan ini menilai situasi bahan-bahan di Amerika Serikat pada tahun 1975 dan menyatakan bahwa akan terdapat kekurangan beberapa logam-logam pokok tertentu yang tak dapat dielakkan, seperti timah hitam dan tembaga.

Konsumsi tembaga per capita tiap tahun di Amerika Serikat mungkin akan naik dengan 2,9 lbs. dan akan mendekati 26 lbs. pada tahun 1975. Konumsi timah hitam pada waktu ini sudah 4 kali lebih besar dari pada konsumsi bahan ini di negara-negara yang dikatakan sudah maju, dan juga akan naik 2 kali lipat pada tahun 1975. Ini berarti bahwa Amerika Serikat harus menutupi kekurangan ihi dari sumber-sumber luar negeri. Adalah menyolok sekali bahwa konsumsi tembaga per capita setahun di negara yang belum berindustri hanya 1/3 lbs. dan tidak diharapkan akan melebihi 1 lbs. pada tahun 1975, biarpun perkembangan ekonomi dari daerah- daerah termaksud diusahakan industrialisasi dengan cepat.

Hal di atas ini berarti bahwa ketemukannya persediaan tembaga potensiil dan diusahakannya tambang-tambang logam pokok yang lain akan merupakan tambahan penghasilan bagi negeri kita.

D. Rentjana Explorasi Systematis.

Di bawah ini diterangkan secara singkat mengenai berbagai www.djpp.depkumham.go.id pekerjaan yang telah diselenggarakan pada tahun 1954, 1955 dan 1956 sebagai persiapan untuk Rencana Lima Tahun Pertama dan selanjutnya.

1.Pekerjaan yang dikerjakan pada 1954, 1955 dan 1956
sebagai persiapan untuk Rencana Lima Tahun Pertama.

(1)Penyelidikan setempat mengenai pekerjaan bauxits Riau dan kunjungan ke tambang N.I.B.E.M. di Kijang telah dijalankan dua kali. Ini menghasilkan satu taksiran terakhir mengenai kemungkinan di masa depan dari tambang Bauksit Riau, dan pengaruhnya terhadap industri aluminium yang akan ditempatkan di Sumatera Utara dalam kompleks Asahan dan pengaruhnya terhadap ekspor.
(2)Dalam usaha untuk mendapatkan arang kokas (cokign cool) maka White Engineers telah mengadakan percobaan pada dua tambang; Tambang Batu Bara Loa Bukit, dekat Samarinda, Kalimantan Timur. Contoh-contoh percobaan ini telah diuji di Amerika dengan proses karbonisasi temperatur rendah (Disco Proces) dan terdapat hasil negatif. Sesudah itu juga diambil suatu contoh dari tambang batu bara di Logas, di Sumatera Tengah, yang menurut penyelidikan - pada zaman Jepang mengandung kokas. Setelah diperiksa dengan teliti di Amerika pada Batelle Memorial Institute dengan karbonisasi temperatur tinggi arang tersebut dinyatakan sebagai jelas tidak mengandung kokas (non coking).
(3)Suatu ekspedisi telah melaksanakan tugasnya di pulau Sumbawa, yang dilaporkan mempunyai kemungkinan adanya sumber-sumber kawah lapisan belerang, yang banyak. Hasil dari pada ekspedisi ini adalah terang negatif.
(4)Penyelidikan permulaan pada tambang tembaga Timbulun dilaksanakan pada bulan April 1954. Dari observasi-observasi setempat ditambah dengan dokumentasi-dokumentasi yang tersedia berdasarkan perpetaan terakhir yang dijalankan oleh Dr. Osberger, ternyata sebaiknya diadakan pengeboran lebih lanjut dengan diamand drill.
(5)Seorang ahli Geologi di bawah Rencana Colombo telah ditempatkan di daerah Jogyakarta dengan tugas khusus untuk membuat taksiran mengenai persediaan mangan daerah tersebut. Ternyata tidak didapatkannya suatu jumlah yang berarti dari bijih tersebut walaupun explotasi secara kecil-kecilan masih dapat dipertanggungjawabkan.
(6)Penyelidikan pertama di daerah Tirtomoyo-kasihan Jawa Tengah menguatkan pentingnya daerah ini sebagai daerah yang mempunyai kemungkinan adanya sumber-sumber logam pokok, seperti tembaga, timah hitam dan seng, yang bercampur dengan pyrit dalam persentase yang berlainan.
(7)Satu taksiran mengenai bahan-bahan mentah untuk pabrik semen di Sumatera Utara, sedang dilaksanakan. Satu tempat telah terdapat di mana ada kemungkinan dapat didirikan satu pabrik semen.
(8)Di Muara Labuh, Sumatera Tengah, di mana beberapa logam- logam pokok menjadi objek eksplotasi sebelum perang diadakan pula penyelidikan pertama. Tetapi banyak sekali yang masih harus dikerjakan sebelum penyelidikan lebih lanjut akan dapat www.djpp.depkumham.go.id memberikan hasil. Daerah ini kelihatannya masih memberikan harapan akan kemungkinan adanya persediaan lebih luas dari timah hitam yang bermutu rendah, seng dan mangan dengan beberapa persentase perak sebagai bahan tambahan.
(9)Yang terakhir adalah usaha untuk mengadakan penyelidikan tentang bijih lateritis di Lampung. Sumatera Selatan, ini dijalankan oleh satu team yang lebih besar terdiri dari ahli-ahli geologi dan insinyur-insinyur tambang dengan bantuan juru-juru ukur. Sejumlah percobaan-percobaan telah dijalankan dan diambil contoh-contohnya, ini dibagi dua dan dikirimkan untuk analisa kimia ke Bandung dan ke Jerman Barat. Penyelidikan selanjutnya sedang diselenggarakan oleh Biro Wedexro di bawah pimpinan Dr. Rohland.
(10)Expedisi lengkap telah dikirim ke-Kalimantan Tenggara untuk menyelidiki keadaan bijih besi dan batu bara di daerah tersebut.
Pekerjaan ini merupakan bagian yang sangat penting dari persiapan proyek besi dan baja. Cara pembikinan kokas dan pembersihan bijih besi dari daerah ini sedang dilakukan di Jerman Barat.

(11)Harapan akan adanya mineral-mineral industri seperti misalnya gypsum pada waktu ini sudah mendesak sekali berhubung dengan selesainya pabrik semen Gresik. Bahan ini pula sangat penting dalam industri pupuk, untuk pembikinan asam belerang dan untuk industri pembangunan rumah-rumah. Pada waktu ini gypsum itu masih diimpor. Telah dimulai penyelidikan pada tanah-tanah yang diketahui mengandung mineral tersebut di Jawa Timur dan Madura. (12) Selanjutnya sedang dipersiapkan proyek untuk mempergunakan air Kawah Ijen dengan saluran pipa ke pantai Banyuwangi untuk pembikinan gypsum.
Persiapan pemeriksaan bijih besi lateritis di Sulawesi (Larona) dan Kalimantan untuk sementara terbatas pada pekerjaan dokumentasi dikerjakan oleh Jawatan Geologi. Pemeriksaan bijih besi lateritis, nikel dan tembaga di Sulawesi harus dikerjakan dengan lebih intensief.

2.Program jangka panjang dalam Rencana Lima Tahun Pertama.

Rencana Lima Tahun untuk perkembangan pertambangan meliputi jumlah pengeluaran dalam rupiah tertera sebagai berikut:

Tambang Timah Bangka

Rp.
400.000.000,-

Tambang batu bara Bukit Asam
"
300.000.000,-

Tambang batu bara Umbilin

"

P.M.

Perusahaan Pembangunan Pertambang-

an N.V.

P.M.

Jawatan Pertambangan dan )

Jawatan Geologi

)

"

32.000.000,-

Pekerjaan-pekerjaan khusus 25.000.000,-

---

Jumlah Rp.
757.000.000,-

Jadi jumlah biaya yang disediakan untuk program Rencana Lima www.djpp.depkumham.go.id Tahun Pertama bagi sumber-sumber mineral adalah sebanyak Rp. 757 juta dan diantara jumlah biaya tersebut, devisen yang disediakan sebanyak Rp. 442,2 juta.

Seperti diterangkan dalam bab Perindustrian untuk menjaga kemungkinan perobahan harga proyek yang tak dapat dihindarkan, untuk perindustrian dan sumber-sumber mineral, sediakan biaya cadangan sebesar Rp. 88,5 juta, dengan jumlah devisen yang disediakan sebanyak Rp. 67,3 juta.

Dalam pekerjaan khusus termasuk penyelidikan setempat dan kontrak-kontrak istimewa. Seperti misalnya penyelidikan setempat akan kemungkinan didirikan industri besi dan baja yang dilaksanakan di bawah kontrak langsung dengan Biro Konsultasi Internasional (i.e Wedexro) yang mempunyai keahlian khusus.

Rencana jangka panjang mengenai eksplorasi mineral yang dilaksanakan oleh Pemerintah harus juga dibiayai dari dana-dana tersebut di atas.

Oleh karena Indonesia untuk sebahagian besar tergantung pada bantuan luar negeri dalam hal tenaga-tenaga ahli, yang sukar didapat menyebabkan kesulitan untuk menyusun sesuatu rencana jangka panjang. Karena itu urutan proyek-proyek di bawah ini untuk sementara dan menggambarkan urutan prioritet pelaksanaan, yang dirasakan perlu sebagai kelihatan pada waktu ini.

(1)Penyelidikan akan kemungkinan mendirikan industri besi dan baja, yang sudah dimulai pada tahun 1956, akan diteruskan untuk beberapa tahun yang akan datang. Hasil penyelidikan di Sumatera Selatan. Kalimantan Tenggara dan Jawa Barat akan menentukan di mana dan dengan proses apa perusahaan induk besi akan dimulai. Selanjutnya penyelidikan besi lateritis di Sulawesi harus diselenggarakan. Diharapkan bahwa penyelenggaraan industri besi selanjutnya dapat diselenggarakan pada permulaan Rencana Lima Tahun Kedua.
(2)Penyelidikan terhadap logam pokok di Sumatera Tengah harus diteruskan selama daerah itu masih memberikan kemungkinan- kemungkinan untuk masa depan (timah hitam, tembaga dan seng).
(3)Tambang nikel lateritis di daerah Kolaka di Sulawesi merupakan salah satu dari tambang-tambang yang memberikan kemungkinan- kemungkinan di masa depan. Petunjuk-petunjuk pada waktu ini menyatakan tersedianya sedikit-dikitnya
5.000.000 ton bijih, rata-rata mengandung 2,5% nikel, dengan kemungkinan yang besar akan dapat diketemukan jumlah yang lebih besar bijih bermutu lebih tinggi.
(4)Beberapa daerah tertentu dipegunungan Kalimantan memberikan kemungkinan-kemungkinan yang menarik untuk penyelidikan pertama. Beberapa laporan berasal dari berbagai-bagai sumber menyatakan bahwa beberapa bahan mineral terdapat di situ. Penyelidikan terhadap daerah ini, daerah pegunungan Kalimantan Selatan dan Barat, mula-mula akan menjadi obyek penyelidikan udara dengan maksud untuk mendapat peta-peta www.djpp.depkumham.go.id topografis yang lebih terperinci dari beberapa daerah khusus, sebelum ekspidisi-ekspedisi di tanah dapat dimulai. Perpetaan udara daerah-daerah ini adalah salah satu dari langkah-langkah yang penting yang harus dilaksanakan.
(5)Kekurangan akan gypsum dan fosfat menyebabkan kita harus mengimpor kedua bahan mentah tersebut. Diharapkan dapat dilaksanakannya penyelidikan sistematis untuk mendapatkan kedua mineral industri ini, di dalam batas-batas tersedianya tenaga tehnis. Walaupun pengharapan untuk mendapatkan persediaan fosfat yang komersiil di Jawa dan di pulau-pulau lainnya tidak begitu besar namun kemungkinan adanya lanjutan dari lapisan-lapisan fosfat di pulau Christmas (Inggeris) di selatan kepulauan Indonesia perlu diselidiki.
(6)Suatu ekspedisi ke pulau Peleng, di mana dikhabarkan terdapat lapisan mica, harus dilaksanakan selekasnya setelah tersedianya staf tehnis serta peralatannya.
(7)Pentingnya arang batu kokas (coking coal) sudah ditegaskan di bahagian yang terdahulu. Seperti diuraikan pada bagian- bagian tersebut, percobaan (test) yang dilaksanakan pada dua tambang batu bara oleh Batelle dan Leshers Laboratories di Amerika Serikat adalah negatif, tetapi ahli-ahli Jerman berpendirian bahwa bagaimanapun juga masalahnya masih dapat dipecahkan.

E. Kebijaksanaan Negara mengenai sumber mineral.

1.Peraturan-peraturan pertambangan.

Di Indonesia semua mineral di bawah tanah adalah kepunyaan Negara dengan tidak memandang siapa yang berhak atas tanahnya sedang untuk mineral itu diperlukan hak khusus. Hak ini diatur
tanah-tanah tidak bisa mempergunakan atau menjual ke lain oleh suatu peraturan pertambangan. Pemilik-pemilik yang syah dari tangan mineral-mineral yang terdapat di bawah tanahnya. Pada waktu ini peraturan pertambangan Pemerintah Hindia Belanda masih berlaku.

Sudah terang bahwa peraturan yang lama tersebut pada waktu ini praktis sudah tidak bisa berlaku (dipakai) lagi dan harus mendapatkan perubahan-perubahan yang mendalam dilihat dari sudut perubahan ekonomi yaitu dari sistim kolonial ke arah sistim nasional.

Pasal-pasal tertentu seperti pengertian konsesi yang berlaku hingga 75 tahun dengan sewa tahunan 25 sen per hektare setahun, harus dihilangkan, konsesi-konsesi yang tidak dijalankan harus mendapat pajak lebih berat. .

Hak dan kewajiban dari pemilik-pemilik pertambangan harus ditentukan dengan jelas, seperti antara lain ketentuan-ketentuan mengenai kepada siapa dapat diberikan konsesi dan sebagainya.

Pada waktu ini sudah sangat dirasa keperluan akan adanya Undang-undang Pertambangan Indonesia, mengingat bahwa soal pertambangan di Indonesia meliputi hajat hidup dari seluruh masyarakat Indonesia, sedangkan hal itu sampai kini masih diatur oleh Indische Mijnwet, yang tidak lagi sesuai dengan keadaan dewasa ini.
www.djpp.depkumham.go.id

a.Pokok-pokok persoalan.

Sebagai pengganti dari Indische Mijnwet, maka hal-hal yang harus diatur dalam Undang-undang Pertambangan, tidak hanya selaras dengan, cita-cita dasar dari keadaan dan kedudukan Negara Republik Indonesia semenjak penyerahan kedaulatan, akan tetapi juga disesuaikan dengan perkembangan kepentingan nasional dalam pertambangan, yang secara mendalam harus ditinjau, baik dari sudut politis dan ekonomis, maupun dari sudut sosial dan strategis.

Pokok-pokok persoalan tersebut adalah mengenai:
(1)hak milik dari semua bahan galian yang terkandung di dalam bumi dari wilayah Indonesia serta memperluas wilayah hingga di luar batas territorial (continental shelf);
(2)pembagian bahan-bahan galian dalam beberapa golongan yang didasarkan atas sifat-sifatnya khusus dari bahan-bahan galian sendiri, dengan pertanyaan, bahwa mengenai minyak tanah, aspal, lilin tanah dan semua bitumen, sejenis itu diatur dengan Undang-undang tersendiri;
(3)sifat nasional (kebangsaan) dari perusahaan pertambangan serta pengutamaan kepada bangsa Indonesia;
(4)pemakaian tenaga buruh dalam perusahaan tambang itu yang sewajarnya sudah dijalankan oleh bangsa Indonesia sendiri;

(5)adanya cadangan nasional;
(6)hasil Negara yang sebaik-baiknya sebagai pembagian pendapatan dari keuntungan perusahaan pertambangan;
(7)Adanya jaminan tentang terbitnya dijalankan eksplotasi sehingga dibutuhkan adanya pengawasan di atasnya, serta menghindarkan spekulasi yang tidak-tidak;
(8)Adanya peraturan peralihan untuk mencegahnya kekosongan (vacuum) dalam menghadapi pelaksanaannya dari Undang-undang Pertambangan yang baru.

b.Penjelasan pokok-pokok persoalan:

(1)Mengenai semua bahan-bahan galian yang terkandung di
dalam bumi dari wilayah Indonesia dinyatakan secara mutlak, bahwa bahan-bahan tersebut adalah milik Negara.

Pernyataan ini adalah dasar yang diletakkan dalam Undang- undang Pertambangan, sehingga dengan pernyataan ini Negara dapat menguasai semua bahan-bahan galian dengan sepenuh-penuhnya jika dipandang perlu untuk kepentingan Negara serta kemakmuran rakyat, sesuai dengan yang tersebut dalam pasal 38 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Dengan pengertian baru yang disebut "continental shelf", maka daerah pertambangan diperluas, hingga di luar batas-batas perairan territorial.

(2)Pembagian (gradasi) bahan-bahan galian dalam golongan
sangat penting, penting dan kurang penting didasarkan atas sifatnya dari masing-masing bahan galian sendiri diperlengkapi menurut pendapat-pendapat baru mengenai hal ini, misalnya bahan- bahan galian yang radio-actief dan lain-lain bahan galian yang vitaal bagi pertahanan (strategis) dan pembangunan Negara.
www.djpp.depkumham.go.id

Dirasakan perlu pula untuk mengadakan undang-undang tersendiri bagi minyak tanah, aspal, lilin tanah dan semua bitumen baik padat, maupun cair dan semua jenis gas mudah terbakar, oleh karena sifatnya bahan galian ini sangat khusus dan memberikan hajat kepada masyarakat ramai serta dalam cara mengusahakan pertambangannya terjalin pula aspek-aspek internasional.

Undang-undang Pertambangan dianggap sebagai Undang-undang Pokok. Dalam pembuatan Undang-undang Minyak dasar-dasar termaksud dalam Undang-undang Pertambangan diperhatikan dengan kemungkinan menambah atau menyimpang, berhubung dengan hal-hal yang khusus mengenai minyak-tanah.

Manakala ada bahan-bahan galian yang dianggap perlu diusahakan oleh Pemerintah sendiri, maka hal itu ditetapkan dengan Undang-undang.

(3)Dalam mempergunakan kekayaan alam - hak milik Negara -
dapat diambil cara-cara pengusahaannya seperti berikut:
a.diusahakan oleh Pemerintah sendiri: mengenai sifat nasional dari perusahaan semacam ini, bukan menjadi soal lagi, hanya perlu dipilihnya oleh Pemerintah bentuk yang memberikan kelonggaran dalam soal pengurusan administrasi dan keuangan dan tidak begitu terikat oleh peraturan-peraturan yang lazim dipakai untuk instansi-instansi Pemerintah;
b.diusahakan secara bersama oleh Pemerintah dengan pihak partikelir:
untuk mendirikan perusahaan campuran Pemerintah mengadakan perjanjian dengan pihak partikelir, baik asing maupun asli. Dalam persekutuan ini Pemerintah selalu mempunyai pengaruh yang terbesar; perjanjian ini didahului oleh kekuasaan dengan Undang-undang bagi bahan galian golongan sangat penting;
c.diserahkan kepada pihak partikelir untuk diusahakan atas nama Pemerintah;
d.diusahakan oleh pihak partikelir, di mana pada dasarnya kepada pengusaha nasional diberikan pengutamaan;
e.di dalam hal yang berlainan, maka hal itu dimungkinkan juga akan tetapi dengan syarat-syarat mengenai tempat kedudukan, susunan pengurus dan lain-lain yang diatur lebih lanjut dalam Undang-undang ini dan lebih sesuai dengan perkembangan dari kepentingan nasional dalam lapangan pertambangan.

(4)Mengenai pemakaian tenaga buruh dalam perusahaan
pertambangan partikelir pada azasnya diinginkan pemakaian tenaga warga-negara Indonesia seluruhnya, dalam segala lapangan pekerjaan baik ditingkatan pimpinan maupun dilapisan bawah.

Mengingat kenyataan bahwa masih terdapatnya kekurangan tenaga warga-negara Indonesia yang berpengalaman dan ahli dalam pekerjaan pertambangan, maka Undang-undang ini memberikan kelonggaran untuk memperbolehkan tenaga bukan warga-negara Indonesia bekerja dalam perusahaan pertambangan dengan syarat- syarat limitatief mengenai jumlahnya dan waktu bekerjanya, sedangkan pendidikan ke arah keahlian dari tenaga buruh Indonesia menjadi kewajiban dari perusahaan-perusahaan itu.

www.djpp.depkumham.go.id

(5)Untuk kepentingan cadangan nasional Pemerintah dapat
menutup beberapa daerah guna usaha pertambangan pada umumnya atau khusus guna bahan galian tertentu.

Maksud dari pada tindakan ini ialah supaya jangan sampai semua daerah dalam wilayah Indonesia habis diusahakan untuk pertambangan.

2.Kebijaksanaan Pemerintah mengenai Perusahaan Minyak.

(1)Kemungkinan besar sekali, bahwa dalam beberapa waktu yang akan datang, Indonesia akan tetap merupakan suatu negara di mana ada lapangan kerja untuk pengusaha-pengusaha partikelir (nasional maupun asing). Memang dalam keadaan pembangunan dan dalam rangka menambah produksi untuk mempertinggi taraf penghidupan rakyat sebaiknya biaya yang terbatas yang dapat disediakan untuk investasi dipergunakan terutama untuk penyelenggaraan alat-alat produksi baru.
(2)Oleh karena itu rencana Pemerintah dan kebijaksanaannya harus didasarkan pada kemungkinan ini dan secara konsekwen, harus bertujuan untuk menciptakan suasana yang baik terhadap perusahaan-perusahaan partikelir, dalam negeri maupun luar negeri, oleh karena biaya yang dapat disediakan oleh Pemerintah jauh di bawah yang sesungguhnya dibutuhkan untuk menambah pendapatan nasional.
(3)Bila ternyata ada kekurangan modal dalam negeri untuk membiayai investasi pada tingkat minimum, maka disamping pinjaman atau bantuan lain yang dapat diterima diberikan kesempatan pula kepada modal luar negeri untuk memberikan bantuan dengan menyediakan peralatan-peralatan pokok untuk. menambah kelancaran pembangunan industri seperti apa yang direncanakan bagi umum. Tentu saja untung rugi setiap proyek penanaman modal asing itu harus dipertimbangkan dengan teliti, menurut ketentuan-ketentuan dan kebijaksanaan sebagai ditetapkan dalam Undang-undang Penanaman Modal Asing.
(4)Kebijaksanaan umum mengenai investasi modal asing di Indonesia telah dimuat dalam Undang-undang Penanaman Modal Asing.
(5)Pemerintah menyadari pentingnya peranan perusahaan-perusahaan minyak dalam lapangan ekonomi negara kita. Selain pentingnya pendapatan langsung untuk Pemerintah (divisen, pajak perusahaan bea dan cukai), terdapat pula keuntungan yang tidak langsung.
(6)Pemerintah memperhatikan dengan seksama situasi sumber- sumber minyak dan industri minyak dunia pada umumnya. Pada waktu ini kita belum mempunyai cukup modal-modal maupun tenaga- tenaga ahli untuk melaksanakan operasi- operasi serta perluasan-perluasan industri tersebut. Konsumsi minyak tanah dan hasil-hasil lain di dalam negeri terus-menerus meningkat dan ditaksir bertambah 10% tiap tahun. Penambahan produksi adalah merupakan satu-satunya jalan memenuhi kebutuhan itu. Hal ini tidak hanya akan menutupi kebutuhan permintaan pasar dalam negeri, tetapi juga akan mengurangi impor minyak mentah dan minyak-minyak lainnya yang harus dibayar dengan devisen.
www.djpp.depkumham.go.id (7)Sebagai tindakan sementara Pemerintah sewajarnya memberikan hak-hak eksplorasi tambahan dan eksplotasi kepada perusahaan yang dianggap tidak cukup mempunyai cadangan akan tetapi cukup progresip dalam sikapnya terhadap politik Indonesia dalam lapangan perekonomian.
(8)Misalnya ternyata bahwa jika diadakan perbandingan antara ketiga perusahaan yang bekerja di Indonesia Stanvac menempati posisi.yang paling lemah, sebagai pula ternyata dari perkiraan persediaan dan luasnya (lihat halaman 90) antara ketiga perusahaan asing yang bekerja di Indonesia. Demikian halnya dengan perusahaan campuran N.I.A.M.
(9)Dalam hal pemberian konsesi tambahan untuk mengadakan keseimbangan dalam cadangan tiap-tiap perusahaan, mengingat pula bertambahnya kebutuhan dalam negeri, dan ikhtiar menamb.ah ekspor, kebijaksanaan terakhir Pemerintah ialah memajukan secara propresif turut sertanya pihak Indonesia dalam eksplotasi sumber-sumber minyak. Faktor yang penting antara lain turut-sertanya tenaga Indonesia dalam proses produksi dan pula pimpinan dan tanggung-jawab dalam lapangan perusahaan minyak. Dalam hal ini harus ditinjau lebih mendalam susunan perusahaan campuran N.I.A.M. yang bersifat 50 - 50% akan tetapi pimpinan seluruhnya dilakukan oleh B.P.M.

3. Perumusan-perumusan dan putusan-putusan Musyawarah Nasional Pembangunan.

Dalam soal-soal tersebut di bawah ini maka keputusan Musyawarah Nasional Pembangunan mengenai pertambangan sesuai dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun:

1.Pemberian konsesi-konsesi.
2.Peranan Daerah.
3.Modal.

Sebaliknya ada beberapa soal yang agak berbeda, misalnya:

1.Berlainan dengan keputusan Musyawarah Nasional Pembangunan yang menyarankan supaya pengusaha pertambangan adalah Pemerintah (Pusat + Daerah) dan Pengusaha Nasional, sesuai dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun, Pemerintah berpendapat, bahwa pada waktu ini dan beberapa waktu yang akan datang, disebabkan belum terdapatnya cukup modal maupun tenaga ahli, Indonesia masih akan merupakan suatu negara dimana ada lapangan kerja untuk pengusaha-pengusaha partikelir (nasional maupun asing).

2.Urutan Prioritet.

Demikian pula berlainan dengan keputusan Musyawarah Nasional Pembangunan yang memberikan prioritet ke-2 untuk penggunaan bahan-bahan galian untuk kebutuhan perindustrian dalam negeri, sesuai dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun, Pemerintah menitik- beratkan pada obyek-obyek yang menghasilkan depisen.
www.djpp.depkumham.go.id

Selain perbedaan tersebut di atas keputusan Musyawarah Nasional Pembangunan dapat dipakai sebagai pegangan dalam merealisasikan Rencana Pembangunan Lima Tahun mengenai pertambangan.

BAB 7

TENAGA LISTRIK.

Pendahuluan.

Permintaan akan tenaga listrik hingga tahun 1934 sedikit sekali, antara tahun 1934 dan 1940 penambahan 7% tiap tahunnya.

Pada tahun 1949 Indonesia adalah negara yang mempergunakan tenaga listrik per capita yang terendah.

Di dalam daftar 1 dilukiskan keadaan listrik pada tahun 1949;

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar. Untuk dapat menampilkan format gambar tersebut, tekanlah TAB dan kemudian tekan ENTER]

Konsumsi rata-rata per capita dalam tahun 1949 di beberapa negara terdapat; di Italia 410 Kwh, di Inggeris 814 Kwh, di Amerika 1.990 Kwh dan di Canada 3.430 Kwh, angka mana untuk Indonesia hanya 4,6 Kwh.

Di Indonesia terdapat cukup bahan-bahan mentah dan pula cukup buruh yang diperlukan, tetapi membangun industri juga sangat diperlukan syarat-syarat lain, yaitu tenaga listrik yang sekarang sudah sangat terasa kekurangannya. Sudah disebut di atas, bahwa penambahan sebelum perang adalah 7% tiap tahun. Dalam lima tahun 1950 - 1954 produksi menjadi kurang-lebih dua kali. berarti penambahan tiap tahun adalah 16%, tetapi kekurangan masih tetap sangat terasa, sehingga perlu diadakan tindakan-tindakan pembatasan.

Pada tahun 1954 produksi per capita di Indonesia adalah 10 Kwh sedang terdapat di India 22 Kwh, di Filipina 35 Kwh, di Jepang 704 Kwh.

Di bawah ini diterangkan daftar produksi tenaga listrik pada tahun 1954 di seluruh Indonesia:

Kwh Jawa

649.000.000 Sumatera 95.000.000 Sulawesi
41.000.000 Kalimantan 18.000.000 Pulau2lain 9.000.000 Jumlah

812.000.000.

Rencana Lima Tahun untuk pembangkitan tenaga listrik.

Dalam penyusutan Rencana Lima Tahun ini, kita harus mendasarkan pada keadaan-keadaan dan kesannggupan-kesanggupan yang ada pada diri kita. Keadaan-keadaan dan kesanggupan- www.djpp.depkumham.go.id kesanggupan tersebut terutama berupa tenaga-tenaga yang ahli dan berpengalaman, untuk membangunkan proyek-proyek yang besar ini.

Dan di samping itu, kebijaksanaan mengenai pembangunan tenaga listrik, ini ialah kita terutama harus mengejar kekurangan- kekurangan yang sedang dihadapi. Dari sebab-sebab tersebut, maka pembangunan-pembangunan proyek untuk tenaga listrik ini, terutama proyek-proyek yang besar-besar yang dibangunkan dalam Rencana Lima Tahun ini. Dan dalam masa- lima tahun ini, sebelum proyek-proyek yang besar selesai, maka untuk menutupi kekurangan yang sangat mendesak, yang timbul tiap-tiap tahun, diadakan pula pembangunan-pembangunan proyek yang sedang besarnya.

Mengenai macam tenaga listrik yang akan dibangunkan di dalam tiap-tiap daerah, hal ini tergantung pula dari keadaan-keadaan daerah-daerah tersebut. Mengenai hal ini akan diterangkan lebih lanjut dalam rencana-rencana pembangunan tenaga listrik untuk tiap-tiap daerah.

Dan di samping itupun pembelanjaan merupakan factor yang sangat menentukan pula. Untuk pembelanjaan ini, terutama kita harus didasarkan pada sumber pembelanjaan yang ada pada kita dahulu. Adapun biaya yang tersedia untuk pembangunan tenaga
listrik dalam Rencana Lima Tahun Pertama ini, sebesar Rp. 1.750 juta dan diantara jumlah biaya tersebut, devisen yang disediakan sebanyak Rp. 880 juta.

Dalam pada itu untuk menjaga kemungkinan perubahan harga dan proyek-proyek yang tak dapat dihindarkan disediakan biaya sebesar Rp. 175 juta dan diantara jumlah biaya tersebut devisen yang disediakan sebesar Rp. 74 juta.

A. Jawa Barat:

Yang dimaksud dengan Jawa Barat ialah, Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Jawa Tengah bagian Barat.

Kapasitet tenaga listrik yang terpasang di Jawa Barat, sampai tahun 1955 adalah 101.465 Kwh.

Produksi tenaga listrik sampai dengan tahun 1955 yang terdapat dari berbagai-bagai daerah aliran tenaga listrik di Jawa Barat:

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar. Untuk dapat menampilkan format gambar tersebut, tekanlah TAB dan kemudian tekan ENTER]

Untuk memenuhi kebutuhan pada masa yang akan datang dan dihubungkan dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada, maka pembangunan besar yang akan dilakukan di Jawa Barat ialah terutama pembangunan proyek Jatiluhur di daerah Purwakarta.

Proyek Jatiluhur ini merupakan proyek yang "Multipurpose" yaitu tujuannya untuk pembangkitan tenaga listrik dan untuk pengairan. Mengenai pengairan diterangkan lebih lanjut di dalam bab Pengairan. Proyek Jatiluhur untuk pembangkitan tenaga listrik, akan selesai pada tahun 1961, di mana akan dipasang 5 pasang generator yang berkekuatan seluruhnya 100.000 Kw, yang dapat menghasilkan 528.403.200 Kwh dengan biaya Rp. 400 juta. www.djpp.depkumham.go.id

Mengenai pembangunan sentrale Kiara di daerah Bandung yang tadinya akan dibangunkan dalam Rencana Lima Tahun Pertama ini, berhubung kekuatan pembiayaan, sebagian dari rencana ditangguhkan dan dimasukkan dalam Rencana Lima Tahun Kedua.
Yang akan dipasang di dalam sentrale Kiara adalah 5 pasang generator @ 40.000 Kw yaitu 5 X 40.000 Kw = 20.000 Kw yang akan, menghasilkan sebanyak 91,1.740.800 Kwh, dengan biaya 120 juta rupiah dalam Rencana Lima Tahun Pertama, dan penyelesaian seluruhnya akan dijalankan dalam Rencana Lima Tahun Kedua, dengan biaya Rp. 360 juta.

Di samping itu dibangunkan pulasentrale tenaga air di:

a.Parakan dekat Bandung yang berkekuatan 7.500 Kw yang menghasilkan 53.436.000 Kwh, dengan biaya Rp 5 juta, sebagian besar sudah selesai dan mulai dipergunakan waktu Konperensi Asia-Afrika.
b.Cikalong dekat Bandung yang berkekuatan 11.000 Kw yang menghasilkan 74.460.000 Kwh, dengan biaya sebanyak Rp. 40 juta.

dan pula sentrale tenaga diesel di Karet Djakarta yang sebagian pada akhir tahun 1955 telah selesai dengan kekuatan 11.000 Kw yang menghasilkan 33.000.000 Kwh, dengan biaya Rp 1,5 juta. Kapasitet yang akan terpasang pada akhir tahun 1960 adalah 129.465 Kw.

Hasil yang akan dicapai sesudah tahun 1960 tiap-tiap tahunnya ditambah dengan yang telah ada dengan demikian menjadi 541.805.000 Kwh, karena Jatiluhur dan Kiara baru akan selesai dalam Rencana Lima Tahun Kedua. Jadi biaya seluruhnya yang dikeluarkan bagi pembangunan tenaga listrik untuk Jawa Barat, - belum termasuk biaya jaringan transmissi - ialah, sebanyak Rp. 566,5 juta.

B. Jawa Timur.

Yang dimaksud dengan Jawa Timur di sini adalah Propinsi Jawa Timur dan Propinsi Jawa Tengah bagian Timur.

Kapasitet tenaga listrik yang terpasang hingga tahun 1955 adalah 94.017 Kw. Produksi tenaga listrik sampai dengan tahun 1955 yang terdapat dari berbagai-bagai daerah aliran di Jawa Timur (dalam ribuan Kwh).

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar. Untuk dapat menampilkan format gambar tersebut, tekanlah TAB dan kemudian tekan ENTER]

Mengenai pembangunan sentrale-sentrale tenaga listrik, berhubung dengan keadaan di Jawa Timur terutama akan dibangunkan sentrale-sentrale tenaga uap:
a.Pembangunan-pembangunan tersebut - ialah, sentrale tenaga uap di Semarang dengan 2 pasang generator masing-masing 30.000 Kw dengan jumlah kekuatan 60.000 Kw dan menghasilkan tenaga www.djpp.depkumham.go.id listrik sebanyak 132.000.000 Kwh, dengan biaya sebesar Rp. 165 juta. Akan selesai pada tahun 1960.
b.Pembangunan sentrale tenaga uap di Surabaya dengan 2 pasang generator masing-masing 30.000 Kw dengan jumlah kekuatan 60.000 Kw Yang akan menghasilkan tenaga listrik sebanyak 220.000.000 Kwh, dengan biaya sebanyak Rp. 165 juta, tetapi baru akan selesai pada tahun sesudah Rencana Lima Tahun Pertama.

Jadi biaya untuk Jawa Timur adalah sebanyak Rp. 330 juta. Di pulau Jawa ini akan diadakan "inter connected system", dalam pengaliran listrik dari satu daerah ke daerah lain sehingga jaringan trasmissi dan distribusinya akan dibangunkan di seluruh pulau Jawa dan akan memakan biaya Rp. 440 juta. Kapasitet Yang terpasang pada tahun 1960, ditambah dengan Yang telah ada, sebanyak 154.017 Kw Produksi Yang dicapai di Jawa Timur pada akhir 1960 ditambah dengan produksi sentrale Yang telah ada, besarnya 448 juta Kwh.

Jadi biaya pembangunan untuk pembangkitan tenaga listrik di Jawa akan memakan biaya sebesar Rp. 1.336,5 juta, dan di antara jumlah biaya tersebut, devisen Yang disediakan sebanyak Rp. 645 juta.

Dan hasil Yang dicapai sampai akhir tahun 1960 yaitu pada akhir Rencana Lima Tahun Pertama adalah 990 juta Kwh. 1533

C. Sumatera.

Di Sumatera dengan penduduknya yang masih jarang, pembangunan tenaga listrik secara besar-besaran harus bersamaan dengan pembangunan industri.

Walaupun pada masa ini penduduk masih kurang, tenaga listrik yang tersedia sudah mulai tidak mencukupi. Kapasiter yang terpasang sampai tahun 1955 sebanyak 27.025,4 Kw.

Produksi tenaga listrik di Sumatera sampai tahun 1955 adalah seperti tertera di bawah ini (dalam Kwh X 1.000).

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar. Untuk dapat menampilkan format gambar tersebut, tekanlah TAB dan kemudian tekan ENTER]

Untuk pembangkitan tenaga listrik di Sumatera telah direncanakan pembangkitan sentrale tenaga listrik di sungai Asahan di Sumatera Utara dengan 3 pasang generator yang besarnya masing- masing 34.000 Kw, jadi jumlah kekuatan yang terpasang besarnya 102.000 Kw, yang dapat menghasilkan tenaga listrik sebanyak 585.000.000 Kw. setahun dengan biaya Rp. 160 juta. Tetapi pembangunan sentrale Asahan ini baru selesai pada masa Rencana Lima Tahun Kedua.

Selain dari itu akan dibangunkan pula sentrale tenaga diesel di Sumatera Tengah dengan kekuatan 5.000 Kw dan di Sumatera Selatan 10.000 Kw.

Jadi jumlah kekuatan yang akan dipasang di Sumatera Tengah www.djpp.depkumham.go.id dan Sumatera Selatan ialah sebanyak 15.000 Kw dan dapat menghasilkan tenaga listrik sebanyak 45.000.000 Kwh. Dengan biaya sebesar Rp. 45 juta.

Dan di samping itu untuk pembangkitan sentrale-sentrale tersebut perlu pula dibangunkan jaringan-jaringan transmissi dan distribusi di Sumatera. Hanya dalam phase sekarang belum dapat diadakan suatu "inter connected system berhubung syarat-syarat tehnis. Biayanya adalah sebesar Rp. 85 juta.

Jadi biaya seluruhnya untuk pulau Sumatera ialah Rp. 290 juta, dan di antara jumlah biaya tersebut, devisen yang disediakan sebanyak Rp. 152 juta. Kapasitet yang akan terpasang pada tahun 1960 adalah sebanyak 42.025,4 Kw. Dengan produksi sentrale-sentrale tenaga listrik yang sudah ada, hasil tenaga listrik yang diharapkan pada akhir tahun 1960 adalah sebesar 155.000.000 Kwh.

D. Sulawesi

Seperti keadaan di Sumatera, di Sulawesi juga terdapat penduduk yang sangat jarang. Konsentrasi penduduk terutama di Utara di daerah Minahasa dan di Selatan di daerah Makassar. Kekuatan tenaga listrik yang terpasang adalah 6000 Kw di Utara dan 7000 Kw di Selatan dengan produksi seperti di bawah ini (dalam Kwh X 1000).

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar. Untuk dapat menampilkan format gambar tersebut, tekanlah TAB dan kemudian tekan ENTER]

Juga seperti di Sumatera, di Sulawesi pembangkitan tenaga listrik haruslah bersamaan dengan pembangunan industri.

Pembangunan sentral tenaga listrik di Sulawesi adalah:
a.Sentrale tenaga air di Tonsea Lama dengan kekuatan 4.000 Kw dan dapat menghasilkan sebanyak 15.000.000 Kwh dengan biaya sebesar Rp. 10 juta.
b.Sentrale tenaga diesel:
1.di Sulawesi Utara dengan kekuatan 3.000 Kw.
2.di Sulawesi Selatan dengan kekuatan 7.000 Kw. Jadi jumlah kekuatan tenaga diesel adalah sebesar 10.000 Kw dan dapat menghasilkan 30.000.000 Kwh. Dengan biaya sebesar Rp. 30 juta.

Dan di samping itu daerah-daerah Sulawesi Utara dan Selatan akan dipasang suatu jaringan transmissi dan distribusi - meskipun tidak "interconnected" - yang memakan biaya sebesar Rp. 38 juta.

Jadi jumlah biaya seluruhnya adalah Rp. 78 juta dan di antara jumlah biaya tersebut, devisen yang disediakan sebanyak Rp. 52 juta. Kapasitet yang akan terpasang pada tahun 1960 adalah sebanyak 27.000 Kw. Dan hasil yang dicapai sampai dengan akhir tahun 1960, dengan ditambah hasil produksi sentrale tenaga listrik yang sudah ada, maka hasilnya adalah 89 juta Kwh.
www.djpp.depkumham.go.id

E. Kalimantan.

Kapasitet yang terpasang hingga tahun 1955 adalah sebanyak 5000 Kw.

Pada tahun seperti di bawah ini terlihat daftar produksi tenaga listrik (dalam Kwh X 1.000).

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar. Untuk dapat menampilkan format gambar tersebut, tekanlah TAB dan kemudian tekan ENTER]

Pembangunan sentrale tenaga listrik di Kalimantan terutama didasarkan pada pembangunan sentrale-sentrale tenaga diesel, maka oleh karena itu di dalam Rencana Lima Tahun ini hanyalah dibangunkan sentrale tenaga diesel dengan kekuatan sebesar 5.000 Kw dan dapat menghasilkan tenaga listrik sebesar 15.000.000 Kwh dengan biaya sebesar Rp. 15 juta, di samping itu dipasang pula jaringan transmissi dan distribusi dengan biaya sebesar Rp. 10 juta.

Jadi jumlah biaya seluruhnya untuk Kalimantan dalam pembangkitan tenaga listrik adalah Rp. 25 juta dan di antara jumlah biaya tersebut, devisen yang disediakan sebanyak Rp. 17 juta. Kapasitet yang akan terpasang pada tahun 1960, sebanyak 10.000 Kw. Dan hasil yang dicapai sampai dengan akhir tahun 1960 yaitu pada akhir Rencana Lima Tahun Pertama, dengan ditambah produksi sentrale tenaga listrik yang telah ada, ialah sebesar 35 juta Kwh.

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar. Untuk dapat menampilkan format gambar tersebut, tekanlah TAB dan kemudian tekan ENTER]

E. Maluku dan Nusa Tenggara.

Kekuatan yang terpasang adalah 4.500 Kw, produksi tahun 1954 adalah 9.000.000 Kwh, dan pada tahun 1955 adalah 8.266.288 Kwh.

Kemungkinan untuk pembangkitan tenaga listrik hanya beberapa tenaga diesel, meskipun ada kemungkinan-kemungkinan lain yang belum diselidiki dengan secara mendalam.

Pembangkitan tenaga listrik adalah sentrale tenaga diesel dengan kekuatan sebesar 5.000 Kw dan dapat menghasilkan tenaga listrik sebesar 10.000.000 Kwh.

Kapasitet yang terpasang pada tahun 1960 sebanyak 9500 Kw. Jadi produksi yang bisa dicapai pada akhir tahun 1960 dengan ditambah produksi sentrale tenaga listrik yang ada ialah 19.000.000 Kwh.

Jadi jumlah biaya seluruhnya untuk Maluku dan Nusa Tenggara adalah Rp. 20 juta, yaitu Rp. 15 juta untuk pusat tenaga listrik dan Rp. 5 juta untuk transmissi, dan di antara jumlah biaya tersebut, devisen yang tersedia sebanyak Rp. 13,5 juta.

G. Seluruh Indonesia.
www.djpp.depkumham.go.id

Pada akhir tahun 1955, kapasitet yang terpasang 246.867 Kw. tenaga listrik yang dihasilkan adalah 890 juta Kwh. Dengan Kapasitet yang terpasang sebanyak 128.500 Kw hasil tambahan produksi tenaga listrik yang diharapkan dalam Rencana Lima Tahun adalah 407 juta Kwh.

Kapasitet yang terpasang di seluruh Indonesia, menjadi 375.367 Kw.

Dan pada akhir Rencana Lima Tahun Pertama produksi akan meningkat pada sampai 1.300 juta Kwh. Dan pada akhir tahun 1961, produksi akan ditambah lagi dengan produksi Jatiluhur sebanyak 528 juta Kwh per tahun, dengan kapasitet terpasang sebanyak 100.600 Kw, dan produksi Asahan sebesar 585 juta- Kwh setahun, dengan kapasitet terpasang sebanyak 102.000 Kw.

BAB. 8

PERINDUSTRIAN.

Dalam Rencana Perindustrian hanya diuraikan secara konkrit proyek-proyek yang akan diselenggarakan oleh negara, sedang untuk sektor-sektor partikelir diberi petunjuk-petunjuk, peraturan- peraturan dan rekomendasi-rekomendasi sehingga tujuan-tujuan tertentu dapat dicapai. Dalam rangka ini keinginan untuk mengubah susunan ekonomi kita serta azas untuk mempertinggi tingkat hidup rakyat kita merupakan pokok pikiran. Maka dari itu bagian- bagian besar dari pembangunan harus diusahakan oleh Pemerintah.

Perencanaan harus dijalankan atas dasar tingkat kenyataan sekarang dan harus pula dapat disesuaikan dengan kenaikan dalam sumber-sumber keuangan dan devisen.

Pembicaraan di sini dibagi dalam tiga bagian, yakni:

.I. Prioritet,
II. Masalah-masalah, kebijaksanaan,
III. Proyek-proyek.

I. Prioritet.

Kesukaran-kesukaran utama yang dihadapi dalam perkembangan industrialisasi ialah: kekurangan devisen dan kekurangan keahlian serta faktor-faktor khusus, misalnya tenaga pendorong dalam perusahaan-perusahaan, ataupun kekurangan modal rupiah. Berhubung dengan itu tidak dapat didirikan dengan sekaligus perusahaan- perusahaan yang dianggap penting. Maka prioritet- prioritet harus ditetapkan sehingga tercapai keseimbangan yang dikehendaki. Pada tingkat terakhir pilihan priority mengandung unsur politik tertentu, akan tetapi sering kali merupakan hasil dari pertimbangan-pertimbangan tehnis dan ekonomis. Prioritet- prioritet ini bukan hanya berlaku untuk proyek-proyek baru, akan tetapi merupakan pula ukuran yang penting dalam perluasan dan pemeliharaan kapasitet yang sudah ada.

Karena alasan-alasan tertentu yang bersifat nasional atau daerah, ekonomis atau politis, beberapa program atau proyek dapat www.djpp.depkumham.go.id memperoleh priority "dengan sendirinya". Kepada investasi- investasi pembantu dan fasilitiet-fasilitiet yang bersangkutan dengan suatu priority utama dapat diberikan priority serentak.

Kebijaksanaan umum, termasuk Perindustrian yang dapat dipandang sebagai inti perencanaan dapat diringkaskan sebagai berikut:

Prioritet-prioritet pokok:

1.Penghasilan konsumsi primer haruslah cukup, dengan ini dapat dihemat devisen.
2.Pada semua pekerjaan harus dipertimbangkan apakah usaha itu sungguh memperkuat sektor devisen, dalam arti menghasilkan dan/atau menghemat devisen.
3.Memajukan penanaman modal yang paling ekonomis dan effisien, dalam produksi barang yang paling kurang dan yang harus diimpor.

Syarat-syarat selanjutnya:
1.Barang-barang untuk konsumsi umum didahulukan sebelum barang- barang lain.
Produksi barang-barang mewah tidak perlu dianjurkan oleh karena hanya dapat dibeli oleh segolongan kecil saja dari rakyat.

2.Perusahaan-perusahaan yang telah ada harus dipertahankan; dalam hubungan ini hendaknya perluasan kapasitet produksi dicegah, jika bahan-bahan untuk perusahaan-perusahaan lama saja sudah tidak mencukupi.
Perusahaan-perusahaan kecil sebaiknya dilindungi dan dibantu dalam batas-batas tertentu, yakni dengan memperhatikan perhitungan ekonomis.
3.Pergunakanlah sebaik-baiknya bahan-bahan mentah dan keahlian dalam negeri. Dalam rangka ini perlu diperhatikan organisasi dari pada distribusi bahan-bahan tersebut.
4.Azas nasional harus dipupuk dan untuk ini harus diperluas kesempatan dan fasilitet-fasilitet untuk memperoleh keahlian dalam pimpinan dan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan keahlian.
5.Trayek-trayek pengangkutan yang sudah ada harus dieksploitir sebaik-baiknya, oleh karena jalan-jalan baru memerlukan pengeluaran-pengeluaran yang besar. Effisiensi dan penghematan harus diperhatikan.
6.Harga murah dari hasil-hasil harus dijamin. Selain dari ini mutunya harus cukup tinggi. Dapat dikatakan bahwa hasil- hasil yang mahal serta bermutu rendah menambah kemiskinan rakyat.

7.Investasi-investasi yang dengan lekas dapat menghasilkan di mana mungkin harus didahulukan, khususnya jika investasi itu menghasilkan devisen.
Meskipun demikian investasi-investasi jangka panjang yang memberikan keuntungan lebih besar dapat dianggap baik pula.

www.djpp.depkumham.go.id 8.Program-program investasi yang mengandung kemungkinan besar sekali akan penyelesaian dan synchonisasi harus didahulukan. Dalam hal ini perlu diadakan koordinasi antara proyek-proyek yang langsung saling berhubungan.
9.Aspek penempatan tenaga janganlah diabaikan, sungguhpun diberikan priority kepada proyek-proyek yang memerlukan tenaga pekerja yang intensip, dapat pula diadakan mekanisasi dalam batas-batas tertentu.
10.Apabila faktor-faktor produksi tidak begitu kekurangan maka kemungkinan-kemungkinan yang diluar priority harus diperkenankan. Dalam rangka ini termasuk pemindahan pengeluaran-pengeluaran Pemerintah dari lapangan yang tidak produktif ke lapangan yang produktif.

Perlu diterangkan bahwa pemberantasan pemborosan haruslah dipergiat. Pemberantasan ini harus diadakan di semua tingkat dan di semua sektor. Harus diperhatikan pula syarat-syarat pokok, misalnya kejujuran, effisiensi, keamanan kerja dan ketertiban.

Semua program-program digolongkan dalam beberapa usaha, yang meliputi jenis pekerjaan tertentu. Skala priority harus dipandang lepas dari usaha-usaha ini. Usaha-usaha ini ialah sebagai berikut:
1)Usaha konsolidasi; dengan demikian kekayaan nasional yang ada dapat dipertahankan serta kemunduran dan proses penghamburan modal dapat dihentikan. Dalam rangka ini termasuk penggunaan kapasitet produksi yang sudah ada, cara-cara pembungkusan, pemilihan dan penyimpanan yang baik dari hasil-hasil produksi, pengolahan bahan-bahan, dan lain-lain.
2)Usaha rekonstruksi; dalam usaha ini termasuk pula modernisasi, yang dapat menaikkan produksi. Perlu dipertimbangkan juga rehabilitasi tambang-tambang yang sebelum perang telah dieksploitir. Usaha ini ada hubungan dengan kebijaksanaan mengenai bahan pembakar, yakni mempergunakan sedapat mungkin bahan-bahan pembakar yang kurang laku seperti batu bara, kayu, arang; dengan demikian dapat diekspor lebih banyak minyak tanah.
3)Usaha persiapan; untuk melaksanakan proyek-proyek baru harus diadakan persiapan sehingga apa yang dibutuhkan tersedia pada waktu yang tepat. Dalam rangka ini yang paling penting ialah pendidikan keahlian.
4)Usaha kemajuan; ini merupakan tujuan terakhir dari usaha-usaha lainnya. Untuk ini bimbingan Pemerintah sangat diperlukan.

II. Masalah-masalah Kebijaksanaan.

Kini sudah ada beberapa puluh perusahaan-perusahaan industri milik Negara dan setengah-Pemerintah, yang ada di bawah pengawasan berbagai badan. Meskipun jumlah perusahaan dan angka- angka produksi di lapangan industri masih belum lengkap, jelas sekali bahwa sebagian besar dari perusahaan-perusahaan itu masih di tangan partikelir.

Untuk mencapai hasil-hasil tertentu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya harus diadakan peraturan-peraturan, www.djpp.depkumham.go.id petunjuk- petunjuk dan bimbingan yang tegas dari Pemerintah untuk sektor partikelir.

Yang ditugaskan untuk memajukan industri dengan cara pemberian nasehat tehnis, sehingga mekanisasi dapat dimajukan dan mutu tehnologi dapat dinaikkan, ialah Balai-balai yang ditempatkan di bawah Kementerian Perekonomian sebagai berikut:

Balai Penyelidikan Industri di Jakarta.

Balai Penyelidikan Kimia di Bogor.

Balai Penyelidikan Kimia di Surabaya.

Balai Penyelidikan Kimia di Makasar.

Balai Penyelidikan Tekstil di Bandung.

Balai Penyelidikan Keramik di Bandung.

Balai Penyelidikan Bahan Perindustrian di Bandung.

Balai Penyelidikan Kulit di Jogyakarta.

Balai Penyelidikan Batik di Jogyakarta.

Pekerjaan Balai-balai ini meliputi pemeriksaan bahan-bahan, perencanaan, penyelidikan, penyuluhan dan pendidikan tehnik. Sementara ini ahli-ahli bangsa asing, kebanyakan diperoleh melalui P.B.B. diperbantukan di Balai-balai oleh karena tenaga- tenaga ahli bangsa kita sendiri masih belum mencukupi. Hendaknya hasil-hasil dari penyelidikan-penyelidikan disiarkan, serta latihan-latihan dipergiat.

Mengingat banyaknya Yayasan-yayasan serta dana uang yang dikuasainya sangat besar, sebaiknya diadakan suatu penyelidikan secepat mungkin mengenai pekerjaan serta bentuk Yayasan yang merupakan perusahaan, begitu pula ditetapkan ketentuan yang jelas mengenai lapangan-lapangan kegiatannya.

Suatu unsur yang penting dalam pembangunan perindustrian kecil ialah terbentuknya induk-induk perusahaan. Induk-induk ini antara lain bertujuan merasionalisir dan memekanisir tehnik produksi, memperbaiki mutu dan keadaan hasil produksi, melatih dan mendidik, menginsyatkan akan arti organisasi dan kerjasama. Untuk melancarkan pelaksanaan program induk hendaknya Lembaga Penyelenggaraan Perusahaan-perusahaan Industri atau suatu badan yang otonom diberi tugas khusus untuk mengatur induk-induk baik yang berbentuk Yayasan atau tidak. Dalam hal ini birokrasi harus dikurangi. Tujuan terakhir ialah menjadikan induk-induk itu lebih bebas dan lebih percaya pada diri sendiri.

Di samping induk-induk ini Pemerintah telah dan akan mendirikan beberapa perusahaan pelopor (pilot plants) sebagai contoh dari pembikinan barang baru.

Ternyata bahwa beberapa puluh perusahaan yang berasal dari Pemerintah dan diselenggarakan oleh para bekas pejuang meskipun sedikit memberikan sumbangan kepada produksi nasional, ditinjau secara politis ada pula artinya. Dengan mengingat hasil- hasil yang berbeda-beda dari perusahaan-perusahaan yang telah ada, sebaiknya diadakan suatu masa konsolidasi sebelum perusahaan- perusahaan demikian itu diperbanyak.

Hingga sekarang telah diadakan pembatasan dalam beberapa lapangan perindustrian berdasar atas Undang-undang Pembatasan "Bedrijfsreglemeteringsverordening 1934" dan peraturan-peraturan baru mengenai penggilingan padi dan perusahaan muatan kapal laut. www.djpp.depkumham.go.id Di samping ini masih berlaku Undang-undang Gangguan dan beberapa peraturan setempat.

Pada jenis-jenis industri lainnya pada azasnya orang merdeka untuk mendirikan, memperluas dan memindahkan perusahaannya. Untuk mengarahkan perkembangan selanjutnya kejurusan yang dianggap sehat, sebaiknya diadakan, suatu sistim pendaftaran dan di mana perlu perizinan dari semua jenis perusahaan-perusahaan industri.

Meskipun pada azasnya tidak boleh diadakan perbedaan diantara warga negara Indonesia, dikehendaki supaya lambat-laun dicapai keseimbangan yang sehat dalam struktur ekonomi. Keseimbangan ini diartikan sebagai suatu keadaan di mana tidak ada suatu golonganpun yang menguasai suatu lapangan tertentu dan pula dimana penyebaran regional mencerminkan keinginan serta hasrat daerah.

Dalam hubungan ini tampak pula kebutuhan desentralisasi yang tegas dari badan-badan yang bersangkutan.

Selanjutnya beberapa fasilitet-fasilitet dapat diberikan berupa keringanan-keringanan terhadap badan-badan atas perusahaan-perusahaan baru, di samping perlindungan yang layak terhadap saingan asing.

Dalam hal ini tentu saja kepentingan masyarakat luas tidak boleh dikorbankan untuk golongan yang kecil, dan sesuatu jalan tengah yang bijaksana harus ditempuh.

Tidak dapat diharapkan untuk sementara waktu, bahwa Pemerintah dapat menyediakan dana yang cukup besar untuk menyediakan kredit untuk usaha pembangunan di sektor partikelir.

Dalam rangka pendaftaran/perizinan ini termasuk pula Rencana Undang-undang Penanaman Modal Asing, yang menyediakan lapangan- lapangan usaha tertentu kepada Negara, partikelir Indonesia dan partikelir asing.

Penyelesaian pendaftaran/perizinan perusahaan-perusahaan industri hendaknya dikerjakan dalam waktu yang singkat.

Perlu kiranya ada campur tangan Pemerintah dalam batas-batas tertentu dalam penetapan harga untuk menghindarkan kegoncangan harga yang tidak diinginkan serta untuk membatasi keuntungan pedagang. Namun demikian campur tangan ini hendaknya sedemikian rupa, sehingga tidak merupakan penghambatan untuk perkembangan yang sehat dan cukup memberi keuntungan bagi pengusaha-pengusaha.

Untuk industrialisasi Bank Industri Negara mempunyai peranan yang penting, walaupun usahanya tidak hanya dalam lapangan industri saja melainkan juga dalam lapangan perkebunan dan pertambangan.

Di samping memberi pinjaman B.I.N. juga mengadakan partisipasi dalam bermacam-macam perusahaan. Mengingat luasnya kegiatan-kegiatan ini, maka untuk memperoleh hasil-hasil yang lebih baik dalam hal pembelanjaan maupun pimpinan, perlu diadakan pada B.I.N. 2 bagian yang terpisah:
1) bagian yang memberikan kredit;
2) bagian yang mengawasi dan/atau mengurus perusahaan- perusahaan industri, dalam mana Pemerintah ikut-serta, juga yang sekarang ada di luar lingkungan B.I.N.

www.djpp.depkumham.go.id

Hendaknya B.I.N. membatasi lapangannya hanya pada proyek- proyek besar yang bersifat nasional, sedang proyek-proyek lain diserahkan kepada kegiatan-kegiatan dan tanggung-jawab daerah dengan bantuan dari pusat.

Tentu dalam hal ini perlu diadakan terlebih dahulu persiapan yang cukup untuk menampung pekerjaan ini, misalnya pendidikan tenaga ahli.

Diusulkan pula adanya Bank Pembangunan Daerah dengan kedudukan otonom di sesuatu daerah otonom yang memberikan kredit kepada industri yang mendapat pembelanjaan dari anggaran belanja Pemerintah Pusat, anggaran belanja Pemerintah Propinsi atau sumber-sumber lain. Pun juga perlu adanya pengawasan oleh Pemerintah Propinsi terhadap industri-industri kepunyaan Propinsi.

Mengingat banyaknya perusahaan-perusahaan negara dan setengah-negara yang terdapat di bermacam-macam lapangan maka perlu dibentuk dewan-dewan atau badan-badan yang khusus ditugaskan mengawasi dan mengurus perusahaan-perusahaan tersebut yang sejenis. Dengan pemusatan pegawai staf itu dapat tercapai penghematan dan kenaikan mutu dari staf serta effisiensi dapat dipertinggi.

Untuk keperluan kredit bagi industri terdapat bermacam-macam sumber dari Pemerintah yakni: Bank Industri Negara, Bank Rakyat Indonesia, Jawatan Perindustrian, Lembaga Jaminan Kredit, Jawatan Transmigrasi, Biro Rekonstruksi Nasional, Kementerian Perburuhan, Dana Perindustrian Kecil, Bank Tabungan Pos. Mengingat banyaknya sumber-sumber ini perlu diadakan koordinasi yang erat dan pembagian kerja yang tegas antara badan- badan kredit tersebut.

Berlainan dengan keputusan Musyawarah Nasional Pembangunan yang menyarankan penyusunan bagian khusus dari dinas perindustrian dengan perlengkapan, tenaga dan kredit untuk secara aktif turut-serta dalam pemberian kredit, Pemerintah berpendapat bahwa perlu diikhtiarkan penyederhanaan dan dihilangkan adanya doublures. Dan untuk ini segala perkreditan harus disalurkan melalui bank.

Sedapat mungkin harus diikhtiarkan penyederhanaan dan menghilangkan doublures yang dikerjakan oleh berbagai instansi. Hendaknya segala perkreditan disalurkan melalui bank-bank.

Dalam hubungan ini termasuk juga desentralisasi dari perkreditan, agar supaya pemberian kredit dapat dijalankan dengan lancar. Pemberian kredit harus dititikberatkan pada kepentingan ekonomi serta harus juga diperhatikan prioritet-prioritet yang telah ditetapkan.

Untuk mempererat hubungan dengan pengusaha-pengusaha partikelir, Pemerintah dengan melalui jawatan-jawatannya selalu memberikan penerangan yang cukup kepada kalangan industri tentang rencana dan kebijaksanaan lainnya.

Industri partikelir, Pemerintah Daerah dan lain-lain Badan Pemerintah dan setengah Pemerintah dinasehatkan supaya mengetahui prioritet-prioritet industri dengan maksud untuk menjamin, bahwa kegiatannya tidak hanya menguntungkan mereka sendiri, tetapi juga sejajar dengan kepentingan negara.

Pembatasan dan kesederhanaan dalam konsumsi umum serta www.djpp.depkumham.go.id kesederhanaan dalam gedung-gedung, perlengkapan dan bahan- bahan dapat membantu pembangunan industri. Dengan demikian jenis-jenis barang yang harus dibikin dan jumlah bahan-bahan yang dipakai dapat dikurangi.

Segala sesuatu yang merupakan pemborosan harus kita hindarkan atau kurangkan. Pemborosan ini berupa sumber-sumber faktor produksi, barang-barang konsumsi, maupun barang-barang ekspor. Dalam banyak hal penghematan dapat dicapai dalam sektor devisen.

Dalam usaha membangun industri-industri baru, Pemerintah baik pusat maupun daerah, harus merupakan perintis dan pelopor. Bagian pekerjaan yang terbesar hendaknya dilakukan oleh Pemerintah, pada khususnya dalam lapangan, di mana fihak partikelir terlalu lemah atau terlalu segan untuk memulai, akan tetapi hendaknya mengundurkan diri dari industri, jika tingkat perintis telah selesai.

Dengan penjualan perusahaan-perusahaan negara kepada pihak partikelir maka tersedialah untuk pembangunan selanjutnya suatu dana berputar (revolving fund), dalam bentuk rupiah jika dijual pada partikelir.

Kepada perusahaan-perusahaan Pemerintah Daerah yang didirikan sesuai dengan prioriteit dapat diberikan subsidi dari suatu Dana Istimewa untuk pembangunan yang disediakan untuk tujuan ini, dengan syarat adanya kesanggupan untuk mengambil bagian dalam investasi ini dari sumber keuangan sendiri.

Dianjurkan pula supaya diberikan otonomi yang lebih banyak kepada propinsi dalam lapangan pembangunan industri. Untuk keperluan ini dikehendaki bahwa daerah-daerah membuat rencana- rencana untuk menaikkan kemakmuran di daerah-daerah yang bersangkutan.

Dengan demikian kita menuju ke pembangunan yang seimbang. Dalam taraf permulaan sekarang. Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama ini pada umumnya masih merupakan suatu pembangunan yang bersifat nasional, sehingga perlu berangsur-angsur kita memindahkan titik berat kepembangunan daerah (regional planning), untuk lebih memberikan isi pada desentralisasi dan otonomi daerah dengan memberikan inisiatip, tanggungjawab dan pengawasan atas beberapa proyek, yang sudah dalam pikiran kita, dalam batas-batas kekuatan daerah dan yang ekonomis dapat dipertanggung-jawabkan. Perlu diingat di sini, bahwa kebijaksanaan daerah dalam pembangunannya haruslah sejalan (parallel) dengan kebijaksanaan Pemerintah Pusat, dan untuk ini perlu adanya koordinasi yang baik.

Dalam rencana ini disediakan untuk lapangan industri dari pembiayaan Pemerintah biaya sebesar ± Rp. 425 juta selama 5 tahun untuk pemerintahan daerah. Selanjutnya dikandung maksud supaya pelaksanaan beberapa proyek Pemerintah dalam rencana ini diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Nyatalah bahwa, pada pokoknya putusan Musyawarah Nasional Pembangunan tidak bertentangan dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun mengenai perindustrian. Perihal keputusan Musyawarah Nasional Pembangunan supaya diutamakan usul-usul dan rencana- rencana dari daerah, maka jika ditinjau lebih mendalam tempat- tempat dan proyek-proyek yang tercantum dalam Rencana Pembangunan www.djpp.depkumham.go.id Lima Tahun sudah menunjukkan adanya penyebaran di seluruh Indonesia.

Bimbingan dari Pemerintah sangat diperlukan oleh industri partikelir. Hubungan antara kedua pihak ini hendaknya dipererat dan diatur.

Pemberantasan terhadap semua kesukaran-kesukaran yang timbul karena birokrasi yang merupakan penghambat perkembangan industri harus diadakan.

Dikehendaki supaya program bantuan industri lebih dikonsolidasikan lebih effisien dan praktis. Bantuan ini meliputi lapangan-lapangan yang disebutkan di bawah ini:
a.Pendidikan tehnik.
b.Penyuluhan dalam tehnik produksi serta keadaan pasar.
c.Standardinasi dan mekanisasi di mana perlu. Untuk ini industri- industri kecil hendaknya menggabungkan diri dalam semacam induk perusahaan.

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar. Untuk dapat menampilkan format gambar tersebut, tekanlah TAB dan kemudian tekan ENTER]

d.Pameran-pameran.
e.Koperasi-koperasi produksi dan produsen.
f.Gabungan-gabungan perusahaan melalui gabungan-gabungan ini penyuluhan, bantuan, dan lain-lain dapat disalurkan dengan lebih baik.
g.Fasilitet-fasilitet di lapangan bea, pajak dan kredit. Pembebasan seluruhnya atau sebagian pembayaran T.P.I., bea masuk dan pajak perusahaan dalam hal-hal tertentu.
h.Devisen untuk barang-barang modal dan bahan-bahan.
i.Perlindungan kepada industri dalam negeri. Gabungan-gabungan perusahaan-perusahaan industri seharusnya mengawasi hal kwalitet hasil-hasil sendiri. Jika mereka tidak berhasil dapat diambil tindakan-tindakan tertentu.

Dengan adanya perusahaan-perusahaan negara bukanlah berarti bahwa perusahaan-perusahaan partikelir atau perusahaan-perusahaan daerah akan dihalang-halangi pertumbuhannya. Sebaliknya perusahaan-perusahaan semacam inilah yang dikehendaki. Jika perlu modal negara dapat mengambil bagian dalam usaha campuran.

Dalam segala hal pembelanjaan dalam devisen dijamin. Maka dari itu pembagian devisen antara beberapa usaha diperhatikan dengan sangat. Industri-industri partikelir yang dapat menolong negara dalam pemecahan soal-soal devisen pada umumnya akan disambut dengan gembira.

Dengan memperbandingkan angka-angka produksi dan angka- angka impor dapatlah lebih kurang diketahui apa yang masih dapat diprodusir di sini. Di sini tampak pula suatu hubungan yang erat antara pengatur impor dan pengatur perindustrian.

Untuk memberi petunjuk kepada pengusaha-pengusaha telah disusun suatu daftar dari lapangan-lapangan industri yang masih memberikan kesempatan kerja dari negara kita. Diantara industri- industri ini ada yang sangat dianjurkan oleh Pemerintah berhubung dengan pentingnya industri-industri itu.
www.djpp.depkumham.go.id

III. Proyek-proyek.

Bagian ini terdiri atas:

A. Sumber-sumber keuangan dan pembagiannya.
B.Proyek-proyek Istimewa dan keterangan-keterangan singkat mengenai proyek-proyek ini.
C.Proyek-proyek Pusat dan keterangan-keterangan singkat mengenai proyek-proyek ini.
D.Proyek-proyek yang dianjurkan kepada daerah dan pengusaha partikelir.

A. Sumber-sumber keuangan untuk pembiayaan Rencana

Pembangunan Lima Tahun, berjumlah seluruhnya Rp. 12,5 milyard. Dari jumlah ini sektor industri dan pertambangan mendapat bagian sebanyak Rp. 3.125 juta atau 25%. Alokasi untuk sektor industri saja adalah sebesar Rp. 2.279,5 juta atau 73% dari seluruh alokasi untuk sektor industri dan pertambangan, sedangkan Rp. 757 juta disediakan untuk sektor pertambangan dan Rp. 88,5 juta untuk cadangan kedua sektor tersebut. Perincian pembagian dalam sektor industri adalah sebagai berikut:

1.Untuk industri-industri di lingkungan

proyek-proyek Istimewa Rp. 1.078 juta
2.Untuk proyek-proyek Pusat
" 776,5 juta
3.Proyek-proyek daerah (melalui Bank-bank " 425 juta Pembangunan Daerah)

---

Rp. 2.279,5 juta

Selanjutnya perlu diterangkan di sini bahwa kebutuhan akan devisen untuk seluruh sektor industri merupakan Rp. 1.287,5 juta atau ± 56% dari Rp. 2.279,5 juta, dan perinciannya adalah sebagai berikut:

1.Proyek-proyek Istimewa
Rp. 735,6 juta
2.Proyek-proyek Pusat
"
351,9 juta
3.Proyek-proyek Daerah " 200,- juta

Rp.1.287,5 juta ± 56%.

B. Proyek Istimewa sangat penting bagi Negara seluruhnya. Direncanakan 4 buah proyek-proyek Istimewa:

1.Kompleks Asahan di Sumatera (termasuk pabrik aluminium di Belawan).
2.Gabungan proyek besi dan baja.
3.Industri kimia dan pupuk.
4.Industri rayon.
Urutan tersebut tidak menunjukkan priority. Pelaksanaannya hendaknya dijalankan bersamaan oleh beberapa badan yang cukup mempunyai otonomi.

Dalam hal ini perlu sekali adanya koordinasi.
www.djpp.depkumham.go.id Biaya seluruhnya dari Proyek Istimewa dalam rencana ini lebih dari Rp. 2 milyard tetapi anggaran belanja industri hanya menyediakan Rp. 1.078 juta, dan kekurangan dibiayai oleh masing- masing sektor (antara lain Perhubungan dan Tenaga Listrik).

1.Kompleks Asahan meliputi:
a.Pembangkit tenaga listrik serta transmisinya.

b.Pabrik alumunium (termasuk alumina).

c.(pindah ke Palembang).

d.Fasilitet-fasilitet pengangkutan dan pelabuhan.

e.Pulp dan kertas (sementara pro-memori).

Dalam Rencana Lima Tahun diharapkan dapat dipasang 100.000 Kw tenaga listrik.

2.Gabungan proyek besi dan baja pada masa ini dipandang

sebagai promemori dan penyelenggaraannya baru dapat dimulai dalam Rencana Lima Tahun yang kedua. Sekarang baru disediakan Rp. 25 juta, semata-mata untuk pekerjaan persiapan dan penyelidikan permulaan.

3.Proyek industri kimia dan pupuk akan ditempatkan di

bawah Badan Industri Kimia dan Pupuk dan meliputi pabrik- pabrik sebagai berikut; kostik soda, asam cuka, asam belerang (3 buah), ammonia, pupuk urea dan superfosfat. Alokasi untuk industri- industri tersebut dalam 5 tahun ini berjumlah Rp. 653 juta. Dalam hal ini timbul persoalan mengenai pemakaian bahan bakarnya. Apakah akan dipergunakan gas alam, minyak atau batu bara. Perlu kiranya diadakan penyelidikan yang saksama dalam segi-seginya untuk menetapkan pemakaian bahan bakar apakah yang akan paling ekonomis. Tidak pula dilupakan kemungkinan untuk menggabungkan proyek pupuk urea dengan proyek rayon.

4.Untuk industri rayon telah diadakan pemeriksaan

pendahuluan tentang penyelidikan hutan dan penyelidikan kimiawi dari bahan-bahan kayu.

Selanjutnya akan diambil langkah-langkah untuk penyelidikan pengangkutan dan bahan bakar. Berdasarkan beberapa faktor dipertimbangkan penempatan proyek rayon di Palembang.

Proyek ini yang terletak di dekat daerah hutan Semangus (Sumatera Selatan) akan memakan biaya Rp. 700 juta. Dalam rencana Lima Tahun yang pertama baru disediakan Rp. 200 juta.

C. Proyek-proyek Pusat. Dengan ini dimaksudkan proyek-

proyek, yang tidak termasuk proyek-proyek Istimewa atau proyek propinsi, dan tanggung-jawab, penyelenggaraan dan kelancaran pelaksanaan diserahkan kepada suatu badan Pemerintah Pusat.

Dalam mengemukakan sesuatu proyek perlu kiranya didapat jawaban yang tepat dari pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

(1)Apakah cukup terdapat bahan-bahan yang diperlukan dari jenis, mutu dan dengan jumlah yang cocok pada waktu, di tempat dan dengan harga yang tepat?
www.djpp.depkumham.go.id

(2) Apakah ada synkhronisasi antara pasaran-pasaran

dan menurut jenis yang tetap.

Perlu diterangkan bahwa tidak semua proyek pusat merupakan perusahaan baru.

Semua proyek-proyek, baik yang masih dalam taraf permulaan maupun yang sudah selesai, seharusnya dicatat di suatu tempat pusat. Dalam hal ini Biro Perancang Negara dapat bertindak sebagai "Pendaftar".

Dari alokasi kepada sektor pertambangan sebesar Rp. 757 juta, sebagian besar dipergunakan untuk perluasan Tambang Timah Bangka (Rp. 300 juta) dan untuk perluasan dan rekonstruksi Tambang Batu Bara Bukit Asam (Rp. 407 juta).

Jelasnya di bawah ini menyusul daftar dari proyek-proyek industri yang termasuk dalam lingkungan proyek-proyek istimewa serta proyek-proyek pusat.

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar. Untuk dapat menampilkan format gambar tersebut, tekanlah TAB dan kemudian tekan ENTER]

(Catatan: apabila biaya yang diperlukan untuk proyek baru lebih besar daripada alokasi berarti bahwa selesainya proyek itu sesudah tahun 1960).

Selain proyek-proyek di atas masih ada beberapa proyek yang dapat diselenggarakan jika tersedia lebih banyak uang.

Sisa dari alokasi Rp. 2.279,5 juta untuk industri, sejumlah Rp. 425 juta disediakan untuk pembiayaan proyek-proyek daerah dengan melalui Bank-Bank Pembangunan Daerah.

D. Proyek Daerah dan Partikelir.

Dalam batas-batas pembiayaan-pembiayaan yang dapat disediakan untuk daerah dan lapangan partikelir dan mengingat pokok-pokok kebijaksanaan yang diuraikan di atas, di bawah ini dimuat daftar dari berbagai golongan perusahaan-perusahaan di lapangan industri dan pertambangan sebagai anjuran.

Keterangan-keterangan tentang tempat, penyebaran, angka- angka produksi yang telah ada dan angka produksi tujuan masih terus-menerus dikerjakan dan kemudian akan dihubungkan dengan planning daerah.

Sementara ini diberbagai lapangan kebutuhan masih sedemikian besarnya dibandingkan dengan produksi yang telah ada, sehingga belum perlu dikhawatirkan akan terjadinya kelebihan-kelebihan produksi, pula jika mengingat bertambahnya penduduk dan selama ini berlakunya pembatasan-pembatasan impor terhadap berbagai hasil industri atau bahan-bahan untuk industri. Pembatasan yang tetap akan berlaku ialah persediaan devisen untuk melayani kebutuhan-kebutuhan industri, alat-alat modal maupun bahan, hal mana menyebabkan anjuran terutama ditujukan kepada pemakaian bahan-bahan, yang tersedia www.djpp.depkumham.go.id di dalam negeri.

Daftar dari industri-industri yang masih mempunyai kesempatan kerja di Indonesia.

Tanda (xx) adalah industri yang dapat dipandang sebagai industri-industri yang sangat dianjurkan.

Tanda (x) adalah industri yang adanya diharapkan berhubung dengan rencana sektor Pemerintah.

Lainnya, ialah merupakan lapangan industri, di mana masih ada kesempatan kerja, dengan jaminan pasaran dalam negeri. Susunan dari daftar industri ini telah disesuaikan dengan klasifikasi industri internasional yang resmi. Jadi umpamanya, industri gelas dan korek api keduanya akan dijumpai dalam golongan industri kimia.

Industri-industri Bahan Makanan. Minuman dan Tembakau.

Bahan Makanan.

xx. Pembungkusan bahan makanan untuk eceran.

xx. Paberik pengupasan, penggorengan, penggilingan dan

pembungkusan kopi.

xx. Pabrik untuk memilih, mencampur dan membungkus

teh.

xx. Pengeringan dan pengasinan ikan.

xx. Pengolahan kedele.

xx. Minyak (tumbuh-tumbuhan).

xx. Pembantaian, pengawetan daging dalam kaleng,

ekstrak daging, pembuatan pupuk dari tulang.

xx. Pemerahan susu.

xx. Pabrik kakao dan coklat.

xx. Pengawetan buah-buahan dan sayur-sayuran.

xx. Pengawetan susu dalam kaleng dan botol.

xx. Pembuatan dan pemurnian gula, dan pembuatan hasil-

hasilnya.

Lemak coklat.

Perusahaan bahan makanan.

Pengawetan ikan.

Pabrik mentega.

Tepung ikan.

Industri-industri Minuman.

xx. Air buah-buahan.

xx. Limun.

xx. Minum-minuman dari susu.

Anggur buah-buahan.

Sirop.

Industri-industri Tembakau.

xx. Mengolah, mencampur dan merajang tembakau.

xx. Sigaret, (dengan mesin dan dengan tangan).

Pabrik cerutu.
www.djpp.depkumham.go.id

Tembakau pipa.

Industri Tekstil.

xx. Pemintalan benang dari kapas

xx. Pertenunan kain dari kapas.

xx. Penjelesaian kain-kain.

xx. Penglantangan.

xx. Pemintalan dan pertemuan rayon.

xx. Pemintalan dan pertenunan campuran rayon dan kapas.

Pemintalan dan pertenunan rami.

Pencelupan.

Serat-serat keras.

xx. Pembuatan tali-temali dari sisal, rosella atau

campuran-campuran rosella dan guni, rami, sabut kelapa dan serat- serat lain dalam negeri.

Karung, karung kain dan pembuatan tas.

Industri-industri Perajutan Pakaian dan Konpeksi.

xx. Konpeksi (priya, wanita, anak-anak).

xx. Perajutan.

xx. Jaring: Untuk menangkap ikan.

Kelambu.

Industri Kayu dan Kayu Gabus, terkecuali Mebel.

xx. Penggergajian kayu.

xx. Pembersihan dan pengolahan rotan.

xx. Kayu pelapis (triplex dan sebagainya) dan fineer.

xx. Kotak-kotak dari kayu.

xx. Arang kayu bermutu tinggi.

xx. Pengolahan pendahuluan kayu-kayu untuk bangunan-

bangunan.

xx Sabut kelapa.

Industri-industri Mebel dan Alat-alat Rumah Tangga yang tidak dipindah-pindah.

xx. Pembuatan Mebel, termasuk keperluan-keperluan kantor:

dari kayu

dari kayu dan logam

Pengolahan kapok.

Kertas dan karton.

xx. Pulp dan kertas dari kayu, jerami, bambu dan ampas.

xx. Kertas pembungkus (Kraft).

xx. Pembuatan alat-alat kantor dari kertas dan karton.

xx. Kertas cetak.

Kertas rokok.

Kertas gosok.

Kotak-kotak dari Karton.

Percetakan, Penerbitan dan lainnnya yang berhubungan dengan
itu.

xx. Percetakan buku-buku, surat-surat khabar, dan lain-lain

pada khususnya, di luar Jakarta.
www.djpp.depkumham.go.id

xx. Pembuatan buku dan penjilidan.

Pabrik Kulit dan Barang-barang Kulit.

xx. Pabrik kulit mentah dan kulit masak.

xx. Pabrik sepatu dan sendal.

xx. Barang-barang kulit untuk keperluan perjalanan.

xx. Penyamaan kulit.

xx. Sol Kulit.

Industri Barang-barang Karet.

xx. Pengolahan karet (yang bermutu tinggi).

Bermacam-macam barang-barang karet dan barang-barang

karet untuk keperluan rumah tangga.

Ban kipas dan ban pengantar.

Pipa untuk radiator mobil.

Alat-alat pharmasi.

Sepatu karet dan sepatu karet pakai kain kampas, sol

karet dan lembaran karet sol, tumit karet dan bola

karet.

Barang-barang keperluan Mobil.

xx. Vulkanisir ban.

xx. Paberik ban luar dan ban dalam untuk mobil.

xx. Ban luar dan ban dalam untuk sepeda.

xx. Ban luar dan ban dalam untuk sepeda motor.

Industri-industri Kimia.

Bermacam-macam.

xx. Pabrik pernis, lak dan email.

xx. Pembungkus eceran bahan-bahan kimia.

Spiritus.

xx. Lem dan dekstrin.

xx. Pembuatan kanji.

xx. Racun serangga (D.D.T., B.H.C.), racun jamur, racun

benalu dan racun perumputan.

xx. Asam cuka.

xx. Asam belerang.

xx. Abu soda.

Kostik soda (NaOH).

Soda chloor.

Asam dan garam hypochloriet.

xx. Asam semut.

Carbonate Solvay.

Formol.

Karbit.

Phenol.

Aluminium Sulfat.

Hasil-hasil Pharmasi.

xx. Kosmetiks.

xx. Pembungkus dan pembuatan obat-obatan.

xx. Pabrik sabun (untuk keperluan rumah tangga dan

kesehatan).

Obat-obatan dari tumbuh-tumbuhan.
www.djpp.depkumham.go.id

xx. Obat-obat desinfeksi.

Pupuk.

Ammonia cair.

Pupuk zat lemas.

Plastik, Gelas dan Keramik.

xx. Pabrik gelas.

xx. Kaca: botol, lembaran kaca, kaca jendela, gelas kaca,

cermin, gelas minum.

xx. Keramik. Barang-barang dan bahan-bahan plastik.

Korek api.

xx. Alat-alat politur.

xx. Ekstrak bahan samak.

xx. Pengawetan kayu (dry wood destination).

Tinta dan cat.

Tinta untuk berbagai-bagai keperluan.

Cat.

Industri Bahan-bahan Bangunan.

xx. Semen.

xx. Gips dan hasil-hasil gips.

xx. Ubin, pipa, genteng, lantaian dari semen.

xx. Bata, genteng dan pipa-pipa penyaluran air yang bermutu

tinggi.

xx. Genteng dan pipa (buatan mesin).

xx. Lembaran dinding (hardboard).

Eternit.

Lain-lain bahan-bahan bangunan.

Pembakaran gamping.

Pertambangan, Pengecoran dan Pengolahan Logam.

xx. Pengecoran, penggilingan dan perbengkelan besi.

xx. Pengecoran tembaga dan suasa.

xx. Pengecoran timah.

x.Pengecoran aluminium.

x.Penggilingan aluminium.

x.Lembaran aluminium untuk atap.

xx. Pertambangan dan pengolahan bijih besi.

xx. Pertambangan dan pengolahan biji titan.

xx. Pertambangan dan pengolahan perak.

xx. Pertambangan dan pengolahan batu bara.

xx. Pek untuk briket dan lain-lain keperluan.

xx. Pertambangan bijih mangan.

Industri Barang-barang Logam.

xx. Barang-barang dari besi, cangkul dan lain-lain perkakas

pertanian.

xx. Pabrik kaleng.

x.Perabotan-perabotan dari aluminium.

xx. Timah untuk pembungkus.

xx. Hasil-hasil dari kawat dan anyaman kawat.

xx. Paku dan sekerup.
www.djpp.depkumham.go.id

xx. Barang-barang keperluan rumah tangga.

xx. Perlengkapan penangkap ikan.

xx. Perlengkapan rumah sakit.

xx. Alat-alat soldir.

xx. Dapur listrik untuk membuat baja.

xx. Pelapis nikel, perak dan chroom.

Perkakas rumah dari logam.

Perkakas kantor.

Kunci.

xx. Tabung zat asam.

Tangki penyimpan.

Bermacam-macam jenis drum.

x.Piring dan sendok aluminium.

Tuangan tembaga dan suasa.

x.Tuangan aluminium.

Tuangan barang-barang dari besi.

Industri Mesin-mesin dan Reparasi Mesin-mesin.

x.Perlengkapan dan alat-alat pengganti untuk pabrik-pabrik karet, hasil-hasil pertambangan, hasil-hasil pertanian, bengkel kereta api, pabrik tekstil dan sebagainya.

xx. Pembuatan timbangan.

xx. Perusahaan assembly untuk mesin-mesin dan lain-lain

perkakas tehnik.

xx. Perlengkapan bengkel.

Alat-alat listrik dan reparasi.

xx. Bola lampu dan pipa-pipa pijar.

xx. Pabrik-pabrik alat-alat radio.

xx. Reparasi mesin-mesin listrik.

Pabrik Alat-alat Pengangkutan.

xx. Bagian-bagian sepeda, dan assembling.

xx. Assembling dan alat-alat sepeda motor.

xx. Bis (syasis) dan truck.

xx. Pembuatan kapal; kapal ringan untuk penumpang dan

perahu angkat.

xx. Galangan pembuatan dan reparasi kapal kecil dari baja.

xx. Galangan pembuatan dan reparasi kapal dari kayu.

xx. Galangan pembuatan dan reparasi kapal penangkap ikan.

x.Bagian-bagian perlengkapan kereta api.

Industri-industri lainnya.

xx. Alat-alat potret.

xx. Bengkel konstruksi dan reparasi secara mekhanis pada

khususnya di luar Jakarta.

Selain dari anjuran tersebut di atas tentang berbagai macam industri, diminta pula perhatian terhadap beberapa kemungkinan untuk mempergunakan bahan-bahan mentah yang terdapat di dalam negeri sebagai tertera di bawah ini.

Penyelidikan kwantitatip dari bahan ini hendaknya diadakan bersama-sama dengan persiapan-persiapan untuk sesuatu proyek www.djpp.depkumham.go.id tertentu.

Bahan-bahan mineral.

Tawas; asbes; batu barit; bitumen; pasir cerium; kapur biji tembaga; dolomit; sumber-sumber gas; kwarts; grafit; gips; garam jodium; kaolin dan tanah liat; bijih timah hitam; bahan meni; batu kapur; bijih mangan; bijih air rasa; mika; bijih nikel; oker/jarosit; phosphat; pyriet; garam; pasir gelas; bijih perak; batu tulis; belerang; tras; bijih titan; batu bara muda; bijih seng.

Bahan-bahan mentah dari tumbuh-tumbuhan.

Ampas tebu; kayu balsa; bambu; ubi kayu (tapioka); areng kayu; kulit kina; sabut kelapa; kopal/damar; kelapa; kapas; kacang tanah; nila; kayuputih (minyak); kapuk; jagung; minyak niaoli; pohon pinus; rami; serat rosella; rotan; karet; sagu; serat sisal; kedele; tebu; kulit kayu untuk menyamak (accacia dan sebagainya); kayu jati; tembakau.

BAB 9.

PERHUBUNGAN.

Pendahuluan.

Rencana Lima Tahun mengenai Perhubungan, meliputi:

Sektor-sektor
Biaya Devisen tersedia
A. Jalan-jalan dan jembatan
1.200 B. Pelajaran
285,2
C. Perhubungan Kereta Api
D. Perhubungan Udara
27,8
E. Pelabuhan
F. Pos, Telegrap dan Telepon
G. Lalu Lintas Darat dan Sungai 40 H. Meteorologie 15 5,5

Cadangan 50 35,5

---

3.125 1.169,0

Jadi biaya untuk Rencana Lima Tahun Pertama Perhubungan banyaknya adalah Rp. 3.125 juta dan di antara jumlah biaya tersebut sudah dimasukkan cadangan sebanyak Rp. 50 juta, untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan perubahan harga dan proyek- proyek yang tak dapat dihindarkan.

Diantara biaya sebanyak Rp. 3.125 juta. tersebut, devisen yang disediakan sebanyak Rp. 1.169 juta, dan di antaranya terdapat devisen sebanyak Rp. 35,5 juta yang disediakan sebagai cadangan.

Untuk jelasnya mengenai perhubungan ini diterangkan lebih lanjut dalam bagian-bagian tersendiri seperti diterangkan di bawah.

www.djpp.depkumham.go.id

A. Jalan - jalan dan jembatan.

Untuk Rencana Lima Tahun jalan-jalan dan jembatan oleh Jawatan Jalan-jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga telah dimintakan biaya minimaal sebesar Rp. 2.145 juta. Karena terbatasnya kekuatan untuk membiayainya, sementara Pemerintah hanya dapat membiayainya sampai sebesar Rp. 1.200 juta untuk masa lima tahun, dengan catatan kalau keadaan keuangan mengizinkan, harus diutamakan pemberian tambahan, kepada sektor ini, mengingat pentingnya pembangunan jalan-jalan dan jembatan untuk negara kita, ditinjau dari sudut ekonomi, pemerintahan dan pertahanan.

Oleh sebab-sebab tersebut di atas, maka perlulah Pemerintah membuat prioriteit-prioriteit dalam mengerjakan Rencana Lima Tahun jalan-jalan dan jembatan berdasarkan guna dan macam pekerjaan yang akan dikerjakan. Sesuai dengan Program Pemerintah sekarang maka dalam hal ini diutamakan jalan-jalan di daerah- daerah di luar Jawa.

Prioritet:

Dalam menentukan prioritet pembangunan dipergunakan sebaga ukuran:

A. Jalan-jalan yang merupakan jalan raya yang menjadi hubungan

"antar-propinsi".
B.Jalan-jalan yang menghubungkan tempat-tempat produsen dengan tempat konsumen (kota-kota besar, wilayah padat dan minus, pelabuhan-pelabuhan besar/kecil guna diteruskan pembagian ke wilayah-wilayah di dalam negeri atau untuk ekspor).

Macam-macam pekerjaan:

Macam pekerjaan yang akan dilakukan dapat dibagi sebagai berikut:

1.Pembinaan.
yaitu: memperbaiki jalan yang telah ada tetapi rusak, disertai dengan pekerjaan memperkuat dan memperbesar, tetapi trace jalan sebagian besar tidak diubah/dipindah.
2.Modernisasi.
yaitu: karena kemajuan lalu-lintas dan pengangkutan bermotor, maka jalan-jalan harus disesuaikan dengan perkembangan itu, yang berarti jalan-jalan itu harus diperbaiki, diperlebar dan diperkuat, sedang pada umumnya trace jalan perlu diperbaiki.
3.Membikin jalan baru.
dapat dibagi dalam 2 golongan:
a)membikin jalan baru sebagai penyambung jalan yang satu ke jalan yang lain:
b)membikin jalan-jalan yang benar-benar baru.

Keadaan jalan, peralatan dan pegawai.

www.djpp.depkumham.go.id

Jalan-jalan dapat dibagi atas:

beraspal
tidak beraspal

1. Jalan Negara

3.200 km 5.000 km
2) Jalan Propinsi

6.756 "

18.600 "
3) Jalan Kabupaten

•     37.000 "    

---

---

9.956 km 60.600 km.

Jadi di seluruh Indonesia terdapat 9.956 km jalan beraspal, 60.600 km jalan yang tidak beraspal, jumlah 70.556 km (tidak termasuk jalan-jalan desa dan jalan-jalan Kotapraja).

Jumlah alat-alat pembangunan jalan-jalan (road-equipment) seperbu bulldozers mesin gilas, mesin pemecah batu, dan sebagainya pada waktu ini sangat kurang dan kebanyakan sudah harus dihapuskan dari pemakaian. Oleh karena itu disediakan biaya sebesar Rp. 150 juta guna pembelian alat-alat tersebut.

Pegawai yang ahli dan berpengalamanpun kurang, sehingga perlu dicati jalan untuk mengatasi kekurangan ini.

Pembagian belanja.

Berhubung dengan panjangnya dan keadaan jalan-jalan, maka rencana biaya sebesar Rp. 1.200 juta dibagi sebagai berikut:
a) untuk jalan Negara

Rp. 225 juta
b) " " Propinsi

" 415 "
c) " " Kabupaten

" 410 "

road-equipment

" 150 "

---

Jumlah Rp. 1.200 juta, dengan

catatan bahwa untuk mencapai efficiency yang sebesar-besarnya dari pengeluaran biaya tersebut, maka penglaksanaan pekerjaan perbaikan/pembangunan jalan-jalan dan jembatan-jembatan tersebut dilakukan oleh dan atas tanggung-jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga.

Pembagian menurut kepulauan menjadi sebagai berikut: Sumatera

Rp. 390 juta
Kalimantan

"
290 "
Sulawesi

" 52 "
Maluku

" 11 "
Nusa Tenggara

" 34 "
Jawa

" 230 "
Daerah Istimewa Yogyakarta

" 13 "
Jakarta Raya Rp. 30 juta

Disamping ini diperlukan untuk:
Road-equipment dan lain-lain

Rp. 150 juta

Jumlah: Rp. 1. 200 juta.

Dan di antara jumlah biaya tersebut, divisen yang disediakan sebanyak Rp. 240 juta.

Dari jumlah Rp. 390 juta yang disediakan, untuk Sumatera, Rp. 25 juta harus disediakan khusus untuk pembangunan jalan- www.djpp.depkumham.go.id jalan dan jembatan di daerah transmigrasi Sumatera Selatan.

Untuk pembangunan Jawatan Lalu-Lintas Darat dan Sungai beserta Jawatan Meteorologi, oleh Pemerintah disediakan anggaran biaya tersendiri yakni masing-masing Rp. 40 juta dan Rp. 15 juta untuk masa lima tahun.

B. Pelayaran.

1. Rencana Pemerintah mengenai pelayaran adalah sebagai
   berikut : pelayaran pantai akan disediakan khusus untuk usaha partikelir bangsa Indonesia, pelayaran interinsuler bagian terpenting untuk Pemerintah, sedangkan pelayaran samudera terbuka baik bagi usaha nasional (Pemerintah atau partikelir) maupun asing.

Untuk mengadakan pelayaran interinsuler Pemerintah telah mendirikan P.T. Pelni pada bulan April 1952 yang khusus menjadi milik Pemerintah. Pelni dalam hal ini mempunyai tugas menggantikan usaha partikelir asing dalam menjalankan pelayaran interinsuler.

Untuk memperoleh kedudukan dan taraf perusahaan pelayaran asing yang ada di Indonesia sekarang, maka dalam garis besarnya P.T. Pelni harus diberikan perlengkapan yang terdiri atas dua hal, yaitu:

I. Perlengkapan personalia.

II. Perlengkapan material.

Untuk dapat menggantikan kedudukan perusahaan pelayaran asing di Indonesia, maka perkapalan nasional harus ditambah dengan + 150.000 B.R.T Di samping keperluan berupa kapal-kapal ini ada pula keperluan urgensi yang berupa haven-materieel untuk dapat memelihara kapal-kapal tersebut. Kekurangan tonnage sebesar 150.000 B.R.T. akan. dikejar dalam waktu 10 tahun. Untuk keperluan pelayaran interinsuler diperlukan penambahan tonnage sebanyak 90.000 B.R.T., sedangkan untuk pelayaran samudera diperlukan tambahan 6 kapal dengan jumlah tonnage ± 60.000 B.R.T. Pada bulan Januari 1956 setelah diadakan perhitungan dapat ditetapkan bahwa harga rata-rata tiap B.R.T. Rp. 5.000.-.

Pemerintah dalam hal ini hanya dapat menyediakan anggaran biaya sebesar Rp. 350 juta untuk masa lima tahun, dimana Rp. 285,2 juta berupa devisen.

Dari uang sejumlah Rp. 350 juta ini dipergunakan untuk pelayaran interinsuler dan pelayaran samudera sebesar Rp. 300 juta.

Dengan demikian selama lima tahun ini akan dapat diadakan tambahan tonnage sebanyak: 300.000.000 X 1 B.R.T. = 60.000
5.000
B.R.T. Kekurangannya sebesar 90.000 B.R.T. akan dipenuhi dalam Rencana Lima Tahun Kedua. Dengan diperolehnya kredit-kredit angka tujuan 60.000 B. R.T. dapat dinaikkan sampai 100.000 B. R. T.

Mengenai pelayaran pantai, masih diperlukan tambahan tonnage sejumlah ± 14.900 B.R.T. Pemerintah mengharap bahwa usaha dalam lapangan ini akan dilakukan oleh inisiatip partikelir. Dalam hal ini Pemerintah dapat memberikan bantuannya berupa kredit, devisen yang diperlukannya, dan sebagainya. Tetapi jika dari pihak www.djpp.depkumham.go.id partikelir usaha sangat kurang, maka Pemerintah akan bertindak lebih aktip dalam lapangan ini.

Kebutuhan atas kapal-kapal untuk dinas negara harus amat dibatasi, untuk mana hanya dapat disediakan biaya sebesar Rp. 50 juta.

Dengan mempergunakan kemungkinan kredit luar negeri harus diikhtiarkan untuk dapat menambah tonnage dengan bkaya yang disediakan ini.

Harus diikhtiarkan juga supaya perjalanan-perjalanan dinas melalui laut dilakukan dengan kapal untuk umum (Pelni dan perusahaan pelayaran pantai).

Akan diikhtiarkan supaya penggunaan-penggunaan Penataran Angkatan Laut di Surabaya menjadi effisien dan lebih dipergunakan pula untuk kebutuhan pelayaran niaga.

Selanjutnya perkembangan galangan-galangan partikelir perlu dibantu dengan perkreditan industri melalui Bank Industri Negara atau bank pembangunan daerah partikelir.

Penambahan kapasitet dan effisien dari pengangkutan di laut diikhtiarkan bukan saja dengan menambah kapal-kapal baru tetapi pula dengan memperbaiki organisasi pelayaran kepunyaan Pemerintah maupun partikelir.

2.Perumusan-perumusan dan putusan-putusan Musyawarah
Nasional Pembangunan.

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar. Untuk dapat menampilkan format gambar tersebut, tekanlah TAB dan kemudian tekan ENTER]

Pada pokoknya perumusan-perumusan yang dihasilkan tidak ada perbedaan antara Rencana Pembangunan Lima Tahun dengan putusan Musyawarah Nasional Pembangunan. Beberapa persoalan yang tidak tercantum dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun ialah antara lain:

1.Usul penentuan "Vrije Haven". Soal "Vrije Haven" ini sebetulnya meliputi beberapa segi. Misalnya segi perdagangan, antara lain fasilitet-fasilitet bank, letaknya tempat "Vrije Haven" di dalam lalu-lintas laut, dan investasi untuk pelabuhan- pelabuhan dan sebagainya. Untuk menentukan adanya suatu "Vrije Haven" maka harus terlebih dahulu diadakan penyelidikan yang lebih lanjut.
2.Perindustrian Perkapalan dan Perusahaan muatan kapal laut (veem).
Kedua persoalan ini dapat ditambahkan kepada Rencana Pembangunan Lima Tahun dan akan merupakan suatu perluasan dan perbaikan.

3.Pelabuhan. Mengenai masalah ini ada beberapa hal yang diusulkan oleh Musyawarah Nasional Pembangunan yang perlu dipertimbangkan sampai berapajauh dapat dilaksanakan. Usul- usul ini ialah mengenai:
a.Perubahan Organisasi dan Administrasi.
b.Soal pembiayaan.

C.Perhubungan kereta api.
www.djpp.depkumham.go.id

Rencana Lima Tahun Kereta Api sebagian besar merupakan rehabilitasi jaringan-jaringan kereta api yang rusak di Jawa dan penggantian dengan jaringan-jaringan yang baru di Sumatera. Dan selain dari ini, Rencana Lima Tahun yang pertama ini meliputi juga pembellan traksi dan materieel. Panjang jalan kereta api di Jawa adalah 4.700 km, di Sumatera Utara 511 km, di Sumatera Tengah 258 km dan di Sumatera Selatan 643 km,jumlah seluruhnya ada 6.112 km.

Untuk perbaikan seluruhnya Pemerintah menyediakan biaya sebanyak Rp. 600 juta, di mana Rp. 187 juta berupa devisen.

Rehabilitasi dari jaringan-jaringan kereta api yang terpenting di Jawa dan Sumatera memerlukan biaya Rp. 250 juta. Pekerjaan-pekerjaan ini dibutuhkan untuk menghilangkan kerusakan- kerusakan yang terjadi pada waktu perang dan sesudahnya.

Perbaikan-perbaikan pertama-tama akan berupa penggantian rel-rel dan fitting-fitting dengan yang lebih berat di mana penggantian ini dipandang perlu, tambahan balas dan penggantian bantal rel kereta api sebanyak-banyaknya. Jika pekerjaan ini selesai, maka kereta-kereta api dapat ditambah kecepatannya dengan aman, sehingga terdapat penggunaan yang lebih effisien hal mana berarti terutama menambah kapasitet pengangkutan. Dalam Rencana Lima Tahun yang pertama ini termasuk juga rehabilitasi dari jaringan kereta api sepanjang 164 km di Sumatera Selatan dari Kertapati ke Tanjung Enim yang dipergunakan untuk mengangkut batu bara dari Tambang Bukit Asam.

Proyek-proyek lainnya adalah berupa:

Pembangunan jembatan di Jawa dan Sumatera dengan biaya Rp. 60 juta.

Alat-alat sinyal dan telegrap dengan biaya Rp. 20 juta.

Pembelian traksi dan materiil dengan biaya Rp. 240 juta.

Pembelian 3 buah perahu tambang (ferry boat) dengan biaya Rp. 30 juta.

Sebagai commitments luar rencana telah dipesan 35 lok diesel Elektrik dengan mempergunakan sisa pinjaman dari Exim Bank dan 65 lok Diesel Hydrolik dari Krupp.

D. Perhubungan Udara.

Untuk Rencana Lima Tahun Perhubungan Udara disediakan biaya sebesar Rp. 100 juta, di mana Rp. 27,8 juta berupa devisen.

Tetapi untuk rencana ini sesungguhnya dibutuhkan biaya sebesar Rp. 110 juta. Maka akan diusahakan supaya kekurangan Rp. 10 juta ini dapat diambilkan dari cadangan yang khusus disediakan untuk sektor pengangkutan dan perhubungan sebesar Rp. 50 juta.

Biaya sebesar Rp. 110 juta ini akan dipergunakan untuk:
1.Pekerjaan pembangunan landasan lapangan-lapangan terbang dan hanggar-hanggar, dalam hal ini diambil langkah-langkah penyesuaian antara rencana pembangunan lapangan terbang dari Jawatan Penerbangan Sipil dan rencana perkembangan armada dari Garuda Indonesia Airways.
Untuk ini disediakan biaya sebesar Rp. 53.800.000,-.
2.Memperlengkapi fasilitet-fasilitet, misalnya:
a.Alat-alat pemadam api pada tiap-tiap lapangan terbang, yang www.djpp.depkumham.go.id dewasa ini masih jauh dari pada memuaskan, harus diperbaiki dan diperlengkapi.
Untuk ini disediakan biaya sebesar Rp. 11.299.000,-.

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar. Untuk dapat menampilkan format gambar tersebut, tekanlah TAB dan kemudian tekan ENTER]

b.Diesel-aggregaten dan alat-alat listrik lainnya. Untuk ini disediakan biaya sebesar Rp. 19.947.000,-.
c.Alat-alat perhubungan radio dan pengawasan keamanan lalu-lintas udara, seperti beacons dan radio teletype communication system, receivers, transmitters dan lain-lain.
Untuk ini disediakan biaya sebesar Rp. 15.954.000,-.
d.Pembelian alat-alat besar untuk keperluan pembangunan landasan seharga Rp. 7.000.000,-.
e.Memperlengkapi alat-alat latihan guna keperluan Akademi Penerbangan Indonesia.

Untuk ini disediakan biaya sebesar Rp. 2.000.000,-.

Pembelian tambahan kapal terbang berupa Convair dan Dakotas untuk menambah kapasitet perhubungan dalam negeri dan beberapa negara tetangga sementara tidak dimasukkan rencana. Akan tetapi pembelian akan diselenggarakan setelah ada kemungkinan untuk mendapat kredit luar negeri, oleh karena proyek ini praktis hanya merupakan penggunaan devisen.

Mengenai proyek-proyek lapangan terbang dan perlengkapan- perlengkapan lapangan terbang tidak ada perbedaan di antara Rencana Pembangunan Lima Tahun dan putusan Musyawarah Nasional Pembangunan.

Selain proyek-proyek tersebut Musyawarah Nasional Pembangunan membahas beberapa persoalan yang tidak tercantum dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun yang pada hakekatnya dapat dianggap sebagai suatu perluasan dan perbaikan.

Persoalan-persoalan tersebut ialah:
a.Pokok-pokok kebijaksanaan.
b.Personil dan Pendidikan.
c.Materiil.
d.Perhubungan Udara.

Sub d ini dibagi dalam:

1.Interinsulair division.
2.International division.
3.Regional division.
4.Special Operation division.
5.Perawatan.
6.S.A.R. (Pencari dan Penolong).

E. Pelabuhan.

Untuk Rencana Lima Tahun Pelabuhan disediakan biaya sejumlah Rp. 275 juta, di mana Rp. 138 juta berupa devisen. Dan jumlah ini www.djpp.depkumham.go.id dibagi dalam empat golongan:

1.Untuk perbaikan pelabuhan yang termasuk dalam rencana kontrak Perancis.

Kontrak Perancis ini mengenai beberapa proyek-proyek:

a.Di Tanjung Priok mengenai:

1.Steiger baru dan pelabuhan minyak.

2.Pelabuhan ketiga, 500 m kade, gudang-gudang dan lain- lain.

3.Pelabuhan pertama, 160 m kade.

4.300 m pelabuhan coaster tambahan.

b.Di Belawan mengenai:

1.Pelabuhan baru, kade dan gudang-gudang.

c.Di Banjarmasin mengenai:

1.Pelabuhan baru, 200 m kade, gudang-gudang dan lain- lain.

d.Di Balikpapan mengenai:

1.Landing Bridge baru dengan panjang 80 m dan gudang- gudang.

Sebagian dari kontrak Perancis ini harus ditunda sampai sesudah tahun 1960, sebab untuk pembangunan yang pertama dalam kontrak Perancis ini hanya disediakan uang sebesar Rp. 175 juta, sedangkan untuk kontrak Perancis ini semuanya dibutuhkan uang sebanyak Rp. 323.6751.133,-.

2.Pembelian alat-alat pengeruk (termasuk alat-alat pembersihan sungai).

Untuk ini disediakan uang sebesar Rp. 20 juta.

3.Golongan ketiga merupakan pekerjaan pembangunan pelabuhan besar (I.B.W.).

Untuk ini disediakan uang sebesar Rp. 25 juta.

4.Yang dianggap sangat urgent buat daerah-daerah luar Jawa yaitu pekerjaan pembangunan pelabuhan-pelabuhan kecil seperti pembuatan dan pembaharuan kade dan lain-lain. Untuk keperluan ini disediakan biaya sebesar Rp. 55 juta.

F.Pos, Telegrap dan Telepon.

Untuk rencana ini telah disediakan biaya sebesar Rp. 495 juta, di mana Rp. 230 juta berupa devisen.

Jumlah ini akan dibagi sebagai berikut:

I. Pos

Rp. 50 juta

II. Telepon

" 325 "

III. Telegrap
" 60 "

IV. Radio

" 60 "

I. Sektor Pos.

Sifat pekerjaan pos adalah sedemikian rupa sehingga tidak banyak diperlukan penanaman modal karena alat-alat pengangkut pos www.djpp.depkumham.go.id untuk jarak jauh tidak dimiliki sendiri.

Modal yang ditanam terutama terdiri dari gedung-gedung kantor pos, alat-alat keperluan kantor dan sejumlah alat-alat pengangkutan untuk mengangkut pos setempat dan untuk membagikan surat-surat, pos paket dan sebagainya.

Mengenai gedung-gedung perlu ditambahkan, bahwa sebagian besar kantor-kantor pos pembantu sekarang masih menempati rumah sewaan partikelir, yang umumnya tidak memenuhi syarat untuk dipakai sebagai kantor pos.

Sebelum perang gedung-gedung dan alat-alat, menurut ukuran- ukuran pada waktu itu dapat dikatakan mencukupi kebutuhan. Kini keadaan itu tidak begitu memuaskan, karena antara lain disebabkan:
a.Gedung-gedung dan alat-alat banyak yang rusak akibat perang.
b.Lalu-lintas pos bertambah ramai sejalan dengan kemajuan- kemajuan dalam lapangan pengajaran, pendidikan dan perekonomian.
c.Jawatan/perusahaan pengangkutan tidak dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan lalu-lintas pos.

Maka untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tadi usaha pertama ditujukan pada:
a.Perluasan dan perbaikan gedung-gedung lama dengan biaya
.................................... Rp. 10 juta.

b.Pembangunan gedung-gedung baru dengan biaya
" 30 "
c.Alat-alat kantor dan sebagainya dengan biaya ....

"
10 "
-------------------------------------

Jumlah ..... Rp. 50 juta.

Rencana Lima Tahun ini selain dari pada memungkinkan lapangan pos untuk menampung perkembangan lalu-lintas yang kini telah meningkat, diharapkan pula memberi kesempatan untuk melaksanakan rencana seperti di bawah ini:

Rehabilitasi.
a.Pembukaan dinas wesel tebusan (rombours) dalam negeri.
b.Pembukaan dinas wesel telegrap dalam negeri.
c.Pembukaan dinas wesel luar negeri.
d.Pembukaan dinas kwitansi.
e.Pembukaan dinas surat kredit pos.
f.Pembukaan dinas penukaran uang kecil bagi perusahaan- perusahaan besar.
g.Pembukaan dinas cek Angkatan Perang.
h.Pembukaan dinas pertanggungan harga.
i.Pengluasan dinas pospaket dalam dan luar negeri.

II. Sektor Telepon

Untuk sektor ini disediakan biaya sebesar Rp. 325 juta.

Tujuan di lapangan telepon yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 tahun ialah:

www.djpp.depkumham.go.id a.Pembangunan kembali dari sentral-sentral telepon penting telah dibumi-hanguskan pada zaman revolusi (sentral-sentral di Menado, Makasar, Malang, Solo, Magelang, Madiun, Bandung, Bukittinggi, antara mana sebagian telah selesai).
b.Memperluas dan memperbaharui sebagian dari jumlah sentral- sentral telepon, serta mengganti pesawat-pesawat telepon yang telah malampaui batas umur (Padang, Pakanbaru, Palembang, Pontianak, Baniarmasin, Denpasar, Singaraja, Cirebon, Surabaya, Jakarta).
c.Menambah pemasangan pesawat-pesawat telepon di tempat- tempat di mana belum atau kurang mempunyai hubungan telepon (luar Jawa mendapat prioritet pertama). Umpamanya saluran-saluran yang ditarik untuk Pamongpraja yang kini berjumlah 6.700 km, akan ditambah lagi dengan ± 10.500 km.
d.Dengan menambah "channels" dengan menggunakan alat-alat "gelombang pembawa" untuk hubungan jarak jauh, dapat mengurangi waktu tunggu pada permintaan percakapan interlokal sampai setengahnya dari pada waktu sekarang.
e.Akan diusahakan jumlah pasangan telepon rata-rata 1% dari jumlah penduduk di masing-masing tempat.

III. Sektor Telegrap.

Yang hendak dicapai di lapangan telegrap pada fase pertama ialah:
a.Supaya pengiriman telegram-telegram dapat disampaikan di. seluruh kepulauan Indonesia dalam 1 hari, dengan memperbanyak "channels" dan memperpanjang waktu bekerja antara tempat-tempat yang bersangkutan.
b.Membuka lebih banyak kemungkinan pengiriman telegram- telegram, dengan memperbanyak tempat-tempat penerimaan telegram- telegram, dari jumlah 542 tempat yang ada sekarang menjadi 700 tempat, ditambah 650 tempat lagi di stasiun- stasiun D.K.A.
c.Menyalurkan telegram-telegram dari para pemakai besar dari telegrap melalui sentral dan jaring telegrap tersendiri, yang lazim disebut Telex (teleprinter exchange). Sentral- sentral ini akan didirikan di kota-kota Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan Makasar.
d.Guna memperbesar kemampuan pengiriman telegram-telegram akan lebih banyak digunakan alat-alat "voice-frequency multiplex telegraph" beserta alat teleprinters-nya.

IV. Sektor Radio.

Proyek-proyek di lapangan radio pertama-tama ditujukan pada penambahan "channels" untuk hubungan telepon dan telegrap radio, sebagai berikut:

a.Di mana sekarang hanya terdapat pada umumnya 1 channel yang dibuka 2 X 1 jam untuk telepon radio antara Jawa dan kota- kota penting dikepulauan lainnya (sedangkan kantor- kantor telepon setempat dibuka 24 jam), maka akan diusahakan,.supaya hubungan itu diperluas dari jam 7.000 www.djpp.depkumham.go.id hingga jam 19.00 dan dengan 2 channel.
b."Channels" tersebut antara saat-saat itu akan terbuka pula untuk hubungan telegrap radio.

c.Agar rahasia penukaran berita telepon/telegrap dapat terjamin, maka hubungan-hubungan radio antara Jakarta, Surabaya, Medan, Padang, Palembang, Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan, Makasar, Singaraja/Denpasar, Ambon, akan dilakukan dengan:

1.Menggunakan alat-alat "Speech invertors".

2.Tehnik multiplex single-side band.
3.Tehnik sinar-radio (micro-wave links) dan tehnik "scatter- propagantion".
d.Guna menghubungkan tempat-tempat/pulau-pulau terpencil juga untuk keperluan Pamongpraja stasiun-stasiun radio kecil akan ditambah dengan 60 buah lagi.

BAB 10.

SUMBER TENAGA KERJA

I.Sumber Tenaga Kerja dan hubungannya dengan Pembangunan
Ekonomi.

Ada dua tujuan penting di Indonesia berkenaan dengan sumber tenaga kerja:

1.menyediakan pekerja-pekerja dengan kesanggupan dan latihan yang mencukupi, dalam jumlah yang cukup besar untuk keperluan produksi dalam lapangan agraria dan industri, maupun untuk perusahaan-perusahaan dan jawatan-jawatan Pemerintah.
2.menyediakan tambahan kesempatan kerja bagi para penanggur dan setengah-penganggur dan membantu keluarga-keluarga yang mempunyai penghasilan di bawah tingkatan yang layak, dengan jalan menempatkan anggota-anggotanya yang bisa bekerja pada usaha-usaha yang lebih produktip. Dengan jalan penempatan yang lebih produktip ini, mereka akan memberikan sumbangan kepada pendapatan nasional dan perbaikan ekonomi, di samping memperbaiki tingkat kehidupannya sendiri.

II. Bahan-bahan keterangan mengenai penempatan tenaga.

A. Penghitungan cacah jiwa 1930.

Bahan keterangan yang agak sempurna mengenai penempatan hanya dapat diperoleh dari penghitungan cacah jiwa tahun 1930. Menurut penghitungan cacah jiwa tersebut jumlah semua pekerja ada sebanyak 20.871.050 orang. Jumlah ini adalah 34,40% dari jumlah penduduk. Persentasenya rendah, jika dibandingkan dengan dinegeri-negeri Barat dan dilain-lain negeri di Asia (India tahun 1931 42%, Jepang tahun-tahun yang akhir 40%).

B. Angka-angka penempatan yang teakhir.
www.djpp.depkumham.go.id

Taksiran yang tepat pada waktu-waktu terakhir tentang penempatan tidak ada. Maka hanya ada dua kemungkinan untuk mengadakan taksiran:
1.Mempergunakan cara ekstrapolasi seperti berikut. Bila kita menganggap bahwa penduduk tahun 1953 ada 80 juga, dan
memakai persentase penempatan yang sama seperti pada waktu penghitungan cacah jiwa 1930, maka kita mendapat hasil-hasil sebagai berikut:
1953 penduduk 80,0 juta

penempatan 27,5 juta

(34,4% dari penduduk).

menurut klasifikasi:

Penempatan Penempatan

(juta) (persentase)
Golongan I : Produksi bahan mentah 18,9 68,9
Golongan II : Industri 2,9 10,5
Golongan III : Perhubungan 0,4 1,5
Golongan IV : Perdagangan 1,7 6,2
Golongan V : Jabatan (professions) 0,3 1,0
Golongan VI : Jabatan Pemerintah 0,7 2,4
Golongan VII : Pekerjaan lain 2,6 9,5

---

---

27,5 100,0

Taksiran ini berdasarkan anggapan bahwa persentase penduduk yang bekerja dalam tahun 1953 adalah sama dengan dalam tahun 1930 dan bahwa persentase dalam masing-masing, golongan juga sama.

2. Jika kita kumpulkan bahan-bahan keterangan terakhir dari senegap sumber yang ada, maka kita peroleh angka-angka sebagai berikut:

Penempatan Penempatan

(juta) (persentase)

1930 1953 1930 1953
Golongan I
: Produksi bahan-bahan mentah 14,4 18,2 68,7 60,7

Golongan II : Industri 2,2 4,0 10,5 13,3
Golongan III : Perhubungan 0,2 0,8 15 2,7
Golongan IV : Perdagangan 1,3 3,0 6,2 10,0
Golongan V : Jabatan (Professions) 0,2 0,2 1,0 0,7
Golongan VI : Jabatan Pemerintah 0,5 1,8 2,4 6,0
Golongan VII : Pekerjaan lain 2,0 2,0 9,5 6,6

---

20,9 30,0 100,0 100,0

Kita harus sangat berhati-hati dalam menarik kesimpulan dari angka-angka ini, karena sebagian terbesar adalah taksiran yang kasar dari sumber-sumber tidak langsung.

Dengan anggapan bahwa pada tahun 1953 penduduk berjumlah 80 juta, maka penempatan yang berjumlah 30 juta adalah 37,5% dari jumlah penduduk semuanya. Angka ini agaknya lebih dapat diterima www.djpp.depkumham.go.id dari pada angka penghitungan cacah jiwa 1930, yang menunjukkan persentase 34,4%. Apabila pada tahun 1953 jumlah pengangguran berada antara satu dua juta, maka jumlah tenaga kerja mendekati 40%, angka mana agaknya umum di negeri-negeri Asia.

Dengan membandingkan proporsi-proporsi yang masuk dalam tiap jabatan (atau lebih tepat golongan menurut lapangan kegiatan ekonomi), kita dapat melihat kecenderungan sebagai berikut: persentase dalam produksi bahan-bahan mentah jatuh dengan keras dan kenaikan persentase yang lumayan dalam hampir semua golongan- golongan lainnya. Kenaikan terbesar adalah pada Jabatan Pemerintah.

C.Taksiran jumlah penganggur dan setengah-penganggur.

Angka-angka yang baik mengenai jumlah penganggur dan setengah-penganggur tidak tersedia. Pendaftaran pada kantor- kantor penempatan tenaga untuk keperluan ini boleh dikatakan tidak mempunyai arti karena: (1) yang mendaftarkan diri hanya sebagian kecil saja dari orang-orang yang mencari pekerjaan, (2) sebagian yang terdaftar telah mempunyai pekerjaan dan hanya mendaftarkan diri untuk mencari pekerjaan yang lain.

Sebagai taksiran keseluruhannya, kita dapat mengatakan bahwa ada lebih-kurang satu juta penganggur dan lebih kurang antara lima dan delapan juta setengah-penganggur dalam tenaga kerja Indonesia.

Kita harus pula memperhatikan, bahwa setiap tahun ada beberapa ratus ribu tambahan baru pada tenaga kerja, di atas jumlah mereka yang meninggal dunia atau keluar dari tenaga kerja. Dalam beberapa tahun yang akan datang kesempatan kerja yang baru mungkin tidak akan bertambah secepat pertambahan tenaga kerja sehingga ada kemungkinan bahwa pengangguran dan setengah- pengangguran akan lebih terasa lagi selama tahun-tahun yang akan datang.

Usaha-usaha pembangunan dalam Rencana Lima Tahun ini diharapkan dapat memperingan tekanan pengangguran tersebut, meskipun belum dapat mengisap seluruhnya.

III. Kebijaksanaan Pemerintah.

A. Penempatan Tenaga.

1. Perluasan Kesempatan Kerja.

Yang paling Konstruktip untuk memecahkan persoalan pengangguran dan setengah-pengangguran ialah dengan mengembangkan kesempatan kerja yang baru dalam lapangan industri, bangun- bangunan dan pekerjaan umum, perdagangan dan lain-lain kegiatan ekonomi yang biasa. Hanya penambahan jumlah pekerja dalam lapangan kegiatan ini secara besar-besaran tidak dapat diharapkan selama pelaksanaan Rencana Lima Tahun, karena tingkat investasi dan masalah-masalah physis yang bersangkutan dengan pembangunan yang demikian akan membatasi tingkat ekspasi. Mungkin sekali selama lima tahun yang akan datang lapangan usaha bangunan akan merupakan satu-satunya golongan yang besar, yang dapat menyediakan kesempatan kerja yang baru, karena banyak diselenggarakan proyek pembangunan gedung-gedung pabrik, jalan- jalan, jembatan-jembatan, pusat-pusat pembangkit tenaga, pelabuhan-pelabuhan, rumah-rumah dan gedung-gedung lain.

Untuk dapat menciptakan kesempatan kerja yang baru, titik berat harus diletakkan pada kegiatan-kegiatan yang lebih banyak www.djpp.depkumham.go.id membutuhkan tenaga buruh (labour intensive) dari pada yang membutuhkan banyak modal (capital intensive).

Dalam hal ini, biasanya produksi barang-barang konsumsi lebih dapat menghisap tenaga kerja, dari pada industri-industri basis seperti pengumpulan dan pengolahan bahan-bahan mentah. Titik berat dapat diletakkan pada perluasan dan perbaikan kerajinan desa dan industri kecil, yang mempergunakan banyak tenaga kerja dan sedikit mekanisasi.

Pengaruh sepenuhnya dari pembangunan industri terhadap penempatan, baru akan dirasakan setelah masa Rencana Lima Tahun yang pertama lampau.

Hasil-hasil Musyawarah Nasional Pembangunan mengenai hal ini umumnya tidak berbeda dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun.

Perbedaan yang prinsipiil ialah :

1.Musyawarah Nasional Pembangunan berpendapat bahwa Penempatan tenaga juga perlu dijadikan tujuan dari pembangunan (employment target).

2.Rencana Pembangunan Lima Tahun bertujuan antara lain: Memperluas kesempatan bekerja bagi seluruh penduduk. Pemerintah berpendapat, bahwa apa yang diputuskan pada

Musyawarah Nasional Pembangunan itu (employment target) akan diusahakan dilaksanakan pada Rencan-rencana Pembangunan yang berikut.

2. Transmigrasi.

Transmigrasi dibahas dalam bagian lain. Usaha ini terutama didasarkan pada usaha-usaha memindahkan petani-petani dan pembukaan tanah pertanian baru di pulau-pulau luar Jawa.

3. Pembangunan Masyarakat Desa.

Program Pembangunan Masyarakat Desa juga termasuk dalam salah satu bagian dari rencana ini. Dalam hubungan ini hanya hendak dinyatakan, bahwa usaha ini mungkin sekali merupakan satu- satunya jalan jangka pendek untuk mengatasi masalah setengah- pengangguran di daerah pedusunan, karena dengan jalan ini penduduk setempat atas usahanya sendiri dengan sedikit bantuan keuangan dan bimbingan dari Pemerintah Pusat, dapat menciptakan kesempatan kerja baru, di samping mengadakan perbaikan-perbaikan dalam tingkat hidupnya.

4. Usaha-usaha khusus untuk penganggur.

Usaha-usaha khusus untuk para penganggur dapat dimasukkan dalam tiga bagian:
(1) mengutamakan penunjukan para penganggur pada proyek-proyek pekerjaan umum atau pemborongan,
(2) pekerjaan darurat untuk para penganggur,
(3) bantuan kepada perusahaan kecil untuk mempekerjakan para penganggur.

B. Program untuk memperoleh bahan-bahan keterangan mengenai Penempatan Tenaga.

Salah satu langkah yang paling penting dalam rencana www.djpp.depkumham.go.id mengenai sumber tenaga kerja, ialah usaha untuk memperoleh bahan- bahan keterangan mengenai penempatan tenaga dan pengangguran yang lebih tepat dan lengkap.

Untuk tujuan ini diusulkan cara-cara sebagai berikut:

1. Penyelidikan jumlah tenaga kerja (man-power survey).

Hal ini dapat diusahakan dengan sample survey, yang diusulkan sebagai sebagian dari penyelidikan umum mengenai penduduk dan sosial.

2. Keadaan pasar kerja.

Untuk keperluan administratip, bahan keterangan mengenai penempatan tenaga, pengangguran dan permintaan dan penawaran tenaga kerja sangat diperlukan sampai kedetail-detailnya.

Bahan keterangan yang demikian harus diperoleh untuk berbagai-bagai daerah, menurut kategori-kategori lapangan usaha dan pekerjaan sampai yang sekecil-kecilnya dan secara berkala, sedapat mungkin setiap butan.

Dalam lima tahun yang akan datang, kepada Jawatan Penempatan Tenaga perlu diberikan bantuan untuk memperbaiki pengumpulan dan analisa keterangan-keterangan mengenai pasar kerja, sehingga pada akhir lima tahun itu telah tersedia keterangan yang bersifat lokal maupun nasional sampai kedetail-detailnya.

3. Pendaftaran Perusahaan.

Pendaftaran perusahaan-perusahaan yang mempunyai pegawai sepuluh orang atau lebih atau yang mempergunakan mesin pembangkit tenaga, yang telah dilakukan, nilainya terbatas, karena belum lengkap, belum sampai kedetail dan hanya merupakan pendaftaran satu kali, sehingga tidak mungkin dipergunakan untuk menetapkan perubahan-perubahan dari tahun ke tahun.

Diharapkan kekurangan-kekurangan ini dapat diperbaiki dalam beberapa tahun yang akan datang.

C. Menaikkan kapasitet prestasi kerja.

Angka-angka pasti tentang prestasi kerja buruh Indonesia yang memungkinkan mengadakan suatu perbandingan yang layak antara keadaan sebelum dan sesudah perang, tidak ada. Akan tetapi berdasarkan beberapa data yang ada, kita dapat menarik kesimpulan bahwa jikalau dibandingkan hasil seorang per jam (per man-hour), maka mungkin perbedaan antara sebelum perang dan, sesudah perang hanyalah sedikit.

Ada empat golongan terpenting di antara faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja dan yang perlu diperhatikan dalam mengadakan tindakan-tindakan di Indonesia, yaitu:

1. Mekanisasi.

Dalam hal ini pembatasan yang utama adalah jumlah modal, teristimewa dalam bentuk devisen, yang dapat disediakan. Kecepatan mekanisasi akan bedalan sejajar dengan aoanya modal dan kapasitet negara untuk mengimpor alat-alat.

2. Organisasi dan teknik.

Cara terbaik untuk mendekati masalah penambahan prestasi www.djpp.depkumham.go.id kerja ialah dengan faktor-faktor ini.

Kepandaian merencanakan cara-cara mengatur tenaga kerja, bahan-bahan dan peralatan dalam suatu ruangan kerja, biasanya disebut Industrial Engineering. Pemerintah akan mengambil inisiatif untuk memberikan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan yang bermacam-macam, terutama bagi perusahaan kecil kepunyaan bangsa Indonesia dan perusahaan-perusahaan Pemerintah, untuk mendapatkan bimbingan dalam hal Industrial Engineering. Hal ini dapat terlaksana dengan pembentukan suatu yayasan atau badan setengah resmi, yang dapat disebut "Industrial Engineering Service". Perlu badan semacam ini mendapat tunjangan sebagian besar dari pengusaha-pengusaha dan buruh, dan perlu wakil golongan-golongan ini dimasukkan dalam pimpinan organisasi demikian. Dalam lembaga semacam ini, hendaknya dicurahkan perhatian istimewa kepada perkembangan cara-cara yang dapat dipergunakan oleh industri dan perusahaan-perusahaan kecil yang kurang dimekanisasikan.

3. Kesanggupan dan keahlian para pekerja.

Kesanggupan untuk suatu pekerjaan tertentu ditentukan melalui proses seleksi yang cukup di antara pekerja-pekerja dan menjamin penempatannya dalam perusahaan yang setepat-tepatnya.

Apabila sudah ada kesanggupan dan perhatian maka keahlian dapat diperoleh melalui pendidikan dan latihan. Pendidikan dan latihan dapat dilaksanakan melalui sekolah dan latihan-latihan khusus atau dengan latihan dalam jabatan (on the job).

4.Syarat-syarat kerja.

Penyelidikan dalam berbagai negara telah menunjukkan bahwa keadaan tempat bekerja dan syarat jasmani pekerja sangat mempengaruhi produktivitet.

Tempat bekerja hendaklah demikian rupa sehingga pekerjaan dapat menciptakan hasil maksimum dengan keletihan minimum.

Sangat diperlukan penyelidikan mengenai hubungan antara jam kerja, makanan, suhu dan sebagainya dengan ketelitian dalam iklim tropis. Penyelidikan demikian dapat dilaksanakan oleh universitas atau dalam hubungan dengan salah satu lembaga sebagai disebut di atas. Pelaksanaan praktis membutuhkan adanya suatu badan penasehat dan penetapan ukuran minimum yang didasarkan atas Undang-undang.

Kedua funksi ini dapat dilaksanakan oleh Kementerian Perburuhan.

5. Faktor-faktor sosial dan psychologis.

Faktor-faktor ini juga disebut faktor kemanusiaan, berarti perasaan atau sikap setiap pekerja terhadap pekerjaan dan hubungan sosial dalam perusahaan.

Pemerintah perlu membentuk panitia di mana duduk wakil-wakil pengusaha dan buruh, yang dapat menambah minat dalam pembangunan ekonomi negara dan memberi nasehat teknis kepada majikan dan serikat buruh tentang soal memajukan sikap konstruktip terhadap pekerjaan.

Pihak majikan harus menganggap tiap pekerja seperti tenaga www.djpp.depkumham.go.id manusia yang berharga, dengan sifat individual dan perasaan- perasaan, dan memperlakukannya menurut pribadinya masing-masing. Pertama-tama sifat ini hendaknya diperkembangkan pada diri pengawas. Ada rencana latihan pengawas yang khusus untuk maksud ini, yaitu Rencana Latihan Hubungan Pekerjaan (Job Relation Training) dalam rangka Latihan Dalam Industri (Training Within Industry).

D. Menambah mobilitet Tenaga Keria.

Ada dua macam mobilitet pekerja, yaitu mobilitet geografis dan mobilitet jabatan.

Mengenai mobilitet geografis yang telah dijalankan ialah usaha-usaha transmigrasi; juga prosedure "clearance" yang dijalankan oleh Jawatan Penempatan Tenaga, Kementerian Perburuhan.

Untuk lebih memajukan mobilitet yang lebih besar ke tempat di mana pekerja-pekerja diperlukan perlu ada daya penarik yang cukup seperti adanya perumahan, tempat pendidikan, hiburan dan jaminan sosial.

Untuk mempermudah perpindahan tenaga kerja ke pekerjaan di mana tidak terdapat cukup calon-calon, diperlukan tindakan- tindakan berikut:
1.Pengumpulan, analisa dan penyebaran keterangan mengenai pasar tenaga.
2.Fasilitet-fasilitet untuk memberikan penerangan tentang pekerjaan dalam sekolah-sekolah, kantor-kantor pekerjaan dan badan-badan lain.
3.fasilitet-fasilitet latihan yang cukup baik.
4.perlakuan istimewa dari fihak majikan terhadap pekerja- pekerja yang suka masuk dalam pekerjaan-pekerjaan ini.

E. Penggunaan Tenaga Kerja berhubungan dengan rencana pembangunan ekonomi dan sosial

Apabila garis-garis dari rencana pembangunan industri- industri yang baru, pekerjaan umum dan kegiatan-kegiatan ekonomi yang lain, telah definitif dan diuraikan sampai kedetail- detailnya, maka suatu program mengenai penggunaan dari tenagakerja berhubung dengan rencana pembangunan tersebut akan diadakan dan dijalankan.

Aspek-aspek pokok dari program penggunaan tenaga kerja ini adalah sebagai berikut:

1.Penentuan dari kebutuhan akan tenaga kerja menurut keahlian daerah.
2.Penyesuaian program latihan-latihan kepada kebutuhan akan tenaga ahli.
3.Menyusun dan menyelenggarakan rencana pengerahan tenaga kerja yang secukupnya, di samping latihan on the job untuk tenaga teknik dan pengawasan.
4.Memperkuat administrasi Jawatan Penempatan Tenaga, sehingga www.djpp.depkumham.go.id tenaga kerja yang diperlukan dapat diusahakan dan disalurkan ke lapangan-lapangan usaha yang memerlukan.

F. Penderita cacad.

Dari antara penderita cacad banyak yang masih dapat turut- serta dalam kegiatan ekonomi. Akan tetapi walaupun mereka ini mempunyai suatu keahlian, mereka sukar mendapat pekerjaan yang selayaknya. Agar mereka dapat turut-serta dalam kegiatan- kegiatan yang produktip perlu diusahakan sebaik-baiknya agar mereka dapat ditempatkan pada pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan kesanggupan jasmaninya.

G. Bekas Tentara dan Tenaga Pejuang.

Pada garis besarnya usaha-usaha yang akan dijalankan Pemerintah dapat dibagi dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1.Mengadakan kerja sama sebaik-baiknya antara badan-badan Pemerintah yang bersangkutan dengan penyaluran bekas tenaga pejuang, antara lain: Biro. Rekonstruksi Nasional, Jawatan Latihan Kerja dan Jawalan Penempatan Tenaga. Kementerian Pertahanan (B.P.B.A.T.), Jawatan.Perguruan Tinggi Bagian C dan Kementerian-kementerian lainnya yang mempunyai fasilitet-fasilitet latihan.
2.Menentukan batas waktu yang terakhir untuk mendaftarkan diri sehingga dari mulai sekarang dapat diperhitungkan bilamana penyaluran tenaga kerja bekas pejuang dapat diselesaikan.
3.Menyelidiki keadaan bekas tenaga pejuang, sehingga dapat diketahui:

a.siapa yang benar-benar tergolong dalam bekas tenaga pejuang.

b.siapa yang betul-betul tidak mempunyai pekejaan dan membutuhkan bantuan dengan segera.

c.tingkat pengetahuan dari bekas tenaga pejuang, untuk keperluan rencana latihan kejuruan yang akan diberikan dan lain-lain keterangan yang diperlukan.
4.Menyelenggarakan latihan-latihan kejuruan bagi mereka yang tidak dapat dengan langsung ditempatkan tetapi mempunyai bakat-bakat tertentu.
Latihan kejuruan yang diberikan harus disesuaikan terutama sekali kepada kebutuhan perkembangan ekonomi, untuk dapat menjamin penempatan mereka setelah selesai latihan.
5.Latihan perlu disertai pendidikan kemasyarakatan dan penerangan mengenai perburuhan dan sebagainya yang diperlukan untuk mempercepat penyesuaian bekas tenaga pejuang kepada suasana yang akan dihadapinya dalam pekerjaannya di kemudian hari.

6.Pada waktu penyaluran bekas tenaga pejuang mendekati penyelesaiannya, perlu dibentuk suatu kantor yang sederhana yang diberi tugas khusus untuk mengikuti dengan seksama perkembangan selanjutnya dari usaha-usaha yang telah dijalankan. Kantor ini secara berkala menyusun laporan dan apabila di kemudian hari timbul persoalan-persoalan baru www.djpp.depkumham.go.id harus pula dapat memberikan saran-saran penyelesaian kepada Pemerintah. Tugas ini dapat juga diberikan kepada salah satu kementerian yang terdekat hubungannya dengan persoalan bekas tenaga pejuang.
7.Dalam hubungan ini dapat disebutkan usaha penyusunan Undang- undang Veteran.

BAB 11.

HUBUNGAN PERBURUHAN.

I. Pengantar.

Sesuai dengan azas-azas umum yang diletakkan dalam Undang- undang Dasar Sementara, maka pokok kebijaksanaan dalam hubungan perburuhan ditujukan kepada pelaksanaan keadilan sosial dalam masyarakat pekerja, yang berarti pula melindungi kedudukan ekonomi dan sosial para pekerja.

Pelaksanaan dari kebijaksanaan tersebut dapat dijelmakan dalam pemberian tempat yang sewajarnya kepada kaum buruh sebagai faktor tenaga manusia dalam proses pembangunan ekonomi dan sosial.

Mengabaikan kepentingan buruh berarti melupakan salah satu tujuan yang terpenting dalam pembangunan ekonomi itu sendiri. Sebaliknya mengabaikan keharusan-keharusan ekonomi akan berarti merugikan kepentingan buruh sendiri.

Di antara keharusan-keharusan ekonomi itu masalah yang penting ialah adanya stabilisasi dalam hubungan perburuhan.

Perencanaan secara konkrit dalam lapangan ini akan dicapai tingkat demi tingkat dan masih memerlukan penyelidikan- penyelidikan. Pada tingkat sekarang ini baru diadakan peninjauan masalah-masalah dan perumusan kebijaksanaan yang sangat umum.

II. A. Hubungan perubahan dan pembangunan ekonomi.

1.Stabilisasi dalam hubungan perubahan.

Pembangunan ekonomi hanya bisa berjalan lancar apabila ada stabilisasi dalam hubungan.perburuhan dalam arti tidak ada gangguan dalam jalannya produksi, terutama dalam perusahaan- perusahaan yang panting.

Dalam mencapai stabilisasi ini tidak perlu diadakan larangan mogok atau lockout, hanya perlu diadakan pembatasan untuk lapangan-lapangan tertentu dan pembatasan itu haruslah semata- mata untuk kepentingan umum dan menjamin perkembangan ekonomi negeri.

Di samping itu harus diadakan daya-upaya untuk memperbaiki dan menstabilisir hubungan perburuhan di tiap-tiap sektor perusahaan, baik mengenai bentuk organisasi maupun isi (materi) dari hubungan perburuhan tadi.

2.Buruh dan pertambahan produksi nasional.

Pemerintah berusaha supaya ada keinsyafan dari pihak yang www.djpp.depkumham.go.id berkepentingan, bahwa upah dan tingkat hidup rakyat dan para pekerja khususnya hanya bisa dinaikkan apabila ada pertambahan produksi dan pendapatan nasional.

Dalam pada itu juga harus diusahakan adanya balas jasa yang layak terhadap usaha-usaha para pekerja untuk turut menambah produksi dan pendapatan nasional itu, berbentuk suatu peraturan pengupahan yang baik.

3.Pembagian hasil produksi.

Kenyataan yang tak dapat dimungkiri ialah bahwa pada umumnya buruh tidak sempat memikirkan hal yang muluk-muluk tetapi lebih tertarik kepada soal-soal upah, ongkos penghidupan sehari-hari bagi dirinya dan keluarganya.

Oleh sebab itu Pemerintah akan berusaha sekuat-kuatnya agar beban-beban itu dapat diringankan dan mencegah adanya penimbunan kekayaan di tangan beberapa orang saja.

4.Dorongan berproduksi.

Kenaikan produksi dapat dicapai dengan:

a.mempertinggi hasil kerja buruh;
b.meninggikan produktivitet per man-hour.

Cara yang belakangan ini mungkin memerlukan adanya mesin- mesin jenis baru dan investasi modal yang besar.

Sedang cara yang pertama bisa ditempuh dengan memperhatikan adanya kegembiraan bekerja pada para pekerja. Untuk itu harus ada penyelidikan yang seksama dari segi dorongan bekerja (motivation) dengan mendirikan lembaga prestasi kerja.

5.Peranan buruh dalam perencanaan dan badan
permusyawaratan bersama.

Buruh mungkin mengambil sikap masa bodoh dalam rencana- rencana besar jika tidak ada usaha mengajak buruh dalam penyusunan rencana-rencana dan tidak diberi kesempatan turut menentukan kebijaksanaan perekonomian.

Untuk itu perlu adanya badan-badan permusyawaratan bersama antara para pengusaha dan buruh dalam tiap-tiap perusahaan baik yang dipegang oleh Pemerintah ataupun partikelir.

6.Masalah buruh yang tidak tergabung dalam organisasi.

Apabila kita taksir bahwa Indonesia mempunyai 33 juta tenaga kerja, maka yang sudah tergabung dalam organisasi tidak melebihi 5%. Perhatian Pemerintah akan tidak hanya tertuju pada buruh yang sudah tergabung dalam organisasi saja tetapi juga pada mereka yang belum tergabung dalam organisasi yang hingga kini sama sekali tak terurus.

7.Buruh sebagai konsumen.

www.djpp.depkumham.go.id

Untuk menaikkan tingkat hidup buruh ada dua jalan:

1. menaikkan upah;
2. menurunkan ongkos-ongkos hidup sehari-hari.

Kenaikan upah yang terus-menerus dengan tidak disertai kenaikan produksi, segera akan mengakibatkan kenaikan harga yang akan menghapuskan keuntungan yang diperoleh dari kenaikan upah atau menempatkan buruh yang tidak tergabung dalam organisasi dan petani kecil dalam keadaan yang lebih buruk.

Oleh karena itu buruh, sebagai konsumen akan mementingkan adanya kestabilan serta turunnya tingkat harga-harga (price- level).

8.Hak-hak pengusaha.

Pengusaha harus mempunyai cukup kebebasan untuk mengatur perusahaannya secara effisien dan untuk mendapat keuntungan yang layak.

Di samping itu juga Pemerintah harus membantu pengusaha- pengusaha kecil serta petani kecil supaya dapat membentuk organisasi serta gabungan dan dengan demikian dapat diatur pemberian bantuan atau nasehat-nasehat tehnis dan bantuan dalam penjualan hasil-hasilnya, dan sebagainya.

B. Keadaan hubungan perburuhan dewasa ini.

1.Lintasan sejarah hubungan perburuhan.

Dilihat dari sudut lintasan sejarah hubungan perburuhan, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada perubahan yang cepat sekali dibandingkan dengan keadaan sebelum perang.

Perluasan organisasi-organisasi buruh dan diadakannya Kementerian Perburuhan yang tersendiri merupakan lambang dari pada pentingnya masalah perburuhan di Indonesia.

Akibat dari perubahan yang cepat itu, baik buruh maupun pengusaha menghadapi banyak kesukaran-kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Ditambah dengan masih belum adanya perundang-undangan nasional dalam hubungan perburuhan yang sesuai dengan perkembangan sekarang.

Maka dirasa sangat perlu oleh Pemerintah untuk meletakkan dasar-dasar baru dalam perundang-undangan serta tindakan- tindakan untuk dapat menjamin dalam waktu tertentu adanya stabilisasi dalam hubungan perburuhan baik untuk melindungi kaum buruh maupun memberikan syarat-syarat agar para pengusaha dapat bekerja seeffektip-effektipnya dengan mengatur kedudukan serikat buruh di dalam perusahaan dan bentuk kerja-sama dengan pengusaha di perusahaan.

2.Ketentuan-ketentuan pokok dalam Undang-undang Dasar
mengenai perburuhan.

Pasal 20, 21, 28 dan 36 merupakan pedoman dalam menentukan kebijaksanaan Pemerintah dalam lapangan perburuhan yang menjamin www.djpp.depkumham.go.id hak mogok, berdemonstrasi, kebebasan berkumpul dan berapat, kebebasan memilih pekerjaan menurut kesukaan, syarat- syarat perburuhan yang adil, penghidupan yang layak bagi si buruh dan keluarganya dan kewajiban bagi pengusaha memajukan kepastian dan jaminan sosial.

3.Perundang-undangan yang berlaku mengenai hak-hak
berunding, pengakuan serikat-serikat buruh dan dasar-dasar hubungan perburuhan.

Undang-undang yang terpenting dalam hal ini ialah Undang- undang Darurat No. 16 tahun 1951 mengenai penyelesaian perselisihan perburuhan. Undang-undang tersebut menentukan, bahwa baik buruh ataupun pengusaha harus memberitahukan maksudnya apabila hendak mengadakan pemogokan/lockout kepada pegawai Kementerian Perburuhan yang ditugaskan untuk itu dan bila pegawai tersebut tidak berhasil mendamaikan dengan anjuran-anjurannya, maka ia wajib meneruskannya kepada Panitia Penyelesaian di daerah P.4D) dan bila ini tidak berhasil bisa diteruskan kepada Panitia Pusat (P. 4 P) sebagai pemberi putusan terakhir.

Undang-undang lainnya ialah Undang-undang No. 21 tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan. Ketentuan-ketentuan yang terpenting tercantum dalam pasal 11 dan 12 yang mengatur kekuasaan Menteri mengenai pelaksanaan perjanjian perburuhan untuk jenis-jenis perusahaan yang sama, tetapi yang tidak ikut
langsung membuat perjanjian perburuhan itu dan syarat yang sama harus diberikan oleh gabungan pengusaha/pengusaha kepada serikat- serikat buruh/gabungan serikat buruh.

4.Peranan Pemerintah dalam perundingan dan penyelesaian
perselisihan perburuhan.

Pada tingkat sekarang ini perlu ada peranan yang aktip dari Pemerintah. Hal ini sudah diatur dalam pasal 13 dari pada Undang- undang Darurat No. 16 tahun 1951, dimana Panitia Pusat diberi kekuasaan untuk menggunakan segala daya-upaya dan menimbang sesuatu dengan mengingat hukum, perjanjian-perjanjian yang ada, kebiasaan keadilan dan kepentingan negara.

C. Rencana kearah perbaikan hubungan perburuhan.

1.Kebijaksanaan dalam membina kemajuan ekonomi.

Kebijaksanaan Pemerintah dalam hubungan perburuhan didasarkan atas faktor-faktor berikut:

a.Meninggikan tingkat penghidupan:

Kemajuan ekonomi berarti penambahan produksi barang- barang dan jasa-jasa. Dari penambahan produksi inilah tingkat hidup rakyat bisa dinaikan termasuk buruh dan pengusaha.
b.Hubungan antara produksi dan hubungan perburuhan:

Produksi hanya akan bisa berjalan lancar apabila ada hubungan perburuhan yang baik dengan berpedoman pada azas kekeluargaan. Ini berarti bahwa usaha-usaha produksi dari www.djpp.depkumham.go.id buruh dan pengusaha ditujukan kepada kepentingan bersama.
c.Harmoni dalam hubungan pekerjaan:

Baik buruh maupun pengusaha memerlukan hubungan yang stabil dan suasana yang harmonis dalam bentuk-bentuk hubungan yang teratur untuk bisa produktip.
d.Kecakapan pekerja:

Untuk dapat memprodusir dengan hasil baik maka perlu bahwa para pekerja mendapat latihan kejuruan yang cukup.
e.Hak-hak pengusaha:

Pengusaha seharusnya diberikan hak untuk memimpin perusahaannya dengan cara yang effisien dan rasionil. Juga pengusaha diberi kemungkinan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai dorongan untuk mempergiat produksi.
f.Hak-hak buruh:

Sebagai imbangan terhadap kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada kaum buruh untuk ikut menambah produksi, mereka berhak atas keadilan sosial termasuk:

1)Jaminan akan kesejahteraan sosial di luar waktu bekerja umpamanya perumahan dan kesehatan.
2)Dalam hubungan sehari-hari antara buruh dan pengusaha hendaknya diberi kedudukan sebagai sesama manusia dan sebagai "partner" yang dihormati.

2.Kebijaksanaan dalam membina kemajuan sosial.

Buruh dan keluarganya berhak atas jaminan sosial, termasuk baik penghematan tenaga bekerja, syarat-syarat bekerja yang menjamin kesehatan, keselamatan, maupun jaminan akan akibat- akibat usia lanjut, keadaan sakit dan pengangguran.

3.Usaha-usaha pokok untuk mencapai tujuan tersebut.

a.Dalam mencapai kemajuan ekonomi.

Usaha-usaha kearah mencapai kemajuan ekonomi supaya ditujukan kepada keadaan dimana prestasi kerja buruh bisa dipertinggi.
b.Dalam mencapai kemajuan sosial:

1. Usaha-usaha kearah perbaikan hubungan buruh dan pengusaha:

a)Membawa pengusaha dan buruh lebih rapat dengan mengadakan, saling mengerti lebih baik.
b)Usaha kearah perbaikan dan perluasan organisasi
buruh.

c)Memajukan perkembangan badan permusyawaratan bersama baik antara buruh-buruh sendiri maupun antara serikat buruh dan penguasa baik dalam perusahaan- perusahaan sendiri maupun dalam lingkungan yang lebih luas.

d)Mengusahakan adanya perjanjian-perjanjian perburuhan dalam jangka waktu-waktu tertentu.
e)Mempermudah/menyederhanakan prosedur penyelesaian perselisihan perburuhan.

www.djpp.depkumham.go.id

2)Memperluas peraturan-peraturan perlindungan buruh dengan mendirikan pula lembaga hygiene dan penyakit akibat kerja dan lembaga penyelidikan bahan-bahan material.

3)Memperluas peraturan-peraturan jaminan sosial dan kesejahteraan buruh.

4.Penyelidikan dan pendidikan dalam hubungan perburuhan.
a.Penyelidikan hubungan perburuhan.

Untuk memungkinkan memahami pokok-pokok dalam hubungan perburuhan guna penyusunan rencana-rencana yang lebih konkrit, perlu diadakan penyelidikan-penyelidikan khusus.

Ini dapat dicapai dengan:

1)Mendirikan Lembaga Penyelidikan Hubungan Perburuhan yang erat hubungannya dengan Fakultas Ekonomi dan yang bersama-sama dengan Jawatan Pengawasan Perburuhan berusaha dalam lapangan pekerjaan sebagai berikut: mengadakan penyelidikan tentang soal perundingan (collective bargaining), perselisihan perburuhan, penggunaan tenaga kerja, moral para pekerja, sistim upah rencana- rencana kebijaksanaan kepegawaian, aturan-aturan mengenai pelindungan buruh.

2)Menganjurkan kepada organisasi buruh maupun pengusaha menyelenggarakan lembaga-lembaga semacam itu, seperti halnya dengan Yayasan Badan Permusyawaratan Urusan Sosial Pengusaha di Indonesia.

3)Mengadakan penerbitan-penerbitan khusus dalam lapangan hubungan perburuhan.

b.Pendidikan dalam hubungan perburuhan.

1. Pelajaran disekolah.

Pada sekolah-sekolah lanjutan, sekolah-sekolah tehnik dan sekolah-sekolah kejuruan lainnya perlu diberi pelajaran tentang cara memajukan organisasi-organisasi buruh dan lain-lain yang bersangkutan dengan hubungan perburuhan dan soal-soal yang mengenai perlindungan buruh.
2)Daftar pelajaran di Perguruan Tinggi.

Pada tingkat perguruan tinggi hubungan perburuhan hendaknya dimasukkan dalam daftar pelajaran jurusan business dan public adminstration.
3)Latihan pemimpin buruh.

Menyelenggarakan kursus-kursus yang meliputi: dasar-dasar ekonomi, dasar-dasar perundingan, azas-azas organisasi buruh tata-usaha, ekonomi perburuhan, ilmu jiwa perusahaan, ilmu kemasyarakatan perlindungan buruh, dan lain-lain yang bersangkutan dengan itu.
4) Latihan untuk pengusaha.

Terutama untuk perusahaan-perusahaan kecil dan perusahaan Pemerintah latihan-latihan istimewa dalam hububungan perburuhan dan soal-soal urusan pegawai sangat diperlukan.
www.djpp.depkumham.go.id

5.Perundang-undangan dalam hubungan perburuhan.

Usaha perlu diadakan untuk:

a.memperlengkapi undang-undang hubungan perburuhan;
b.meninjau kembali/memperbaharui Undang-undang/peraturan peraturan:

1. Veiligheids-reglement.

2. Loodwit-ordonnantie.

3. Vuurwerk-ordonnantie.

4. Industriebaan-ordonnantie.

5. Stoom-ordonnantie.

6. Retributie-regeling.
   c.Menambah/memperbaiki peraturan-peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Undang-undang Kerja tahun 1948.

6.Kebijaksanaan perupahan.

a.Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menetapkan upah ialah:

1. Kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya.

2. Kemampuan pengusaha untuk membayar.

3. Perbaikan umum dalam taraf hidup.

4. Pengaruh sistim upah pada produksi.

5)Nilai usaha pekerja terhadap pengusaha: tujuan adalah mencegah "pemerasan" atau pembayaran yang terlalu rendah untuk kerja berat.

Disamping itu perlu dipakai sebagai pedoman hal-hal sebagai berikut:

1)Tingkat upah harus sesuai dengan kebijaksanaan ekonomi nasional, yakni tidak bersifat menimbulkan inflasi atau deflasi.
2)Upah harus sesuai dengan keahlian dan usaha pekerja.

b.Tujuan umum dari kebijaksanaan perupahan ialah melindungi buruh.

Ini dapat dicapai dengan 3 jalan :

1)Penghapusan perlakuan yang tidak pantas dalam pembayaran upah.

2)Menetapkan upah minimum.
3)Menyesuaikan tingkat upah dengan kebutuhan-kebutuhan dan kemajuan pembangunan ekonomi.

c.Pelaksanaannya.

Fase-fase pelaksanaannya sebagai berikut:

1)Penyelidikan dan pengumpulan bahan statistik sebagai dasar struktur upah yang sehat.
2)Menetapkan tingginya tingkat upah dengan perundingan- perundingan, persesuaian faham dan atau penetapan oleh instansi-instansi yang diberi hak untuk itu.
www.djpp.depkumham.go.id 3)Mengadakan peralatan untuk menentukan upah minimum.
4)Menghapuskan perlakuan-perlakuan yang tidak pantas dalam pembayaran upah.

BAB 12.

PENDIDIKAN.

A. Pendahuluan.

Sistim pendidikan zaman lampau tiada mencukupi sama sekali.

Malahan dasar pendidikan elementer, yang pada waktu ini merupakan hak dan kebutuhan primer dari setiap warga negara, hanya terbatas pada segolongan kecil dari penduduk.

Kekurangan pendidikan mengengah dan tinggi yang menghasilkan tehnisi, ahli-ahli pertanian, ahli-ahli administrasi dan sebagainya adalah suatu kenyataan.

Kekurangan keahlian ("skills") di lapangan pekerjaan Pemerintah dan partikelir adalah salah satu sebab utama dari rendahnya produktivitet tiap jiwa. Dengan faktor-faktor produksi yang jumlahnya masing-masing tetap, tetapi jika disertai dengan keahlian ("skills") niscaya akan memperbesar produktivitet tiap jiwa dan selanjutnya memperbesar pendapatan nasional.

Proses laju pembangunan ekonomi hanya bisa berlangsung cepat, jika didukung oleh sebagian besar penduduk. Di sini tampil ke muka peranan pendidikan masyarakat (mass-education).

B. Kebijaksanaan dan Rencana Pendidikan.

Mengingat hal-hal seperti tersebut di atas kebijaksanaan pendidikan negara ditujukan kepada:

a.titik berat penyelenggaraan pendidikan diletakkan kepada penyempurnaan usaha pendidikan.
b.memberikan pengajaran rendah umum bagi semua anak di antara 6 - 12 tahun setelah jumlah sekolah dan guru cukup.
c.memperluas pengajaran menengah, terutama pengajaran menengah kejuruan serta latihan-latihan kejuruan.
d.mengkonsolidasi pendidikan tinggi untuk menjamin adanya para cerdik pandai, agar supaya pembangunan berlangsung dengan kontinu.
e.memberikan pendidikan masyarakat (mass-education) sesuai dengan laju pembangunan.
f.sesuai dengan anjuran Musyawarah Nasional Pembangunan untuk memperbaiki akhlak serta membangun mental bangsa Indonesia, usaha pendidikanpun akan memperhatikan pendidikan watak dan budi pekerti, sehingga dengan demikian terpeliharanya pula pendidikan mengenai segi kejiwaan warga negara kita.

Suatu masyarakat demokratis yang terpancar luas dan kompleks menghendaki tiap warga-negara dapat membaca dan menulis.

Tanpa kemampuan pokok ini demokrasi dalam arti sebenarnya tidak mungkin, sebab partisipasi dalam pemerintahan hanya mempunyai arti apabila rakyat banyak mempunyai sekedar pengertian www.djpp.depkumham.go.id dan pertimbangan mengenai keadaan. Hal ini hanya mungkin jika orang banyak dapat membaca surat kabar, mengerti makna siaran- siaran radio dan mengerti sekedarnya tentang struktur penghidupan politik, ekonomi dan sosial. Pengajaran elementer merupakan keperluan pokok untuk pertumbuhan institut-institut demokrasi.

Pada umumnya adalah sulit sekali melatih orang untuk keperluan sesuatu pekerjaan, kecuali jika mereka telah menerima pendidikan umum elementer.

Pemberantasan buta huruf dan mengadakan kewajiban belajar dengan percuma adalah tujuan yang esensiil dalam waktu yang tiada terlalu lama.

Akan tetapi keperluan-keperluan akan "skilled labour" untuk pembangunan industri dan pembangunan lainnya harus diusahakan agar dipenuhi dengan secukupnya dengan tidak menunggu sampai saat dapat dilaksanakannya kewajiban belajar.

Di sini tampil ke muka pentingnya pendidikan tehnik dan kejuruan lainnya serta latihan-latihan kejuruan. Tekanan penghargaan ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengurangi pentingnya pendidikan umum sebagai dasar.

Harus dijaga, bahwa di satu pihak tekanan perhatian pada pendidikan kejuruan jangan sampai menyempitkan luasnya lapangan pendidikan dan di lain pihak supaya menghindarkan terlalu banyak tekanan pada pendidikan umum, sehingga menimbulkan suatu surplus "would be white collar workers".

Dalam melaksanakan pembangunan pendidikan prioritet utama harus diberikan kepada lapangan-lapangan pendidikan yang menghasilkan tenaga-tenaga yang diperlukan oleh sektor-sektor yang memperoleh prioritet dalam rencana Pembangunan.

Prioritet tersebut antara lain diberikan kepada usaha industrialisasi yang merupakan suatu usaha untuk mengubah struktur ekonomi sehingga,diperoleh keseimbangan antara sektor pertanian dan industri. Untuk industrialisasi diperlukan banyak sekali tenaga- tenaga tehnis baik di lapangan menengah maupun tingkat atas. Kecuali itu tenaga-tenaga tehnis tersebut juga diperlukan untuk pembangunan apa yang disebut "infrastructure" dari susunan ekonomi yakni lapangan-lapangan yang merupakan syarat bagi terlaksananya industrialiasi, antara lain pembuatan pusat-pusat tenaga listrik, pelabuhan-pelabuhan, jalan-jalan dan jembatan, bendungan-bendungan air dan sebagainya. Juga pembangunan sektor perhubungan dan pertambangan yang memperoleh prioritet utama memerlukan sekali tenaga-tenaga tehnis yang khusus.

Selanjutnya prioriteit dalam pembangunan juga diberikan kepada usaha-usaha pertanian, antara lain agar supaya kita dapat memenuhi kebutuhan akan bahan makanan sampai tingkat yang layak bagi penghidupan.

Lapangan lain yang perlu memperoleh perhatian ialah pembangunan administrasi Pemerintah yang merupakan syarat utama bagi lancarnya usaha-usaha pembangunan.

Kekurangan tenaga-tenaga ahli dalam lapangan ini sudah terasa sejak lama dan usaha-usaha untuk memenuhi kekurangan tenaga-tenaga ahli yang cakap dalam lapangan ini perlu memperoleh prioritet utama.
www.djpp.depkumham.go.id

Dalam lapangan sosial antara lain perhatianpun diberikan kepada sektor kesehatan yang pada hakekatnya merupakan hal yang penting dalam usaha-usaha pembangunan.

Pendidikan tenaga-tenaga ahli dalam lapangan kesehatan memperoleh perhatian khusus.

C. Anggaran Investasi Pendidikan.

Jumlah investasi untuk pendidikan yang dikirakan dapat disediakan dari anggaran pembangunan adalah Rp. 1.050 juta selama waktu 5 tahun yang akan datang ataupun rata-rata Rp. 210 juta untuk setiap tahunnya.

Jumlah ini adalah untuk biaya pembangunan sektor pendidikan dalam lingkungan Kementerian P.P. dan K. dan bagi sektor pendidikan rendah dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Perkirakan alokasi menurut skala prioritet sektor-sektor pendidikan selama jangka waktu 5 tahun yang akan datang ini, ialah:

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar. Untuk dapat menampilkan format gambar tersebut, tekanlah TAB dan kemudian tekan ENTER]

Sebagian besar dari anggaran investasi pendidikan menengah ialah untuk pendidikan tehnik.

D. Pengajaran Rendah Umum dan Kewajiban Belajar.

1.Dalam bab B. Kebijaksanaan Pendidikan sudah disebutkan
bahwa pengajaran elementer merupakan keperluan pokok untuk pertumbuhan institut-institut demokrasi.

Undang-undang No. 4 tahun 1950 R.I. bab VII pasal 10 yang dinyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia dengan Undang-undang No. 12 tahun 1954, menyatakan:

"Semua anak-anak yang sudah berumur 6 tahun berhak dan yang sudah berumur 8 tahun diwajibkan belajar di sekolah, sedikitnya 6 tahun lamanya."

Kementerian P.P. dan K. sejak itu menempatkan soal kewajiban belajar itu terus-menerus di bagian paling atas dari pada rencana kerjanya.

Di dalam rencana Kementerian P.P. dan K. yang meliputi tahun 1955-1960 tujuan yang ditetapkan ialah: menyelesaikan dasar bagi bangunan raksasa yang dinamakan kewajiban belajar. Pada tahun 1960/1961 direncanakan supaya kewajiban belajar dapat dilaksanaan.

2.Kesukaran-kesukaran pokok yang dihadapi dalam masalah
belajar dan pengajaran rendah umum adalah:

a.kekurangan akan guru-guru sekolah rendah.
b.kekurangan akan gedung-gedung S. R. dan perlengkapannya.
c.kekurangan akan alat-alat sekolah.
www.djpp.depkumham.go.id

Bagaimana berat tugas yang dihadapi dapat dibayangkan jika diadakan perbandingan antara angka-angka yang menunjukkan mengenai keadaan pada waktu ini (tabel II) dengan keadaan yang harus dicapai apabila kewajiban belajar dilaksanakan.

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar. Untuk dapat menampilkan format gambar tersebut, tekanlah TAB dan kemudian tekan ENTER]

3.Ternyata dari gambaran tersebut di atas bahwa keadaan
yang dihadapi adalah sebagai berikut:

Pada tahun 1960-1961 jika kewajiban belajar dilaksanakan dibutuhkan 54.000 S.R.

Pada tahun 1955-1956 terdapat 32.000 S.R. Maka dalam 5 tahun yang akan datang kekurangan adalah 22.000 S.R. 22.000 S.R. ini membutuhkan 22.000 X 6 orang guru = 142.000 guru atau rata-rata diperlukan tambahan 28.500 orang guru tiap tahun.

Mengingat adanya sejumlah guru yang meninggalkan dinas karena penisun, meninggal dunia dan sebagainya angka itu pantas kita naikkan menjadi 30.000 tiap tahun.

Dan juga berhubungan dengan itu diperlukan alat-alat sekolah bagi 22.000 S.R. dan ± 6.000.000 murid dalam lima tahun yang akan datang.

4.a. Guru.

Kekurangan akan guru menurut rencana Kementerian P.P. dan K. akan dapat diatasi dengan adanya ± 500 buah S.G.B. yang kira- kira dapat menghasilkan sebanyak 30.000 guru tiap tahun mulai tahun 1956.

Hal ini diuraikan dalam bab selanjutnya (Sekolah Lanjutan).

b.Sekolah.

Menurut taksiran maka dari anggaran pembangunan yang dapat disediakan kira-kira Rp. 440.000.000 akan dipakai dalam lima tahun yang akan datang guna gedung-gedung Sekolah Rakyat. Hal ini berarti bahwa Pemerintah hanya dapat menyediakan Rp. 20.000 bagi tiap sekolah, jika seluruh rencana seperti tersebut di atas dilaksanakan.

Mengingat akan hal-hal tersebut di atas ini maka sudah tidak dapat disangsikan lagi bahwa pelaksanaan kewajiban belajar ini tergantung sekali dari kesediaan masyarakat untuk memikul beban yang terbesar.

Usaha Pemerintah ialah menggerakkan otoaktivitet masyarakat tersebut. Di sini pula nyata pentingnya Rencana Pembangunan Masyarakat Desa yang dapat mengorganisir sifat gotong-royong ke arah pembangunan. Pembangunan yang didasarkan pada azas kekuatan sendiri dari pada masyarakat desa dengan bimbingan serta bantuan Pemerintah.

Di dalam rencana tersebut antara lain disebutkan juga www.djpp.depkumham.go.id mengenai pembuatan sekolah-sekolah, alat-alat sekolah dan sebagainya (lihat selanjutnya bab Rencana Pembangunan Masyarakat Desa).

Di masa yang sudah ternyata bahwa diberbagai daerah telah dapat dibangunkan gedung-gedung S.R. atas kekuatan masyarakat sendiri.

c.Alat-alat Sekolah.

Mengenai alat-alat sekolah, selain oleh Pemerintah, dapat juga diusahakan oleh masyarakat sendiri seperti yang dijalankan untuk mendapatkan gedung-gedung sekolah. Sebaiknya diusahakan pemakaian alat-alat sekolah buatan dalam negeri.

5.Dipertimbangkan agar di Sekolah-sekolah Rakyat di
samping pendidikan umum diberikan pula mata-pelajaran mata- pelajaran kejuruan yang bersifat praktis dan sesuai dengan kebutuhan setempat. Misalnya: di daerah pertanian diberi sekedar pengetahuan mengenai bercocok tanam, didaerah perikanan sekedar menangkap atau memelihara ikan, dan sebagainya.

E. Sekolah-sekolah lanjutan.

1.Keadaan sekolah-sekolah lanjutan negeri pada akhir
tahun 1955 adalah sebagai berikut:

Sekolah lanjutan tingkat pertama berjumlah 1.280.

Diantaranya 326 S.M.P. dan 954 berbagai macam sekolah kejuruan.

Sekolah lanjutan tingkat atas berjumlah 191. Diantaranya 81 S.M.A., dan 110 berbagai macam sekolah kejuruan.

Selain dari pada itu masih terdapat beberapa puluh sekolah lanjutan tingkat pertama dan tingkat atas dari Kementerian Pertanian seperti S.P.M.A., Sekolah Kehutanan Menengah Atas. Sekolah Kehewanan Atas, dan Kementerian-kementerian yang lain seperti Sekolah Tehnologi Menegah Atas, Sekolah Opseter Kereta Api, Sekolah Pelayaran Menengah, Assisten. Apoteker, Sekolah Komandan Polisi dan sebagainya.

Di samping itu masih terdapat beberapa ribu sekolah-sekolah lanjutan tingkat pertama dan atas partikelir yang sebagian besar bersifat umum.

2.Jumlah sekolah-sekolah lanjutan tingkat pertama dan
atas seperti tersebut di atas belum cukup mampu untuk menampung jumlah tamatan dari sekolah-sekolah rakyat yang berhasrat melanjutkan sekolah. Melihat jumlah Sekolah-sekolah Rakyat dalam 5 tahun yang akan datang dan dengan perhitungan tiap-tiap Sekolah Rakyat mengeluarkan murid tamatan rata-rata 40 orang tiap sekolah, maka dapat dikira-kirakan, bahwa setiap tahun paling sedikit akan dihasilkan 1,8 juta orang tamatan S.R.

Berdasarkan persentase jumlah murid-murid yang lulus menempuh ujian sekolah lanjutan pada tahun-tahun yang lampau dan dengan mengingat naiknya lambat-laun pengajaran dimasa depan maka ditaksir bahwa untuk jangka waktu 5 tahun yang akan datang 25% www.djpp.depkumham.go.id dari tamatan S.R. akan lulus ujian masuk sekolah lanjutan. Jadi yang harus ditampung dari murid tamatan S.R. adalah 25% dari 1,8 juta atau 450.000 murid. Pada akhir tahun 1955 terdapat ± 1.300 sekolah lanjutan tingkat pertama negeri baru. Masalah seperti itu juga terdapat pada tamatan sekolah lanjutan tingkat atas.

3.Meningat keadaan demikian itu, maka kebijaksanaan
Pemerintah adalah sebagai berikut:
a.menambah banyaknya sekolah-sekolah lanjutan negeri.
b.menambah bantuan moril dan materiil kepada pengajaran partikelir.

Diusahakan supaya dalam jangka waktu 5 tahun yang akan datang dapat dibangunkan ± 1.600 sekolah lanjutan tingkat pertama dan ± 200 sekolah lanjutan tingkat atas dalam lingkungan Kementerian P.P. dan K.

(Catatan: Sekolah Guru 6 tahun, yakni penggabungan S.G.B. dengan S.G.A. dimasukkan dalam golongan sekolah lanjutan tingkat pertama).

Pertambahan pada pendidikan kejuruan diusahakan secara relatif lebih besar dari pada pendidikan yang bersifat umum terutama pada perdidikan tehnik, dengan penambahan S.T.P.-S.T.P., S.T.-S.T. serta sekolah-sekolah kerajinan.

Pertambahan S.G.A. sebetulnya adalah perubahan dilapangan pendidikan guru S.R., yang direncanakan mulai tahun 1958 dengan mengubah S.G.B. dan S.G.A. menjadi S.G. yang lama pelajarannya 6 tahun.

Diharapkan bahwa pendidikan kejuruan yang diusahakan oleh kementerian-kementerian lain akan bertambah pula dengan jumlah yang tidak sedikit.

Apabila mulai tahun 1960 rencana seperti tersebut di atas ini dapat didekati maka jumlah sekolah lanjutan tingkat pertama, baik yang diusahakan oleh Kementerian P.P. dan K. maupun oleh kementerian lain, akan berjumlah ± 3.000 sekolah. Hal ini berarti dapatnya ditampung sejumlah 300.000 orang murid baru tiap tahun.

4.Suatu soal pendidikan lanjutan yang lain ialah masalah
pendidikan guru yang diperlukan berhubung dengan rencana kewajiban belajar. Di tahun 1950 sudah dimulai dengan pendidikan kilat bagi calon guru S.R. Dan pada tahun 1956 terdapat ± 500 S.G.B. yang diharapkan dapat menamatkan ± 30.000 orang tiap tahun. Oleh karena dalam tahun-tahun yang akan datang diperlukan ± 30.000 orang guru S.R. tiap tahun maka perkembangan guru secara kwantitatip dapat memenuhi kebutuhan perkembangan Sekolah Rakyat.

5.Seperti sudah disebutkan di atas maka prioriteit utama
diberikan pada pendidikan kejuruan dan terutama pendidikan tehnik. Di samping mengusahakan adanya fasilitet-fasilitet www.djpp.depkumham.go.id pendidikan tehnik dan kejuruan yang lebih banyak maka perlu adanya usaha- usaha untuk menyalurkan hasrat tamatan-tamatan S.R. agar melanjutkan pelajarannya pada sekolah-sekolah kejuruan dan perlu pula adanya usaha-usaha untuk menghilangkan pandangan bahwa sekolah-sekolah lanjutan umum mempunyai nilai yang lebih tinggi dari pada sekolah-sekolah kejuruan.

Adanya gejala tidak bisa ditampungnya secara memuaskan tamatan sekolah-sekolah tehnik patut diselidiki.

Penempatan tenaga mereka harus disalurkan pada sektor-sektor yang memerlukan tenaga kerja dalam proses pembangunan, sesuai dengan hasil analisa pasar kerja (lihat selanjutnya bab Sumber Tenaga Kerja, pasal penempatan Tenaga Kerja).

Selanjutnya mengenai azas-azas pembangunan pendidikan tehnik di Indonesia perlu diperhatikan pandangan-pandangan yang termuat dalam laporan Technical Eduaction Survey Team sebagai hasil peninjauan yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Pemerintah Indonesia.

Ringkasan dari laporan tersebut dilampirkan pada rencana ini.

6.Anggaran belanja yang tersedia bagi pembangunan
pendidikan lanjutan berjumlah 450 juta untuk 5 tahun yang akan datang, hal ini berarti bahwa untuk tiap sekolah disediakan bagi biaya modal pembangunan sebanyak Rp. 250.000,-

Diharapkan bahwa kira-kira dua pertiga dari jumlah biaya yang tersedia itu akan dipakai untuk pendidikan kejuruan dan latihan kejuruan.

7.Dari uraian tersebut di atas nyata bahwa kebutuhan
masyarakat akan pendidikan lanjutan masih terlalu jauh dapat dipenuhi apabila pendidikan lanjutan semata-mata diselenggarakan oleh Pemerintah. Karena itu perlu sekali adanya bantuan dari masyarakat, antara lain dengan mengusahakan atau menyediakan gedung-gedung yang dapat dipergunakan bagi sekolah lanjutan negeri.

Selanjutnya perkembangan pendidikan lanjutan partikelir perlu memperoleh dorongan dalam bentuk bantuan moral dan material dari Pemerintah.

Dalam pada itu usaha-usaha partikelir ini dalam batas tertentu harus mendapatkan pengawasan sehingga tidak mengganggu keseimbangan kebutuhan berbagai sektor pembangunan.

F. Pokok-pokok Latihan Tehnik Di luar Sekolah-sekolah.

Di samping sekolah-sekolah tehnik masih terdapat berbagai- bagai latihan-latihan tehnik yang diselenggarakan oleh badan- badan Pemerintah maupun partikelir. Pasal ini berisi suatu uraian mengenai pokok-pokok yang perlu diperhatikan dalam menyelenggarakan latihan-latihan tehnik tersebut.

1.Koordinasi dan peninjauan kembali dari pada latihan
tehnik dan kejuruan yang ada.

Pada waktu ini berbagai kementerian dan jawatan www.djpp.depkumham.go.id menyelenggarakan bermacam-macam latihan tehnik dan kejuruan. Misalnya Kementerian Perburuhan.

Kementerian Perburuhan mempunyai program latihan kejuruan, terutama untuk orang-orang menganggur yang berumur antara 18 dan 36 tahun yang diberikan sesuatu kepandaian kejuruan supaya lebih mudah mendapat pekerjaan. Pada waktu ini 1.000 orang sedang dilatih dalam 30 buah pusat-pusat latihan diberbagai tempat di Indonesia. Sedang disusun suatu programa untuk memperluas pusat- pusat latihan ini, untuk perbaikan gedung-gedung dan alat-alat dan untuk melatih tenaga guru-guru. Selain itu masih banyak pusat-pusat latihan kejuruan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, yang paling luas diantaranya ialah Kementerian Perhubungan (D.K.A. Perhubungan, Penerbangan Sipil, Pelayaran, dan lain-lainnya). Kementerian Pertanian, Kementerian Perekonomian dan Kementerian Pertahanan.

Perlu sekali diadakan koordinasi dari usaha-usaha latihan kejuruan itu untuk menghilangkan duplikasi dan untuk menyesuaikan latihan-latihan ini sebagai keseluruhan supaya dapat memenuhi kebutuhan Pemerintah dan lapangan partikelir. Untuk keperluan ini akan didirikan panitia khusus yang mempunyai funksi eksekutip dan penasehat, yang dapat menentukan macam latihan apa yang diperlukan oleh tiap-tiap kementerian.

2.Latihan "in-plant"dan "on the job".

Macam latihan yang besar kemungkinan dalam waktu yang singkat dapat memberikan hasil yang lebih besar dengan jumlah investasi dalam gedung dan ala-alat yang sekecil-kecilnya adalah apa yang dinamakan latihan "in-plant" dan "on the job". Latihan ini diperuntukkan bagi para pekerja, dengan maksud supaya mereka dapat mengerjakan pekerjaannya lebih effektip dan produktip ataupun guna menyiapkan mereka untuk suatu kenaikan dalam kedudukan yang menghendaki kepandaian kejuruan yang lebih tinggi ataupun yang memerlukan pertanggung-jawab yang lebih besar. Kedua macam latihan tersebut adalah hampir bersamaan dengan pengertian bahwa arti latihan "in-plant" lebih luas dari pada "on the job".

Latihan-latihan ini terdiri atas beberapa macam, antara lain sebagai berikut:

a.Latihan pendidikan "on the job" bagi pekerja-pekerja
yang mempunyai kecakapan khusus yang, sudah bekerja dalam berbagai perusahaan. Tujuannya ialah untuk mempertinggi keahlian mereka.

Latihan-latihan ini diselenggarakan dalam perusahaan- perusahaan (baik Pemerintah maupun partikelir) yang bermutu lebih tinggi dari pada perusahaan-perusahaan semacam yang lain. Dalam beberapa hal mungkin perlu didatangkan ahli-ahli tehnik yang didatangkan dari luar negeri untuk membantu latihan-latihan ini.

Selanjutnya dalam hal-hal tertentu mungkin perlu mengirimkan tenaga-tenaga yang hendak dilatih itu keluar negeri, terutama apabila mereka memerlukan www.djpp.depkumham.go.id latihan dalam perusahaan-perusahaan besar yang di Indonesia belum ada atau yang fasilitet-fasilitenya tidak mencukupi kebutuhan,

b.Latihan bagi tenaga-tenaga calon yang akan menjadi
tenaga kerja dengan kecakapan khusus (Apprenticeships training). Latihan ini diselenggarakan oleh pengusaha atau gabungan pengusaha untuk pemuda-pemuda agar mereka dengan secara sistematis dapat memiliki sesualu kecakapan yang khusus, dengan pengertian bahwa pemuda- pemuda ini selama latihan tersebut bekerja pada pengusaha tadi.

Penyelenggaraan latihan-latihan ini sebagian besar dilakukan di dalam perusahaan-perusahaan dan pada umumnya berlangsung sedikit-dikitnya dua tahun.

Apabila latihan telah selesai maka mereka melanjutkan pekerjaan pada pengusaha tersebut sebagai kerja yang mempunyai kecakapan khusus.

c.Latihan pimpinan dan pengawasan.

Perbaikan produktivite dalam perusahaan-perusahaan di
Indonesia banyak tergantung dari pimpinan dan pengawasan yang lebih baik. Salah satu cara latihan yang effektip untuk maksud tersebut ialah apa yang dinamakan Latihan Di dalam Industri (Training Within Industry = T.W.I.).

Rencana L.D.I. ini terdiri atas tiga macam, yaitu :

1)Latihan Memimpin Pekerjaan (Job Instruction Training), yakni latihan yang bertujuan untuk melatih pengawas- pengawas ("foreman") dalam cara-cara yang effisien guna memimpin pekerja-pekerja dalam pekerjaan.

2)Latihan Cara-cara Menjalankan Pekerjaan (Job Methods Training), yakni latihan yang disederhanakan bagi pengawas- pengawas pada tingkat yang lebih tinggi (supervisors) mengenai cara-cara menjalankan rencana pekerjaan serta perbaikan- perbaikan.

3)Latihan Hubungan Pekerjaan (Job Relations Training), yakni latihan guna menyiapkan pengawas-pengawas dalam mengatur hubungan kerja dan memecahkan kesulitan- kesulitan serta ketidak puasan para pekerja.
L.D.I. dianjurkan dengan sangat agar diselenggarakan dengan segera oleh karena latihan macam ini memerlukan waktu yang relatif pendek untuk memperoleh hasil-hasil yang memuaskan. Lagi pula ternyata bahwa latihan ini telah diselenggarakan luas sekali di negara-negara lain termasuk Jepang dan India dengan berhasil. Untuk pelaksanaan L.D.I. mungkin diperlukan pelatih-pelatih dari luar negeri yang sudah berpengalaman. Akan berguna pula untuk mengirim tenaga-tenaga Indonesia ke negara- negara lain yang sedang melaksanakan rencana L.D.I. secara luas.

www.djpp.depkumham.go.id

3.Latihan untuk keperluan perusahaan-perusahaan baru.

Sebaliknya setiap mendirikan perusahaan baru harus
disertai rencana yang terperinci mengenai latihan bagi tenaga- tenaga pengawas dan bagi pekerja-pekerja yang berkecakapan khusus. Untuk industri-industri yang didirikan dengan modal asing maka harus ditentukan bahwa perusahaan tersebut akan melatih orang-orang Indonesia sehingga mereka dapat menjalankan sendiri perusahaan- perusahaan itu di dalam jangka waktu beberapa tahun. Juga bagi perusahaan-perusahaan yang akan didirikan oleh Pemerintah maka Pemerintah sendiri akan menyelenggarakan latihan tersebut.

Apabila perusahaan-perusahaan baru didirikan dengan modal bangsa Indonesia maka dalam perjanjian kredit dengan badan- badan perkreditan perlu dimuat penyelenggaraan latihan-latihan.

4.Aspek-aspek daerah.

Mengingat pembangunan Indonesia dimasa yang akan datang adalah penting sekali bahwa rencana-rencana latihan diselenggarakan di daerah-daerah sesuai dengan kebutuhan dari tiap daerah, biarpun kebutuhan terutama akan tenaga-tenaga yang mempunyai kecakapan khusus adalah di Jawa. Jika kegiatan ekonomi dipulau- pulau lain telah berkembang maka kebutuhan di daerah- daerah itu akan tenaga-tenaga cakap menjadi lebih besar lagi. Langkah ini juga akan membantu mengurangi migrasi orang-orang dari pulau-pulau lain ke Jawa untuk memperoleh pendidikan dan latihan.

5.Peranan Pemerintah dan perusahaan partikelir.

Penyelenggaraan latihan-latihan harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan sekarang dan taksiran kebutuhan dikemudian hari. Hingga kini kita masih belum mempunyai analisa mengenai keadaan pasar kerja. Hal ini sekarang sedang diselenggarakan di Kementerian Perburuhan akan tetapi hasilnya baru diperoleh sesudah beberapa tahun. Sementara itu diusahakan taksiran- taksiran yang sebaik-baiknya mengenai kebutuhan-kebutuhan regional dan lokal berdasarkan bahan-bahan yang ada. Panitia Kerja Statistik Penempatan Tenaga bertugas mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan yang ada.

Suatu azas yang penting ialah bahwa Pemerintah tidak bermaksud menyelenggarakan semua latihan yang diperlukan untuk perbaikan produktivitet. Sebanyak mungkin pengusaha-pengusaha partikelir harus menanggung biaya serta bertanggung-jawab atas penyelenggaraan latihan-latihan itu, karena hal tersebut merupakan bagian yang integral dari proses produksi. Tujuan dari latihan-latihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ialah memberi kesempatan perusahaan-perusahaan kecil serta perusahaan- perusahaan Pemerintah untuk mempertinggi produktivitet mereka dan agar supaya mereka sanggup bersaingan dengan perusahaan- perusahaan yang lebih besar baik di dalam maupun di luar negeri. www.djpp.depkumham.go.id

G. Pendidikan Tinggi.

1.Perkembangan Pendidikan Tinggi sebanyak mungkin
disesuaikan dengan kebutuhan akan tenaga ahli yang timbul berhubung dengan pelaksanaan rencana pembangunan pada umumnya dan khususnya sektor-sektor yang mendapat prioriteit di dalam rencana pembangunan.

Hingga sekarang tendens pembukaan perguruan tinggi (terutama partikelir) terlalu condong kepada kebetulan adanya tenaga pengajar dan kurang sekali memperhatikan permintaan pasar kerja serta proses pembangunan.

2.Keadaan pendidikan tinggi pada akhir tahun 1955 adalah
seperti berikut:

Perguruan tinggi Pemerintah berjumlah 3 buah, yaitu Universitas Indonesia dengan 10 Fakultas serta 9.669 mahasiswa. Universitas Negeri Gajah Mada dengan 12 Fakultas serta 7.937 mahasiswa, Universitas Airlangga dengan 4 Fakultas serta 3.268 mahasiswa.

Selain itu masih ada 12 buah sekolah pendidikan tinggi (perguruan tinggi dan fakultas-fakultas yang belum tergabung pada sesuatu Universitas, antara lain Fakultas Kedokteran Medan. P.T.P.G. di Bandung dan sebagainya) dengan jumlah mahasiswa sebanyak 1.620 orang.

Dan masih terdapat lagi 24 perguruan-perguruan tinggi partikelir dengan jumlah mahasiswa sebanyak 2.893 orang.

Pada bulan September tahun 1956 sebagai gabungan dari Fakultas-fakultas yang terdapat di Makassar dan Bukittinggi telah diresmikan dua buah Universitas baru, yaitu di Makassar Universitas Hassanudin dan Bukittinggi Universitas Andalas. Peresmian kedua Universitas baru itu sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah untuk tidak memusatkan pendidikan tinggi di Jawa saja.

Jumlah mahasiswa dan jumlah tamatan pendidikan tinggi negeri hingga akhir tahun 1955 adalah sebagai berikut:

Tehnik 3.492 (86), Ilmu Pasti dan Ilmu Alam 1.068 (6), Kedokteran 4.185 (113), Pertanian 1.040 (51), Kedokteran Hewan 6.438 (13), Parmasi 377 (19), Ekonomi 2.520 (13), Hukum 6.438 (171).

3.Kebutuhan akan tenaga ahli untuk janga waktu 5 tahun
yang akan datang ini belum dapat ditentukan dengan pasti, karena belum adanya analisa mengenai keadaan pasar kerja serta belum adanya taksiran-taksiran kebutuhan akan tenaga ahli yang tepat dari sektor pemerintahan (kementerian-kementerian) dan sektor partikelir.

Sekedar untuk memberikan gambaran, diberikan di sini taksiran besarnya kebutuhan akan tenaga ahli tehnik.

Ikatan Insinyur Indonesia menaksir secara kasar kebutuhan Indonesia akan tenaga tehnik untuk masa 5 tahun yang akan datang:

Untuk sektor Pemerintah diperlukan 3.200 orang dengan bachelors degree dan 575 orang dengan masters degree, sedang sektor partikelir membutuhkan 4.000 orang tehnisi.
www.djpp.depkumham.go.id

Jadi dibutuhkan 7.775 ahli tehnik.

Persentage kebutuhan ahli-ahli dalam berbagai lapangan terperinci sebagai berikut :

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar. Untuk dapat menampilkan format gambar tersebut, tekanlah TAB dan kemudian tekan ENTER]

Mengenai jumlah kebutuhan akan tenaga dokter sesuai dengan taksiran Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut:

Pada akhir tahun 1955 ada sejumlah 1732 dokter-dokter (termasuk beberapa ratus dokter-dokter bangsa asing), tujuan pada tahun 1956 adalah ± 2.800 orang dokter sebagai kebutuhan minimum, dengan demikian kekurangan di dalam 5 tahun yang akan datang adalah 1.070 orang dokter, atau ± 200 tiap tahun.

4.Apabila kita bandingkan kapasitet Perguruan Tinggi
untuk menghasilkan tenaga-tenaga ahli dengan kebutuhan dalam jangka waktu 5 tahun yang akan datang maka ternyata bahwa di dalam beberapa tahun tersebut permintaan sebanyak jumlah itu belum dapat dipenuhi oleh Perguruan Tinggi. Kebijaksanaan mengenai hal ini ialah agar pemberian prioritet dalam pembangunan pendidikan tinggi disesuaikan dengan prioritet dalam rencana pembangunan. Terutama perhatian harus diberikan pada pendidikan tehnik.

Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa lebih baik mengusahakan sebuah perguruan tinggi tehnik dari pada pembangunan 2 atau 3 buah perguruan tinggi hukum.

5.Kebijaksanaan lain untuk mengatasi kesulitan tersebut
di atas ialah perubahan curriculum beberapa fakultas sedemikuan rupa, sehingga dengan tahun belajar yang tidak terlalu lama dapat dicapai pendidikan akademis yang cukup dan dapat diperoleh suatu ijazah yang mempunyai civil effect.

Dengan demikian tamatan-tamatan pendidikan tinggi tersebut langsung dapat bekerja dalam proses produksi.

Bagi pendidikan yang lebih mendalam dapat diadakan tambahan beberapa tahun guna mencapai tingkat yang lebih tinggi.

Hal seperti tersebut di atas telah dilaksanakan pada Fakultas-fakultas Ilmu Tehnik dan ilmu Pasti Alam di Bandung.

6.Oleh karena kurangnya penghargaan bagi tamatan
pendidikan tinggi yang bekerja pada Pemerintah, maka pada waktu ini sebagian besar tamatan Pendidikan Tinggi mengalir kesektor partikelir.

Dengan demikian kekurangan tenaga ahli pada lapangan Pemerintah tidak dapat lekas dipenuhi. Maka perlu diadakan Kewajiban Bekerja bagi tamatan pandidikan tinggi selama jangka waktu tertentu bagi kepentingan sektor-sektor pemerintahan yang masih membutuhkan, sebagaimana sudah dilakukan terhadap tamatan- tamatan Fakultas Kedokteran.

Kewajiban bekerja ini hanya akan memberikan hasil yang baik apabila pada tamatan-tamatan pendidikan tinggi diberikan penghargaan khusus sebagai tenaga-tenaga ahli sehingga mencukupi www.djpp.depkumham.go.id bagi keperluan hidup mereka.

7.Jumlah pengajar pada pendidikan tinggi terasa sangat
kurang dan sementara waktu diisi oleh tenaga-tenaga pengajar bangsa asing. Hingga akhir tahun 1955 terdapat ± 1.500 tenaga pengajar bangsa Indonesia dan ± 270 tenaga bangsa asing.

Untuk menutupi kekurangan tenaga pengajar dengan tenaga pengajar bangsa asing dalam waktu jangka pendek maka kerja sama (affiliation-programs) dengan perguruan-perguruan tinggi yang ternama di luar negeri lebih dianjurkan dari pada kontrak- kontrak perseorangan, karena "affiliation-programs" ini lebih menjamin mutu pengajar-pengajar bangsa asing tersebut.

Cara ini telah dilaksanakan oleh Fakultas-fakultas Kedokteran dan Ekonomi di Jakarta dan Fakultas Tehnik di Bandung.

Tujuan terakhir ialah mengisi kekurangan tersebut dengan tenaga-tenaga bangsa Indonesia, dengan tidak mengurangi arti kerja sama denan universitas-universitas di luar negeri (misalnya dalam tukar-menukar guru besar). Pengerahan dan penyaluran calon- calon tenaga pengajar harus dijalankan secara berencana dan dipilih dari para mahasiswa yang terbaik dan yang mempunyai bakat-bakat sebagai pengajar. Mereka dikirimkan ke luar negeri untuk memperdalam pengetahuannya. Rencana yang demikian antara lain diselenggarakan di Fakultas Ekonomi.

8.Dalam pelaksanaan perkembangan pendidikan tinggi juga
diusahakan bantuan-bantuan luar negeri, terutama mengenai alat- alat dan tenaga pengajar.

Bantuan-bantuan tersebut diusahakan dari negara-negara manapun juga dan tanpa ikatan-ikatan yang merugikan.

9.Suatu masalah lain yang terdapat pada pendidikan tinggi
ialah adanya kongesti mahasiswa ditingkat rendah. Sebab-sebabnya antara lain ialah: perbedaan cara pengajaran di S.M.A. dan perguruan tinggi, jumlah S.M.A. yang tidak seimbang dengan jumlah perguruan-perguruan tinggi, persoalan bahasa asing, adanya mahasiswa kerja, kesulitan-kesulitan pada perguruan tinggi mengenai tenaga pengajar, ruang kuliah, alat-alat dan sebagainya. Kebijaksanaan untuk mengurangi kongesti ini antara lain ialah:

a.Memperbanyak penerangan belajar bagi murid-murid S.M.A. untuk menghindarkan kesalahan-kesalahan mengambil jurusan yang tidak sesuai dengan bakat masing-masing.
b.Mempertinggi mutu pelajaran bahasa asing di sekolah menengah dan diperguruan tinggi terutama untuk Fakultas-fakultas yang memerlukan pengetahuan beberapa bahasa asing.
c.Pemberian bimbingan dan pengawasan yang lebih banyak terutama pada mahasiswa-mahasiswa ditingkat rendah.
d.Menyediakan buku-buku oleh pengajar-pengajar bahasa Indonesia sendiri dan mempergiat usaha penterjemahan buku-buku pengetahuan asing.

10. Selanjutnya bagi kepentingan perkembangan pendidikan
    tinggi perlu dipercepat penyelesaian Undang-undang Perguruan Tinggi yang sudah bertahun-tahun dalam persiapan. Diusahakan agar www.djpp.depkumham.go.id pada permulaan pelaksanaan rencana pembangunan Rencana Undang- undang tersebut sudah dapat disiapkan.

Perhatian terutama harus diberikan pada masalah pemberian otonomi kepada Universitas-universitas, karena hal ini sangat berpengaruh terhadap lancarnya pembangunan Universitas- universitas yang ada waktu ini sangat terikat oleh birokrasi administratip terutama dalam masalah keuangan.

Dengan adanya otonomi tersebut Universitas-universitas selain dari Pemerintah sendiri juga dapat menyandarkan bantuan dari masyarakat.

Soal lain yang perlu pula mendapat perhatian dalam U.U.P.T. tersebut ialah mengenai pemberian gelar-gelar akademis. Sebaiknya diusahakan adanya keseragaman dengan mempertimbangkan nilai tingkat pelajaran. Juga dipertimbangkan perpendekan waktu belajar sebagaimana diuraikan dalam salah satu bab yang terdahulu.

H. Beasiswa Ikatan Dinas dan Pengiriman Tenaga-tenaga Ke Luar

Negeri.

1.Beasiswa ikatan dinas,

a.Keadaan pada akhir tahun 1955 mengenai beasiswa ikatan dinas adalah sebagai berikut:

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar. Untuk dapat menampilkan format gambar tersebut, tekanlah TAB dan kemudian tekan ENTER]

Tunjangan beasiswa yang dapat diberikan pada tiap mahasiswa adalah sangat kurang sehingga mengakibatkan sebagian besar mahasiswa dengan beasiswa ikatan dinas yang disampingnya juga bekerja.

Hal ini menghambat perkembangan pelajaran mereka.

b.Kebijaksanaan mengenai pemberian beasiswa I.D.
pertama-tama harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan tenaga ahli dalam sektor-sektor yang mendapat prioritet di dalam rencana pembangunan. Dengan demikian perhatian terutama dalam pemberian beasiswa ikatan dinas harus diberikan pada mahasiswa-mahasiswa Fakultas-fakultas Tehnik, Pertanian, dan Kedokteran dengan tidak melupakan jurusan-jurusan yang lain.

Agar supaya tunjangan ikatan dinas merupakan dorongan bagi mereka yang diharapkan mengisi lapangan-lapangan kerja yang dibutuhkan negara, maka dipertimbangkan suatu sistim yang berbeda-beda bagi pelbagai jurusan dan suatu sistim kenaikan jumlah beasiswa sesuai dengan tingkat pelajaran.

Karena Anggaran Belanja yang tersedia tidak bisa terlalu luas, maka untuk masa selanjutnya syarat-syarat guna mendapat bea- siswa perlu dipertinggi sehingga terbatas pada mereka yang benar-benar dapat diharapkan.

Di samping itu harus diadakan bimbingan serta pengawasan belajar yang lebih intensif terhadap mereka.

Karena terbatasnya beasiswa ikatan dinas yang mungkin dapat diberikan, maka dapat, diusahakan turut-sertanya pihak partikelir dan perusahaan-perusahaan dalam memberikan beasiswa-beasiswa www.djpp.depkumham.go.id tersebut.

2.Pengiriman tenaga-tenaga keluar negeri.

a.Selema perkembangan pendidikan tinggi masih belum dapat memenuhi kebutuhan akan tenaga ahli dan belum adanya beberapa jurusan pendidikan tinggi tertentu guna pendidikan lanjutan atau spesialisasi, maka pengiriman tenaga-tenaga keluar negeri masih memegang peranan yang sangat penting.
b.Pengiriman tenaga-tenaga keluar negeri pada waktu ini dijalankan atas dasar pengiriman oleh Pemerintah sendiri dan pengiriman dalam rangka bantuan luar negeri. Keadaan pada waktu ini mengenai pengiriman tenaga-tenaga keluar negeri adalah sebagai berikut:

Jumlah tenaga-tenaga yang dikirim keluar negeri dengan biaya Pemerintah hingga akhir tahun 1955 berjumlah 242 orang diantaranya sejumlah 141 orang untuk jurusan-jurusan tehnik, pertanian dan kedokteran.

Jumlah tenaga-tenaga yang dikirim keluar negeri dalam rangka bantuan luar negeri mulai tanggal 1 Januari 1950 hingga tanggal 15 Januari 1956 berjumlah 1.179 orang dari antaranya 702 orang untuk lapangan tehnik. Pada azasnya ada dua jenis sifat pengiriman tenaga-tenaga keluar negeri, ialah :

1.Latihan singkat yakni, latihan yang lamanya kurang dari 2 tahun dan terutama dipergunakan untuk memperluas atau memperdalam pengetahuan dari seorang tenaga dalam lapangannya. Oleh kementerian-kementerian biasa digunakan untuk upgrading tenaga-tenaga tersebut sehingga memperbaiki mutu pegawai.

2.Pendidikan jangka panjang. Pendidikan yang lamanya 2 tahun atau lebih ditujukan untuk mendapatkan keahlian.

c.Kebijaksanaan Pemerintah mengenai pengiriman tenaga-tenaga keluar negeri didasarkan pada kebutuhan akan tenaga-tenaga ahli pada sektor-sektor yang mendapat priority dalam rencana pembangunan.

Pengiriman ke luar negeri hanya untuk jurusan-jurusan pelajar- yang di Indonesia tidak ada atau yang di Indonesia masih terlalu rendah tingkatannya. Untuk kebutuhan-kebutuhan yang bersifat khusus, bagi jurusan-jurusan yang di Indonesia sudah ada, maka mereka yang telah tamat belajar dikirimkan untuk spesialisasi dalam lapangan-lapangan tertentu.

Untuk pelaksanaan rencana pembangunan, antara lain untuk kebutuhan poryek-proyek besar dikemudian hari misalnya industri berat, harus diadakan persiapan bertahun-tahun, sebelum proyek itu diselenggarakan, untuk mendidik cukup ahli-ahli pada lapangan lapangan itu. Pendidikan semacam ini hanya dapat diselenggarakan di luar negeri dalam industri-industri yang bersangkutan.

Dalam hal demikian jika tidak tersedia bantuan-bantuan dari luar negeri, maka Pemerintah harus menyediakan biaya secukupnya untuk keperluan tersebut.

Pengiriman-pengiriman tersebut harus lebih ditujukan pada www.djpp.depkumham.go.id pengiriman jangka panjang yang memberikan pendidikan penuh dari pada latihan singkat yang biasanya hanya bertujuan memperluas pandangan dari tenaga-tenaga yang dikirim.

Mengenai pengiriman dalam rangka bantuan luar negeri Pemerintah bukan hanya mendasarkan kepada tawaran-tawaran dari luar negeri, melainkan terutama mendasarkan pada usaha secara aktif untuk mendapatkan fellowships dan scholarships dari badan atau negara manapun.

Syarat-syarat bagi calon-calon untuk dikirimkan ke luar negeri hendaknya sedemikian rupa, sehingga sedikit banyak ada jaminan tentang bakat serta kecakapan yang dikirim, misalnya bagi mahasiswa-mahasiswa telah harus menempuh satu atau dua ujian universitas dan sebagainya. Pengawasan serta sanksi-sanksi perlu dipegang teguh.

I. Pendidikan Masyarakat.

1.Di samping pendidikan yang diberikan dalam sekolah-
sekolah dan latihan-latihan kejuruan di luar sekolah maka pendidikan masyarakat memegang peranan yang penting dalam mengusahakan timbulnya oto-aktivitet serta turut-sertanya masyarakat merasakan pertanggung-jawaban dalam usaha-usaha Pemerintah terutama dengan adanya rencana pembangunan.

Pendidikan masyarakat meliputi antara lain usaha-usaha Pemberantasan Buta Huruf, Kursus-kursus Pengetahuan Umum dan Pendidikan Tenaga, Kursus-kursus Kewanitaan, Kepanduan, Pemuda, Perpustakaan Rakyat dan lain-lain.

2.Masalah yang terutama dihadapi dalam pendidikan
masyarakat ialah pemberantasan buta huruf. Dari tahun 1951 hingga akhir tahun 1955 telah dapat diluluskan dari kursus-kursus P.B.H. sejumlah 6.823.915 orang. Tujuan pokok dari usaha pemberantasan buta huruf ialah mengusahakan:

a.kemampuan membaca dan menulis huruf latin terutama untuk orang- orang antara 13-45 tahun dalam waktu yang sesingkat- singkatnya;
b.kemampuan untuk mempunyai pendidikan dasar bagi orang- orang tersebut di atas;
c.menjaga bagi mereka yang baru dapat membaca dan menulis untuk tetap dapat mempergunakannya dan memperkembangkannya;
d.mendorong kegiatan-kegiatan yang datang dari penduduk sendiri dalam lapangan pemberantasan buta huruf;
e.membentuk dan mengembangkan tenaga-tenaga pendidik didesa-desa dengan melatih pengajar-pengajar pemberantasan buta huruf.

Perhatian utama harus diberikan kepada pemeliharaan dari mereka yang baru bisa membaca dan menulis supaya mereka tidak menjadi buta huruf kembali. Ini dapat dijalankan antara lain dengan mengadakan perpustakaan-perpustakaan pengantar dan majalah-majalah rakyat, kumpulan-kumpulan di desa yang mengusahaan memperkembang pengetahuan mereka tentang membaca dan menulis, pengumuman-pengumuman di desa secara tertulis dan www.djpp.depkumham.go.id sebagainya.

Usaha-usaha pemberantasan buta huruf ini dalam waktu yang akan datang perlu digerakkan dengan lebih giat lagi dan dapat dilaksanakan dalam rangka Pembangunan Masyarakat Desa.

3.Demikian pula usaha-usaha pendidikan masyarakat yang
lain pelaksanaannya harus disesuaikan dengan adanya Rencana Pembangunan Masyarakat Desa. Dengan begitu diusahakan terhindarnya doubleures dalam usaha-usaha Pemerintah.

4.Anggaran investasi yang dapat disediakan untuk
Pendidikan Masyarakat berjumlah 40 juta rupiah dalam 5 tahun. Sebagian besar diperuntukkan bagi usaha pemberantasan buta huruf

Lampiran dari Bab 12: Pendidikan.

LAPORAN DARI TECHNICAL EDUCATION
SURVEY TEAM

Pendahuluan.

Technical Education Survey Team dikirim ke Indonesia oleh
Foreign Operations Administration yang sekarang menjadi International Co-operation Administration dari Amerika Serikat atas permintaan Biro Perancang Negara. Tugas umum Team itu adalah sebagai berikut:

"Tujuan utama dari penyelidikan pendidikan tehnik, ialah mempelajari rencana pelajaran, fasilitet-fasilitet dan cara-cara mengajar sekolah tehnik, begitu juga fasilitet-fasilitet latihan tehnik yang lain berhubung dengan kebutuhan Pemerintah, industri, perdagangan, dunia perusahaan, kerajinan dan pertanian akan tenaga terlatih; dan mengajukan usul-usul kepada Pemerintah tentang bagaimana fasilitet-fasilitet yang berbagai- bagai itu dapat diperbaiki dan diarahkan untuk memenuhi dengan baik kebutuhan-kebutuhan pembangunan Indonesia".

Untuk memperoleh bahan-bahan guna laporan dan anjuran- anjuran yang diberikan Team telah mengunjungi berbagai tempat pendidikan tehnik dan pertanian dari tingkatan lanjutan pertama hingga yang betingkat fakultas serta pula tempat-tempat latihan kejuruan dan kerajinan di Jawa, Sumatera dan Sulawesi.

Sepanjang laporan ini terdapat pandangan-pandangan dan anjuran-anjuran yang dapat dibagi atas dua jenis:

1.anjuran-anjuran yang dimaksudkan untuk dilaksanakan dalam jangka panjang;
2.anjuran-anjuran untuk jangka pendek.

Adakalanya kedua jenis anjuran itu bertentangan tampaknya, maka dalam hal itu diperlukan suatu rencana peralihan. Misalnya www.djpp.depkumham.go.id dianjurkan dengan sangat perubahan sekolah-sekolah lanjutan bertujuan tinggal (single-purpose secondary schools) menjadi satu deretan sekolah-sekolah lanjutan yang luas lapangan pelajarannya, (a single series of comprehensive high schools).

Di samping itu Team menganjurkan suatu sistem yang memudahkan pemindahan langsung secara timbal-balik dari para pelajar S.T.M. dan S.M.A. dan supaya inspektur-inspektur daerah juga bertanggung-jawab atas S.T.M.

Sekolah menengah yang luas lapangan pelajarannya dimaksudkan untuk dilaksanakan dalam jangka panjang, sedangkan anjuran- anjuran lain dimaksudkan untuk dilaksanakan dalam jangka pendek.

Bab A.

Pengajaran Klasikal dan Rencana Pelajaran

I. Buku-buku pelajaran.

Di bagian lain diterangkan mengenai perhatian yang terlalu banyak ditumpahkan pada "lecture method". Mungkin sekali berhubungan dengan ini terdapat kekurangan buku-buku karena sukar diperdapat dan kurang dipergunakan.

Pekerjaan-pekerjaan bahan-bahan pelajaran yang tertulis atau yang sedang ditulis sering memperlihatkan duplikasi karena sedang disiapkan oleh pengajar lainnya di daerah-daerah lainnya.

Oleh karena itu dianjurkan supaya:
1.Didirikan satu "clearing house" pusat guna menganalisa kebutuhan buku-buku pelajaran dan mendorong para pengajar menterjemahkan buku-buku yang ada ataupun menulis yang baru. Salah satu funksi sekunder badan tersebut ialah mengkordinir kegiatan-kegiatan dari semua penterjemah dan penulis, sehingga tidak akan timbul overproduksi dibeberapa lapangan sedangan lapangan lainnya tidak diindahkan.
2.Di mana dalam buku pelajaran dipergunakan bahasa-bahasa asing, hendaknya diusahakan pemakaian bahasa Inggeris saja, karena bahasa inilah yang secara resmi menjadi bahasa kedua, Pemakaian banyak bahasa dalam pengajaran sebagaimana halnya sekarang dibeberapa sekolah, bagaimanapun juga harus ditiadakan.
Misal: disalah satu Lembaga Pendidikan Guru, diwajibkan mempelajari bahasa Jerman, karena buku pelajaran ilmu- alam ditulis dalam bahasa Jerman.
3.Kementerian-kementerian yang bersangkutan hendaknya mengambil langkah-langkah semestinya guna memudahkan cara mendapatkan buku-buku pelajaran - terutama buku-buku pelajaran yang harus diimpor. Buku-buku ini dipergunakan untuk perpustakaan atau dipakai oleh pengajar dan pelajar.
4.Buku-buku pelajaran sekarang supaya diselidiki apakah ada duplikasi dalam isinya pada mata pelajaran yang berlainan, dan kalau ada harus dihilangkan atau ditinjau kembali.
www.djpp.depkumham.go.id

II. Cara kuliah.

Cara mengajar yang banyak dipakai di Indonesia ialah cara kuliah (lecture method). Cara ini pada pokoknya menyuruh guru banyak bicara. Demonstrasi-demonstrasi dalam pelajaran kebanyakan hanya menerangkan sesuatu hal dan jarang dipakai untuk mengajarkan pelajar bagaimana ia sendiri harus melakukan percobaan itu. Demonstrasi-demonstrasi hendaknya diperbanyak lagi dalam pelajaran-pelajaran, di mana si pelajar dapat memperhatikan sipengajar melakukan suatu pekerjaan dan sesudah itu melakukan sendiri pekerjaan yang serupa.

Selanjutnya turut-sertanya pelajar, sebaiknya diperbanyak dengan cara diskusi dan dengan pemakaian tehnik memecahkan soal.

Baik sekali jika diadakan konperensi khusus mengenai cara mengajar sehingga semua pengajar dapat menarik faedah dari padanya.

III. Eksploitasi pelajar.

Setiap usaha pendidikan harus diarahkan ketujuan yang utama, yaitu untuk mendapatkan pengetahuan dan keahlian oleh pelajar. Suasana pendidikan harus menjadi suasana belajar,

2.Pekerjaan produksi yang diberikan di S.T.M. dan di S.G.P.T. hendaknya dijadikan cara belajar di mana si pelajar mendapat kesempatan menyelesaikan suatu pekerjaan dengan bulat mulai dari perencanaan hingga selesainya barang yang dibuat. Di sinipun harus dihilangkan produksi yang berulang-ulang. Misal : Jika setelah mempelajari pokok pekerjaan tersebut ia disuruh melakukan pekerjaan itu berulang-ulang, maka sedikit, saja yang dipelajarinya dari padanya.

IV. Arti relatip dari gedung-gedung, alat-alat dan staf

pengajar.

Sebaiknya titik berat perhatian diletakkan pada pendidikan guru-guru, oleh karena para pengajar jauh lebih penting dari pada alat-alat dan gedung-gedung. Urutan menurut pentingnya ialah sebagai berikut:

1.Para pengajar.
2.Alat-alat dan perlengkapan.
3.Gedung-gedung.

Di Indonesia urutan ini tidak begitu tepat. Team lebih banyak mendapat keterangan yang menyatakan kurangnya pengajar yang bermutu, maka oleh karena itu dianjurkan supaya:

1.Tekanan usaha pendidikan hendaknya diletakkan pada pendidikan guru ini adalah kebutuhan yang mendesak.
2.Jika sekolah dapat dianggap terdiri dari 3 bagian; guru-guru alat-alat perlengkapan dan gedung, maka urutan menurut pentingnya dan gunanya dalam pendidikan seharusnya sebagai www.djpp.depkumham.go.id urutan yang tersebut di atas.

Bab B.

Guru - guru

I. Gaji guru.

Team tidak menemui di seluruh Indonesia suatu daerah yang
cukup mempunyai tenaga pengajar yang kompeten dan sedikit tanda- tanda yang menyatakan keadaan ini dapat diperbaiki dalam waktu pendek dengan cara bekerja sekarang.

Sebab yang paling utama ialah tidak cukupnya gaji guru-guru, maka itu dianjurkan supaya gaji guru-guru dinaikkan.

II. Pendidikan guru.

Pada umumnya sekolah-sekolah guru tidak memenuhi syarat-
syarat, dan memerlukan dorongan yang nyata. Terlalu banyak sekolah-sekolah guru yang hanya merupakan satu lembaga yang sekedar mengulangi dan meluaskan mata-mata pelajaran yang diberikan di sekolah-sekolah lain.

Guru bukanlah sekadar yang harus mempunyai pendidikan yang lebih dari para pelajar. Seorang guru harus mengetahui apa yang perlu diketahui murid-muridnya, dan ia harus mengetahui pula bagaimana cara yang paling efektip untuk memberikan pengetahuan kepada si-murid.

Maka itu dianjurkan supaya:

Tenaga ahli dalam mendidik guru diadakan melalui bantuan luar negeri, dan hal ini supaya mendapat prioritet pertama.

III. Menambah kecakapan guru.

Satu cara untuk mempertahankan korps pengajar yang sekarang

ialah mengadakan kesempatan bagi mereka untuk menambah kecakapannya guna mendapat kedudukan yang lebih baik dan gaji yang lebih tinggi, maka di sini dianjurkan supaya:

1.Di susun rencana up-grading guna memungkinkan guru-guru sekarang meninggikan pendidikan mereka dan di samping itu menerima kenaikan-kenaikan gaji dan menyiapkan diri untuk dinaikkan pangkatnya.
2.Perluasan rencana guru "on-the-job" dan up-grading hendaknya dipertimbangkan sebagai cara yang mungkin dapat meringankan kekurangan guru.

IV. Organisasi guru.

Di sini dianjurkan perkumpulan guru supaya didirikan dan/ atau ditambah yang bertujuan mengembangkan tehnik mengajar.

Supaya organisasi seperti yang dimaksud dibentuk dan diberi dorongan.

www.djpp.depkumham.go.id

BAB C - .

Filsafat Pendidikan dan Rencana Pendidikan

I.Sistim jalan sejajar (Paralleltrack system).

Team dalam tugasnya senantiasa menemui faktor tradisi, teristimewa tradisi-tradisi yang diambil dari orang-orang Belanda dan golongan-golongan asing lain. Dengan meninjau persoalan pendidikan tehnik dalam hubungan kebutuhan Indonesia sekarang dan dikemudian hari, dengan sendirinya mereka yang bertanggung- jawab atas pendidikan di Indonesia tidak boleh dipengaruhi oleh tradisi.

Berhubung dengan adanya tradisi Belanda yang kuat, maka Indonesia telah menerima bentuk pendidikan kontinen yang biasa disebut "sistim jalan sejajar". Misalnya garis-garis S.M.P.- S.M.A.-Universitas, dan urutan S.T.M.- bekerja dibeberapa lapangan tehnik tertentu.

Oleh karena garis-garis sejajar tidak akan bertemu, maka pelajar-pelajar yang telah diterima dalam salah satu sekolah mengalami kesulitan kalau pindah ke sekolah macam lain.

Sistim ini lebih banyak mengadakan golongan-golongan ekonomis dan sosial yang homogeen dari pada golongan-golongan yang homogeen dalam kepentingan dan kesanggupan.

Putusan mengenai parallel track atau urutan pendidikan mana yang akan dimasuki harus diambil dikala si murid menamatkan pelajarannya ditingkat keenam. Mereka ini perhatiannya masih belum cukup matang untuk membuat pilihan dalam jangka panjang dengan pertimbangan pikiran.

Pada pokoknya sistim demikian adalah tidak demokratis.

Adalah perlu bagi setiap sistim pendidikan, mengadakan kesempatan bagi para pemuda untuk menyelidiki lapangan-lapangan kejuruan yang mungkin diadakan dan yang mengijinkan mereka mengubah tujuan pendidikan mereka dengan kerugian waktu, dan usaha yang sekecil-kecilnya. Dalam "parallel track" yang terdapat sekarang hal ini tidak dipenuhi.

Berhubung dengan itu maka dengan singkat dianjurkan supaya :

1.Sistim sekarang ditinjau kembali untuk mengijinkan pemindahan pelajar-pelajar dengan mudah dari lembaga macam ke satu ke yang lain.
Hal ini hanya berarti bahwa mata-mata pelajaran "inti" yang terdapat di semua sekolah, dianggap sebagai sejajar pada pokoknya, sehingga seorang pelajar yang hendak pindah kemacam sekolah manapun dianggap telah mendapatnya. Ini berarti bahwa ia hanya diwajibkan mengikuti pelajaran yang belum pernah didapatnya.
2.Tamatan-tamatan S.T.M. dan lembaga-lembaga yang serupa diijinkan memasuki Universitas-universitas atas dasar yang sama dengan tamatan-tamatan S.M.A.
3.Suatu sistim, pemberian pimpinan yang diperbaiki (improved www.djpp.depkumham.go.id guidance service) yang akan diuraikan di tempat lain dari laporan.

II. Konsolidasi usaha pendidikan.

Pembahasan masalah ini akan mengikuti dua buah jalan pikiran.

(1)pembentukan sekolah lanjutan yang luas lapangannya, dan
(2)konsolidasi sekolah-sekolah kecil menjadi satuan-satuan yang lebih besar dan lebih effisien.

ad. 1.Dibeberapa tempat dari laporan ini telah dikemukakan bahwa Indonesia mempunyai banyak lembaga-lembaga bertujuan tunggal (single purpose institutions) yang direncanakan agak sempit, S.M.A.- Universitas, S.T.M.- pekerjaan di lapangan tehnik.
Seperti telah dikatakan lebih dahulu, banyak diantara sekolah- sekolah ini bekerja dengan cara yang tidak effisien karena kecilnya. Kiranya masuk akal kalau Indonesia menerima rencana jangka panjang untuk mempertimbangkan penggabungan pelbagai satuan-satuan khusus ini menjadi sekolah lanjutan yang luas lapangan pelajarannya. Ini memberikan tiga keuntungan;

1.Ada keuntungan dalam penyelenggaraannya, baik ekonomis maupun dalam arti pendidikan. Mata-mata pelajaran "inti" pada hakekatnya sama untuk semua sekolah.

Dalam tiap-tiap yang luas lapangan pelajarannya ini akan ada bagian-bagian yang memberikan pelajaran dalam ilmu khusus (ilmu tehnik, ilmu dagang, dan sebagainya) di mana pelajar-pelajar yang ingin mendapat keahlian-keahlian khusus ini dapat mengikuti seperti sekarang.

2.Rencana yang diusulkan ini akan menghasilkan sekolah yang lebih demokratis.

Sistim pendidikan yang berlapis-lapis (stratified) seperti yang dipergunakan sekarang lebih memperbesar perbedaan-perbedaan sosial dari pada memperkecilnya. Sebaliknya, sekolah lanjutan berpelajaran luas memperluas demokrasi dengan menempatkan pelajar-pelajar beraneka ragam yang berbeda-beda dalam satu sekolah bahkan untuk pelajaran-pelajaran "inti" dalam satu kelas.

3.Oleh karena sekolah-sekolah menjadi lebih besar, terbuka kemungkinan bagi para pelajar mengikuti rencana pelajaran yang lebih luas jika keuangan mengijinkan, misalnya dengan membuka kelas menggambar dengan cat minyak.
ad.2.Mengenai konsolidasi, karena biasanya satuan-satuan besar lebih disukai dari satuan-satuan kecil, maka telah ada kegiatan dibeberapa negara mengkonsolidir sekolah- sekolah kecil menjadi lebih besar dan mendirikannya di tempat yang central. Kegiatan-kegiatan ini mungkin www.djpp.depkumham.go.id dipertimbangkan bila pengangkutan umum bagi anak-anak murah dan mudah dari pada memelihara sejumlah sekolah- sekolah kecil yang terpisah-pisah.

Konsolidasi semacam ini terutama dapat dilakukan pada sekolah-sekolah rendah.

Dua aspek konsolidasi yang perlu dipelajari adalah :
1.Perkembangan sistim tunggal dari sekolah lanjutan yang luas lapangan pelajarannya.
2.Konsolidasi sekolah-sekolah kecil yang sama menjadi satu sekolah besar yang central letaknya.

III.Pemilihan pelajar-pelajar untuk Universitas dan penyusutan.

Pemerintah Indonesia memajukan tindakan-tindakan demokrasi. Akan tetapi ada bebera hal di mana sikap demikian dapat disalahgunakan. Misalnya cara menerima pelajar dipelbagai Universitas.

Dari angka-angka statistik yang diperoleh nyata sekali bahwa kecepatan susutnya jumlah pelajar adalah mengejutkan, hal ini tak dapat dipertanggung-jawabkan atas dasar penghematan.

Yang lebih penting dari pada pemborosan uang negara ialah pemborosan nyata dari sumber-sumber tenaga manusia, di sini nyata sekali lagi bahwa sistim "parallel track" yang menyebabkan, setidak-tidaknya untuk sebagian, susutnya jumlah pelajar tersebut di atas yang besar.

Maka dianjurkan supaya:
1.Syarat-syarat masuk ditetapkan pada pelbagai Universitas dan syarat-syarat termaksud hendaknya terdiri atas 2 bagian:

a.syarat-syarat umum untuk diterima di Universitas seperti angka-angka rapor di kelas, angka rata-rata diujian, dan anjuran dari Direktur sekolah, dan

b.syarat-syarat Fakultas khusus misalnya Ilmu Pasti dan Ilmu Alam untuk Fakultas Tehnik.
2.Syarat-syarat masuk ini hendaknya dikenakan kepada pelajar- pelajar lulusan semua sekolah baik dari S.M.A. maupun dari S.T.M., S.P.M.A. dan sebagainya.
3.Ukuran-ukuran untuk memasuki Universitas hendaknya ditentukan dengan kerja-sama dengan wakil-wakil dari sekolah-sekolah menengah, agar dengan demikian dicapailah koordinasi yang lebih baik antara kedua.golongan.
4.Pada mereka yang tidak lulus di Universitas-universitas hendaknya diselidiki sebab-sebab yang sebenarnya dari kegagalannya. Kenyataan-kenyataan ini dapat nanti dipergunakan untuk mencari usaha-usaha perbaikan.

IV. Pemberian nasehat dan petunjuk.

Cara-cara pemberian nasehat dan petunjuk dalam lapangan
pendidikan jarang diketemukan.

Kebutuhan akan nasehat pendidikan bagi simurid sebagai www.djpp.depkumham.go.id pelajar dan nasehat pribadi bagi sipelajar sebagai pemuda harus di masukkan dalam sistim pendidikan.

Karena itu dianjurkan:

1.Dalam jangka panjang direncanakan pendirian lembaga
pemberian nasehat dan petunjuk-petunjuk di sekolah-sekolah menengah.

2.Pelajaran dalam tehnik demikian di masukkan dalam
daftar pelajaran college guru.

3.Pekerjaan pembangunan dari Lembaga Psychologie
diperluas.

V. Duplikasi dalam usaha pendidikan.

Duplikasi pada usaha pendidikan pada umumnya tidak diinginkan.

Sebab ini membawa pemborosan-pemborosan keuangan, pemakaian tempat dan tenaga administrasi yang sebenarnya dapat digunakan dengan lebih baik dalam keadaan lain.

Duplikasi-duplikasi dalam usaha-usaha pendidikan yang demikian malah terdapat di Indonesia dan duplikasi ini mengambil berbagai-bagai bentuk.

Pokok persoalan adalah apakah beberapa lembaga kecil lebih baik atau tidak, dibandingkan dengan satu lembaga saja yang besar. Sudah menjadi pendapat umum bahwa ada suatu ukuran lembaga minimum, tentang banyaknya murid, di bawah ukuran mana adalah tidak bijaksana untuk menyelenggarakannya. Sebaliknya adalah tidak bijaksana pula mengadakan suatu lembaga yang terlalu besar.

Di lain-lain negara, batas kecil dan besarnya ukuran itu pada umumnya telah ditentukan pada 300 dan 2.000, akan tetapi angka-angka ini dapat berlainan bagi Indonesia. Segi yang menentukan dalam persoalan ini ialah geografi dari masyarakat.

Salah satu bentuk duplikasi yang dapat dikemukakan ialah misalnya, Kementerian P.P. dan K. dan Kementerian Perburuhan kedua-duanya berkepentingan dalam menyelenggarakan pendidikan guru untuk lapangan-lapangan kejuruan atau tehnik. Sebetulnya lembaga yang satu dapat dipakai untuk kedua tujuan.

Untuk mengurangi duplikasi tersebut, dianjurkan:

1.Segala macam pendidikan yang mempunyai sifat uniek baik
karena pelajarannya yang khusus, maupun syarat-syarat masuk yang luar biasa, hendaknya ditempatkan di bawah Kementerian P.P. dan K.
2.Adalah sangat penting bahwa segala pendidikan guru
ditempatkan di bawah Kementerian P.P. dan K.
3.Sekolah-sekolah khusus seperti sekolah untuk kereta-api dan sekolah untuk telekomunikasi hendaknya tetap di
bawah pengawasan kementeriannya sendiri, akan tetapi segala pelajaran dasar seperti ilmu pasti, ilmu alam dan bahasa Inggeris hendaknya dipindahkan dan jika perlu syarat-syarat masuk diubah seperlunya. Maka sekolah-sekolah itu dapat memusatkan perhatiannya kepada latihan-latihan khusus yang sebenarnya dimaksudkan untuk sekolah-sekolah tersebut.

www.djpp.depkumham.go.id

VI. Rencana pelajaran yang tidak sesuai.

Dalam menyusun sesuatu rencana pelajaran adalah suatu keharusan, bahwa setiap rencana pelajaran itu memenuhi kebutuhan sipelajar dan masyarakat.

a.Jika sesuatu rencana pelajaran hendak memenuhi kebutuhan pelajaran maka harus lebih dahulu diselidiki apakah kebutuhan-kebutuhan pelajar-pelajar itu. Bahwa rencana pelajaran yang sekarang masih kurang effektif ternyata pada tingginya angka "kematian" pada pelajar-pelajar Universitas serta persiapan kejuruan lainnya.
b.Juga kebutuhan-kebutuhan masyarakat harus diperhatikan. Rencana-rencana pelajaran sekolah harus mencerminkan cara hidup dari masyarakat, supaya dihindarkan terdapatnya rencana pelajaran pembuatan kapal disuatu daerah di mana tidak ada kapal dibuat misalnya.

Oleh karena itu dianjurkan:
1.Setiap rencana pelajaran hendaknya diselidiki untuk
mengetahui apakah ia mencukupi atau tidak buat sesuatu masyarakat. Penyesuaian yang tepat hendaknya diadakan.
2.Segera setelah penyelidikan yang sedang berjalan oleh
Kementerian Perburuhan mengenai lapangan-lapangan pekerjaan dan pengangguran telah selesai dan disyahkan, hendaknya keterangan- keterangan demikian dipergunakan sebagai ukuran untuk menilai, rencana-rencana pelajaran yang ada atau untuk membuat yang baru.
3.Setiap rencana pelajaran harus dipelajari untuk mengetahui
bagaimana penggunaannya bagi pekerjaan yang bersangkutan.

VII. Kekurangan dalam latihan tingkat menengah.

Kekurangan yang besar mengenai latihan untuk apa yang dapat disebut "jabatan-jabatan tingkat menengah" didapati di seluruh lapangan pendidikan tehnik dan kejuruan. Orang banyak mengalir ke Universitas-universitas.

Hanya sedikit tempat terdapat yang mengadakan latihan- latihan "in-between", latihan untuk pekerjaan-pekerjaan sebagai ahli produksi, "chief draftsmen, tool designer", dan sebagainya.

Maka dianjurkan supaya:
1.Perhatian besar dari Universitas dalam lapangan tehnik hendaknya ditujukan pada penghasilan tamatan dengan tingkat Bachelor, dan pelajaran selanjutnya hanya diberikan bilamana kebutuhan akan tingkat Bachelor ini telah dipenuhi dengan secukupnya.
2.Tingkatan-tingkatan "in-between" dari pendidikan, hendaknya lebih banyak diadakan dengan mendirikan College-college Junior atau College-college Masyarakat untuk mengadakan latihan tehnik tambahan guna pekerjaan tehnik yang menghendaki dan membutuhkan dasar yang melebihi dari pada apa yang khusus didapat di S.T.M., S.P.M.A. atau S.M.E.A.
3.Selanjutnya semua surat-surat ijazah, tingkat-tingkat dan www.djpp.depkumham.go.id lembaga yang dimaksudkan di atas hendaknya sesuai dalam suatu sistim tangga, di mana lepasan pelajar 2 tahun dari bagian tool-designing di suatu College Masyarakat atau College Junior dapat meneruskan pelajarannya ke Fakultas Tehnik untuk mencapai tingkat Bachelor, dan pemegang Bachelor dapat melanjutkan pelajarannya untuk memperoleh tingkat Universitas atau Master.
4.Latihan untuk pekerjaan-pekerjaan tingkat menengah ini hendaknya mendapat prioritet yang tinggi.

VIII. College Junior dan Universitas.

Dewasa ini sedang direncanakan pendirian Universitas- universitas baru untuk melengkapi, meluaskan dan/atau menambah
sistim Universitas sekarang. Hal ini nampaknya dibutuhkan dan diinginkan, karena tambahan kesempatan belajar dipelbagai lapangan pendidikan tinggi rupanya sangat diperlukan. Dipihak lain, gedung- gedung Universitas yang ada mempunyai kekurangan tenaga pengajar dan perlengkapan yang mengejutkan.

Akibat dari pada usaha mendirikan lebih banyak Universitas ialah lebih menyebarkan lagi tenaga pengajar yang sangat sedikit itu hingga menjadi lebih tipis, yang sesungguhnya tidaklah diinginkan, baik dipandang dari sudut pendidikan maupun dari sudut keuangan.

Dalam pada itu dapat dimengerti bahwa banyak daerah-daerah yang terpencil menginginkan pendidikan tinggi untuk penduduknya. Salah satu usul yang dapat dimajukan ialah mendirikan beberapa College Junior atau College Masyarakat di tempat-tempat yang strategis-geografis, dan memberikan dua tahun pelajaran sesudah S.M.A. atau S.T.M.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dianjurkan langkah-langkah yang berikut:
1.Menghentikan rencana pendirian Universitas-universitas baru sampai Fakultas-fakultas yang ada dalam Universitas- universitas sekarang sekurang-kurangnya telah mempunyai cukup pengajar yang kompeten.
2.Memulai College Junior atau College Masyarakat di daerah- daerah yang dapat memperlihatkan kebutuhan mereka yang sebenar-benarnya akan program-program pendidikan tinggi.
3.Hendaknya dalam menyelenggarakan College Junior atau College Masyarakat ini, hanya dipakai rencana pelajaran yang sejajar. Sesudah itu selekas mungkin diluaskan dengan fungsi- fungsi (pelajaran-pelajaran) yang lain.

IX. Semantic dan ukuran-ukuran jabatan atau pekerjaan.

Dalam arti pendidikan, Indonesia menghadapi soal semantic dan ukuran-ukuran sebagaimana juga negara-negara lain, sungguhpun pada umumnya, persoalan tersebut adalah lebih besar di sini.

Oleh karena itu dianjurkan supaya para wakil dari pelbagai lapangan rencana pelajaran bersama-sama menentukan definisi- definisi yang diperlukan untuk istilah-istilah yang dipergunakan, dan supaya Kementerian P.P. dan K. menentukan ukuran-ukuran yang www.djpp.depkumham.go.id sama bagi pelbagai surat ijazah dan tingkat, hingga pada dasarnya, waktu yang diperlukan menjadi sama untuk tiap-tiap jenis.

X. Menguji pelajar dan menaikkan tingkat.

Dua segi yang menarik perhatian dalam menguji pelajar ialah:

1.Besarnya arti yang diberikan kepada tingkat ujian, dan
2.Relatif sedikitnya ujian yang diberikan.

Nyata sekali bahwa relatif sedikit perhatian diberikan pada "pekerjaan rumah", ujian setiap minggu, dan ujian yang meliputi kesatuan khusus dan sesuatu pekerjaan seperti "ratio and proportion", "factoring" dan sebagainya. Dengan sistim yang sekarang ini sangatlah mungkin bagi seorang pelajar maju dalam seluruh pelajaran dengan tidak diketahui oleh guru bahwa sipelajar itu sebenarnya hanya mengetahui sedikit saja.

Hal yang timbul dari uraian mengenai undian pelajar ialah soal kenaikan tingkat. Dengan sistim sekarang, di semua tingkatan seorang pelajar dinaikkan tingkatnya atau tertinggal dalam kelas berdasarkan atas seluruh prestasinya.

Kebijaksanaan, yang memperhatikan mata pelajaran satu- persatu kiranya akan lebih baik dari pada kenaikan tingkat setiap tahun, karena lebih effektif dan pasti lebih hemat.

Oleh karena itu dianjurkan:
1.Supaya kepada semua pengajar dianjurkan untuk memberikan lebih banyak test dan supaya semua pengajar diharuskan sedikitnya mengikuti satu kursus perihal teori dan pelaksanaan test serta ukuran-ukuran.
2.Supaya kenaikan tingkat tiap-tiap tahun diganti dengan cara kenaikan tingkat berdasarkan mata-mata pelajaran satu pesatu dan saran-saran yang sudah ada pada Kementerian P.P. dan K. hendaknya dipelajari agar supaya makin bertambah pemakaian dan penggunaannya.

XI. Kebutuhan akan ahli-ahli research pendidikan.

Suatu kebutuhan besar dalam jangka panjang pada tiap-tiap sistim pendidikan, ialah beberapa orang yang cukup terdidik dalam teori, filsafat dan tehnik research pendidikan untuk menyelidiki berbagai masalah pendidikan yang timbul dan menganjurkan cara- cara pemecahannya. Dewasa ini tenaga-tenaga ahli research yang diperlukan itu dapat diperoleh dari luar negeri, akan tetapi hal ini tidak selamanya mungkin atau dikehendaki.

Maka dianjurkan, supaya dipertimbangkan dengan sungguh- sungguh suatu program mengenai research pendidikan tingkat tinggi, sehingga menjadi bagian dari pada program pendidikan jangka panjang.

XII. Latihan perindustrian.

Suatu kenyataan ialah bahwa latihan "apprenticeship" hampir tak ada di seluruh Indonesia.
www.djpp.depkumham.go.id

Dalam hal ini Team menganjurkan, supaya:
1.Kementerian P.P. dan K., Perekonomian dan Perburuhan bekerja sama dengan golongan perindustrian dalam usaha memajukan perkembangan "apprenticeship programme".
2.Kaum pendidik bekerja sama dengan golongan-golongan perdagangan dan perindustrian untuk mendorong berkembangnya "Coperative work-study programme".

XIII. Latihan pengawasan (supervisory).

Salah satu jabatan yang sangat dibutuhkan Indonesia sekarang, dipandang dari sudut perindustrian, ialah jabatan pengawas pada segala tingkat.

Dalam hal ini perlu dikembangkan suatu program yang sangat intensif yang terkenal sebagai "Training Within Industry" yang mempunyai 3 unsur program.

(1)"Job Instruction Training" (mengajarkan kepada calon
pengawas, bagaimana melatih seorang pekerja melakukan pekerjaan dengan cepat dan baik).

(2)"Job Relation Training" (mengutamakan segi dari
pengawasan yang berhubungan dengan pergaulan sesama manusia).
(3)"Job Methods Training" (melatih, baik pengawas maupun
pekerja, menganalisa pekerjaannya, sehingga dapat disediakan segala perbuatan yang tidak perlu dan dapat dihemat bahan-bahan dan waktu).

Team menganjurkan supaya badan Pemerintah yang bersangkutan mempelajari seluruh masalah latihan pengawasan, dan dengan memakai bahan-bahan yang dipaparkan di atas atau salah satunya yang dapat dipergunakan di sini, melatih serombongan kecil pelatih pengawas, yang nanti akan menjalankan program latihan tersebut diberbagai cabang pemerintahan dan dalam perindustrian partikelir.

XIV. Pendidikan "Part-time" bagi orang dewasa.

Dalam hal ini perlu dikembangkan suatu program yang sangat kesempatan bagi orang-orang yang tidak bersekolah untuk mencapai kemajuan atau melatih diri kembali, Kenyataannya ialah Sedikit saja kesempatan yang diberikan kepada tamatan S.T.P. untuk mengunjungi sekolah "part-time" untuk memperoleh ijazah S.T.M. Juga hal tersebut terdapat pada S.M.A., S.M.E.A. dan sebagainya. Pendeknya untuk memperoleh pendidikan di Indonesia, orang harus menjadi pelajar "full-time" oleh karena tidak ada kesempatan pendidikan sebagian waktu.

Dalam hubungan ini Team mengusulkan:

1.Pendidikan "part-time" dari orang dewasa hendaknya diberikan untuk memberi kesempatan kepada orang-orang yang tidak mengunjungi sesuatu sekolah, menambah pelajarannya, untuk memperoleh surat ijazah sekolah-sekolah sampai ketingkat yang paling atas. Dengan perkataan lain dapat diberikannya ijazah-ijazah tidak saja atas dasar "full-time" tetapi juga www.djpp.depkumham.go.id atas dasar "part-time".
2.Hendaknya diperbaiki koordinasi antara pelbagai kementerian sehingga kursus-kursus istimewa yang diselenggarakan di bawah pengawasan sesuatu kementerian, di mana mungkin, dapat mempergunakan gedung-gedung dan pegawai-pegawai sekolah umum.
3.Hendaknya dijalankan secepat mungkin program pendidikan orang dewasa yang bersifat luas, sebab semua orang yang menerima pendidikan menurut program demikian dapat segera menggunakan hasil pendidikannya dalam pekerjaan mereka.
4.Tidak perlu kiranya tiap-tiap sekolah di Indonesia menjalankan program pendidikan orang dewasa. Dapat dibatasi lebih dahulu pelaksanaannya.
5.Hendaknya dipertimbangkan pemakaian sistim radio nasional dalam program pendidikan orang dewasa.
6.Hendaknya dibentuk suatu panitia dari para pendidik yang berkepentingan, guna mempelajari seluruh program pendidikan orang dewasa dan mengadakan tempat percobaan, sebaiknya di Jakarta, yang nanti dapat diselidiki dan dipelajari, dan jika perlu ditambah atau diubah. Bila hal tersebut dapat berjalan dengan baik maka dapat diluaskan ketempat-tempat lain.

BAB D - .

Administrasi Sekolah.

I. Bahan-bahan statistik dan perencanaan pendidikan.

Dalam hal ini Team menganjurkan:

1.Berdasarkan tidak adanya atau sangat kurangnya bahan-bahan statistik yang dapat dipakai, perencanaan pendidikan hendakya dibatasi pada lapangan-lapangan dasar, oleh karena rencana yang luas dan terlalu jauh mungkin mengakibatkan adanya gedung-gedung sekolah dan rencana pelajaran yang tidak sesuai.
2.Supaya badan-badan Pemerintah yang bertugas mengumpulkan dan melaporkan bahan-bahan statistik, hendaknya dibantu di mana mungkin, dalam usahanya untuk mendapatkan bahan- bahan mengenai beraneka macam hal yang dapat dipercaya.

II. Kebijaksanaan fiskal.

Pelaksanaan sistim pendidikan ialah pelaksanaan sesuatu hal yang penting karena itu harus didasarkan pada kebijaksanaan fiskal yang sehat. Ini berarti harus diajukannya suatu permohonan anggaran belanja yang realistis dan anggaran belanja tersebut harus menjadi pegangan dasar.

Oleh karena itu dianjurkan supaya untuk seluruh sistim pendidikan di Indonesia diadakan suatu prosedur penghitungan yang sehat dan "actuarially acceptable".

III. Kontrak Pemerintah dengan pelajar.
www.djpp.depkumham.go.id

Team menghargai alasan dari Pemerintah untuk memberi subsidi guna mendorong dan memberi kesempatan kepada persiapan pemuda dan pemudi bagi dinas-dinas Pemerintah. Apakah pemberian subsidi itu mencapai maksudnya atau tidak, tidak dapat dibuktikan berdasarkan bahan-bahan keterangan yang tersedia. Akan tetapi Team berpendapat dengan tegas bahwa cara pemberian subsidi itu adalah kurang effektif dan mahal dari pada apa yang dapat dilihat.

Menurut pendapat Team sikap sipelajar terhadap pendidikan yang ditempuhnya itu sangat dirugikan oleh subsidi termaksud, karena ini menimbulkan kesan pada sipelajar bahwa, "masyarakat berkewajiban memberi nafkah kepadanya".

Karena itu dianjurkan supaya segala kontrak demikian dikurangi dan dihilangkan secepat mungkin.

IV. Alat-alat cara memperoleh dan membagi-bagikannya.

Banyak sekolah di Indonesia kekurangan alat-alat untuk tujuan pendidikan ini disebabkan karena :
a)Alat-alat sebenarnya hanya terpakai untuk produksi, bukan untuk tujuan pendidikan.
b)Alat-alat banyak tidak dipergunakan, karena sekolah bersangkutan belum bisa mempergunakan maupun oleh karena kurang tenaga listrik dan sebagainya.
c)Dan adanya ketidak-seimbangan dalam pembagian alat-alat. Untuk ini terang diperlukan inventarisasi yang teliti, dan
dari inventarisasi tersebut diadakanlah pembagian baru alat-alat yang benar-benar diperlukan untuk maksud-maksud pendidikan.

Maka dianjurkan supaya:
1.Penyelidikan seluruh alat-alat diselesaikan segera mungkin.
2.Diangkat seorang ahli tehnik yang kompeten untuk mengadakan pembagian baru dari alat-alat.
3.Kepada berbagai badan yang memberi bantuan luar negeri hendaknya diberitahukan tindakan apa yang telah diambil.

V. Pengawasan sekolah-sekolah tehnik.

Sangat dapat disetujui cara penempatan seorang inspektur pendidikan tehnik dalam tiap daerah, tetapi yang mengherankan ialah bahwa: inspektur-inspektur termaksud tidak mempunyai kekuasaan atas sekolah-sekolah S.T.M.

Oleh sebab itu dianjurkan supaya tiap inspektur Daerah diberi pertanggungan-jawab dan kekuasaan atau sekolah-sekolah S.T.M. sebagaimana sekarang dilakukan terhadap S.T.P.-S.T.P. Bila perlu, inspekstur-inspektur tersebut untuk dapat mengerjakan tugasnya dengan lebih baik, dapat ditambah kecakapannya. Konsentrasi tanggung-jawab ini akan mengakibatkan koorinasi dan kerja-sama yang lebih baik antara lembaga-lembaga yang bersangkutan.

VI. Koordinasi bantuan luar negeri.
www.djpp.depkumham.go.id

Kebutuhan Indonesia akan alat-alat dan guru-guru yang kompeten adalah demikian besarnya, sehingga sangatlah merugikan jika terdapat banyak duplikasi usaha dan alat-alat yang diberikan oleh berbagai rencana pemberi bantuan luar negeri kepada Indonesia. Duplikasi tersebut dalam kenyataannya terdapat di Indonesia, bahkan adakalanya bantuan ini bertentangan dengan bantuan yang diberikan oleh sumber-sumber lain.

Dalam hal ini dianjurkan supaya pelbagai badan bantuan luar negeri itu diberitahukan tentang permohonan-permohonan yang diajukan kepada badan-badan lain, agar supaya Pemerintah Indonesia dapat menerima bantuan efektif yang sebesar-besarnya dari sumber-sumber yang tersedia dari dan melalui pelbagai badan bantuan luar negeri.

Bab. E.

Gedung-gedung

I. Hak atas fasilitet-fasilitet

Dianjurkan supaya Biro Perancang Negara meminta kepada semua kementerian untuk melaporkan kepadanya segala sesuatu mengenai tempat-tempat yang diperlukan oleh sesuatu kementerian dan yang dipergunakan oleh kementerian lainnya, dan bila dikehendaki dapat dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

II. Perumahan pelajar

Banyak variasi didapati mengenai gedung-gedung, tempat tidur dan tempat makan dari berbagai sekolah. Banyak sekolah lainnya tidak mempunyai asrama dan/atau tempat-tempat makan yang sedemikian untuk dapat mendorong para pelajar bekerja dengan sebaik-baiknya.

Dianjurkan supaya asrama pelajar dan tempat-tempat makan diperbaiki secepat mungkin dan para pelajar diharuskan mengerjakan lebih banyak pekerjaan rumah-tangga dan beberapa pekerjaan pribadi mereka.

III. Cukupnya gedung-gedung

Indonesia dewasa ini relatif tidak begitu menderita kekurangan gedung sekolah. Kekurangan-kekurangan yang dirasakan di sini berhubung dengan tidak cukup dipergunakannya tempat- tempat yang ada.

Oleh karena itu Team menganjurkan supaya:
1.Jumlah murid dalam tiap kelas dinaikkan menjadi 25 atau 30 untuk kelas-kelas akademis dan 20-25 bagi kelas-kelas bengkel dan laboratorium sesuai dengan peraturan-peraturan yang sekarang telah ada.
2.Sistim penerangan dewasa ini diperbaiki, oleh karena kebanyakan sekolah-sekolah sangat kekurangan dalam hal ini.
3.Lebih baik menyelidiki pengluasan alat pembangkitan tenaga www.djpp.depkumham.go.id listrik daerah dari pada membeli alat pembangkitan tenaga listrik sendiri bagi tiap sekolah tehnik.
4.Sistim sekarang untuk inventaris kelas-kelas hendaknya ditinjau kembali guna mendapat jalan dan cara mempergunakan gedung- gedung dengan lebih efektif.

IV. Ketidak-seimbangan gedung-gedung.

Sesuatu lembaga pendidikan, pada tingkat manapun, untuk menunaikan tugasnya harus mempunyai : 1. pengajar-pengajar yang terlatih, 2. alat-alat yang cukup, 3. perumahan yang sesuai; ketiga unsur penting ini hendaknya disediakan dalam urutannya tadi. Dalam kenyataannya di Indonesia terlalu besar perhatian diberikan pada pendirian gedung-gedung dengan melupakan tenaga- tenaga pengajar dan alat-alat.

Oleh karena itu dianjurkan supaya:
1.Seluruh rencana pembangunan gedung-geung, terutama pada tingkat Universitas, ditinjau dan diselidiki kembali untuk mengetahui apakah uang yang dibelanjakan dipergunakan dengan cara praktis dan effisien.
2.Keuangan dibelanjakan menurut urutan yang paling banyak memberi faedah dan menutupi kebutuhan yaitu:

1. guru-guru,
2. alat-alat,
3. gedung-gedung.

Sangat besar kekurangan mengenai laboratorium untuk dipakai oleh pelajar ilmu kimia, ilmu alam dan pelajaran-pelajaran ilmu dasar. Alat-alat laboratorium yang didapati hanyalah untuk keperluan demonstrasi guru, dan tidak mencukupi untuk dipergunakan bagi latihan-latihan oleh pelajar-pelajar sendiri.

Dianjurkan supaya laboratorium pengetahuan ilmu alam untuk dipergunakan oleh para pelajar sendiri diadakan di semua sekolah mulai dari tingkat sekolah lanjutan ke atas.

Bab F.

Pertanian

I. Latar Belakang.

Untuk menjamin supaya tanah Indonesia yang subur ini terus- menerus hingga akhir zaman memberi hasil yang optimal, maka perlu diadakan pemeliharaannya yang sebaik-baiknya, hal mana hanya mungkin dilaksanakan jika tersedia cukup tenaga ahli pertanian yang meliputi ahli-ahli yang berpendidikan Fakultas, sekolah menengah, maupun yang pendidikannya kurang dari sekolah menengah.

II. Tempat Pendidikan dan Pegawainya.

Telah didirikan tiga Fakultas Pertanian, satu di Bogor, satu di Jogyakarta dan satu di Payakumbuh. Fakultas di Payakumbuh di www.djpp.depkumham.go.id tempatkan dalam gedung-gedung sementara, tidak mempunyai tanah untuk kebun-kebunnya, hanya mempunyai dua orang pengajar dan 21 orang pelajar

Kekurangan guru-guru adalah persoalan yang paling mendesak di sekolah-sekolah dan Fakultas-fakultas Pertanian. Nampaknya tidak mungkin untuk dengan segera mengadakan guru-guru yang terlatih baik dalam jumlah yang cukup. Belum lagi disebut di sini kesukaran dalam pembelanjaan tenaga-tenaga asing.

Oleh karena itu adalah bijaksana jika Fakultas di Bogor dahulu yang disempurnakan. Fakultas di Jogyakarta mungkin dapat berjalan terus dengan kekuatan tenaga pengajarnya yang sekarang dengan dibantu oleh beberapa tenaga dari Bogor atas dasar "part- time". Memperkembangkan Fakultas di Payakumbuh sebaiknya dipertangguhkan dahulu. Mahasiswa dan kedua tenaga pengajarnya dapatlah dipindahkan ke Bogor atau ke Jogyakarta.

Ada Fakultas yang membutuhkan lebih banyak alat-alat laboratorium, sedang semua Fakultas memerlukan lebih banyak buku- buku pelajaran dan buku bacaan tambahan.

III. Tingkat Bachelor.

Dalam hubungan ini Team menganjurkan pemberian surat ijazah Bachelor pada Fakultas. Ijazah ini dapat diperoleh dalam empat tahun dengan demikian ada penghematan waktu baik bagi Fakultas maupun bagi mahasiswa. Dalam praktek segala pekerjaan di Kementerian Pertanian yang memerlukan tamatan Fakultas dapat dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tingkat Bachelor.

IV. Sekolah-sekolah Menengah Pertanian.

Sekolah Pertanian Menengah Atas kebanyakan mempunyai alat- alat yang serba cukup, hanya didapat kesan bahwa tempat- tempat pendidikan ini tidak dipergunakan sepenuhnya berhubung dengan kurangnya tenaga pengajar.

Team mengusulkan supaya pendirian gedung-gedung yang direncanakan ditangguhkan dahulu hingga telah tersedia lebih banyak guru-guru yang kompeten, tidak saja untuk keperluan sekarang, juga untuk sekolah-sekolah yang hendak didirikan.

V. Penyuluhan dan Research.

Research dan penyuluhan pertanian hendaknya dikoordinir dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Fakultas Pertanian.

1.Organisasi,

Supaya perhatian lebih banyak terhadap penduduk persediaan, maka organisasi Fakultas Pertanian diusulkan sebagai berikut:

a)Hendaknya dikepalai oleh seorang administrator atau Dekan yang mempunyai pendidikan yang mendalam dan luas dalam ilmu pertanian.
www.djpp.depkumham.go.id b)Ia mungkin akan mempunyai tiga pembantu yang mengepalai masing- masing bagian pengajaran, research dan penyuluhan. Organisasi yang demikian, yang menggabungkan pengajaran di sekolah, pekerjaan research dan dinas penyuluhan di bawah satu administrasi terbukti sangat effektif

2.Balai Penyelidikan Pertanian.

Balai penyelidikan pertanian itu tidak saja harus mengadakan research pertanian untuk seluruh negara, tetapi harus juga mengetahui perkembangan-perkembangan pertanian dilain-lain negara dan menyediakan keterangan-keterangan mengenai hal ini kepada bagian-bagian lainnya.

VI. Dinas Penyuluhan Pertanian.

Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Masyarakat Desa sistim India. Ini adalah langkah yang baik sekali. Dan sebaiknya manteri-materi pertanian mendapat latihan tambahan guna menerima tugas tambahan sebagai pekerja-pekerja desa (village workers) dalam Rencana Pembangunan Masyarakat Desa.

Anjuran-anjuran.

Dianjurkan :
1.Supaya perkembangan Fakultas Pertanian di Payakumbuh ditunda dahulu untuk sementara waktu.
2.Supaya pelajaran-pelajaran dalam pendidikan guru dan cara- cara pemberi penyuluhan ditambahkan pada rencana pelajaran dari Fakultas Pertanian.
3.Supaya Fakultas-fakultas Pertanian mengadakan pelajaran empat tahun untuk mencapai tingkat Bachelor.
4.Supaya pendidikan untuk Master dewasa ini hanya diberikan di Bogor saja.
5.Supaya pendirian gedung-gedung untuk sekolah-sekolah S.P.M. A. baru ditunda dahulu hingga telah tersedia lebih banyak guru-guru.
6.Supaya dipertimbangkan kemungkinan penggabungan pengajaran di Fakultas, research pertanian dan penyuluhan di bawah seorang kepala administrasi.
7.Supaya dilanjutkan usaha untuk memperoleh orang-orang yang berpendidikan Fakultas untuk mendapat kedudukan-kedudukan tinggi di Kementerian Pertanian.
8.Supaya Rencana Pembangunan Masyarakat Desa, jika diterima, dijalankan oleh dinas penyuluhan (Jawatan Pertanian Rakyat) sekarang.

BAB 13.

KESEHATAN

A. Pendahuluan

www.djpp.depkumham.go.id

Organisasi kesehatan telah menjadi kocar-kacir selama pendudukan Jepang dan selama revolusi nasional. Di samping itu pemberantasan penyakit-penyakit seperti: malaria, T.B.C., framboesia, tidak berjalan, pun juga banyak bangunan-bangunan kesehatan tidak terpelihara atau rusak. Akhirnya keadaan kesehatan buruk karena kurangnya tenaga ahli (dokter dan para medis), sedang pendidikan tenaga-tenaga baru dapat dikatakan belum begitu pesat jalannya.

B. Keadaan Kesehatan Rakyat.

Untuk mengadakan gambaran keadaan kesehatan rakyat, sukar diperdapat angka-angka statistik yang dapat dipercayai. Di bawah ini hanyalah dicantumkan perkiraan mengenai angka-angka kematian (untuk perbandingan diberikan angka-angka di India).

Tingkat kematian Kematian bayi Kematian ibu kematian

kematian

(infant morta- (maternity

lity rate)

mortality

rate)

1. Indonesia (1951) 22‰
   115-300‰ 12-16‰

India (1950) 16.5‰ 127‰

2.Indonesia (1955) ±11,80‰ ± 97‰ ± 4‰

Sumber: Kementerian Kesehatan.

Mengenai penyakit menular: typhus, kolera, disentri, meskipun tidak dapat diberi angka-angka yang tepat, tetapi penderita penyakit ini tetap banyak.

Penyakit cacar dapat dikatakan hingga perang dunia II tidak terlihat di Indonesia disebabkan vaksinasi dan revaksinasi. Tetapi pada tahun 1947 penyakit ini mulai berjangkit di Sumatera (dari Malaya) menjalar ke Jawa dan sekarang juga ke Kalimantan dan Sulawesi. Penyakit pes sebagai suatuwabah belum seluruhnya dapat dibasmi sebab beberapa sumber masih belum dapat diberantas.

Di samping penyakit menular ini, banyak gangguan penyakit rakyat: malaria, T.B.C., framboesia, lepra, trachoma dan penyakit kelamin.

Di antara ini malarialah yang paling berbahaya, karena daerah-daerah malaria yang luas dan tingginya angka-angka morbiditet dan mortalitet. Taksiran angka mortalitet 1,3 - 1,5 , morbiditet 40% (angka morbiditet di daerah yang khronis - epidemis dapat mencapai 400 ).

Angka-angka tentang T.B.C. ditaksir 189 per 100.000 untuk tingkat mortalitet dengan taksiran 0,75 sampai 1 juta "open cases". Salah satu penyakit yang banyak terdapat ialah framboesia. Ditaksir jumlah penderita 15% dari seluruh penduduk, dan 6% dari ini yang dapat menular dan 75% dari yang menular pada kanak-kanak kurang dari 18 tahun. Penderita-penderita lepra kira- kira 70.000 orang. Trakhoma masih merajalela di daerah-daerah pantai dan ditempat-tempat di mana hygiene rakyat masih rendah. Mengenai penyakit kelamin belum dapat diberikan angka-angka yang www.djpp.depkumham.go.id tepat; menurut perkiraan sangat mungkin frekuensinya lebih besar sesudah perang dunia II.

C. Fasilitet-fasilitet Pengobatan.

Kemungkinan untuk pengobatan tidak begitu besar, sebab rumah-rumah sakit (bisa dan istimewa) menyediakan hanya 63.080 tempat tidur, jadi suatu ratio 0,8 . Sejumlah 12.940 tempat tidur ada di rumah-rumah sakit istimewa, jumlah yang sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah penderita.

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar. Untuk dapat menampilkan format gambar tersebut, tekanlah TAB dan kemudian tekan ENTER]

Kesukaran dalam pengobatan lebih terasa karena tenaga dokter dan bidang terkumpul di kota-kota besar dan karena kesukaran alat perhubungan. Untuk meratakan usaha-usaha pengobatan, perhubungan merupakan syarat utama.

D. Kebijaksanaan Kesehatan.

Diadakan urgensi-program dalam lapangan kesehatan yang terdiri atas 11 pasal:
1.a.Pemberantasan penyakit menular: cacar, typhus, disentri, kolera, dilangsungkan secara sistematis seperti sebelum perang; juga pemberantasan pes diperhatikan sepenuhnya; berbaikan perumahan rakyat diadakan di mana perlu.
b.Pemberantasan penyakit rakyat di lapangan kuratip dan preventip menurut cara yang sistematis. Dengan bantuan U.N.I.C.E.F., pemberantasan framboesia akan diperluas di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sedangkan ditempat- tempat lain dijalankan dengan effektip.
Pemberantasan penyakit kelamin dipersiapkan di Surabaya. Untuk TBC. Pemerintah menyiapkan BCG. vaksinasi di Bandung.

Pemberantasan lepra menurut cara modern dengan menitik-beratkan pada pemeliharaan kesosialan penderita. Perhatian sebesar-besarnya diberikan pada pemberantasan malaria bersama-sama dengan W.H.O.
2.Pendidikan rakyat tentang kesehatan dan hygiene mendapat perhatian sepenuhnya.
3.Sangat perlu untuk memperbesar kapasitet rumah-rumah sakit dengan meluaskan atau mendirikan yang baru, demikian pula halnya dengan balai-balai pengobatan. Direncanakan pendirian rumah-rumah sakit di Kebayoran, kabupaten Bandung (Rancabadak), Bukitinggi, Surabaya dan Semarang. Selain itu akan dicoba memakai auto-ambulance dan kapal-kapal sebagai poliklinik berkeliling.
4.Pendidikan tenaga-tenaga kesehatan (dokter dan para medis).
5.Usaha untuk memperbesar persediaan obat-obatan dan alat- alat kedokteran dengan jalan mengimpor lebih banyak. Dipertimbangkan pula kemungkinan usaha untuk mendirikan depot dan pabrik obat baru (pabrik pharmasi).
www.djpp.depkumham.go.id 6.Meneruskan penyelidikan-penyelidikan di Balai-balai dan Lembaga-lembaga Ilmu Pengetahuan.
7.Mulai dengan hygiene sosial, antara lain hygiene industri.
8.Dengan bantuan W.H.O. dan U.N.I.C.E.F. dikerjakan Rencana Kesehatan Ibu dan Anak.
9.Rencana Pembentukan Jawatan Kesehatan Desa dimulai dengan "Rencana Bandung", yaitu rencana integrasi usaha- usaha kuratip dan preventip di dusun.
10. Usaha perbaikan makanan rakyat bersama-sama dengan FAO. Di samping itu dibentuk Panitia Perbaikan Makanan. 11. Memelihara kerjasama dengan badan-badan internasional (WHO., UNICEF., FAO, ICA.).

Mengenai penyelenggaraannya Musyawarah Nasional Pembangunan menganjurkan supaya dalam melaksanakan kebijaksanaan kesehatan, usaha-usaha prepentip lebih diintensifir di samping usaha-usaha kuratip untuk mencapai keseimbangan hal mana dapat diterima.

Program pekerjaan Pemerintah dalam lapangan kesehatan yang ditetapkan dalam tahun 1951 perlu disebut di sini sebab dianggap sebagai dasar kebijaksanaan kesehatan dari Kementerian Kesehatan dalam tahun-tahun berikutnya.

Di dalamnya dapat dilihat usaha meninggikan tingkat pengobatan kuratip dengan memperluas dan mendirikan rumah-rumah sakit dan balai-balai pengobatan.

Usaha preventip perlu dipertahankan seperti sebelum perang dunia II dalam pemberantasan penyakit-penyakit menular: kolera, typhus, pes dan lain-lainnya. Tetapi usaha-usaha pemberantasan bantuan badan-badan internasional sangat dipeluas. Tujuan: membendung penyakit-penyakit rakyat dalam waktu yang singkat.

Rencana lain yang mendapat perhatian lagi ialah rencana untuk meluaskan usaha-usaha pengobatan-pengobatan kuratip dan preventip di dusun.

Untuk ini ada "Rencana Bandung" yaitu rencana percobaan sebagai integrasi usaha kuratip dan preventip.

E. Hasil-hasil sementara.

Meskipun usaha-usaha di atas belum mencukupi, namun sudah pada kemajuan:

a.Epidemi besar dan berbahaya pada tahun 1954 tidak ada. Cacar, typhus, TBC dan disentri hanya secara insidentil. Juga penyakit pes yang pada tahun 1950 dan 1951 meminta banyak korban (2 a 3.000), dalam tahun 1954 banyak berkurang (119). Pun daerah-daerah pes lebih kecil dari keadaannya pada tahun 1950/1951.

b.Pemberantasan penyakit rakyat berjalan pesat :

-Kampanye anti framboesia dimulai pada tahun 1950 dengan bantuan WHO dan UNICEF. di daerah Yogya dan Jakarta dan sekarang sudah merupakan kampanye umum. Akhir 1954 daerah yang berpenduduk lebih dari 15 juta diperiksa dan 2 juta telah diobati.
-BCG. vaksinasi, memberantas TBC dimulai di daerah Bandung dengan www.djpp.depkumham.go.id bantuan WHO dan UNICEF. Akhir tahun 1954 telah diperiksa 2 juta lebih.
-Pemberantasan malaria yang dimulai dengan penyemprotan DDT menunjukkan kemajuan-kemajuan (daerah-daerah Metro, Cihea, Cilacap).
-Penyakit kelamin diberantas secara sistematis oleh Lembaga Pusat Penyelidikan dan Pemberantasan Penyakit Kelamin di Surabaya, sebagai pusat penyelidikan, pemberantasan dan pendidikan.
-Usaha pemberantasan kusta diperluas dengan pendirian Rumah Sakit Kusta yang besar di Tangerang. Penyelidikan epidemiologis, dimulai di daerah Wates (Krrawang). -
Trakhoma diberantas dengan bantuan WHO dan UNICEF di Jawa dan Sumatera Selatan.

c.Di lapangan Kesejahteraan Ibu dan Anak ada kemajuan yang amat pesat. Dengan bantuan UNICEF dan WHO telah diperluas, hingga pada tahun 1954 telah ada 1.100 Balai Kesehatan Ibu dan Anak.
d.Jumlah tempat tidur rumah sakit pada tahun 1954 sudah 63.080 buah.
e.Jumlah poliklinik pada akhir tahun 1954 ada 3.153 buah di antaranya 2.908, milik Pemerintah.
f.Dengan adanya Lembaga Orthopaedi dan Prothese, maka soal rehabilitasi penderita cacad diberi perhatian.
g.Jumlah tenaga kesehatan kelihatan meningkat.

Tenaga kesehatan

Jumlah
Pemerintah

Dokter

1.504 896
Dokter gigi 260 144
Ahli obat 108 4
Pembantu ahli obat 1.174 232
Bidan 1.838 835
Perawat 727 570
Jururawat 6.000 5.500
Analis 64 55
Ahli dieet 14 14
Tenaga para medis lain 3.200 -

Sumber : Kementerian Kesehatan (tahun 1954).

F. Rencana Lima Tahun.

Sebagai inti dari Rencana Lima Tahun Kesehatan ini dapat ditentukan pokok-pokoknya sebagai berikut:
1.Rencana Usaha Perawatan (rumah-rumah sakit poliklinik dan perluasan Rencana Bandung).
2.Rencana Pemberantasan Penyakit Rakyat.
3.Rencana Pemberantasan Penyakit Menular.
4.Rencana Kesehatan Desa.
5.Rencana Kesehatan Sekolah.
6.Rencana Pendidikan.
www.djpp.depkumham.go.id 7.Rencana Laboratorium.
8.Rencana Lain-lain.

Untuk menyelenggarakan rencana-rencana ini yang meliputi jangka waktu yang lebih panjang dalam Rencana Lima Tahun ini disediakan biaya sebanyak Rp. 250 juta.

Adapun pembiayaan pegawai-pegawai dan lain-lain yang merupakan pengeluaran routine, termasuk Anggaran Belanja biasa. Keputusan-keputusan Musyawarah Nasional Pembangunan di bidang kesehatan tidak menunjukkan perbedaan yang prinsipiil dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun.

Pemerintah dapat menyetujui anjuran Musyawarah Nasional Pembangunan supaya untuk mencapai keseimbangan, usaha-usaha prepentip lebih diintensifkan disamping usaha-usaha kuratip.

1.Rencana Usaha Perawatan.

Rencana ini meliputi 3 bagian:
a.Rencana mendirikan dan memperluas rumah-rumah sakit.

b.Juga memperbanyak jumlah balai-balai pengobatan guna pengobatan-pengobatan ringan.

c.Usaha-usaha untuk memperluas "Rencana Bandung".

Rencana yang tiga buah ini, dapat dipandang sebagai rencana kesatuan pengobatan kuratip dan preventip.

Rencana rumah-rumah sakit berpangkal pada maksud untuk meninggikan perbandingan jumlah tempat tidur dan penduduk, yang sekarang kira-kira 0,8: 1.000. Maksud semula untuk meninggikan ratio sampai 1‰ ternyata terlalu berat, disebabkan biaya- biaya yang tinggi, sehingga diturunkan sampai 0,9‰.

Jika jumlah penduduk pada permulaan tahun 1960 kurang lebih sebanyak 89,8 juta (pertambahan penduduk tiap tahun 1,7%) maka jumlah tempat tidur haruslah sebanyak 80.820 buah. Maka harus ada tambahan 80.120 - 63.080 = 17.740 tempat tidur.

Jumlah ini dapat dibagi sebagai berikut:
untuk RS. U.

50% = 8.870

RS. Jiwa

4% = 710

RS. Paru-paru 10% = 1.774

RS. Kusta 4% = 710

RS. Mata 4% = 710

RS. Kelamin 4% = 710

RS. Bayi/Anak 10% = 1.774

RS. Pasien Chronis 4% = 710

RS. Bersalin 10% = 1.774

Disamping rencana memperluas fasilitet pengobatan, sangat perlu memperluas balai-balai pengobatan yang pada akhir tahun 1954 berjumlah 3.153 buah; dan diusahakan agar jumlah ini dalam lima tahun dapat ditambah dengan 1.400 buah. Berdasarkan praktek, Pemerintah Daerah lebih mudah mendirikannya.

Akhirnya perluasan "Rencana Bandung" yang melengkapi rencana ini dengan usaha-usaha preventip. Rencana ini mempersatukan usaha-usaha preventip dan kuratip oleh Pemerintah Pusat, Daerah, www.djpp.depkumham.go.id dengan kerja-sama dengan masyarakat setempat. Ini penting sekali, sebab usaha ini, terutama yang bersifat preventip, tidak akan berhasil jika tidak ada dukungan masyarakat. (Lihat bab mengenai Pembangunan Masyarakat Desa).

Diambil sebagai pangkal ialah daerah kabupaten dan yang setingkat, daerah-daerah di mana ada rumah-rumah sakit yang dianggap dapat diperluas jadi rumah sakit pusat:

Maksud semula untuk mendirikan dalam 3 kabupaten percontohan ini 3 pusat kesehatan dan 2 rumah sakit pembantu, masing- masing dengan 15 dan 40 tempat tidur; pusat kesehatan diibu kota kecamatan dengan usaha-usaha kuratip dan preventip: rumah sakit pembantu untuk orang sakit ringan. Usaha-usaha preventip pusat kesehatan ini melebarkan usaha-usahanya ke desa-desa dengan pembentukan jawatan hygiene desa, memeriksa orang-orang hamil dan anak-anak, juga balai penasehat desa untuk pengobatan-pengobatan ringan. Seperti rencana rumah sakit juga ini perlu dibatasi, karena bukan lagi 3 buah pusat kesehatan dan 2 rumah sakit pembantu, melainkan satu pusat kesehatan dan satu rumah sakit pembantu yang akan didirikan.

Rencana perluasan "Rencana Bandung" meliputi 12 buah kabupaten (tersebar di seluruh Indonesia); diharapkan pertambahan jumlah tempat tidur sebesar 660 buah. Pelaksanaan rencana ini sebaiknya diselenggarakan dalam rangka Rencana Pembangunan Masyarakat Desa.

2.Rencana Pemberantasan Penyakit Rakyat.

Malaria, TBC., framboesia, penyakit kelamin, trachoma banyak diderita di Indonesia. Malarialah yang dianggap sebagai musuh terbesar. Ditaksir pada tahun 1951, 30 juta rakyat Indonesia menderita penyakit malaria, dan 120.000 mati karena malaria TBC., penyakit kelamin, framboesia dan trachoma dianggap sebagai penyakit yang banyak mengakibatkan korban.

a.Malaria.

Rencana pemberantasan malaria adalah suatu lanjutan dan perluasan "malaria control program" dari Kementerian Kesehatan. Meskipun telah dimulai pada tahun 1950, kemajuan sedikit sekali dan baru 3 juta orang dapat dilindungi dari malaria dengan DDT (DDT house soraying). Beberapa persoalan timbul, dan yang paling penting ialah kekebalan DDT (DDT resistance) pada penghantar malaria (malaria vectors). Untuk mencegah menjalarnya kekebalan ke daerah-daerah lain, diperlukan rencana besar-besaran untuk membasmi malaria secepat mungkin, yakni dengan diadakannya penyemprotan di seluruh daerah-daerah malaria dengan pengendalian penyemprotan rumah dengan obat pembunuh serangga (residual insecticide house spraying). Tiap daerah disemprot paling sedikit 3 tahun berturut-turut. Yang dipakai terutama DDT., dan di daerah-daerah di mana terdapat kekebalan dipakai Dieldrin. Sesudah 5 tahun penyemprotan besar-besaran dihentikan dan dilanjutkan usaha pemeliharaan yang tidak banyak makan ongkos.

Rencana ini mendapat bantuan ICA. berupa alat-alat, bahan- bahan dan ahli-ahli dan dimulai pada tahun 1955 dan akan berakhir www.djpp.depkumham.go.id pada tahun 1959. Dari fihak Indonesia disediakan biaya untuk keperluan pengeluaran-pengeluaran berjalan (current); juga untuk keperluan pendidikan Lembaga Malaria.

Karena perkembangan-perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat belakangan ini, maka perlu diadakan penyesuaian dalam usaha pemberantasan malaria ini. Di sini perlu kiranya dipertimbangan usaha pendirian pabrik DDT. sendiri di Indonesia, dan juga harus dikemukakan urgensi dari suatu laboratorium malaria dan diadakannya "malaria sanitation".

b.TBC.

Sesudah malaria, TBC adalah penyakit rakyat yang utama. Taksiran yang rendah mengenai kematian ialah + 190 per 100.000 dan 750.000 - 1.000.000 sarang-sarang terbuka (open cases). Penyakit ini termasuk penyakit rakyat (social diseases), yang banyak dipengaruhi oleh keadaan sosial-ekonomis jadi erat hubungannya dengan taraf hidup.

Pada umumnya pemberantasan TBC bersifat preventip dan kuratip. Usaha pemberantasan dalam 20 tahun belakangan ini memindahkan titik beratnya pada usaha "preventip aktip" dan meliputi: BCG. vaksinasi, mendirikan pusat pengobatan TBC. (consultatie bureaux), dan kampanye Sinar X (mare X-ray Campaign).

Rencana BCG vaksinasi secara luas (mass prevention program) telah dimulai pada tahun 1954 dengan bantuan UNICEF. dan WHO. berupa bahan-bahan. Ini akan berakhir pada tahun 1960 dan diharapkan akan sudah disuntik 30 juta penduduk. Titik berat harus diletakkan pada kota-kota (besar dan kecil) oleh karena "kepadatan-infeksi". (infectie dichtheid) dan "kemungkinan infeksi" (infectie-kansen) di kota-kota lebih besar dari pada di desa-desa.

Perlu dipertimbangkan juga pembikinan BCG. vaksin sendiri di Indonesia.

c.Framboesia.

Dalam tahun 1954 telah dimulai dengan pelaksanaan suatu rencana pemberantasan framboesia dengan bantuan WHO. dan UNICEF. Menurut rencana pengobatan akan. meliputi daerah yang berpenduduk 65 juta orang.

Di dalam Rencana Lima Tahun ini pemberantasan framboesia adalah kelanjutan usaha tersebut di atas yang ternyata berjalan pesat menurut rencana.

Penyakit framboesia adalah penyakit yang hingga kini masih besar bahayanya, dan terdapat di lapisan rakyat yang miskin di mana keadaan sosial dan hygiene adalah buruk. Dengan diketemukannya penniciline, maka pemberantasan penyakit ini mengalami rase baru, karena terbukti telah dapat memberikan hasil yang sangat baik. Penyelidikan-penyelidikan yang selanjutnya diadakan dalam cara pemberantasan ini menghasilkan suatu cara yang ternyata lebih murah dengan membawa hasil yang lebih baik. Maka berhubung dengan itu telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan untuk memperluas usaha-usaha pemberantasan ini ke www.djpp.depkumham.go.id seluruh Indonesia.

d.Penyakit mata.

Di antara penyakit-penyakit mata, trachomalah yang diderita sebagian besar rakyat. Ada beberapa daerah yang merupakan sarang trachoma, yaitu:

daerah Jakarta

Tangerang

Cirebon

Semarang

Surabaya - Gresik.

Angka kejangkitan dalam daerah-daerah ini adalah 50 - 75%. Soal trachoma terutama terdapat di Jawa khusus pada golongan anak-anak. Angka kejangkitan umum adalah 40 - 50%.

Penyakit mata terutama trakhoma, menjadi suatu masalah kesehatan rakyat (public health problem) yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial-ekonomis dan sosial-hygienis.

Usaha-usaha pemberantasan penyakit mata perlu diperluas sebanyak mungkin dan dalam hal trakhoma dititik-beratkan pada pemberantasan pada anak-anak. Pemberantasan ini pada dasarnya terdiri atas mengejar kesehatan mata seumumnya dan pemberantasan trakhoma khususnya. Pendidikan perawat mata amat penting karena usaha kesehatan mata harus dikerjakan oleh pegawai tersendiri.

Koordinasi dan pemberian petunjuk-petunjuk umum yang harus diselenggarakan oleh Pemeiintah Pusat adalah pada tempatnya kalau dilakukan oleh Bagian Kesehatan Mata Kementerian Kesehatan.

Pemberantasan penyakit-penyakit mata secara "nationwide" akan didasarkan atas hasil-hasil pekerjaan "inital anti-trakhoma projects" dibeberapa daerah, seperti yang telah dikerjakan di daerah Tangerang.

3. Rencana Pemberantasan penyakit menular.

Ini sebagian besar dititik beratkan pada usaha-usaha perbaikan keadaan karantina di Indonesia. Soal ini menjadi amat penting sebab Indonesia mempunyai hubungan yang ramai dengan luar negeri.

Selama 8 tahun perang, pelabuhan-pelabuhan laut dan udara rusak, maka itu perlu diperhatikan persoalan-persoalan sebagai akibatnya, khusus keadaan karantina.

Dalam rencana ini perhatian teristimewa ditujukan pada pelabuhan-pelabuhan kelas I Tanjung Priuk, Makasar, Bitung, Medan, Surabaya begitu juga Kemayoran, Medan dan Surabaya.

Rencana lain-lain mengenai pemberantasan penyakit menular sekarang tetap bersifat pemeliharaan. Pada tahun-tahun terakhir ini pes menunjukkan kecenderungan menurun. Tetapi "pooling test", pemeriksaan apakah ada tikus-tikus di satu daerah, terus diadakan. Jika ada sumber-sumber pes, segera disusul dengan penyemprotan DDT., vaksinasi dan perbaikan rumah.

4.Rencana Kesehatan Desa.

Salah suatu acara terpenting di dalam Rencana Kesehatan Desa yang dapat diselenggarakan di dalam rangka Pembangunan Masyarakat Desa, ialah hygiene lingkungan hidup yang meliputi tindakan- www.djpp.depkumham.go.id tindakan yang ditujukan kepada lingkungan manusia dengan maksud mempengaruhi atau mengubah- lingkungan itu sehingga faktor-faktor yang tidak baik dikontrol sedemikian rupa, sehingga manusia dapat hidup sehat. Sebenarnya hygiene lingkungan ini tidak dapat dipisahkan dari hygiene perseorangan yang satu mempengaruhi yang lain.

Usaha pokok dalam lapangan ini dalam garis besarnya ialah mengusahakan agar penduduk desa menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut:
a.mengadakan persediaan air yang cukup dan baik untuk diminum dan mandi;
b.mengatur pembuangan kotoran baik yang berasal dari manusia dan binatang, maupun dari rumah-rumah, pekarangan-pekarangan dan jalan-jalan;
c.mendirikan rumah-rumah yang baik, memperbesar jumlah rumah- rumah maupun memperhatikan konstruksi dari rumah- rumah, agar supaya rumah-rumah itu menjadi pusat kesenangan rumah- tangga yang sehat (lihat Bab "Perumahan");
d.pembasmian binatang-binatang kecil seperti lalat, nyamuk atau kutu-kutu yang dapat membawa bibit penyakit dari si sakit ke orang-orang yang sehat;
e.memperhatikan hygiene makanan dan minuman.

Pada umumnya usaha-usaha hygiene lingkungan hidup harus dikerjakan oleh "Sanitarians" dengan pertolongan dari Jawatan Perumahan Rakyat dan Jawatan Petemakan.

Oleh karena situasi di Indonesia di lapangan hygiene lingkungan masih "onoverzichtelijk", perlu sekali, di beberapa tempat diadakan "pilot-projects" yang bisa menjadi "demonstration dan teaching centres" bagi seluruh Indonesia. Untuk hal ini WHO bersedia memberikan pertolongan, baik yang mengenai personil maupun yang mengenai alat-alat.

Soal merajalelanya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kurang baiknya keadaan hygiene lingkungan di Indonesia, disebabkan pula oleh kurang pengertian tentang hygiene perseorangan dan hygiene umum. Maka oleh karena itu soal pendidikan kesehatan kepada rakyat adalah suatu soal yang teramat pentingnya. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa semua usaha dilapangan kesehatan rakyat tidak akan berhasil, jika rakyat itu tidak diberikan pendidikan dan penerangan yang sebaik-baiknya tentang soal-soal itu.

Pendidikan kesehatan kepada rakyat ini bermaksud:
a.menimbulkan suatu pengertian yang baik dari penduduk tentang masalah-masalah kesehatan;
b.menggerakkan rakyat agar supaya mereka turut-serta dengan aktip atas dasar pengertian tadi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut;
c.mengusahakan suatu tingkat di mana masyarakat sendiri telah memikul tanggung-jawab atas keadaan kesehatannya.

Secara umum, methodik pendidikan kesehatan dijalankan dengan jalan: penerangan lisan, tulisan dan audiovisual (film). Pendidikan ditujukan kepada perseorangan, keluarga, perkumpulan- perkumpulan, anak-anak sekolah. Metode-metode yang sederhana dan www.djpp.depkumham.go.id praktis yang disesuaikan kepada kebutuhan-kebutuhan dan minat penduduk adalah yang terbaik. Di samping metode-metode yang sederhana ini ada juga metode-metode spesial yang ditujukan kepada golongan-golongan penduduk yang tertentu, umpamanya kaum tani, buruh perusahaan, guru dsb.

Sudah barang tentu bahwa usaha-usaha ini hanya dapat dijalankan oleh tenaga-tenaga yang faham mengerjakan pekerjaan ini.

5.Rencana Kesehatan Sekolah.

Menjelang dilaksanakannya Rencana Wajib Belajar, telah diadakan langkah-langkah pertama untuk dijadikan dasar dari usaha kesehatan sekolah dan ini untuk sementara waktu diselenggarakan Bagian Kesehatan Desa Kementerian Kesehatan.

6.Rencana Pendidikan.

Karena kekurangan akan pegawai terlatih dalam masing-masing kejuruan dan keahlian, maka telah direncanakan untuk mengadakan perluasan lapangan pendidikan tenaga-tenaga kesehatan, sehingga dalam waktu singkat dapat diharapkan tenaga-tenaga kesehatan dalam jumlah yang cukup. Maka perlu diadakan peninjauan soal pendidikan secara integral.

Di dalam peninjauan itu ada beberapa soal yang memerlukan penyelidikan, ialah:
a.jenis tenaga, suatu hal yang berhubung dengan usaha yang akan dikerjakan.
b.cara pendidikan, suatu hal yang berhubungan dengan "basic education" dan lamanya pendidikan; di situ pun termasuk: penetapan mata pelajaran dan bahan pelajaran.
c.jumlah dari tiap jenis tenaga yang dibutuhkan dalam tahun- tahun yang akan datang, menurut suatu perencanaan yang tertentu.

BAB 14.

KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN JAMINAN SOSIAL.

A. KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. Pendahuluan.

Maka lama makin diinsyafi orang, bahwa program-program kesejahteraan sosial tidak dapat dipandang lagi sebagai tindakan- tindakan insidentil dan sementara yang hanya menjadi urusan usaha-usaha sosial fihak partikelir semata-mata.

Mula-mula orang beranggapan bahwa yang memerlukan bantuan dari sumber-sumber partikelir dan Pemerintah adalah mereka yang lemah, cacad, jahat ataupun memiliki kekurangan-kekurangan lain; tetapi kini nyatalah bahwa pokok-pokok sebabnya lebih banyak terletak di dalam sistem ekonomi dari pada di dalam diri www.djpp.depkumham.go.id perseorangan semata-mata. Mereka yang kuat, mampu bekerja dan berkemauan, terpaksa menderita bersama-sama dengan mereka yang lemah. Maka oleh sebab itu, kesejahteraan sosial kini berarti segala rencana Pemerintah yang positif yang bertujuan jaminan ekonomis, kesehatan, pengetahuan dan kemakmuran, dan meliputi lapangan-lapangan pertanggungan sosial, pendidikan umum, kesehatan umum, kejahatan dan pemberantasannya, kesejahteraan kanak-kanak dan lain-lain.

II. Lapangan-lapangan Pekerjaan Kesejahteraan Sosial.

Untuk memberi sekedar gambaran tentang lapangan-lapangan pekerjaan kesejahteraan sosial tersebut di atas yang sebahagian dari padanya berupa penyelenggaraan berjenis-jenis bantuan sosial yang bersifat kuratif dan repressif, maka di bawah ini disebutkan beberapa macam pekerjaan:
a.bantuan kepada fakir-miskin dan orang-orang terlantar;
b.bantuan asuhan kepada anak-anak yatim/terlantar;
c.rehabilitasi penderita cacad, bekas hukuman, korban kemaksyiatan, dan sebagainya.
Pekerjaan ini meliputi usaha-usaha mengadakan perumahan untuk merawat dan mendidik, dan memberi bantuan kepada penderita cacad yang membutuhkan pertolongan di luar perumahan; memberi bantuan kepada keluarga penderita cacad, pencari nafkah yang diasramakan; mengurus warga negara Indonesia yang datang dari lain negara yang membutuhkan pertolongan;

d.bantuan kepada orang-orang yang kehilangan rumah dan nafkah karena bencana alam atau kekacauan; korban-korban sebagai akibat bahaya kebakaran, displaced persons, korban-korban sebagai akibat gangguan binatang buas;
e.usaha untuk memasyarakatkan kembali suku-suku yang hidup terasing (Kubu, Mentawai, Sakai, dan lain-lain);
f.usaha pemberantasan dan pencegahan berbagai penyakit masyarakat seperti berjudi, ngijon;
g.usaha pemberantasan dan pencegahan perdagangan perempuan dan anak-anak dan penerbitan yang bersifat cabul, pula memberantas dan mencegah kemaksyiatan (judi, mabok, madat). Pekerjaan ini meliputi usaha-usaha memberi perawatan, bantuan dan pendidikan, mengawasi penerbitan yang bersifat cabul, melaksanakan pekerjaan mengenai pemberantasan perdagangan perempuan dan anak-anak yang bertahan dengan keanggautaan Indonesia di PBB, melaksanakan pemberantasan dan pencegahan judi, mabok dan madat;
h.di samping usaha-usaha berupa kuratif-repessif seperti tersebut di atas, juga diselenggarakan pekerjaan sosial yang dinamakan "bimbingan-sosial" yang bersifat promotif- preventif. Bimbingan dilakukan dengan jalan penyuluhan lisan/tulisan dan visuil untuk masyarakat, khusus dalam soal-soal kemasyarakatan untuk mengembangkan rasa kesosialan dan tanggung-jawab sosial.

III. Peranan Pemerintah.

www.djpp.depkumham.go.id

1.Jenis-jenis pekerjaan yang disebutkan di atas, walaupun
seandainya diingini, tidak mungkin dijalankan oleh Pemerintah semata-mata. Karena untuk dapat mencapai tujuan Rencana Lima Tahun ini, ialah mempertinggi tingkat kehidupan rakyat, maka dalam keadaan ekonomi dewasa ini haruslah diutamakan usaha-usaha memperbesar peralatan, modal dan keahlian-keahlian sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan akan mengakibatkan kenaikan pendapatan per capita dan produktivitet per capita. Dengan demikian akan dapat diperbesar pula biaya-biaya untuk keperluan pekerjaan-pekerjaan di dalam lapangan kesejahteraan sosial.

2.Maka oleh sebab itu, kesejahteraan sosial hendaknya
terutama diserahkan kepada kegitan-kegiatan masyarakat. Dengan demikianpun terpupuk dan terpelihara perasaan akan kesejahteraan sosial yang sejak dahulu memang sudah ada di dalam masyarakat Indonesia.

3.Tugas Pemerintah dalam hal ini ialah memberi bimbingan,
dorongan dan bantuan kepada dan pengawasan atas usaha-usaha dalam masyarakat dalam menyelenggarakan dan memajukan kesejahteraan sosial.

4.Balai Penyelidikan dan Penyandraan Sosial di dalam
lingkungan Kementerian Sosial khusus melakukan penyelidikan- penyelidikan atas masalah-masalah kesejahteraan sosial dan cara- cara penyelesaiannya. Pun beberapa universitas melakukan pula penyelidikan-penyelidikan dalam jurusan ini. Memperluas dan memperdalam penyelidikan-penyelidikan ini akan berarti penambahan bahan-bahan yang khusus dapat dipergunakan untuk pekerjaan-pekerjaan sosial di dalam masyarakat Indonesia.

5.Rencana Lima Tahun ini menyediakan dana sebesar Rp.
12,5 juta yang dimaksudkan untuk dipergunakan terutama sebagai investasi dalam lapangan penyelidikan (research) dan bimbingan sosial.

B. JAMINAN SOSIAL.

I. Pendahuluan

Pokok pangkal ialah:

1.Pasal 36 Undang-undang Dasar Sementara yang menghendaki bahwa memajukan kepastian dan jaminan sosial menjadi suatu tugas umum Pemerintah, sedangkan tugas-tugas khusus di dalam lapangan ini diperinci lebih lanjut di dalam pasal tersebut;

2.anggapan bahwa penyelenggaraan jaminan sosial dengan sebaik- baiknya, merupakan suatu faktor pembantu utama bagi berhasilnya rencana-rencana pembangunan di lapangan lain sehingga kesimpulannya ialah bahwa bab "Jaminan Sosial" www.djpp.depkumham.go.id merupakan bagian integral dari pada seluruh Rencana Pembangunan kita.

Perbelanjaan yang disediakan dalam Rencana Pembangunan 1956- 1960 untuk Jaminan Sosial adalah sebanyak Rp. 8,3 juta.

II. Keadaan Jaminan Sosial Dewasa ini.

1.Beberapa hasil perundang-undangan.

Dari sejumlah peraturan perundang-undangan sosial dalam mana terdapat pasal-pasal mengenai jaminan sosial di sini dapat disebutkan:
a.dalam masa Hindia-Belanda

(1)"Aanvullende Plantersregeling", mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1938;

(2)"Ongevallen-besluit", mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1940, yang telah diganti dengan Undang-undang Kecelakaan 1947;

(3)"Schepelingen Ongevallen Regeling", mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1941;

(4)"Peraturan Pemerintah", dari tanggal 4 Pebruari 1953, Buku II titel 4 dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang;

(5)Buku III Titel 7a pasal 1602 dan seterusnya Kitab Undang- undang Hukum Sipil.

b.Sesudah Proklamasi kemerdekaan, teristimewa setelah saat pemulihan kedaulatan 27 Desember 1949:
(1)Undang-undang Kerja No. 1 tahun 1951;
(2)Undang-undang Kecelakaan No. 2 tahun 1951;
(3)Peraturan Menteri Perburuhan No. 48 tahun 1952.

Selanjutnya peraturan-peraturan yang mengatur hal

pengangguran ialah:

(1)Peraturan Menteri No. 33 tahun 1952 mengenai sokongan pengangguran, mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1952;

(2)Peraturan Menteri No. 34 tahun 1952 tentang Pemberian kerja darurat kepada kaum Penganggur, mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 1952;

(3)Peraturan Menteri No. 35 tahun 1952 tentang Tunjangan Latihan kepada kaum Penganggur.

(4)Peraturan Menteri No. 35 tahun 1952 tentang Latihan Kerja untuk kaum Penganggur.

Disebutkan juga di sini :
(1)Peraturan Menteri Perburuhan No. 8126a tahun 1951 tentang Pinjaman Modal guna perluasan kerja;
(2)Peraturan Menteri Perburuhan No. 51 tahun 1952 mengenai Pemberian Bantuan guna perluasan kerja.

2.Usaha-usaha sosial lain yang tidak berdasarkan hasil
perundang-undangan.
www.djpp.depkumham.go.id

Di antara pengusaha-pengusaha ada yang:
a.Membayar seluruh atau sebagian upah buruh yang tak mampu bekerja karena sakit.
b.Menanggung ongkos-ongkos pengobatan buruh dan kadang-kadang pula bagi anggauta keluarga buruh yang sakit.
c.Menanggung ongkos-ongkos penguburan apabila buruh meninggal dan lain-lain.

Usaha-usaha ini tidak didasarkan atas suatu hak dari buruh.

Perselisihan-perselisihan perburuhan mengenai jaminan sosial. menimbulkan berbagai perjanjian kolektif yang dapat menambah stabilize ekonomi negara karena menyeragamkan dan menjamin syarat-syarat kerja dan bentuk-bentuk jaminan sosial.

3.Usaha bersama buruh-majikan.

Atas anjuran, dengan bimbingan dan bantuan dari Kementerian Perburuhan didirikan usaha-usaha bersama buruh-majikan, misalnya:

a.Dana Sakit untuk Buruh Bandung;
b.Sentral Fonds Sakit Buruh di Yogyakarta;
c.Dana Sosial Buruh Rokok Kretek di Kudus;
e.Dana Sakit Buruh di Palembang;
e.Dana Sakit di Medan;
f.Dana-dana Sakit Perusahaan di Surabaya dan tempat-tempat lain.

Sebagai percobaan dalam lapangannya, usaha-usaha ini besar artinya dan memberikan bahan pengalaman yang sangat berharga.

4.Tindakan-tindakan sosial untuk pegawai negeri.

Pegawai negeri, di luar pegawai yang bekerja pada perusahaan-perusahaan negara yang mempunyai kedudukan setengah resmi dan anggauta Angkatan Perang, memperoleh berbagai jaminan berdasarkan hasil perundang-undangan teristimewa mengenai tunjangan-tunjangan hari-tua, janda, anak yatim-piatu, pengobatan dokter dan tunjangan keluarga. Beberapa peraturan yang dimaksudkan ialah:
a.Undang-undang No. 20 tahun 1952 tentang pensiun pegawai negeri sipil (L.N. No. 74 tahun 1952. Penjelasan dalam TLN No. 305).
b.Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952 tentang pemberian pensiun kepada janda dan tunjangan kepada anak yatim-piatu pegawai negeri sipil (LN No. 25 tahun 1952, Penjelasan dalam TLN. No. 210).
c.Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1953 tentang pemberian istirahat dalam negeri (LN. No. 26 tahun 1953. Penjelasan dalam TLN. No. 379), yang diubah dengan P.P. No. 21 tahun 1953 (LN. No. 33 tahun 1953, Penjelasan dalam TLN No. 404). www.djpp.depkumham.go.id

d.Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1955, tentang peraturan tentang gaji pegawai negeri sipil Republik Indonesia (LN. No. 48 tahun 1955, Penjelasan dalam TLN. No. 889), yang diubah dengan PP. No. 32 tahun 1955 (L.N. No. 75 tahun 1955, Penjelasan dalam TLN. No. 908) dan lain-lain.

III. Program jaminan sosial.

Di dalam menyusun rencana jaminan sosial, haruslah diadakan perbedaan antara cara kehidupan di kota dan cara kehidupan di desa.

1.Masyarakat desa.

Dalam keadaan sekarang ini, mencobakan suatu sistem untuk jaminan sosial yang meliputi masyarakat desa tidak dapat dipersoalkan.

Penting adalah pengobatan yang sekarang hampir-hampir tidak terdapat dalam kebanyakan masyarakat desa. Pekerjaan penyelenggaraan hal ini sebaiknya diserahkan kepada Kementerian Kesehatan, program untuk itu memang sudah ada dan sedang diusahakan pelaksanaannya. Sangat dianjurkan supaya memperkuat kembali azas gotong-royong dengan jalan mengadakan usaha-usaha sosial tertentu yang disusun menurut cara-cara yang paling modern, tetapi tanpa merusak tradisi-tradisi lama yang sehat dan menjadi dasar dari pada azas gotong-royong tersebut. Usaha-usaha sosial itu misalnya:

Penyelenggaraan organisasi pertanggungan hasil panen dan ternak. pertanggungan hari-tua, bantuan kematian dan tunjangan bagi janda-janda dan anak-anak yatim-piatu; koperasi-koperasi dapat memainkan peranan yang penting dalam hal ini.

2.Masyarakat kota.

Masyarakat di kota dengan cara kehidupan yang tidak begitu berbeda dibandingkan dengan di negara-negara yang lebih maju perekonomiannya, terdiri dari:
(1)Industrialis-industrialis, pengusaha-pengusaha, orang-orang dengan kejuruan tertentu (professional men) dan orang-orang yang berpencaharian bebas.
(2)Sebagian terbesar dari mereka yang bekerja pada Pemerintah.
(3)Sejumlah besar pedagang-pedagang kecil dan pekerja di dalam kerajinan tangan.
(4)Buruh dan pekerja partikelir yang besar jumlahnya, di antara mana sejumlah besar pembantu rumah-tangga menempati tempat yang khusus.

Golongan pertama tidak dimasukkan dalam rencana karena biasanya mereka yang termasuk golongan ini telah mempunyai pendapatan yang cukup tinggi, sehingga sebagain dari pada pendapatan tersebut dapat disediakan untuk keperluan sakit, kecelakaan dan hari-tua.

Dalam golongan kedua belum termasuk pegawai/pekerja www.djpp.depkumham.go.id Pemerintah di luar kota. Tetapi pegawai/pekerja Pemerintah ini, baik yang bekerja di kota maupun di luar kota, dapat dianggap dan diperlakukan sebagai satu golongan saia.

Sebaliknya perbedaan yang nampak lebih nyata pada waktu ini ialah pegawai Pemerintah di satu fihak dan pekerja Pemerintah yang juga sering disebut pekerja harian atau bulanan, di lain pihak.

Peraturan upah dan jaminan sosial tidak sama bagi kedua golongan ini.

Bagi pegawai Pemerintah sudah ada peraturan-peraturan yang mengatur gaji dan jaminan sosialnya seperti: tunjangan anak, janda, hari-tua, pengobatan dokter dan sebagainya. Boleh dikatakan jaminan sosial golongan inilah yang paling teratur, walaupun belum memuaskan. Dalam waktu yang singkat masih dapat diadakan perbaikan-perbaikan, antara lain dalam hal pengobatan dan perawatan, tunjangan anak, tunjangan perjalanan, dan sebagainya.

Jaminan sosial bagi pekerja Pemerintah belum diatur sebagaimana mestinya. Dalam beberapa tahun ini kiranya dapat diletakkan dasar-dasar yang sehat bagi jaminan sosial pekerja Pemerintah tersebut.

Pada taraf pertama Kantor Urusan Pegawai perlu mengadakan registrasi pegawai dan pekerja Pemerintah selengkap-lengkapnya guna dijadikan bahan bagi rencana-rencana perbaikan jaminan sosial selanjutnya.

Walaupun diusahakan perbaikan tersebut di atas, perlu dipegang teguh, bahwa kita lambat-laun menuju kepada suatu sistem jaminan sosial umum, yang berlaku baik bagi pegawai/pekerja Pemerintah maupun bagi pekerja-pekerja partikelir dan dalam sistem mana mereka mendapat perlakuan yang sama.

Apabila telah ada satu dinas jaminan sosial saja yang mengurus baik administrasi sektor partikelir maupun Pemerintah, dapat dicegah penyebaran tenaga-tenaga yang mempunyai pengetahuan tentang pertanggungan sosial.

Mengenai golongan ke-3 baik dipertimbangkan apakah tidak pula menjadi tanggung-jawab Pemerintah, sedangkan dalam taraf pertama mereka misalnya dengan secara sukarela dapat diperkenankan ikut-serta untuk dapat menerima tunjangan-tunjangan sakit, usia lanjut, janda dan anak yatim-piatunya.

Bagi golongan ke-4, penutupan berbagai risiko dapat dilakukan seperti berikut, dengan selalu memperhatikan kebutuhan- kebutuhan dan kemungkinan-kemungkinan yang sekarang ada:

a.Pengangguran.

Mengingat keadaan organisasi pasar tenaga belum cukup maju, nampaknya belum waktunya untuk sekarang mengadakan pertanggungan pengangguran. Buat sementara waktu yang mungkin ialah meluaskan kegiatan-kegiatan dalam rangka sistem yang sudah ada, kearah perbaikan latihan kerja bagi penganggur dan untuk memecahkan secepat mungkin soal kekurangan tenaga terlatih.

www.djpp.depkumham.go.id

b.Kecelakaan-kecelakaan karena di dalam pekerjaan dan
sakit karena pekerjaan.

Ganti-kerugian untuk kecelakaan-kecelakaan karena/di dalam pekerjaan dan sakit karena pekerjaan, haruslah dipertanggungkan kepada badan jaminan sosial yang didirikan oleh Pemerintah.

Setelah dua atau tiga tahun maka dapat dipertimbangkan supaya ikut-sertanya perusahaan-perusahaan secara sukarela sesuai dengan peraturan-peraturan yang kini sudah ada, selama masa peralihan satu tahun atau lebih, diubah menjadi ikut-serta yang diharuskan.

Sementara itu keganjilan-keganjilan dan kekurangan- kekurangan di dalam peraturan-peraturan yang sekarang berlaku dihilangkan secepat mungkin. Lagi pula berlakunya peraturan- peraturan itu perlu diluaskan sehingga meliputi segala majikan yang mempekerjakan sekurang-kurangnya seorang pekerja, termasuk pekerja yang membantu rumah-tangga. Tetapi hal ini hanya mungkin apabila risiko-risiko itu ditutup oleh suatu sistem pertanggungan sosial. Iuran-iuran ditetapkan dengan memperhatikan risiko-risiko yang berhubungan dengan tiap jenis perusahaan.

Bantuan-bantuan untuk orang-orang yang tidak mampu bekerja harus serupa dengan tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada orang-orang yang sakit, perempuan hamil dan bersalin dan orang- orang yang cacad.

c.Hamil dan bersalin.

Juga kewajiban-kewajiban yang kini dibebankan oleh Undang- undang Kerja atas para majikan dan yang menyerupai pertanggungan hamil dan bersalin, harus dimasukkan di dalam tunjangan jaminan sosial.

Tunjangan-tunjangan hendaklah disamakan dengan tunjangan- tunjangan yang diberikan dalam hal sakit, tetapi masa pemberian sekarang ini (6 pekan sebelum dan 6 pekan sesudah melahirkan), dapat dipertahankan.

d.Usia lanjut, janda dan anak yatim-piatu.

Pertanggungan usia lanjut atas dasar pertanggungan jiwa, baru dapat diadakan sesudah beberapa tahun yang akan datang oleh karena belum ada bahan-bahan statistik mengenai keadaan umur dari pada penduduk.

Dianjurkan untuk sementara mengadakan suatu rencana jaminan hari-tua berdasarkan sistem menabung (savingsystem).

Jumlah pensiun, terlepas dari pada besarnya upah, akan makin bertambah sesuai dengan bertambahnya jumlah iuran yang telah dibayar sipekerja. Mereka yang berhenti bekerja dan ternyata tidak/belum mencapai jumlah minimum iuran yang menjadi syarat pembayarannya, akan menerima uang tanpa bunga yang diambil dari iuran-iuran atas namanya. Kalau seorang pekerja meninggal, jandanya akan menerima uang dalam bentuk pensiun setiap bulan yang diambil dari iruan-iuran atas nama suaminya.
www.djpp.depkumham.go.id

Negara hanya akan turut campur dalam memberikan pensiun untuk anak yatim piatu.

e.Keadaan sakit, pengobatan.

Tiap perbaikan keadaan pengobatan harus diarahkan kepada pengobatan juga bagi anggauta keluarga pekerja.

Kekurangan yang sangat akan tenaga dokter dan alat-alat kesehatan adalah suatu alasan untuk mengadakan pemakaian fasilitet-fasilitet yang tersedia seperti rumah-rumah obat, poliklinik-poliklinik dan rumah-rumah sakit Pemerintah maupun partikelir, secara rasionil dan kerjasama menuju perbaikan keadaan dewasa ini dengan segera. Tiap tindakan dalam urusan kesehatan dalam rangka rencana jaminan sosial, sedapat mungkin dikoordinir dengan kebijaksanaan umum Kementerian Kesehatan.

Reorganisasi fasilitet-fasilitet kesehatan dilakukan dengan berangsur-angsur, berdasarkan suatu rencana daerah yang bulat setelah penyelidikan saksama dari pada segenap faktor dan dengan kerjasama erat dengan fihak-fihak yang berkepentingan seperti pengusaha-pengusaha, pekerja-pekerja, dokter-dokter, dinas-dinas kesehatan umum, dan sebagainya.

Perawatan di rumah sakit sebaiknya diberikan di dalam klinik-klinik, rumah-rumah sakit dan bersalin Pemerintah, untuk hal mana perlu diadakan pengaturan peringanan ongkos-ongkos.

Harus diusahakan benar untuk menjamin "supaya bantuan- bantuan diberikan dengan effisiensi yang maksimal dan dengan ongkos-ongkos yang minimal, tanpa pembatasan waktu, selama pekerja memenuhi syarat-syarat pemberiannya.

f.Tunjangan-tunjangan sakit.

Masalah uang bantuan merupakan suatu soal tersendiri karena ada majikan membayar upah penuh kepada buruh yang sakit, untuk jangka waktu yang berbeda-beda. Tunjangan-tunjangan tunai ini perlu dimasukkan dalam rencana jaminan sosial agar supaya tunjangan-tunjangan itu meliputi semua buruh, terjamin pembayarannya dan distandardisir syarat-syarat pemberiannya.

g.Cacad.

Pada waktu sekarang tidak dapat dipersoalkan untuk memberikan tunjangan kepada penderita cacad untuk masa lebih dari 6 bulan, sebab pengalaman dalam pemberian tunjangan ini akan diperoleh baru sesudah bertahun-tahun sehingga memungkinkan pengumpulan bahan-bahan atas dasar mana suatu sistem pertanggungan cacad yang tetap bisa diadakan.

Sedapat mungkin tunjangan cacad haruslah serupa baik untuk kecelakaan atau sakit karena/di dalam pekerjaan, maupun untuk kecelakaan atau sakit bukan karena/di dalam pekerjaan.

h.Kematian

Bantuan penguburan hendaknya diberikan waktu orang yang dipertanggungkan meninggal.
www.djpp.depkumham.go.id

Di masa depan bantuan itu dapat dinaikkan sampai 30 kali upah harian dan pemberian bantuan sekedarnya pada waktu anggauta keluarga meninggal, dapat dipertimbangkan.

i.Struktur administratif.

Penyelenggaraan seluruh program ini hendaknya dipercayakan pada suatu badan yang otonom sebagai badan hukum dengan tanggung- jawab eksekutif sepenuhnya dan dengan kerja-sama erat sekali dengan bermacam-macam jawatan-jawatan Pemerintah yang berkepentingan dan di bawah penilikan teliti dari pada Kementerian Perburuhan. Pimpinan badan ini hendaknya diserahkan kepada suatu pengurus/direksi.

Pengawasan badan ini terdiri dari wakil-wakil pengusaha, buruh dan dari Kementerian-kementerian yang berkepentingan seperti Perburuhan, Kesehatan, Sosial dan mungkin juga Keuangan. Peninjauan soal-soal dilakukan oleh panitia-panitia penasehat yang terdiri dari ahli-ahli yang membuat rekomendasi-rekomendasi bagi panitia administratif.

Di dalam tiap propinsi didirikan suatu direktorat dan kantor- kantor setempat untuk mengadakan hubungan erat dengan orang-orang yang dipertanggungkan dan para majikan. Kekuasaan penuh harus diserahkan kepada badan pusat untuk memperbaiki fasilitet- fasilitet kesehatan diseluruh negara.

IV. Pelaksanaan rencana secara berangsur-angsur.

Mengingat kenyataan hampir tidak tersedianya tenaga tata- usaha yang terlatih di samping kekurangan yang sangat akan tenaga kesehatan, maka mula-mula hendaknya diselenggarakan latihan- latihan bagi mereka yang akan dibutuhkan untuk menjalankan rencana.

Pelaksanaan rencana dalam tingkat permulaan dibatasi pada golongan-golongan buruh tertentu di beberapa daerah tertentu saja, sedangkan perluasan dilakukan hanya dengan berangsur- angsur, kalau syarat-syarat telah terpenuhi.

1.Fase pendahuluan.

Dua macam usaha penting dari pada Kementerian Perburuhan ialah:

a.membentuk suatu badan otonom yang akan menyelenggarakan administrasi jaminan sosial;
b.mengadakan kursus-kursus untuk memperoleh latihan dasar bagi anggauta-anggauta staf yang menjadi inti, yang setidak- tidaknya sudah memiliki pengetahuan teoretis.

2.Fase-fase permulaan.

Mengingat jumlah tenaga staf yang tersedia masih sangat sedikit, maka kegiatan-kegiatan di dalam fase-fase permulaan perlu sangat dibatasi. Jumlah anggauta organisasi segera harus ditambah, baik dengan cara keanggautaan sukarela maupun dengan www.djpp.depkumham.go.id keanggautaan yang diharuskan, sehingga meliputi jumlah buruh sampai paling sedikit 100.000 orang.

Kalau keanggautaan diharuskan, maka perusahana-perusahaan dari jenis yang sama sedapat mungkin dikumpulkan agar supaya tidak merugikan beberapa perusahaan dianaranya, kalau diingat adanya saingan-saingan yang masih bebas dalam hal ini. Tujuan permulaan haruslah perbaikan keadaan buruh yang dewasa ini tidak atau kurang mendapat jaminan sosial.

Pandangan organisasi-organisasi buruh dan majikan harus diperhatikan, sebelum diputuskan perusahaan-perusahaan mana yang akan dikenakan sistem pertanggungan, yang akan diatur di dalam perjanjian-perjanjian kolektif.

3.Perkembangan-perkembangan selanjutnya.

Segala perkembangan selanjutnya dalam hal pengobatan yang dijamin dalam hubungan pertanggungan sakit, baik mengenai jumlah yang dipertanggungkan maupun daerah-daerah yang diliputinya, tergantung dari pada fasilitet-fasilitet kesehatan yang tersedia.

Pertanggungan hari-tua dan ahli-waris hendaknya meliputi sebanyak mungkin buruh, mengingat stabilitet keuangan.

Pertanggungan kecelakaan karena/di dalam pekerjaan dan pertanggungan sakit karena/ di dalam pekerjaan yang diwajibkan, hendaknya pada permulaan diadakan bagi perusahaan-perusahaan yang sudah mengenal pertanggungan sakit.

Pertanggungan hamil dan bersalin diadakan pada waktunya; ini juga berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang menjalankan rencana pertanggungan sakit.

Baru setelah 5 atau 6 tahun dipertimbangkan untuk mengadakan pertanggungan cacad.

Organisasi administratif akan berkembang selangkah demi selangkah makin banyak kantor-kantor setempat akan terbentuk, sehingga pada suatu ketika tiba saatnya untuk membentuk suatu direktorat propinsi dengan cara memperluas kantor yang sudah ada di dalam ibukota porpinsi yang bersangkutan.

4.Rekomendasi-rekomendasi umum.

Persiapan-persiapan hendaknya diadakan dengan saksama di semua sektor dan tingkatan, sedangkan usaha dilanjutkan dengan berhati-hati, teristimewa dipandang dari sudut keuangan. Kepercayaan masyarakat sebagai syarat utama hanya dapat diperoleh dan dipelihara dengan adanya stabilitet dan pemberian yang teratur dari pada segala tunjangan yang telah dijanjikan.

BAB 15.

PERUMAHAN

A. Pendahuluan

Sebagai akibat perang dunia kedua serta masa revolusi keadaan perumahan di Indonesia amat menjedihkan sekali. Keadaan www.djpp.depkumham.go.id ini ditambah lagi dengan adanya pertambahan penduduk yang luar biasa cepatnya (lihat Bab mengenai Penduduk) serta gerakan perpindahan penduduk dari daerah pedusunan ke kota-kota (urbanisasi). Hal yang terakhir inilah terutama yang menyebabkan keadaan perumahan di kota-kota hampir-hampir melampaui batas kemanusiaan. Di daerah pedusunan keadaan perumahan pada umumnya juga amat menyedihkan. Hal ini kecuali disebabkan oleh karena kemiskinan, juga oleh karena adanya kebiasaan cara-cara membuat rumah yang tradisionil yang jauh dari pada memenuhi syarat-syarat elementer dari kesehatan.

Keadaan ini mengandung konsekuensi-konsekuensi yang luas dalam lapangan sosial, antara lain: keadaan kesehatan yang buruk sekali, berbagai macam kriminalitet, bahaya kebakaran yang tak kunjung padam, ketegangan-ketegangan sosial, dan lain sebainya. Di samping konsekuensi-konsekuensi sosial, hal ini mengandung akibat-akibat pula dalam lapangan ekonomi : keadaan perumahan yang buruk mempengaruhi kegiatan serta kegembiraan bekerja dan dengan demikian mempengaruhi tinggi-rendahnya produksi.

Mengingat hal-hal tersebut maka adalah kewajiban Pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan positip untuk mengurangi akibat-akibat yang tidak diharapkan itu dan dikemudian hari mengusahakan dihindarkannya keadaan-keadaan yang kini merupakan kenyataan-kenyataan itu. Akan tetapi mengingat batas-batas keuangan yang dapat disediakan dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang, maka titik berat Rencana Pembangunan yang Pertama ini diletakkan pada segi-segi ekonomi, dalam arti lapangan- lapangan yang dengan langsung serta segera menaikkan tingkat produksi. Diharapkan bahwa sesudah masa lima tahun itu berakhir akan lebih banyak keuangan yang tersedia, sehingga pengeluaran- pengeluaran dalam lapangan sosial (termasuk pula perumahan) dapat diperbesar. Oleh karena sebab-sebab di atas maka dalam Rencana Pembangunan yang Pertama ini peranan Pemerintah mengenai soal perumahan amat terbatas, sebagaimana diuraikan di bawah.

Selama jangka waktu lima tahun anggaran belanja yang tersedia berjumlah Rp. 95 juta. Jumlah ini antara lain meliputi pengeluaran-pengeluaran untuk penyelidikan tehnik pembuatan rumah serta untuk usaha-usaha penyuluhan.

B. Peranan Pemerintah.

Dalam Rencana Pembangunan yang Pertama ini peranan Pemerintah mengenai soal perumahan amat terbatas, dan terutama meliputi hal-hal sebagai berikut:
a.Penyelidikan-penyelidikan mengenai tehnik pembuatan rumah.
b.Penyuluhan kepada rakyat mengenai hasil-hasil penyelidikan- penyelidikan tersebut.
c.Penyederhanaan prosedur-porsedur administratip serta pemberian fasilitet-fasilitet mengenai pembuatan rumah.
d.Dorongan untuk memperbesar produksi bahan bangunan.
e.Pengumpulan bahan-bahan keterangan mengenai hal perumahan.

www.djpp.depkumham.go.id

a.Penyelidikan tehnik pembuatan rumah.

Penyelidikan-penyelidikan ini ditujukan untuk memperoleh cara-cara yang tepat mengenai pembuatan rumah-rumah yang memenuhi syarat minimum, antara lain:
1.Rumah yang sehat.
2.Rumah yang terbikin dari bahan-bahan yang kuat dan tahan lama.

3.Rumah yang sedikit mungkin mengandung bahaya kebakaran.
4.Rumah yang cukup indah walaupun sederhana.
5.Rumah yang murah biaya pembuatannya.

Dalam hubungan ini penting sekah arti penyelidikan- penyelidikan mengenai kemungkinan normalisasi serta standardisasi bahan-bahan bangunan.

Penyelidikan-penyelidikan ini meliputi lapangan yang luas sekali mengingat banyaknya macam-macam bahan bangunan yang dipakai oleh penduduk diberbagai daerah di Indonesia dan mengingat banyaknya jenis-jenis rumah. Karena itu penyelidikan tehnik pembuatan rumah selalu didasarkan kepada kemungkinan- kemungkinan setempat di masing-masing daerah.

Selanjutnya penting pula penyelidikan-penyelidikan mengenai pemakaian bahan-bahan bangunan yang terdapat di Indonesia tetapi yang hingga kini belum dipergunakan, mengenai campuran-campuran baru dari bahan-bahan bangunan yang sudah biasa dipergunakan, pembuatan bahan-bahan bangunan yang hingga kini diimpor dari luar negeri, dan sebagainya. Demikian pula halnya dengan penyelidikan- penyelidikan mengenai alat-alat bangunan.

Dalam penyelidikan-penyelidikan ini prioritet diberikan kepada jenis-jenis rumah yang biaya pembuatannya dapat dipikul oleh golongan penduduk yang pendapatannya paling rendah.

Pada waktu ini penyelidikan-penyelidikan tehnik pembuatan rumah sedang dilaksanakan oleh Lembaga Penyelidikan Masalah Bangunan di Bandung.

b.Penyuluhan mengenai hasil-hasil penyelidikan.

Penyelidikan-penyelidikan tersebut di atas hanya mempunyai arti apabila hasil-hasil yang diperoleh dapat dilaksanakan dengan nyata oleh penduduk. Oleh karena itu hasil-hasil penyelidikan- penyelidikan tersebut harus disampaikan kepada umum dengan jalan mengusahakan penyuluhan dengan segala macam cara-cara antara lain dengan mendirikan contoh-contoh rumah.

Penyuluhan ini dalam garis besarnya dapat ditujukan kepada dua golongan. Pertama, kepada orang-orang atau badan-badan yang langsung berhubungan dengan pembuatan rumah-rumah, baik oleh karena keahliannya maupun oleh karena hal lain. Golongan ini meliputi ahli-ahli tehnik bangunan, tukang-tukang, badan-badan pembuat bangunan-bangunan industri yang membuat bahan-bahan serta alat-alat bangunan, dan sebagainya. Golongan yang kedua ialah rakyat pada umumnya. Penyuluhan kepada rakyat ini sungguh penting sekali, mengingat bahwa untuk sebagian besar, terutama di daerah- www.djpp.depkumham.go.id daerah pedusunan, rakyat membuat rumahnya tidak dengan bantuan ahli-ahli atau tukang-tukang, melainkan mengerjakannya sendiri dengan bantuan keluarga serta tetangga.

Kiranya tidak perlu diterangkan bahwa cara memberi penyuluhan kepada golongan yang kedua harus dilaksanakan dengan cara- cara yang sederhana mungkin sehingga mudah dimengerti dan harus pula dengan penuh kebijaksanaan agar dapat diterima sebagai pengganti cara-cara tradisionil yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan.

Jawatan Perumahan Rakyat bertugas melaksanakan penyuluhan ini, antara lain dilakukan dalam rangka usaha-usaha Pembangunan Masyarakat Desa (lihat Bab mengenai Rencana Pembangunan Masyarakat Desa). Penyuluhan kepada badan-badan koperasi serta lain-lain bentuk organisasi-organisasi rakyat adalah berguna sekali. Juga Pamongpraja memegang peranan yang penting dalam penyuluhan ini.

c. Penyederhanaan prosedur-prosedur administratip serta pemberian fasilitet-fasilitet mengenai pembuatan rumah.

Suatu peranan Pemerintah yang penting pula ialah penyederhanaan prosedur-prosedur administratip mengenai pembuatan serta penyewaan rumah, yang pada waktu ini seringkali merupakan hambatan terhadap hasrat untuk membuat rumah terutama di kota- kota. Kecuali itu penting pula adanya fasilitet-fasilitet bagi mereka yang hendak membuat rumah antara lain mengenai harga tanah, dan sebagainya. Terutama di daerah kota-kota perlu dicegah spekulasi tanah untuk perumahan, yang merupakan salah satu sebab tingginya biaya pembuatan rumah. Peraturan-peraturan pembangunan rumah dan gedung-gedung yang sudah ketinggalan zaman, perlu diperbarui dan disesuaikan dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada.

d.Dorongan untuk memperbesar produksi bahan bangunan.

Untuk memenuhi kebutuhan bahan-bahan bangunan dianjurkan berdirinya pabrik-pabrik bahan bangunan. Perusahaan-perusahaan ini dianjurkan untuk memelihara hubungan yang erat dengan instansi-instansi Pemerintah yang mengadakan penyelidikan mengenai bahan bangunan (lihat sub a). Untuk mempertinggi mutu batu bata, genteng, dan sebagainya, teristimewa dari perusahaan- perusahaan yang bersangkutan, Pemerintah mendirikan induk-induk perusahaan dan perusahaan-perusahaan pelopor (pilot plants) di beberapa daerah. Di samping itu Pemerintah mendirikan pabrik semen, pabrik wallboard dan pabrik lantaian pipa asbes-semen.

e.Pengumpulan bahan keterangan.

Pengumpulan bahan keterangan tentang jumlah rumah yang ada ditiap-tiap daerah, perincian tentang macam serta sifat rumah, perincian mengenai jumlah penghuni dari berbagai macam rumah, dan sebagainya. Suatu dokumentasi serta statistik yang cukup baik mengenai hal-hal ini, dihubungkan dengan bahan-bahan keterangan mengenai jumlah penduduk serta tingkat pertambahan tiap tahun www.djpp.depkumham.go.id dalam masing-masing daerah, akan memberi gambaran yang nyata tentang kebutuhan perumahan serta jumlah rumah yang tiap tahun harus dibangun.

C. Pembiayaan pembuatan rumah.

Berdasarkan keterangan dalam pasal 4 jelas kiranya bahwa biaya pembuatan rumah-rumah tidak mungkin dibebankan kepada Pemerintah, melainkan harus langsung merupakan tanggungan masyarakat seluruhnya. Tingkat pendapatan sebagian besar rakyat Indonesia pada waktu ini adalah sedemikian rendahnya, sehingga biaya pembuatan rumah merupakan beban yang berat sekali. Oleh karena itu jalan yang harus ditempuh untuk mengatasi soal biaya ialah adanya usaha-usaha bersama untuk membangun rumah dalam bentuk koperasi perumahan, yayasan-yayasan atau bentuk-bentuk lain. Pemerintah wajib memberikan bantuan serta bimbingan kepada usaha-usaha bersama ini dalam batas-batas kemungkinan yang ada, akan tetapi yang penting ialah bahwa usaha-usaha bersama ini harus tetap merupakan usaha-usaha yang terutama mendasarkan diri kepada kekuatan masyarakat sendiri, dan bukannya menggantungkan diri kepada bantuan Pemerintah belaka. Untuk selanjutnya kredit- kredit untuk perumahan disalurkan melalui badan- badan perkreditan (bank-bank), koperasi-koperasi dan organisasi Pembangunan Masyarakat Desa.

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar. Untuk dapat menampilkan format gambar tersebut, tekanlah TAB dan kemudian tekan ENTER]

BAB 16.

PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

A. Pendahuluan.

1.Tujuan dari pada Rencana Pembangunan Masyarakat Desa
ialah meninggikan taraf penghidupan masyarakat desa dengan jalan melaksanakan taraf penghidupan masyarakat desa dengan jalan melaksanakan pembangunan yang integral dari pada masyarakat desa, berdasarkan azas kekuatan sendiri dari pada masyarakat desa serta azas permufakatan bersama antara anggauta-anggauta masyarakat desa, dan dengan bimbingan serta bantuan alat-alat Pemerintah yang bertindak sebagai suatu keseluruhan (kebulatan) dalam rangka suatu kebijaksanaan umum yang sama.

Rencana Pembangunan Masyarakat Desa merupakan suatu bagian yang pokok dari pada Rencana Pembangunan yang Pertama ini.

2.Yang dimaksud dengan pembangunan integral ialah
pembangunan yang seimbang dari pada semua segi-segi masyarakat desa (pertanian, kesehatan, pendidikan, perumahan, kerajinan, perkreditan, dan sebagainya), sehingga terjamin suatu perkembangan yang selaras dan tidak berat sebelah. Tetapi perlu diingat bahwa untuk masa permulaan titik berat terutama harus diletakkan dalam pembangunan ekonomi, artinya tiap usaha www.djpp.depkumham.go.id pembangunan yang dengan langsung menambah produksi dan dengan demikian meninggikan tingkat pendapatan anggauta-anggauta masyarakat desa (misal: perbaikan sebuah jembatan atau gerakan mempergunakan alat-alat serta bahan-bahan pertanian dan kerajinan yang lebih baik harus memperoleh prioritet yang lebih tinggi dari pada penyelenggaraan sebuah kursus pengetahuan umum). Hal ini bukannya berarti diabaikannya segi-segi lain yang dengan tidak langsung akan menambah tingkat produksi juga, misalnya: pemberantasan buta huruf.

3.Azas kekuatan sendiri berarti bahwa tiap-tiap usaha
pertama-tama harus didasarkan pada kekuasan masyarakat desa sendiri, baik berupa tenaga manusia maupun dalam bentuk bahan- bahan, alat-alat, uang, dan sebagainya. Dengan demikian segala sumber- sumber potensiil yang masih banyak terdapat dalam masyarakat desa dipergunakan dengan sebaik-baiknya, dengan tidak menunggu-nunggu pemberian dari Pemerintah. Hal ini bukannya berarti bahwa segala sesuatu sama sekali terlepas dari usaha Pemerintah atau sama-sekali tidak memperoleh bantuan dari Pemerintah. Dengan cara ini maka sebagian dari pada usaha-usaha Pembangunan yang hingga kini semata-mata merupakan tanggungan Pemerintah akan langsung dilaksanakan serta ditanggung oleh masyarakat sendiri (misalnya : usaha-usaha mendirikan sekolah rakyat). Dengan demikian akan lebih banyak biaya yang tersedia bagi pembangunan proyek-proyek besar yang ada bahaya terhambat pelaksanaannya, karena kurangnya persediaan rupiah, misalnya: proyek-proyek besar Asahan, Jatiluhur, dan lain-lain.

4.Azas permufakatan bersama mengandung arti, bahwa usaha
pembangunan harus dilaksanakan dalam lapangan-lapangan yang benar-benar dirasakan sebagai kebutuhan oleh anggauta-anggauta masyarakat desa yang bersangkutan, sedang putusan untuk melaksanakan dari fihak atasan, melainkan merupakan putusan bersama yang telah diambil oleh anggauta-anggauta masyarakat desa tersebut.

5.Hal-hal di atas ini bukannya berarti bahwa Pemerintah
(atau alat-alat Pemerintah) bersikap pasif. Justru sebaliknya : alat-alat Pemerintah harus dapat memberikan petunjuk-petunjuk serta bimbingan-bimbingan dalam menentukan macam proyek, urut- urutan prioritet serta pelaksanaan proyek-proyek tersebut, dengan tidak bersifat mengharuskan hal-hal apa yang akan dikerjakan. Dalam pada itu alat-alat Pemerintah ini harus bertindak sebagai suatu keseluruhan (atau kebulatan), dalam arti kata bahwa harus ada konvergensi dalam kebijaksanaan mendekati (approach) serta memecahkan persoalan-persoalan masyarakat desa. Untuk ini perlu adanya suatu kebijaksanaan umum yang sama yang dengan sadar ditentukan oleh Pemerintah, tetapi yang dalam pelaksanaannya selalu harus disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan serta kemungkinan setempat.

Kecuali memberikan petunjuk-petunjuk, bimbingan-bimbingan serta pimpinan, maka alat-alat Pemerintah dapat pula memberikan bantuan dalam bentuk alat-alat dan bahan-bahan yang mungkin tak www.djpp.depkumham.go.id dapat diperoleh di daerah tersebut; dalam hal-hal tertentu mungkin dapat diberi bantuan uang secara langsung (sebaiknya dalam bentuk pinjaman yang kelak harus dikembalikan oleh desa yang bersangkutan), apabila pelaksanaan proyek-proyek itu nyata- nyata tidak mungkin tanpa bantuan uang tersebut.

Tetapi harus dijaga agar bantuan uang, alat-alat, bahan- bahan, dan sebagainya dari Pemerintah jangan sampai menghambat azas berusaha dengan kekuatan sendiri, karena adanya bantuan- bantuan tersebut mungkin akan mengurangi rasa tanggung-jawab dan menyebabkan anggota-anggota masyarakat desa terlalu menyandarkan diri pada bantuan Pemerintah, sedang desa-desa lain yang belum memperoleh bantuan akan menuntut bantuan tersebut sebagai syarat untuk menyelenggarakan sesuatu.

B. Keadaan dewasa ini.

1.Azas berusaha dengan kekuatan sendiri serta
permufakatan bersama sesungguhnya sudah ada sejak dahulu dalam masyarakat desa, meskipun pemakaian azas-azas ini kebanyakan kali dilakukan dengan tidak sadar dan lebih ditujukan untuk mempertahankan sesuatu keadaan yang ada (jadi bukannya pertama- tama dipergunakan dengan sadar untuk membangun sesuatu yang baru). Tolong-menolong antara penduduk desa untuk kepentingan salah seorang di antara mereka (misalnya waktu mendirikan rumah) dan kerja-desa untuk kepentingan seluruh desa (antara lain pemeliharaan jalan-jalan dan saluran-saluran, penjagaan desa, dan sebagainya) adalah bentuk-bentuk yang umumnya terlihat. Meskipun berbeda-beda sebutan-sebutan yang dipergunakan diberbagai daerah, tetapi pada umumnya dipergunakan istilah gotong-royong. Bahwasanya azas berusaha dengan kekuatan sendiri serta permufakatan bersama dipergunakan juga dengan sadar serta dalam bentuk suatu organisasi yang tertentu untuk membangun sesuatu yang baru, nyata sekali dari perkembangan gerakan koperasi serta organisasi ekonomi rakyat yang lain (organisasi-organisasi penjualan hasil bumi, dan lain-lain).

2.Bimbingan serta bantuan dari alat-alat Pemerintah
memang sudah diselenggarakan dengan giat sekali dan tidak sedikit hasil-hasil memuaskan yang diperoleh dalam lapangan masing- masing.

Kelemahan-kelemahan serta kekurangannya adalah sebagai berikut:
(a)masing-masing alat-alat Pemerintah dengan struktur vertikalnya (ada yang sampai kabupaten, ada pula yang sampai kecamatan) bergerak dalam suatu lapangan tertentu yang merupakan hanya salah satu segi saja dari pada kebutuhan masyarakat desa,
(b)usaha bersama antara berbagai alat Pemerintah ini dalam bentuk koordinasi pada berbagai tingkat masih belum sebagaimana seharusnya, terutama dalam pemecahan soal-soal yang langsung berkenaan dengan masyarakat desa, 1737
(c)masing-masing pejabat, terutama pada tingkat bawah, kecakapannya sangat terbatas pada kecakapan tehnis masing- masing lapangan, sehingga sukar untuk dapat melihat atau menyelenggarakan sesuatu dalam hubungan rangka yang lebih www.djpp.depkumham.go.id luas.

Akibat dari pada keadaan ini ialah bahwasanya pada tingkat desa tidak terlaksana pembangunan yang integral sebagai usaha bersama dari pada semua alat-alat Pemerintah berdasarkan sesuatu rencana pokok yang tertentu, melainkan terdiri pembangunan yang terpecah-pecah dalam berbagai segi-segi dan yang masing-masing dilaksanakan sendiri-sendiri, berdasarkan kebijaksanaan sendiri- sendiri yang tidak merupakan suatu kesatuan. Tidak jarang terjadi usaha-usaha yang bersimpang-siur atau yang merupakan doublures atau yang dengan tidak langsung dan dengan tidak sengaja satu sama lain saling mempersulit ataupun yang tidak sesuai dengan kebutuhan setempat.

Lagi pula kebanyakan usaha-usaha masih terlalu banyak disandarkan kepada keuangan Pemerintah.

Dengan demikian nyata bahwa, apabila dipandang sebagai suatu keseluruhan, azas effisiensi tidak dipergunakan sebagaimana seharusnya, sedang hasil yang diperoleh sebenarnya masih jauh lebih sedikit dari pada kemungkinan potensiil yang ada. Meskipun begitu sesungguhnya sudah lama dirasakan oleh berbagai alat Pemerintah perlunya usaha-usaha yang didasarkan pada pokok- pokok pikiran seperti diuraikan di atas.

Hal ini antara lain nyata dari adanya usaha-usaha sebagai berikut: pembentukan model desa (Kementerian Dalam Negeri), Lembaga Sosial Desa (Kementerian Sosial), Balai Pendidikan Masyarakat Jawatan (diberbagai daerah), dan berbagai usaha lain lagi yang didasarkan pada inisiatif serta kekuatan masyarakat sendiri, misalnya pembuatan gedung-gedung sekolah, balai desa, dan lain- lain.

C. Pokok-pokok rencana.

1.Mengingat akan kekurangan-kekurangan dalam sumber
keuangan dan sumber tenaga yang terlatih, maka untuk sementara waktu pelaksanaan Rencana Pembangunan Masyarakat Desa agak dibatasi. Suatu usaha besar-besaran yang meliputi seluruh negara sekaligus dikhawatirkan akan menemui kegagalan saja. Oleh karena itu dalam taraf pertama rencana ini dilaksanakan dalam daerah- daerah tertentu yang tersebar di seluruh Indonesia, dalam jumlah yang sesuai dengan sumber-sumber yang tersedia.

Kesatuan-kesatuan daerah dalam mana dilaksanakan usaha- usaha PMD itu disebut Daerah Kerja. Perlu diusahakan agar luas daerah kerja tidak terlalu besar sehingga hubungan antara penduduk dan pejabat-pejabat yang mengusahakan bimbingan serta bantuan bagi usaha-usaha PMD tidak terlalu renggang, akan tetapi di lain pihak luas daerah kerja tersebut tidak boleh terlalu kecil sehingga tidak sesuai dengan besarnya ongkos-ongkos serta banyaknya tenaga-tenaga teknis yang tersedia. Untuk mencapai efisiensi dalam cara bekerja dan mengingat luas daerah, jumlah tenaga teknis yang tersedia serta jumlah penduduk, maka pada dasarnya daerah kerja meliputi suatu daerah yang luasnya kurang lebih sebuah kewedanaan.

Mengenai daerah-daerah perbatasan seperti yang terdapat di www.djpp.depkumham.go.id Kalimantan Barat/Timur, Daerah Sangir dan Talaud, Daerah Timor, Maluku Utara/Tengah/Tenggara akan mendapat perhatian yang lebih utama dalam batas-batas dan rangka kebijaksanaan yang sudah dirumuskan bagi usaha-usaha Pembangunan Masyarakat Desa. Dalam mempercepat perluasan pembangunan ke seluruh desa-desa di Indonesia diusahakan supaya Biro Desa dari Kementerian Dalam Negeri menjalankan pekerjaan-pekerjaan persiapan sesuai dengan prinsip-prinsip Pembangunan Masyarakat Desa.

2.Di dalam Daerah-daerah Kerja ini diusahakan pelaksanaan
PMD sesuai dengan azas-azas yang tertera di atas dan meliputi segala lapangan penghidupan di desa, antara lain : lapangan- lapangan pertanian, kehewanan, pengairan, pendidikan (anak dan orang dewasa), kesehatan, perhubungan, perindustrian kecil, koperasi, perumahan, dan sebagainya. Segala usaha yang meliputi berbagai lapangan ini bersifat suatu pembangunan yang integral dan yang didasarkan kepada azas gotong-royong. Alat-alat Pemerintah menstimulir usaha-usaha gotong-royong ini dan memberikan bimbingan serta bantuan secukupnya. Dorongan-dorongan ini dapat berbentuk usha-usaha penyuluhan, penyelenggaraan Latihan-latihan, kursus-kursus, pameran-pameran, dan sebagainya. Untuk melaksanakan semua ini dan untuk menjamin koordinasi yang tersebut perlu diperbaiki (selanjutnya lihat di bawah mengenai organisasi penyelenggaraan).

Masyarakat desa sendirilah yang menentukan macam serta luas obyek-obyek yang akan dibangun sesuai dengan kekuatan masyarakat desa sendiri dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa. Bantuan dari Pemerintah yang hanya merupakan sebagian saja dari biaya yang diperlukan, dapat diperoleh dengan melalui saluran organisasi PMD.

3.Ada dua macam Daerah Kerja, yakni Daerah Kerja Pokok
dan Daerah Kerja Lengkap. Perbedaan antara kedua macam Daerah Kerja ini terletak dalam intensive usaha-usaha organisasi PMD. Dalam Daerah Kerja Lengkap usaha-usaha yang diselenggarakan berjumlah lebih banyak tenaga-tenaga teknis yang tersedia pun lebih banyak dan jumlah bantuan biaya dari Pemerintah yang tersedia pun lebih besar.

Pada masa permulaan diselenggarakan Daerah-daerah Kerja Pokok (yang sifat usaha-usahanya lebih terbatas dari pada usaha- usaha dalam Daerah Kerja Lengkap) dan apabila usaha-usaha pembangunan-pembangunan tersebut telah berlangsung dengan subur serta kegiatan penduduk sendiri telah mencapai tingkat tertentu, maka Daerah Kerja Pokok tersebut dinaikkan tingkatnya menjadi Daerah Kerja Lengkap. Ini berarti bahwa bantuan biaya dari Pemerintah menjadi lebih besar sehingga lebih banyak usaha- usaha yang dapat dilaksanakan.

Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa jumlah bantuan biaya dari Pemerintah yang lebih besar itu bukannya berarti bahwa untuk tiap macam proyek pembangunan di Daerah Kerja tersebut persentase bantuan Pemerintah juga menjadi semakin besar. Justru sebaliknya. Persentase bantuan Pemerintah bagi tiap macam proyek makin lama harus makin berkurang, sehingga akhirnya bagi proyek macam ini tidak lagi diperlukan bantuan Pemerintah. Dengan demikian www.djpp.depkumham.go.id tersedialah lebih banyak biaya yang dapat dipergunakan sebagai bantuan bagi penyelenggaraan proyek-proyek pembangunan lain di Daerah Kerja Lengkap tersebut. Apabila misalnya untuk penyelenggaraan suatu saluran air semula 50% dari biaya-biaya disediakan oleh Pemerintah (dalam bentuk uang atau bahan-bahan), maka apabila kemudian di desa tersebut diselenggarakan lagi suatu saluran air yang lain bantuan Pemerintah harus kurang dari 50 % dan dikemudian hari makin berkurang pula, sehingga sesudah jangka waktu beberapa tahun penyelenggaraan saluran-saluran air itu dapat dipikul seluruhnya oleh masyarakat desa sendiri.

4.Dalam tahun pertama dari Rencama Pembangunan Lima Tahun
ini diselenggarqakan 16 buah Daerah Kerja Pokok yang tersebar di seluruh Indonesia. Penentuan 16 Daerah Kerja Pokok ini sudah dilakukan dan perinciannya dapat dilihat di bawah pada
pasal G mengenai "Tindakan-tindakan Pertama Yang Telah Dikerjakan".

Dalam tahun kedua dan tahun-tahun selanjutnya diadakan lagi 16 Daerah Kerja Pokok tiap-tiap tahun. Dan dari 16 Daerah Kerja Pokok yang terdahulu 10 diantaranya dinaikkan menjadi Daerah Kerja Lengkap tiap-tiap tahun. Ukuran yang dipergunakan di dalam memilih Daerah Kerja mana yang akan dinaikkan harus ditentukan lebih lanjut, antara lain tergantung dari besarnya kegiatan penduduk dalam masing-masing Daerah Kerja tersebut.

5.Secara skematis perkembangan Daerah-daerah Kerja
tersebut dalam jangka waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :

Tahun I Tahun II Tahun III Tahun IV Tahun V

16 D.K. 22 D.K. 28 D.K. 34 D.K. 40 D.K.
Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok

10 D.K. 20 D.K. 30 D.K. 40 D.K.

Lengkap Lengkap Lengkap Lengkap

Dengan demikian dalam jangka waktu 5 tahun rencana ini akan meliputi 80 Daerah-daerah Kerja.

6.Di samping usaha-usaha Pembangunan Masyarakat Desa di
dalam Daerah-daerah Kerja yang telah ditentukan itu, maka di daerah-daerah di seluruh wilayah negara yang belum dipilih sebagai daerah Kerja harus tetap diusahakan pembangunan dalam berbagai lapangan berdasarkan azas gotong-royong. Meskipun Pemerintah belum lagi bisa menyediakan bantuan biaya yang khusus bagi usaha-usaha pembangunan di daerah-daerah ini, hanya usaha- usaha berdasarkan gotong-royong tersebut harus tetap distimulir dan diberi bimbingan secukupnya. Alat-alat Pemerintah di daerah- daerah di luar Daerah-daerah Kerja tersebut dengan berbagai cara perlu pula mengusahakan kerjasama yang lebih baik, meskipun belum lagi terselenggara organisasi PMD sebagaimana yang terdapat di Daerah-daerah Kerja.

D. Organisasi penyelenggara.
www.djpp.depkumham.go.id

1.Bentuk serta susunan organisasi yang diserahi tugas
menyelenggarakan Rencana Pembangunan Masyarakat Desa haruslah sedemikan rupa sehingga benar-benar menjamin azas-azas yang diuraikan dalam Pendahuluan.

2.Untuk menjamin agar alat-alat Pemerintah dalam usahanya
menyelenggarakan Pembangunan Masyarakat Desa benar-benar bertindak sebagai suatu kebulatan serta berdasarkan suatu kebijaksanaan umum yang sama, maka dibentuk badan-badan khusus pada taraf-taraf pusat, propinsi, kabupaten dan Daerah Kerja. Badan-badan tersebut dimaksud untuk menjamin koordinasi antara kementerian-kementerian serta jawatan-jawatan dalam usaha- usaha pembangunan desa, bertugas mengatur bimbingan serta bantuan Pemerintah kepada masyarakat desa, menyelenggarakan pendidikan, latihan-latihan, seminar-seminar, dan sebagainya bagi tenaga- tenaga yang diperlukan bagi pembangunan desa, dan menjalankan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan pelaksanaan Pembangunan Masyarakat Desa.

3.Pada taraf pusat dibentuk Panitya Pembangunan
Masyarakat Desa yang ketua umumnya adalah Perdana Menteri dan anggauta-anggautanya terdiri atas wakil-wakil semua kementerian- kementerian, wakil Biro Perancang Negara dan apabila perlu wakil- wakil dari beberapa badan-badan kemasyarakatan yang juga bekerja melaksanakan pembangunan desa. Panitya PMD ini bertugas untuk memberi bimbingan serta pengawasan dalam seluruh usaha- usaha Pembangunan Masyarakat Desa.

Sebagai penyelenggara harian diangkat dua orang ketua harian, seorang sekretaris dan beberapa anggauta harian. Panitya PMD. mempunyai sebuah kantor yang disebut Biro PMD dan yang di pimpin oleh Ketua Harian I.

4.Kecuali itu ditaraf pusat ada sebuah Dewan Teknis yang
anggauta-anggautanya terdiri atas Sekretaris-sekretaris Jenderal dari semua kementerian-kementerian dan yang bertugas untuk memberikan pertimbangan dan nasehat kepada Panitya PMD. Dalam Dewan Teknis ini Ketua Harian Panitya PMD bertindak sebagai sekretaris. Diharapkan bahwa dengan adanya Dewan ini koordinasi teknis di taraf pusat dapat lebih terjamin.

5.Untuk menilai hasil-hasil yang dicapai oleh Rencana
Pembangunan Masyarakat Desa dibentuk Badan Penilaian PMD yang terdiri atas tenaga-tenaga ahli dan yang secara berkala menilai cara bekerja serta hasil-hasil yang dicapai dengan Rencana PMD. Untuk menjamin obyektivitet maka Badan Penilaian ini tidak ada hubungan hierarkhi dengan Panitya PMD. Baik Panitya PMD maupun Badan Penelitian PMD, masing-masing memberikan laporan kepada Dewan Ekonomi dan Perencanaan.

6.Pada taraf Propinsi (atau daerah yang setingkat) dan
Kabupaten (atau daerah yang setingkat) maka Gubernur dan Bupati bertindak sebagai koordinator serta pejabat tertinggi PMD pada taraf masing-masing. Mengingat kesibukan sehari-hari dari kedua Kepala Daerah tersebut, maka kepada mereka masing-masing www.djpp.depkumham.go.id diperbantukan seorang petugas khusus yang semata-mata bertugas menyelenggarakan Rencana PMD pada taraf Propinsi dan Kabupaten. Petugas-petugas khusus ini memimpin kantor PMD yang melaksanakan administrasi PMD.

7.Selanjutnya baik di Propinsi maupun di Kabupaten
dibentuk Dewan Koordinasi yang masing-masing diketuai oleh Gubernur dan Bupati dan yang anggauta-anggautanya terdiri atas wakil-wakil jawatan-jawatan inspeksi-inspeksi dan pemimpin- pemimpin beberapa badan kemasyarakatan dalam daerah-daerah yang bersangkutan. Dewan ini bertugas untuk membantu pelaksanaan Rencana PMD dengan mengusahakan koordinasi yang sebaik-baiknya.

8.Di dalam Kabupaten diselenggarakan Daerah Kerja PMD,
yang luasnya kurang-lebih satu Kawedanan. Kepala Distrik adalah Kepala Daerah Kerja, sedang untuk pekerjaan pelaksanaan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah Kerja yang mengepalai Kantor PMD. di Daerah Kerja. Tenaga-tenaga tehnis dari jawatan-jawatan yang terdapat dalam Daerah Kerja tersebut menjadi Staf Daerah Kerja, demikian pula Camat-camat dalam lingkungan Daerah Kerja tersebut.

Mengenai penyelenggaraan tugas-tugas tertentu pada taraf desa memang lurah/kepala daerah yang setingkat itu bukanlah merupakan seorang yang ahli dalam segala lapangan. Dari itu segi- segi tehnis penyelenggaraan tidak mungkin ia lakukan, tetapi karena fungsi dan pengaruhnya dilingkungan masyarakat desa, lurah tidak akan ditinggalkan dalam rangka usaha Pembangunan Masyarakat Desa.

9.Selanjutnya dalam Daerah Kerja terdapat tenaga-tenaga
khusus yang dinamakan Pejabat Pembangunan Masyarakat Desa.

Mereka ini bukanlah tenaga tehnis yang mempunyai lapangan kerja khusus yang sempit, melainkan pejabat-pejabat yang mempunyai tugas serba umum ("multipurpose"), artinya: mereka ini harus memberikan penyuluhan dan bimbingan dalam segala macam segi penghidupan desa, misalnya: lapangan-lapangan pertanian, kehewanan, kesehatan, pembuatan serta pemeliharaan jalan-jalan dan saluran-saluran air, pembangunan rumah-rumah, penyelenggaraan koperasi, usaha-usaha industri kecil, dan sebagainya. Pejabat- pejabat ini dengan sendirinya tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai tiap-tiap hal tersebut di atas, melainkan mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai masing- masing hal tersebut, sehingga dapat memberikan penyuluhan dan bimbingan. Mereka ini ada di bawah pimpinan Kepala Daerah Kerja dan dengan sendirinya pula mempunyai hubungan yang langsung serta erat dengan pejabat-pejabat tehnis pada Staf Daerah Kerja, Sesungguhnya para Pejabat PMD inilah yang langsung berhubungan dengan masyarakat desa dan mereka pulalah yang merupakan inti dari pada pelaksanaan Pembangunan Masyarakat Desa. Merekalah yang bertugas memberi bimbingan kepada masyarakat desa, sehingga hasrat membangun dari masyarakat desa disalurkan ke arah yang sesuai dengan azas-azas PMD. yakni: pembangunan integral atas dasar kekuatan masyarakat desa sendiri serta permufakatan bersama www.djpp.depkumham.go.id di antara penduduk desa. Pejabat-pejabat PMD, ini pulalah yang melanjutkan dan menyampaikan bimbingan serta bantuan dari alat- alat Pemerintah kepada masyarakat desa dan mereka pula yang menghubungkan penduduk desa dengan bermacam-macam pejabat-pejabat tehnis. Dalam tiap Daerah Kerja ada beberapa orang Pejabat PMD yang lapangan pekerjaan masing-masing meliputi beberapa desa. Untuk sementara waktu dalam tahun 1956 direncanakan sebanyak sepuluh orang Pejabat PMD dalam tiap Daerah Kerja.

10. Oleh karena pada taraf Daerah Kerja tenaga-tenaga tehnis dari berbagai Inspeksi/Jawatan sudah tergabung di dalam staf Daerah Kerja, maka pada taraf ini tidak ada Dewan Koordinasi sebagaimana halnya pada taraf-taraf propinsi dan kabupaten, melainkan dibentuk sebuah Dewan Penasehat yang anggauta- anggautanya terdiri atas beberapa Kepala-kepala Desa (atau Kepala-kepala Daerah yang setingkat dengan desa) yang dipilih oleh semua Kepala-kepala Desa dari seluruh wilayah Daerah Kerja, dan wakil-wakil dari beberapa badan kemasyarakatan di daerah kerja tersebut. Ketuanya adalah Kepala Daerah Kerja.
    Dewan Penasehat ini bertugas untuk memberikan nasehat- nasehat, saran-saran, pertimbangan-pertimbangan, dan sebagainya kepada Staf Daerah Kerja dan merundingkan persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh Staf Daerah Kerja.

Dengan demikian Dewan Penasehat merupakan saluran untuk menampung hasrat masyarakat di Daerah Kerja dan dengan demikian masyarakat di Daerah Kerja ikut secara aktif bertanggung-jawab atas usaha-usaha pembangunan.

11. Suatu hal yang perlu diperhatikan ialah bahwa susunan organisasi penyelenggara diberbagai tingkat daerah-daerah sebagai mana diuraikan di atas ini bukanlah dimaksud sebagai suatu susunan yang tidak lagi dapat diubah. Meskipun perlu diusahakan adanya uniformitet sampai pada tingkat tertentu, akan tetapi harus tetap diingat bahwa bentuk organisasi PMD, didaerah-daerah harus selalu disesuaikan dengan keadaan serta kemungkinan setempat dan dengan mengingat perkembangan otonomi masing-masing daerah.

Selanjutnya rangka organisasi dapat dilihat pada skema yang berikut:

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar. Untuk dapat menampilkan format gambar tersebut, tekanlah TAB dan kemudian tekan ENTER]

E. Latihan-latihan.

1.Bagi pelaksanaan Rencana Pembangunan Masyarakat Desa
diperlukan latihan-latihan yang secara umum dibagi atas :

a.Latihan bagi pejabat-pejabat Pemerintah yang langsung berhubungan dengan pelaksanaan rencana ini.
b.Latihan-latihan bagi pimimpin-pemimpin desa.
c.Latihan-latihan kejuruan yang khusus.
d.Latihan-latihan bagi guru-guru sekolah desa.
www.djpp.depkumham.go.id

2.Latihan-latihan bagi pejabat-pejabat Pemerintah
terutama didiperuntukkan pejabat-pejabat P.M.D. dan Staf Daerah Kerja. Latihan-latihan ini terdiri atas latihan-latihan dalam pusat-pusat latihan dan latihan dalam tugas ("in service training"), yang kedua-duanya meliputi latihan-latihan dalam berbagai lapangan, antara lain : pertanian, peternakan, koperasi, kesehatan, pekerjaan umum, pendidikan masyarakat, industri kecil dan sebagainya.

3.Untuk menciptakan "team spirit" dalam pekerjaan mereka
dikemudian hari, maka baik sekali apabila pusat-pusat latihan bagi segala macam pejabat ditempatkan di daerah yang saama, sehingga berbagai persoalan dapat dipelajari dan dikerjakan bersama-sama oleh pejabat-pejabat tersebut. Juga dengan begitu bisa dikerjakan bersama penyuluhan desa sebagai bagian dari latihan yang praktis.

Pusat-pusat latihan akan diperbanyak sesuai dengan perluasan dari rencana, sedang pada taraf pertama pusat-pusat latihan dipusatkan dalam beberapa daerah tertentu.

4.Langkah pertama kearah penyelenggaraan latihan dalam
tugas ("in service training") ialah penyelenggaraan pertemuan- pertemuan bulanan di pusat Daerah Kerja (Kawedanan) bagi semua pejabat-pejabat Daerah Kerja. Dalam pertemuan-pertemuan bulanan ini diadakan tukar-menukar fikiran serta pengalaman mengenai cara serta praktek penyuluhan yang telah dikerjakan oleh masing-masing pejabat. Pertemuan-pertemuan ini sebaiknya juga dihadiri oleh anggauta-anggauta Dewan Penasehat.

Selanjutnya diadakan seminar-seminar secara berkala ditingkat propinsi yang diikuti oleh pejabat-pejabat Daerah Kerja secara berganti-ganti. Apabila dipersiapkan serta diselenggarakan dengan baik maka seminar-seminar ini akan memberikan hasil yang baik sekali oleh karena para pejabat tiap-tiap kali pengetahuannya makin bertambah.

Seminar-seminar propinsi ini selanjutnya diikuti dengan penyelenggaraan seminar di pusat secara berkala pula dan diikuti secara berganti-ganti oleh pejabat-pejabat dari semua propinsi- propinsi. Di negara-negara lain ternyata penyelenggaraan seminar- seminar ini memberikan hasil yang baik sekali.

Baik pula apabila para pejabat-pejabat saling mengadakan kunjungan ke Daerah-daerah Kerja lain, baik yang ada dipropinsi yang sama maupun yang ada dipropinsi lain. Juga perlu dipertimbangkan pengiriman pejabat-pejabat P.M.D. dan ahli-ahli lainnya ke negara-negara lain untuk meninjau serta mempelajari usaha-usaha dalam lapangan Pembangunan Masyarakat Desa di negara- negara tersebut.

5.Rencana Pembangunan Masyarakat Desa ini tidak mungkin
terlaksana apabila pemimpin-pemimpin desa tidak tersedia memberikan pimpinan dalam penyelenggaraan rencana ini. Karena itu perlu sekali adanya latihan-latihan bagi pemiinpin-pemimpin desa mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan rencana ini. www.djpp.depkumham.go.id Latihan-latihan semacam ini hanya mungkin memberikan hasil baik apabila dilakukan dalam rangka pelaksanaan rencana ini.

Dapat diselenggarakan tempat-tempat latihan bagi mereka selama jangka waktu tertentu, misalnya pada waktu mereka tidak banyak pekerjaan di sawah. Penyelenggaraan latihan-latihan ini sebaiknya diselenggarakan bersama-sama dengan diadakannya pekan- pekan raya serta pameran-pameran dari berbagai jawatan yang masing-masing mempertunjukkan kegiatan-kegiatan mereka.

6.Latihan-latihan kejuruan yang khusus (bagi tukang kayu,
tukang besi, tukang batu, dan sebagainya) meliputi: pendidikan tenaga-tenaga tukang yang baru dan latihan-latihan bagi tukang- tukang yang sudah ada untuk memperkenalkan kepada mereka pemakaian alat-alat yang lebih baik serta cara-cara yang lebih praktis atau lebih effisien.

Latihan bagi tukang-tukang yang ada sebaiknya diselenggarakan dalam pusat-pusat latihan yang sudah ada atau dengan mengusahakan adanya pelatih-pelatih yang selalu berkeliling.

Selanjutnya diusahakan latihan-latihan kejuruan dengan maksud menimbulkan industri-industri kecil secara koperatip, misalnya: industri tali, industri genteng; perusahaan tembakau, dan sebagainya.

7.Guru-guru sekolah di desa memegang peranan yang penting
dalam pelaksanaan rencana ini, bukan saja oleh karena guru-guru tersebut kebanyakan kali tergolong orang-orang terkemuka di desa, melainkan juga oleh karena mereka inilah yang memberi didikan kepada anak-anak di desa yang dikemudian hari akan melaksanakan rencana ini pula. Oleh karena itu perlu diselenggarakan latihan- latihan khusus bagi guru-guru sekolah mengenai Rencana Pembangunan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan selama masa liburan. Latihan-latihan ini penyelenggaraannya kurang-lebih sama dengan latihan-latihan bagi pemimpin-pemimpin desa. Selanjutnya azas-azas Rencana Pembangunan Masyarakat Desa harus merupakan bagian yang pokok dari pada daftar pelajaran sekolah-sekolah guru.

F. Anggaran Belanja.

1.Dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun ini maka bagi
Rencana Pembangunan Masyarakat Desa disediakan Rp. 198 juta.

2.Oleh karena Pembangunan Masyarakat Desa disasarkan atas
azas kekuatan sendiri dari masyarakat desa, maka jumlah uang tersebut di atas harus dianggap sekedar bantuan dari Pemerintah. Diharapkan bahwa masyarakat desa sendiri akan memberikan sumbangannya paling sedikit dalam jumlah yang sama dengan bantuan Pemerintah dan makin lama dalam jumlah-jumlah yang makin besar, baik dalam bentuk tenaga kerja, maupun bahan-bahan, uang dan sebagainya.

3.Biaya yang disediakan dalam sebuah Daerah Kerja Lengkap
adalah lebih banyak dari pada yang tersedia bagi Daerah Kerja Pokok.
www.djpp.depkumham.go.id

4.Sebagaimana diuraikan dalam pasal C (Pokok-pokok
Rencana) maka dalam tahun pertama diselenggarakan 16 Daerah Kerja Pokok dan dalam tahun kedua serta tahun-tahun berikutnya diselenggarakan lagi 16 Daerah Kerja Pokok yang baru, sedang 10 di antara Daerah-daerah Kerja Pokok yang lama dijadikan Daerah Kerja Lengkap. Dengan demikian pada akhir tahun kelima akan terdapat 40 Daerah Kerja Pokok dan 40 Daerah Kerja Lengkap. Apabila urutan-urutan ini dilaksanakan maka ditaksir bahwa dalam jangka waktu 5 tahun diperlukan Rp. 79 juta untuk Daerah-daerah Kerja Pokok dan Rp. 80 juta untuk Daerah- daerah Kerja Lengkap.

5.Kecuali pengeluaran-pengeluaran langsung untuk Daerah-
daerah Kerja masih pula diperlukan biaya-biaya untuk keperluan- keperluan lain, misalnya untuk latihan-latihan, dan sebagainya. Untuk ini disediakan Rp. 39 juta bagi jangka waktu 5 tahun.

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar. Untuk dapat menampilkan format gambar tersebut, tekanlah TAB dan kemudian tekan ENTER]

6.Jumlah serta perincian pengeluaran-pengeluaran tersebut
di atas untuk jangka waktu 5 tahun dapat dilihat dalam daftar di bawah ini:

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar. Untuk dapat menampilkan format gambar tersebut, tekanlah TAB dan kemudian tekan ENTER]

7.Diharapkan bahwa dalam jangka waktu beberapa tahun
Daerah-daerah Kerja Lengkap dapat lebih banyak berdiri atas kekuatan sendiri, sehingga bantuan Pemerintah lambat- laun dapat dikurangi sampai pada suatu tingkat tertentu atau lebih baik lagi apabila sama sekali tidak diperlukan lagi.

8.Sesungguhnya apabila keuangan yang kini dipergunakan
oleh alat-alat Pemerintah yang usaha-usahanya sejajar atau yang tujuannya simpang-siur itu dapat dipersatukan, maka banyak sekah yang akan dapat dipakai untuk pelaksanaan rencana ini.

9.Selanjutnya di samping keuangan yang diperoleh dari
anggaran belanja Pemerintah, maka untuk pelaksanaan rencana ini banyak juga kemungkinan untuk memperoleh bantuan luar negeri atau bantuan-bantuan internasional, lebih-lebih lagi mengingat besarnya perhatian terhadap Pembangunan Masyarakat Desa dewasa ini.

G. Tindakan-tindakan pertama yang telah dikerjakan.

1.Dalam bulan Nopember 1955 telah berangkat sebuah
delegasi untuk mempelajari Pembangunan Masyarakat Desa di Burma, Thailan, India dan Pakistan selama kurang lebih 3 bulan.
www.djpp.depkumham.go.id

2.Dalam bulan Pembruari 1956 telah pula berangkat sebuah
delegasi wanita kenegeri-negeri Birma, India dan Pakistan untuk maksud yang sama.

3.Telah diselenggarakan Konperensi Besar tentang P.M.D.
pada tanggal 2 dengan 3 Mei 1956 di Jakarta di bawah pimpinan Menteri Negara Urusan Perencanaan.

4.Sudah dibentuk sebuah Panitya Kerja Sementara untuk
menyelenggarakan sebuah persiapan ke arah pelaksanaan Rencana P.M.D. dengan ketetapan dari Menteri Negara Urusan Perencana tertanggal 20 Juni 1956 No. 288/M/ 1956.

5.Penentuan Daerah-daerah Kerja Pokok tersebar di seluruh
Indonesia sebanyak 16 buah yaitu di:

Sumatera Utara

2 buah
Sumatera Tengah

1 buah
Sumatera Selatan

2 buah
Jawa Barat

1 buah
Jakarta Raya

1 buah
Jawa Tengah

1 buah
Daerah Istitnewa Jogyakarta 1 buah
Jawa Timur

1 buah
Kalimantan

1 buah
Sulawesi

2 buah
Nusa Tenggara

1 buah
Maluku

2 buah

---

Jumlah 16 buah

6.Mengadakan latihan bagi pejabat P.M.D. sebanyak 160
orang yang berasal dari ke-16 Daerah Kerja yang sudah terpilih. Latihan tersebut sudah diakhiri pada-tanggal 9 Agustus 1956 jang lalu.

7.Mengadakan seminar-seminar/konperensi bagi petugas-
petugas khusus P.M.D. Propinsi, petugas khusus P.M.D. taraf Kabupaten, Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kerja.

8.Sudah pula diselenggarakan seminar/konperensi bagi
anggota Staf Daerah Kerja Pembangunan Masyarakat Desa.

Semua yang termasuk dalam 6,7 dan 8 adalah pegawai-pegawai dari berbagai instansi Pemerintah, jadi tidak ada penambahan pegawai baru.

9.Menerima bantuan 3 tenaga-tenaga ahli dari luar negeri
yang diperbantukan dalam penyusunan persiapan-persiapan, masing- masing bekerja selama 2 bulan, 3 bulan dan 6 bulan.

10. Mengusahakan penyusunan organisasi pelaksana P.M.D. ditaraf Propinsi dan Kabupaten, sedang pembentukan Panitia Pembangunan Masyarakat Desa kini masih dalam penyelesaian.

11. Sudah pula diadakan pelantikan Daerah-daerah Kerja di seluruh Daerah-daerah Kerja pada tanggal 17 Agustus 1956.

BAB 17.

KOPERASI

I. Pendahuluan.
www.djpp.depkumham.go.id

Dalam zaman kemerdekaan ini koperasi telah berkembang dengan

cepat sekali. Sesungguhnya azas-azas koperasi sudah dikenal oleh bangsa kita sejak lama, akan tetapi selama masa pendudukan Jepang azas koperasi telah diubah sedemikian rupa sehingga sama sekali tidak sesuai lagi dengan azas-azas yang sebenarnya. Oleh karena itu usaha-usaha pertama dalam masa kemerdekaan ini telah mengembalikan koperasi keazas-azasnya semula. Hal ini telah memberi hasil yang luar biasa sebagai akibat dari pada ketekunan pedukung-pedukung koperasi.

Rencana Pembangunan Lima Tahun ini bersifat rencana penanaman modal. Oleh karena bagi pelaksanaan pembangunan koperasi pengeluaran-pengeluaran Pemerintah sebagian besar bersifat pengeluaran routine, maka dalam bab ini terutama akan diuraikan hal-hal sebagai berikut:
a.Pertumbuhan koperasi selama masa akhir-akhir ini.
b.Peranan Pemerintah.

II. Keadaan dan pertumbuhan Koperasi.

1.Jumlah dan macam koperasi.

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar. Untuk dapat menampilkan format gambar tersebut, tekanlah TAB dan kemudian tekan ENTER]

Sumber: Jawatan Koperasi.

Koperasi-koperasi yang berbadan hukum itu adalah koperasi- koperasi yang telah melampuai tiga tingkat, yakni: tingkat penyelidikan, tingkat pengamatan dan tingkat pengakuan.

Bank Koperasi Propinsi terdapat di Jawa Barat dan di Jawa Timur sedang pusat-pusat koperasi daerahnya meliputi 1 Kabupaten. Koperasi-koperasi Desa adalah koperasi serbaneka, artinya koperasi yang menjalankan beberapa macam usaha, yang satu berlainan dengan misalnya Koperasi Kredit, yang berusaha hanya dalam perkreditan saja. Koperasi Desa ini ada segi-seginya yang baik dan ada pula keberatan-keberatannya. Akan tetapi kenyataannya ialah bahwa Koperasi Desa ini terutama di daerah Jawa Barat mengalami pertumbuhan yang baik, meskipun baru sedikit yang telah berbadan hukum.

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah Koperasi-koperasi

yang berbadan hukum masih kurang dari 10% dari jumlah koperasi- koperasi yang ada. Hal ini antara lain mengandung arti bahwa gerakan koperasi masih harus lebih memperhatikan azas-azas koperasi.

Dalam Kongres Koperasi yang pertama pada tahun 1947 di Tasikmalaya telah diputuskan bahwa tanggal 12 Juli adalah Hari Koperasi, sedang dalam Kongres Koperasi yang kedua dalam tahun 1953 di Bandung telah didirikan Dewan Koperasi Indonesia yang merupakan pusat dari pada gerakan koperasi. Tugas dari pada Dewan www.djpp.depkumham.go.id Koperasi Indonesia ini antara lain terletak dalam lapangan pendidikan dan penerangan serta mewakili gerakan koperasi keluar, baik terhadap Pemerintah maupun terhadap luar negeri.

Tidak mustahil bahwa dalam tahun 1960 jumlah koperasi akan meningkat menjadi 25.000.

2.Jumlah anggauta-anggauta koperasi.

Selama tahun-tahun terakhir ini jumlah anggauta-anggauta gerakan koperasi adalah sebagai berikut:
Tahun

Jumlah anggauta

1.000.324

1.179.422

1.431.977

1.644.465

1.938.074

Sumber: Jawatan Koperasi.

Jadi apabila jumlah penduduk Indonesia ditaksir sedikit- dikitnya 82.500.000 maka perbandingan jumlah anggauta koperasi dan jumlah penduduk adalah 1: 41. Dalam tahun 1955 perbandingan jumlah anggauta laki-laki dan jumlah anggauta wanita adalah 3:1.

3.Jumlah simpanan.

Jumlah simpanan selama tahun-tahun akhir ini adalah sebagai berikut:

Tahun Jumlah simpanan

Jumlah modal cadangan
Rp. 35.313.040,95 Rp.
3.473.983,10
" 56.389.371,25 "

3.262.183,53
" 76.357.765,62 "

5.324.051,45
" 150.262.732,- "

27.338.029,66
" 268.597.935,76 "

45.221.279,24

Sumber: Jawatan Koperasi.

Soal simpanan ini adalah suatu sifat istimewa dari pada gerakan koperasi di Indonesia. Untuk memberi tekanan bahwa koperasi harus didasarkan atas azas kekuatan sendiri (selfhelp) serta untuk menjamin pembentukan modal, maka terdapat beberapa macam simpanan:

a.Simpanan Pokok.

Simpanan ini berupa sejumlah uang tertentu yang harus disimpan oleh setiap orang yang akan menjadi anggauta koperasi sebagai syarat untuk masuk ke dalam koperasi; jumlah ini dapat diambil kembali apabila anggauta tersebut meninggalkan koperasi, kalau perlu dikurangi dengan bagian dari kerugian koperasi yang harus ditanggung oleh anggauta tersebut; selama menjadi anggauta maka simpanan ini tidak bisa diminta kembali.
www.djpp.depkumham.go.id

b.Simpanan wajib.

Simpanan ini berupa sejumlah uang yang harus disimpan oleh para anggauta pada koperasi dalam jumlah minimum yang tertentu dan pada waktu-waktu tertentu, sebagaimana ditentukan oleh koperasi; simpanan ini dimaksud untuk menambah modal kerja dan tidak dapat diminta selama menjadi anggauta.

c.Simpanan manasuka.

Simpanan ini tidak tertentu jumlahnya dan bersifat sukarela.

d.Simpanan untuk keperluan khusus.

Simpanan ini terdiri atas berbagai macam antara lain simpanan untuk kematian, selamatan, dan sebagainya.

Jumlah bermacam-macam simpanan tersebut adalah sebagai berikut:

1954 1955
a.Simpanan Pokok

Rp. 39.405.301,69 Rp. 56.957.560,96

b.Simpanan Wajib " 76.070.560,47 " 155.006.171,31
c.Simpanan Manasuka " 24.483.505,24 " 36.565.269,64
d.Simpanan untuk
keperluan khusus " 10.303.365,26 " 20.068.933,85

---

Jumlah:
Rp. 150.262.732,26 Rp. 268.597.935,76

Sumber: Jawatan Koperasi.

4.Minggu Simpanan.

Bertepatan dengan Hari Koperasi diselenggarakan Minggu
Simpanan yang makin lama hasilnya makin meningkat, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar. Untuk dapat menampilkan format gambar tersebut, tekanlah TAB dan kemudian tekan ENTER]

Sumber: Jawatan Koperasi:

III. Peranan Pemerintah.

1.Jawatan Koperasi.

Peranan Pemerintah mengenai soal koperasi dalam garis besarnya adalah sebagai berikut: pemberian penerangan mengenai arti dan azas-azas koperasi, pendidikan dalam hal koperasi, www.djpp.depkumham.go.id pengawasan terhadap pertumbuhan koperasi dan pemberian bantuan kepada gerakan koperasi. Untuk melaksanakan peranan Pemerintah ini telah dibentuk Jawatan Koperasi yang merupakan bagian dari Kementerian Perekonomian dan yang khusus bertugas melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan koperasi. Kebijaksanaan Pemerintah ialah bahwa segala campur-tangan Pemeriniah harus senantiasa didasarkan atas azas bahwa segala sesuatu pada suatu ketika harus diserahkan kepada gerakan koperasi sendiri dan bahwa pada suatu ketika gerakan koperasi akan berdiri sendiri atas kekuatan sendiri sepenuhnya. Agar supaya Jawatan Koperasi dapat mengimbangi pertumbuhan yang demikian cepat dari gerakan koperasi, maka perlu adanya tambahan alat perlengkapan jawatan tersebut.

2.Penerangan.

Penerangan tentang arti koperasi serta azas-azas koperasi telah meliputi seluruh wilayah Negara sehingga dapat dikatakan bahwa pentingnya koperasi telah difahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Hal ini antara lain terbukti dari pertumbuhan koperasi yang sungguh luar biasa cepatnya. Kini yang menjadi soal bukannya mempropagandakan pentingnya koperasi, melainkan mengusahakan agar pertumbuhan gerakan koperasi dalam segala-galanya benar-benar sesuai dengan azas-azas koperasi. Oleh karena itu penerangan mengenai koperasi tak dapat dipisahkan dari usaha pendidikan azas-azas koperasi.

3.Pendidikan.

Pendidikan mengenai azas-azas koperasi serta cara-cara melaksanakan koperasi antara lain terdiri atas Kursus-kursus Kader Koperasi, Kursus-kursus Aplikasi bagi pegawai-pegawai Jawatan Koperasi, kuliah-kuliah tentang koperasi di fakultas- fakultas, dan sebagainya. Adalah tujuan Pemerintah agar lambat laun kursus-kursus ini, terutama kursus-kursus kader koperasi, dilaksanakan sendiri oleh gerakan koperasi.

I.Kursus Kader Koperasi pada waktu ini berjumlah 43 buah dan tersebar di seluruh Indonesia. Kursus-kursus ini diperuntukkan kader-kader dari desa-desa, yang kembali lagi kedesa masing-masing sesudah kursus-kursus tersebut berakhir dan mempraktekkan apa yang mereka telah pelajari. Hingga akhir Maret 1956 tidak kurang dari 17.587 pengikut telah menyelesaikan pendidikan pada kursus-kursus kader tersebut.

II.Jawatan Koperasi menyelenggarakan Kursus-kursus Aplikasi yang intensif bagi pejabat-pejabat Jawatan tersebut agar mutu para pejabat dapat dipertinggi.

III.Kecuali itu Jawatan Koperasi juga mengirimkan pejabat- pejabatnya serta pemuka-pemuka gerakan koperasi keluar negeri dengan tujuan untuk memperluas pandangan serta www.djpp.depkumham.go.id pengertian mereka tentang koperasi. Biaya untuk keperluan ini sebagian ditanggung Pemerintah dan sebagian lagi diperoleh dari bantuan luar negeri.

IV.Pejabat-pejabat Jawatan Koperasi memberi pelajaran tentang koperasi kepada berbagai macam kursus-kursus yang diselenggarakan oleh Jawatan-jawatan Pemerintah yang lain, antara lain kursus-kursus pertanian yang diselenggarakan oleh Jawatan Pertanian.

V.Atas inisiatip gerakan koperasi di Jogyakarta dan di Bandung telah didirikan Sekolah-sekolah Menengah yang khusus memberi pelajaran mengenai hal-hal yang bersangkut-paut dengan koperasi, sedang di antara Sekolah-sekolah Menengah Pemerintah ada pula yang mulai memasukkan mata-pelajaran koperasi dalam daftar pelajarannya.

VI.Pada Fakultas Ekonomi serta Fakultas Pertanian dari Universitas Indonesia diberikan pula kuliah-kuliah dalam mata pelajaran koperasi.

4.Pengawasan.

Pengawasan Pemerintah terhadap pertumbuhan koperasi diselenggarakan dengan secara bertingkat-tingkat:

I.Pada tingkat pertama yakni tingkat penyelidikan. Jawatan Koperasi memberikan bimbingan kepada koperasi-koperasi yang baru didirikan mengenai soal-soal yang berhubungan dengan organisasi, administrasi, penyusunan rencana anggaran dasar, cara bekerja, dan sebagainya agar supaya sesuatu benar-benar sesuai dengan azas-azas koperasi. Lamanya tingkat penyelidikan ini tidak tentu oleh karena tergantung dari kesanggupan serta pertumbuhan koperasi yang bersangkutan itu sendiri.

II.Apabila koperasi yang bersangkutan telah membuktikan hak hidupnya, sedang organisasi, administrasi serta cara bekerjanya tidak menyimpang dari azas-azas koperasi, maka koperasi tersebut dinaikkan dari tingkat penyelidikan ke tingkat pengamatan, yang lamanya juga tidak tentu.

III.Tingkat yang terakhir ialah tingkat pengakuan, dalam mana koperasi yang bersangkutan menjadi badan hukum. Cara yang bertingkat-tingkat ini untuk memperoleh pengakuan sebagai badan hukum dianggap perlu untuk mencegah pertumbuhan yang tidak sehat dari pada gerakan koperasi.

5.Bantuan.

Bantuan Pemerintah kepada gerakan koperasi antara lain berbentuk berbagai macam keringanan-keringanan dan bantuan- bantuan langsung dalam bentuk pinjaman-pinjaman. Dalam memberikan www.djpp.depkumham.go.id bantuan-bantuan ini tetap dipegang teguh pertimbangan bahwa segala sesuatu harus didasarkan azas kekuatan sendiri dari gerakan koperasi, artinya: setiap bantuan hanyalah sekedar bantuan sementara agar supaya dikemudian hari gerakan koperasi dapat menolong diri sendiri. Harus dicegah setiap bantuan yang bersifat memanjakan, karena hal yang demikian itu akan mematikan rasa tanggung-jawab sendiri dan akhirnya justru akan mematikan perkembangan yang sehat dari pada gerakan koperasi. Keringanan- keringanan yang diberikan kepada gerakan koperasi antara lain berbentuk pembebasan pembayaran pajak perseroan selama jangka waktu lima tahun dan pembebasan pembayaran segel untuk surat- surat hutang. Bantuan dalam bentuk pinjaman-pinjaman disalurkan melalui badan-badan perkreditan yang ada.
Diharapkan agar Bank-bank Koperasi Propinsi yang sudah ada (di Jawa Timur dan di Jawa Barat) akan memegang peranan yang lebih penting dalam penyaluran kredit-kredit tersebut. Selanjutnya bantuan langsung bagi koperasi-koperasi dapat pula disebarkan melalui organisasi Pembangunan Masyarakat Desa. Dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun ini kredit-kredit untuk koperasi-koperasi bersifat pro-memorie.

6.Undang-undang Koperasi.

Dalam hukum bagi koperasi di Indonesia hingga kini ialah ketentuan yang dibuat dalam tahun 1927 dan yang kemudian diperbaiki dalam tahun 1949. Untuk menciptakan suasana yang memungkinkan pertumbuhan yang sehat dari pada gerakan koperasi, perlu adanya suatu Undang-undang Koperasi yang benar-benar sesuai dengan alam kemerdekaan sekarang ini. Undang-undang Koperasi tersebut antara lain diperlukan untuk memberi kedudukan hukum yang pasti kepada koperasi, untuk melindungi nama koperasi, untuk menyalurkan usaha-usaha koperasi sehingga benar-benar sesuai dengan azas-azas koperasi, untuk menjamin prosedur- prosedur hukum yang sederhana bagi koperasi, dan sebagainya. Hingga kini Undang-undang Koperasi tersebut belum lagi ada.

7.Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa.

Sebagaimana diuraikan dalam bab mengenai Pembangunan Masyarakat Desa maka koperasi merupakan salah satu pokok yang penting dalam usaha-usaha membangun masyarakat desa. Yang penting dalam hubungan ini ialah bahwa usaha-usaha koperasi harus disesuaikan pula dengan azas-azas Pembangunan Masyarakat Desa, antara lain azas pembangunan yang integral. Hal ini berarti bahwa usaha-usaha koperasi tidak boleh bersifat tersendiri, melainkan harus selalu dihubungkan dengan usaha-usaha pembangunan yang lain dan harus selalu dilihat dalam hubungan Pembangunan Masyarakat Desa sebagai suatu keseluruhan. Untuk itu diperlukan usaha-usaha yang dapat menjamin konvergensi di antara kebijaksanaan- kebijaksanaan berbagai Jawatan Pemerintah. Mengenai hal ini lihat selanjutnya bab mengenai Pembangunan Masyarakat Desa.

BAB 18.

www.djpp.depkumham.go.id

TRANSMIGRASI.

A. Pendahuluan.

Rencana Lima Tahun Transmigrasi hanya mengenai garis-garis besar kebijaksanaan dan terutama berhubungan dengan segi-segi organisasi penyelenggaraan. Dalam tahun pertama dari Rencana ini diadakan perbaikan susunan organisasi penyelenggaraan, yang harus merinci lebih lanjut garis-garis besar kebijaksanaan itu dan menyusun rencana penyelenggaraan selengkap-lengkapnya sampai pada detail-detailnya. Dalam tahun kedua dan tahun-tahun selanjutnya rencana tersebut dilaksanakan.

B. Keadaan dewasa ini.

1.Pelaksanaan transmigrasi dalam masa kemerdekaan baru dapat diselenggarakan sejak tahun 1950 dan dilakukan oleh tiga instansi, yakni: Biro Rekonstruksi Nasional (B.R.N.) dan Biro Penampungan Bekas Anggauta Tentara (B.P.B.A.T.; dulu Corps Cadangan Nasional) bagi penyelenggaraan transmigrasi bekas pejuang, sedang Jawatan Transmigrasi bertugas menyelenggarakan pemindahan penduduk pada umumnya. Kedua instansi yang pertama mempunyai sifat sementara, sedang Jawatan Transmigrasi bersifat permanen, sehingga dimaksud bahwa selanjutnya seluruh penyelenggaraan transmigrasi akan dilakukan oleh Jawatan Transmigrasi saja.

2.Hasil-hasil yang diperoleh hingga sekarang adalah sebagai berikut:

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar. Untuk dapat menampilkan format gambar tersebut, tekanlah TAB dan kemudian tekan ENTER]

Sumber: Biro Perancang Negara.

Keterangan: Tiap keluarga terdiri rata-rata atas 4,5 orang.

Sebagian besar dari para transmigran berasal dari pulau Jawa, sedang sejak tahun 1953 juga terdapat transmigran- transmigran yang baru kembali dari Suriname dan New Caledonia. Daerah transmigrasi kebanyakan terdapat di Sumatera Selatan, sedang selebihnya juga di Sumatera Tengah, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Banten.

3.Dalam garis besarnya penyelenggaraan transmigrasi penduduk berlangsung sebagai berikut:
Jawatan Transmigrasi bersama Pamongpraja mengadakan pendaftaran orang-orang di pulau Jawa yang bersedia untuk berpindah. Dalam pada itu Jawatan Transmigrasi bersama-sama jawatan- jawatan lain mengadakan persiapan-persiapan di daerah-daerah transmigrasi, antara lain meliputi: pembukaan hutan, pembuatan jalan-jalan, saluran.-saluran, pembuatan tempat- tempat penampungan sementara, dan sebagainya. Apabila www.djpp.depkumham.go.id persiapan di suatu daerah transmigrasi dipandang sudah cukup, maka orang-orang yang telah mendaftarkan diri itu dipindahkan ke daerah transmigrasi. Biaya pemindahan dipikul oleh Pemerintah sedang selama sedikit-dikitnya 6 bulan para transmigran bersama keluarganya memperoleh jaminan hidup dan juga alat-alat rumah tangga, bahan pakaian, alat-alat pertanian, bibit-bibit, dan sebagainya yang untuk sebagian merupakan pinjaman.

4.Sesungguhnya tugas Jawatan Transmigrasi hanya meliputi usaha pemindahan penduduk dan usaha pembangunan daerah- daerah transmigrasi sepanjang tidak termasuk lapangan kementerian- kementerian dan jawatan-jawatan lain.
Akan tetapi oleh karena bentuk organisasi penyelenggaraan transmigrasi kurang tepat, maka tidak terdapat koordinasi atau kerja-sama yang jitu antara kementerian-kementerian dan jawatan-jawatan itu. Akibatnya ialah bahwa Jawatan Transmigrasi menyelenggarakan sendiri pekerjaan-pekerjaan yang sesungguhnya termasuk lapangan jawatan-jawatan lain, misalnya pembuatan jalan-jalan dan saluran-saluran air, penyelidikan tanah, beberapa hal yang berhubungan dengan kesehatan serta pendidikan, dan lain sebagainya.

5.Apabila kita meninjau usaha pemindahan penduduk dewasa ini dalam rangka pertambahan jumlah penduduk pulau Jawa tiap tahunnya serta dalam rangka kebutuhan akan tenaga kerja bagi pembangunan daerah di pulau-pulau lain, maka hasil yang diperoleh masih jauh dari pada memuaskan. Oleh karena itu perlu dicari cara-cara penyelenggaraan pemindahan penduduk yang memberikan harapan dapat diperoleh hasil yang lebih baik, dan yang memperhitungkan kemampuan pembiayaan dari Pemerintah yang sangat terbatas.
6.Kecuali itu penting sekali adanya perbaikan cara kerja-sama antara berbagai instansi-instansi Pemerintah yang bertanggung jawab atas berbagai segi penyelenggaraan transmigrasi. Oleh karena penyelenggaraan transmigrasi tidak hanya mengenai pemindahan penduduk saja melainkan juga berhubungan dengan soal pengangkutan, pembukaan hutan, pembuatan jalan-jalan, saluran-saluran air, rumah-rumah dan sebagainya, serta juga penyelidikan-penyelidikan mengenai keadaan tanah, iklim, kesehatan, kemungkinan-kemungkinan ekonomi dari daerah yang bersangkutan dan sebagainya, maka kerja-sama yang tepat dan lancar antara instansi-instansi yang bersangkutan adalah suatu syarat mutlak.

C. Tujuan dan pokok kebijaksanaan.

1.Transmigrasi, dalam arti pemindahan penduduk dari Jawa ke pulau-pulau lain di wilayah Indonesia, dapat mempunyai berbagai tujuan, di antaranya: mengurangi tekanan penduduk di Jawa, menambah tenaga kerja bagi pembangunan daerah- daerah yang kekurangan penduduk, pertimbangan-pertimbangan strategis, usaha mempercepat proses "asimilasi", dan sebagainya. Akan tetapi meskipun tujuannya mungkin bermacam- www.djpp.depkumham.go.id macam, sesungguhnya tujuan-tujuan ini satu sama lain erat sekali hubungannya dan sukar untuk dipisah-pisahkan.
Misalnya tujuan untuk mengurangi tekanan penduduk di Jawa hanya mungkin terlaksana apabila penduduk berpindah dari pulau Jawa. Dan mereka akan meninggalkan pulau Jawa hanya apabila pulau-pulau lain mempunyai daya penarik yang kuat karena memberikan kemungkinan-kemungkinan hidup yang nyata-nyata lebih baik. Dan hal yang akhir ini hanya mungkin terjadi apabila di pulau-pulau di luar Jawa dilaksanakan pembangunan secara besar-besaran. Sebaliknya pembangunan besar-besaran di pulau-pulau di luar Jawa amat terhambat antara lain oleh karena jumlah tenaga kerja tidak mencukupi. Karena itu penambahan tenaga kerja bagi daerah-daerah ini adalah suatu syarat penting bagi kemungkinan berlangsungnya pembangunan. Dan tenaga kerja yang diperlukan ini dapat diperoleh dengan memindahkannya dari pulau Jawa.

2.Berpindahnya penduduk dari suatu daerah ke daerah lain mungkin disebabkan oleh karena Pemerintah memindahkan penduduk ini dalam arti Pemerintah mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perpindahan ini dan menjamin biaya-biaya perpindahan (transmigrasi-diatur). Akan tetapi mungkin terjadi bahwa penduduk berpindah sendiri atas dasar kekuatan sendiri (transmigrasi-spontan).
Apa yang hingga kini diselenggarakan oleh Pemerintah adalah transmigrasi-diatur. Hingga kini belum lagi ada suatu kebijaksanaan yang tertentu mengenai transmigrasi-spontan, meskipun mungkin sekali jumlah transmigrasi-spontan dalam tahun-tahun terakhir ini telah menjadi besar sekali.

3.Dengan tidak mengurangi arti transmigrasi-diatur, dalam Rencana Lima Tahun ini dipandang perlu untuk meletakkan titik berat kebijaksanaan kepada usaha-usaha transmigrasi spontan. Dengan demikian penyelenggaraan transmigrasi tidak lagi semata-mata menjadi tanggungan Pemerintah, melainkan untuk sebagian langsung ditanggung oleh masyarakat sendiri dengan bantuan serta bimbingan Pemerintah. Transmigrasi-spontan adalah sesuatu yang sewajarnya, artinya: transmigrasi- spontan adalah sesuatu yang dengan sendirinya terjadi, asal saja di daerah-daerah baru terdapat daya penarik yang cukup kuat. Dengan menempuh jalan ini maka jumlah biaya yang hingga kini diperlukan untuk pengangkutan transmigran serta untuk bantuan jaminan hidup dapat dikurangi dan dipergunakan untuk pembangunan jalan-jalan, pekerjaan irigasi, dan sebagainya.

4.Berdasarkan kebijaksanaan tersebut, maka dalam Rencana Lima Tahun mengenai transmigrasi ini terutama diusahakan adanya daya penarik yang cukup kuat di daerah-daerah baru. Dan untuk menciptakan daya penarik ini titik-berat harus diletakkan pada usaha pembukaan serta pembangunan daerah- daerah baru (di pulau-pulau luar Jawa) dan perbaikan perhubungan antara daerah padat (terutama) Jawa Tengah) dengan daerah-daerah baru itu.
www.djpp.depkumham.go.id Pembangunan daerah-daerah baru meliputi baik pembangunan dalam lapangan pertanian (termasuk pula perkebunan, peternakan, kehutanan) maupun pembangunan dalam lapangan- lapangan lain (industri besar - menengah - kecil, pengang- kutan, dan sebagainya). Untuk keperluan ini usaha-usaha pembukaan hutan, pembukaan saluran-saluran air, dam-dam, pusat-pusat pembangkitan tenaga listrik, jalan-jalan serta jembatan- jembatan di daerah transmigrasi merupakan usaha- usaha yang pokok. Dengan sendirinya usaha-usaha ini harus
usaha-usaha ini harus didasarkan atas berbagai macam penyelidikan-penyelidikan yang teliti. Disamping itu usaha- usaha pencegahan serta pemberantasan penyakit-penyakit dan usaha-usaha pendidikan serta latihan-latihan kejurusan di daerah transmigrasi merupakan syarat-syarat yang penting pula.

5.Perbaikan perhubungan antara daerah-daerah padat (terutama Jawa Tengah) dengan daerah-daerah baru meliputi baik perhubungan melalui laut, maupun perhubungan kereta api dan perhubungan darat lainnya. Penting sekali misalnya adanya kereta-api yang langsung dan yang mudah sekali antara Jawa Tengah dan Sumatera Selatan. Hal ini antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut: memperbanyak hubungan kapal antara Merak dan Panjang mempermudah hubungan kereta-api dari Jawa Tengah ke Merak, sehingga para penumpang tidak perlu menginap di Jakarta dan kalau mungkin tidak perlu pindah kereta-api di Jakarta dan dapat pula (di Jawa Tengah) membeli karcis yang langsung ke suatu tempat di Sumatera Selatan.

6.Penting pula arti perbaikan perhubungan (terutama jalan- jalan dan jembatan-jembatan) antara daerah-daerah transmigrasi dan daerah-daerah di sekitarnya. Hal ini bukan hanya akan mempermudah masuknya orang-orang baru ke daerah- daerah transmigrasi, melainkan akan mempermudah pula penjualan hasil produksi daerah-daerah transmigrasi itu ke daerah- daerah di sekitarnya, sehingga dengan demikian akan mempercepat proses pembangunan daerah-daerah transmigrasi itu.

7.Suatu hal yang tidak kalah pula pentingnya ialah usaha-usaha pembinaan settlement-settlement baru yang sudah ditempati oleh penduduk baru. Pembinaan ini harus dilaksanakan dengan cara-cara serta atas dasar prinsip-prinsip, Pembangunan Masyarakat Desa (Community Development) yakni pembangunan yang integral dari masyarakat desa, atas dasar kekuatan sendiri serta permusyawaratan bersama, dan dengan bimbingan serta bantuan alat-alat Pemerintah yang bertindak sebagai suatu keseluruhan. Perlu sekali diusahakan agar penduduk baru tersebut tidak menggantungkan diri kepada jaminan- jaminan dari Pemerintah, melainkan berusaha atas kekuatan sendiri dan menganggap dirinya sebagai pelopor-pelopor pembangunan daerah baru. Selanjutnya lihat Bab mengenai Pembangunan Masyarakat Desa.

www.djpp.depkumham.go.id 8.Mengingat akan terbatasnya keuangan yang tersedia serta jumlah tenaga-tenaga ahli yang akan melaksanakan rencana-
rencana, maka dipandang perlu untuk menijau kembali penentuan daerah-daerah transmigrasi dan diadakannya usaha yang lebih terpusat ("geconcentreerd"). Artinya: dalam Rencana Lima Tahun yang pertama ini diadakan transmigrasi ke daerah- daerah tertentu saja, misalnya 2 @ 3 daerah di Sumatera Selatan. Di daerah-daerah inilah dipusatkan segala usaha transmigrasi, sehingga usaha-usaha tidak terpecah-pecah. Ini bukannya berarti bahwa daerah-daerah lain yang hingga kini merupakan daerah transmigrasi, akan dilalaikan atau diabaikan begitu saja. Di daerah-daerah lain ini diadakan konsolidasi serta pembinaan settlement-settlement yang sudah ada. Kebijaksanaan tersebut di atas ini juga bukanlah berarti bahwa perpindahan penduduk ke daerah-daerah lain yang tidak termasuk 2 @ 3 daerah transmigrasi itu akan dihalang-halangi. Setiap perpindahan penduduk dari daerah padat ke daerah yang kekurangan tenaga kerja adalah amat penting bagi pembangunan ekonomi. Hanya saja Pemerintah mengusahakan agar perpindahan tersebut berlangsung ke daerah-daerah yang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan serta ukuran-ukuran tertentu benar-benar sesuai bagi pembangunan ekonomi dan yang mempunyai daya penampung cukup besar, sehingga tercapai hasil yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya banyak sekali daerah- daerah yang sesuai itu; akan tetapi mengingat terbatasnya keuangan serta tenaga- tenaga cakap yang harus menyelenggarakan segala sesuatu, maka usaha-usaha itu sebaiknya untuk sementara terbatas pada 2 @ 3 daerah-daerah tersebut. Dalam pada itu selama jangka- waktu Rencana Lima Tahun yang pertama ini diadakan penyelidikan-penyelidikan yang teliti mengenai daya penampung daerah-daerah lain (lihat Bab mengenai Penduduk) yang dipergunakan sebagai daerah transmigrasi dalam Rencana Lima Tahun yang kedua dan selanjutnya.

9.Suatu segi lain yang penting dari transmigrasi ialah hubungan antara para transmigran dengan penduduk asli daerah transmigrasi. Kebijaksanaan yang ditempuh dalam hal ini ialah mengusahakan adanya keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan kedua golongan penduduk ini dan mengusahakan adanya suasana yang sehat dalam hubungan mereka. Oleh karena persoalan ini berbeda-beda dari daerah ke daerah, maka pelaksanaan kebijaksanaan ini pada khususnya dan penyelenggaraan transmigrasi di daerah-daerah tersebut pada umumnya hanya akan memberikan hasil yang baik, apabila diserahkan kepada alat-alat Pemerintah yang paling mengetahui persoalan-persoalan setempat tersebut, yakni Pemerintahan Daerah.

10.Berhubung anggaran belanja terbatas maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah pembukaan hutan seluruhnya diselenggarakan atas beban Pemerintah ataukah Pemerintah hanya membuka hutan-hutan yang diperlukan untuk pembuatan jalan-jalan serta saluran-saluran air, sedang selebihnya www.djpp.depkumham.go.id diusahakan oleh. para transmigran sendiri. Pun perlu dipertimbangkan apakah pembukaan hutan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pemborong memberikan hasil yang lebih baik daripada apabila diserahkan kepada para transmigran. Selanjutnya pembukaan hutan secara mekanis tidak perlu diperluas, sebelum diperoleh kepastian bahwa cara pembukaan mekanis nyata-nyata memberikan hasil-hasil serta akibat- akibat yang lebih baik dari pada pembukaan hutan dengan cara-cara sederhana.

11.Anggaran belanja yang tersedia untuk transmigrasi dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama ini berjumlah Rp. 383 juta untuk seluruh jangka waktu 5 tahun. Jumlah ini kemudian harus dibagi-bagi sebagai hasil dari pembicaraan yang lebih mendalam antara instansi-instansi yang bersangkutan mengenai penyelenggaraan dari kebijaksanaan sebagai diuraikan di atas, di mana titik-berat diletakkan pada transmigrasi- spontan dan usaha-usaha transmigrasi secara bertingkat dipusatkan pada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat umum, misalnya: pembikinan jalan, irrigasi, dan sebagainya.

D.Organisasi penyelenggaraan.

1.Untuk menyelenggarakan pokok-pokok kebijaksanaan sebagaimana dicantumkan di atas, maka organisasi penyelenggara transmigrasi yang sekarang ada perlu diperbaiki.

2.Adapun azas-azas yang harus dipakai dalam menyusun organisasi penyelenggara tersebut adalah sebagai berikut:

a.Bentuk dan susunan organisasi penyelenggara harus sederhana mungkin.

b.Pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan transmigrasi dan yang termasuk lapangan kementerian-kementerian dan jawatan-jawatan yang sudah ada, diselenggarakan oleh kementerian-kementerian dan jawatan-jawatan tersebut. Hal ini antara lain meliputi: penyelidikan tanah, pembuatan serta pemeliharaan jalan-jalan dan jembatan- jembatan, saluran-saluran air dan dam-dam, usaha-usaha kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Dengan demikian dapat dihindarkan adanya "doublures".
c.Pekerjaan yang tidak termasuk lapangan salah satu kementerian atau jawatan tersebut diatas, diselenggarakan oleh Jawatan Transmigrasi.
d.Baik di Pemerintah Pusat maupun di daerah-daerah transmigrasi dibentuk badan-badan koordinasi yang terdiri atas kementerian-kementerian dan jawatan-jawatan yang menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan langsung dengan transmigrasi.
Penyelenggaraan di daerah-daerah transmigrasi diserahkan kepada Pemerintahan Daerah bersama-sama dengan alat-alat Pemerintah di daerah-daerah tersebut.
e.Badan Koordinasi pada Pemerintah Pusat berbentuk sebuah Panitya Tetap Pelaksana Transmigrasi yang anggauta-anggautanya terdiri atas wakil-wakil instansi-instansi Pemerintah www.djpp.depkumham.go.id yang pekerjaannya langsung berhubungan dengan pelaksanaan transmigrasi. Panitya Tetap ini diketuai oleh Kepala Jawatan Transmigrasi, bertanggung jawab kepada Menteri yang bersangkutan dan bertugas:

1.Bersama-sama menyusun rencana (tahunan) transmigrasi.
2.Bersama-sama menentukan anggaran belanja.
3.Menjamin koordinasi dalam pelaksanaan.

f.Badan koordinasi di daerah-daerah transmigrasi diketuai oleh Kepala Daerah sedang wakil ketua adalah Kepala Jawatan Transmigrasi setempat (Kepala Cabang atau Kepala Seksi). Badan-badan koordinasi di daerah ini bertugas untuk menjamin bahwa alat-alat Pemerintah yang bertugas untuk menyelenggarakan transmigrasi benar-benar bertindak sebagai suatu keseluruhan dan tidak bertindak simpang-siur serta sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia Tetap Pelaksana Transmigrasi di Pusat dan di sesuaikan dengan keadaan serta kemungkinan setempat. Badan-badan koordinasi di daerah ini juga berkewajiban untuk menyusun usul-usul rencana mengenai penyelenggaraan transmigrasi di daerah-daerah masing-masing kepada Panitya Tetap Pelaksana Transmigrasi di Pusat.

g.Anggaran belanja tahunan untuk seluruh penyelenggaraan transmigrasi ditetapkan bersama-sama oleh Panitya Pelaksana Transmigrasi. Akan tetapi untuk menjamin kelancaran dalam soal keuangan ini (suatu hal yang hingga kini merupakan persoalan, meskipun sudah ditetapkan dalam anggaran belanja), maka seluruh anggaran belanja untuk transmigrasi, dimasukkan dalam anggaran belanja Jawatan Transmigrasi. Selanjutnya biaya-biaya yang direncanakan bagi usaha-usaha kementerian-kememterian serta jawatan-jawatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan transmigrasi disalurkan langsung dari anggaran belanja Jawatan Transmigrasi kepada kementerian kementerian/jawatan- jawatan tersebut.

E. Urut-urutan pelaksanaan.

1.Urut-urutan pelaksanaan Rencana Lima Tahun mengenai Transmigrasi ini dapat dibagi atas dua bagian yang masing- masing merupakan jangka waktu satu tahun dan jangka waktu empat tahun:

2.Tahun pertama:

Oleh karena Rencana Lima Tahun mengenai Transmigrasi yang dikemukakan di sini ini hanya mengenai garis-garis besar kebijaksanaan belaka dan terutama berhubungan dengan segi organisasi penyelenggaraan, maka diperlukan suatu masa peralihan dalam mana garis-garis besar kebijaksanaan itu www.djpp.depkumham.go.id lebih diperinci dan diadakan perbaikan organisasi penyelenggaraan. Dan tahun pertama dari Rencana Lima Tahun dipergunakan sebagai masa peralihan. Jadi dalam tahun pertama itu dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:
a.Pembentukan Panitya Tetap Pelaksana Transmigrasi,
b.Panitya Tetap Pelaksana Transmigrasi merinci dan melengkapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah diuraikan di atas, sehingga menjadi Rencana Transmigrasi Empat Tahun yang lengkap hingga detail-detailnya. Soal ini antara lain meliputi: penentuan daerah-daerah transmigrasi sehingga usaha lebih terpusat, perbaikan perhubungan (pengangkutan) antara daerah transmigrasi dengan daerah-daerah padat, penentuan rencana pembukaan hutan: bagaimana caranya (dengan alat-alat sederhana ataukah dengan traktor-traktor) serta siapa yang mengerjakan (transmigran sendiri ataukah pemborong ataukah Pemerintah), dan sebagainya. Juga: berapa luas tanah yang akan diberikan kepada tiap keluarga, dan sebagainya.
c.Sementara itu transmigrasi sebagaimana sekarang dijalankan, tetap diselenggarakan sebagaimana sediakala.

3.Tahun-tahun Kedua sampai dengan Kelima:

a.Dalam tahun kedua dan selanjutnya Panitya Tetap Pelaksana Transmigrasi mulai melaksanakan transmigrasi sesuai dengan rencana yang telah disusun dengan selengkap- lengkapnya.
b.Dalam tahun kedua atau ketiga dan selanjutnya Panitya Tetap Pelaksana Transmigrasi mulai melakukan penyelidikan- penyelidikan mengenai daerah-daerah lain yang mungkin dapat dipergunakan sebagai daerah transmigrasi dan mulai menyusun Rencana Lima Tahun Kedua mengenai Transmigrasi.

F. Tambahan.

Mendahului putusan-putusan dari Panitya Tetap Pelaksana Transmigrasi yang masih harus dibentuk, maka dalam Rencana Lima Tahun Pertama ini sudah pula direncanakan secara konrit beberapa hal yang berkenaan dengan transmigrasi, antara lain:

1.Pengairan di Sumatera Selatan (lihat Bab mengenai Pengairan).

2.Perbaikan jalan-jalan dan jembatan-jembatan di Sumatera Selatan (lihat Bab mengenai Perhubungan).
3.Perbaikan perhubungan antara Sumatera Selatan dan Jawa (lihat Bab mengenai Perhubungan).

Kecuali itu sudah pula dilakukan pemotretan dari udara dari pada daerah Sukadana di Sumatera Selatan, dan kini sedang disusun menjadi peta-peta.

BAB 19
www.djpp.depkumham.go.id

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.

Pendahuluan.

Syarat penting dalam penyelenggaraan rencana pembangunan, ialah suatu aparatur pemerintahan yang effisien dengan pejabat- pejabat yang cukup keahlian dan pengalamannya, belum dipenuhi.

Maka menjadi kebijaksanaan Pemerintah untuk berusaha terus- menerus menyederhanakan administrasi dan aturan-aturannya serta meninggikan mutu keahlian pegawai di lapangan pemerintahan.

Persoalan-persoalan pokok.

Pada dasarnya tidak ada perbedaan di dalam penempatan masalah pokok dalam lapangan administrasi negara sebagaimana dilihat oleh Musyawarah Nasional Pembangunan dan di dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun.

Demikian pula halnya dengan penelaahan berbagai segi administrasi dan perumusan tujuan-tujuan dan kebijaksanaan- kebijaksanaan. Boleh dikatakan bahwa sifatnya saling memperlengkap, saling menutupi atau saling mengisi.

Tentang tindakan-tindakan yang diusulkan oleh Musyawarah Nasional Pembangunan kepada Pemerintah untuk dilaksanakan dalam waktu sesingkat-singkatnya, dapatlah diberikan keterangan sekedarnya sebagai berikut:

Segera setelah berakhirnya Musyawarah Nasional, telah dibentuk tiga Panitia ad-hoc Pemerintah, diantaranya Panitia ad- hoc I Urusan Umum dan Pemerintahan dan Panitia ad-hoc II Urusan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, yang bertugas meninjau keputusan rapat Panitia I dan II Musyawarah Nasional pada tanggal 12 September 1957.

Pendapat-pendapat kedua Panitia ad-hoc itu yang dewasa ini dijadikan pegangan dalam melaksanakan putusan-putusan Musyawarah Nasional itu, adalah sejalan dengan Rencana Lima Tahun.

Persoalan-persoalan pokok yang kita hadapi sekarang dalam lapangan administrasi pemerintah adalah 4 macam, yakni:

A. Menyusun dan menyelenggarakan anggaran belanja.
B.Mencapai pembagian tugas antara fungsi-fungsi pemerintahan yang tegas.
C.Menyusun pemerintahan swatantra (otonomi) yang seluas- luasnya.

D.Mempertinggi effisiensi corps pegawai negeri yang cakap dan jujur.

A. Menyusun dan menyelenggarakan anggaran-belanja.

Anggaran-belanja negara merupakan garis politik Pemerintah untuk tahun yang bersangkutan dan instruksi bagi penyelenggara tugas Pemerintah sainpai berapa jauh tugas itu boleh dijalankan. Maka penyusunan dan penyelenggaraan anggaran belanja yang tidak lancar dalam waktu yang lampau, menyebabkan bahwa jawatan-jawatan tidak mempunyai pedoman yang tegas.
www.djpp.depkumham.go.id

Sebelum dimulainya rencana-rencana yang meliputi beberapa tahun berturut-turut para pejabat harus sudah mendapat kepastian bahwa keuangan akan disediakan pada waktu-waktu yang tertentu, sehingga soal-soal administratif tidak merupakan penghambat bagi penyelesaian suatu proyek.

Pembicaraan usul-usul anggaran belanja guna proyek-proyek pembangunan oleh kementerian-kementerian bersangkutan dengan Kementerian Keuangan dan Biro Perancang Negara, hendaknya selesai pada waktuhya, sehingga rencana anggaran belanja seluruhnya dapat disampaikan kepada D.P.R. pada tanggal 1 September, sebelum tahun yang berkenaan dengan anggaran itu.

Di dalam menyelenggarakan anggaran belanja ternyata dijumpai beberapa kesulitan. Misalnya sangat lambat datangnya otorisasi- otorisasi di daerah, menyebabkan tidak ada waktu lagi untuk menyelenggarakan beberapa proyek-proyek yang penting. Dan diubahnya "virementstelsel" (virement: hak Pemerintah untuk memindahkan kredit anggaran yang tersedia untuk sesuatu tahun, kepada tahun berikutnya dengan tidak usah mendapat pengesahan dari D.P.R. bilamana kredit-kredit itu sebagian atau seluruhnya belum terpakai) menjadi "kasstelsel" (Undang-undang Darurat No. 3/1954, L.N. No. 6/1954) ternyata tidak memungkinkan penyusunan anggaran belanja kementerian-kementerian yang saksama.

Pokok pikiran penyederhanaan sistim yang menjadi tujuan dikeluarkannya Undang-undang Darurat tersebut dan yang berarti berlakunya "kasstelsel" dengan sepenuhnya bagi pengeluaran- pengeluaran dan penerimaan-penerimaan ialah: hanya pengeluaran- pengeluaran dan penerimdan-penerimaan yang didalam waktu tahun- anggaran (dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember) sungguh-sungguh dikeluarkan dari atau dimasukkan dalam kas negara akan dimuat dalam daftar perhitungan anggaran yang berkenaan dengan tahun itu. Sedangkan maksud terutama dari pada "kasstelsel" ini ialah penyederhanaan yang memungkinkan mengajukan daftar perhitungan anggaran belanja tepat pada waktunya.

"Kasstelsel" itu perlu ditinjau kembali sedemikian rupa sehingga selain kepastian mengenai alokasi-alokasi yang telah ditetapkan, juga akan terjamin kontinuitet yang tidak terputus- putus d.i dalam pelaksanaan tersebut.

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam hal ini ialah aturan-aturan I.C.W. (Indonesische Comptabiliteitswet) dan aturan-aturan penyelenggaraannya yang sudah kuno dan kekurangan pengetahuan dan keahlian para pegawai administratif.

Mengenai perbendaharaan dan anggaran belannja yang lebih sesuai, termasuk Undang-undang Perusahaan Negara, maka Pemerintah menginsafi benar bahwa kelancaran pelaksanaan pembangunan tidak sedikit tergantung dari kelancaran penyelenggaraan administrasi anggaran umum. Maka suatu masalah ialah secara bagaimana menjadikan seluruh aparatur anggaran umum dan administrasinya suatu alat pembangunan yang memenuhi kebutuhan. Diharapkan bahwa Panitya Interdepartemental Penyusun Undang-undang Perbendaharaan dengan mempertimbangkan antara lain saran-saran ahli P.B.B. W. Karakacheff tidak lama lagi akan siap dengan rencananya tentang pengurusan keuangan negara yang nanti akan menggantikan I.C.W. (Indonesische Comptabiliteitswet 1925). Adalah selayaknya bahwa www.djpp.depkumham.go.id juga I.B.W. (Indonesische Bedrijven wet 1927) diganti oleh Undang-undang Perusahaan yang sesuai.

Oleh Kementerian Keuangan semenjak tahun 1950 diadakan kursus-kursus terus-menerus untuk mendidik pegawai-pegawai administratif. Disamping itu perlu diadakan penyelidikan saksama dari pada keseretan dalam menyelenggarakan administrasi keuangan.

Karena makin meluasnya tugas pemerintah maka baik dipertimbangkan untuk mengadakan mekanisasi dari administrasi Pusat. Dengan demikian ratusan s.p.m.u. (surat perintah mengeluarkan uang) dan lain-lain dokumen dapat dikerjakan dengan segera.

B. Susunan Aparatur Pemerintah Pusat.

Tidak adanya stabilitet dalam susunan aparatur Pemerintah Pusat dan re-organisasi yang sering diadakan dalam masing-masing kementerian, menambah kesulitan-kesulitan administratif.

Dengan keputusan Presiden tertanggal 8 September 1952 No. 211, dibentuk suatu Panitia Negara untuk menyelidiki Organisasi Kementerian-kementerian (disingkat PANOK) berdasarkan pertimbangan bahwa pembentukan itu dianggap perlu "berhubung dengan keadaan Negara, yang antara lain menghendaki diadakannya organisasi dari Pemerintah yang effisien dengan memperhatikan isinya Peraturan Pemerintah tahun 1952 No. 20".

Panitia tersebut telah selesai dengan pekerjaannya dan menyampaikan laporannya pada tanggal 26 April 1954.

PANOK mengusulkan supaya lingkungan pekerjaan kementerian ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dikemukakan bahwa karena beberapa pasal dari P.P. 1952 No. 20 itu belum dijalankan, akibatnya ialah diferensiasi yang berlebihan, duplikasi, organisasi dan formasi pegawai terlalu besar dan kemewah- mewahan. PANOK memperhitungkan bahwa jika usul-usulnya dilaksanakan, dapat tercapai pengurangan anggaran belanja sebesar Rp. 130.680.201,-.

Laporan tersebut pada waktu ini kembali dipelajari oleh kementerian-kementerian sebelum dibicarakan dan diambil keputusan-keputusan oleh kabinet. Di dalam mempergunakan laporan tersebut sebagai pedoman dalam penyusunan aparatur pemerintahan yang lebih effisien, perlu diperhatikan perkembangan- perkembangan baru yang berlangsung sesudah laporan itu diselesaikan.

Mengenai jumlah, organisasi dan koordinasi kementerian- kementerian, jawatan-jawatan sampai ke tingkat Swatantra I, II dan III, maka Pemerintah tetap mempergunakan laporan PANOK.

C. Menyusun Pemerintahan Otonomi.

Syarat bagi daerah untuk memperkembangkan ekonominya ialah kesempatan sepenuhnya untuk menjalankan tugas tersebut, baik organisatoris (pembatasan-pembatasan antara Pusat dan daerah), penyusunan organisasi dan aparatur daerah maupun dalam keuangannya.

Pemerintah Daerah sekarang diatur dalam bermacam-macam www.djpp.depkumham.go.id Undang-undang dan peraturan-peraturan lain berdasarkan hukum yang berlaku sebelum terbentuknya Undang-undang Dasar Sementara sekarang ini, dan yang ternyata menimbulkan banyak ketidakpastian dan kesulitan-kesulitan.

Maka syarat utama untuk memungkinkan perkembangan daerah- daerah ialah suatu Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah yang baru.

Undang-undang Pokok baru, disamping dilaksanakannya pemilihan anggota-anggota D.P.R.D.-D.P.R.D. akan membawa stabilisasi di daerah: maka kebijaksanaan dalam lapangan ekonomi akan ditetapkan dengan lebih jelas dan tegas dengan disertai perasaan tanggung-jawab terhadap penduduk daerah.

Demikian juga soal kepegawaian Pemerintah Daerah dapat dengan lebih mudah dipecahkan.

Karena syarat mutlak dalam soal otonomi ialah kemungkinan bagi daerah-daerah untuk mempunyai dan mempergunakan sumber- sumber penghasilan sendiri, perlu sekali ditetapkan hubungan keuangan antara Pusat dan daerah.

Suatu rancangan Undang-undang Perimbangan Keuangan (antara Pusat dan daerah otonom) kini sedang menghadapi tingkat pembicaraan dalam D.P.R.

Demikian pula halnya dengan rancangan Undang-undang tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan Rencana Undang-undang tentang Retribusi Daerah.

Ini semua penting karena tidak adanya ketentuan mengenai anggaran belanja daerah, menghadapkan daerah pada kesulitan- kesulitan yang tak terhingga.

Maka kesimpulannya ialah bahwa perlu sekali ditetapkan dengan selekas mungkin :

a.Undang-undang Pokok Pemerintah Daerah yang baru,
b.Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan (antara Pusat dan daerah otonom).
c.Undang-undang tentang Peraturan Umum Pajak Daerah,
d.Undang-undang tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Telah timbul maksud dibentuknya berbagai propinsi yang baru berdasarkan perkembangan keadaan di seluruh wilayah negara serta mengingat keinginan-keinginan rakyat dari berbagai daerah. Memang pembentukan propinsi dapat memberi rangka untuk melaksanakan perkembangan daerah sesuai dengan keinginan-keinginan penduduk di daerah itu. Akan tetapi dalam ini perlu persoalannya dipertimbangkan masak-masak dengan meninjaunya dari pelbagai sudut, misalnya dari segi keuangan Negara umumnya, daerah pada khususnya, sumber-sumber daerah, perhubungan pun pula dari segi administrasi, kepegawaian, pendidikan dan umumnya segala faktor yang dapat mempengaruhi maju-mundurnya daerah dan penduduknya.

D. Mempertinggi effisiensi Pegawai Pekerja Negara.

Mengenai kepegawaian, termasuk peradilan pegawai, maka Pemerintah memberikan prioritet pertama kepada pembentukan suatu. Panitya Negara yang kompeten dengan tugas menyusun suatu rancangan Undang-undang Pokok Kepegawaian yang harus menyiapkan www.djpp.depkumham.go.id pekerjaannya dalam waktu terbatas.

Adalah kebijaksanaan Pemerintah pula untuk setingkat demi setingkat membangunkan suatu peradilan pegawai atau administratif yang lengkap.

Atas usaha bersama Kementerian Perburuhan dan Biro Perancang Negara pada tanggal 18 Mei 1954 dibentuk Panitia Kerja Statistik Penempatan Tenaga, yang diketuai oleh wakil dari Kementerian Perburuhan.

Panitia tersebut telah menghasilkan perhitungan banyaknya pegawai/pekerja Pemerintah pada akhir tahun 1953. Seluruhnya berjumlah 1.727.548, belum terhitung anggauta Angkatan Perang. Dapat disimpulkan dari laporan Panitia Kerja tersebut, bahwa dewasa ini aparatur Pemerintah sangat besarnya, dibandingkan dengan keadaan dalam tahun 1940.

Meskipun tugas Pemerintah bertambah besar, boleh disangsikan apakah berlipat-gandanya jumlah pegawai sampai lebih dari tiga kali, seimbang dengan tambahan itu.

Kebijaksanaan dalam soal kepegawaian ialah mengusahakan supaya:

a.seluruh aparatur Pemerintah (termasuk juga Pemerintah Daerah) disederhanakan;
Normalisasi dan standarisasi dari pada alat-alat perlengkapan jawatan-jawatan untuk mencapai efficiency, penyederhanaan dan penghematan.
Bahkan dapat ditambahkan dengan mekanisasi dari administrasi di mana mungkin mengingat makin meluasnya tugas pemerintahan, sebagaimana tercantum dalam bab ini.

b.mutu keahlian para pegawai dipertinggi;
Penempatan dan penerbitan (alokasi dan realokasi) tenaga- tenaga kerja administratif dan kejuruan sesuai dengan kebutuhan Jawatan dan masyarakat daerah-daerah.
Penyelesaian masalah penggunaan tenaga pegawai dengan sebaik- baiknya ini merupakan sebagian dari pada penyederhanaan dan rasionalisasi seluruh aparatur pemerintahan, baik di Pusat maupun di daerah.

c.pegawai-pegawai yang cakap dihargai;
Pendidikan dan latihan administratif merupakan suatu cabang yang tak terpisah-pisahkan dari pada administrasi kepegawaian yang baik.
Diadakannya jaminan-jaminan sosial yang layak yang mengenai makanan, pakaian dan perumahan bagi para petugas, disamping itu supaya diusahakan adanya penghargaan kepada semua petugas negara yang telah melakukan tugasnya dengan sebaik- baiknya dan dapat dipuji.
Dalam batas-batas kemampuan Pemerintah senantiasa akan diusahakan untuk menyempurnakan cara-cara mempertinggi moril, kegembiraan bekerja dan gengsi korps pegawai negeri.

Guna mengadakan penyederhanaan aparatur Pemerintah, pertama- tama diperlukan usul-usul yang benar tentang kelebihan pegawai. Hendaknya bagi pegawai-pegawai/pekerja-pekerja yang kelebihan www.djpp.depkumham.go.id terbuka kemungkinan untuk menambah pengetahuan keahliannya supaya mereka dapat diterima dalam lapangan-lapangan lain.

Dalam lapangan ini sudah tentu soal penempatan tenaga perlu diberi peranan yang penting. Soal-soal tersebut di atas ini perlu dipelajari oleh suatu Panitia Negara, yang dalam waktu yang terbatas harus mengajukan usul-usul konkrit kepada Pemerintah. Usaha-usaha kementerian untuk mempertinggi mutu keahlian para pegawai hendaknya dilanjutkan.

Maka diharapkan bahwa dalam waktu dekat, Lembaga Administrasi Negara yang dibentuk dengan P.P. No. 30 tahun 1957 sudah akan merupakan suatu kenyataan.

Lembaga itu yang sebagai suatu badan Pemerintah berdiri langsung di bawah Perdana Menteri, akari menjadi pusat kegiatan yang menuju kepenyempurnaan aparatur pemerintahan serta administrasinya. Salah satu tugasnya yang terpenting ialah menyelenggarakan dan mengawasi pendidikan dan latihan pegawai negeri sipil dan/atau calon pegawai negeri sipil,
sehingga menjadi tenaga administrasi negara yang mempunyai keperibadian dan kecakapan sesuai dengan tugasnya.

Untuk melaksanakan akan diadakan suatu Biro Pendidikan dengann tugas:

a.mengusahakan segala sesuatu yang diperlukan untuk menjamin terselengaranya secara teratur rencana latihan jabatan bagi pegawai negeri sipil dan/atau calon pegawai negeri sipil dalam lapangan administrasi negara.
b.memperluas dan memperdalam pengetahuan pegawai negeri Sipil/atau calon pegawai negeri sipil tentang administrasi negara.
c.menjalankan koordinasi dan pengawasan kurus-kursus dan latihan jabatan dalam administrasi negara yang diselenggarakan oleh kementerian-kementerian dan/atau badan-badan Pemerintah lainnya.

Di samping itu perlu pula bahwa Pemerintah-pemerintah Daerah secara sistematis menyelenggarakan pendidikan kader untuk menjalankan pemerintahannya, baik untuk pekerjaan-pekerjaan administratif maupun teknis.

Cara-cara menghargai kecakapan pegawai seperti tertera dalam PGPN. tidak memuaskan, antara lain disebabkan tidak adanya "jobdescription" (penentuan tugas) dan tidak adanya "jobdescription" (penghargaan tugas).

Kantor Urusan Pegawai hendaknya merupakan kantor untuk mempersiapkan kebijaksanaan Pemerintah dalam soal kepegawaian, membuat rencana dalam lapangan kepegawaian dan mengawasi penyelenggaraan Peraturan-peraturan Pemerintah dalam lapangan ini.

Perhatian khusus dicurahkan Pemerintah terhadap usaha mempergiat, menyempurnakan dan melaksanakan segala tindakan- tindakan dan peraturan-peraturan yang sampai sekarang sudah ada dan masih terbengkalai (di antaranya putusan-putusan PANOK dan PP No. 30/1957 tentang Lembaga Administrasi Negara).

BAB 20.
www.djpp.depkumham.go.id

PEKERJAAN MERENCANA DAN ORGANISASINYA.

Pekerjaan merencana dalam keseluruhannya meliputi usaha- usaha sebagai berikut:

A.membuat rencana jangka panjang (5, 6 atau 10 tahun);
B. membuat rencana pembangunan daerah;
C. membuat rencana tahunan;
D. menentukan kebijaksanaan dalam lapangan pembangunan;
E. menelaah hasil-hasil yang dicapai;
F. mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan statistik.

Usaha-usaha tersebut merupakan suatu kesatuan yang bulat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan merupakan dasar bagi penyusunan organisasi yang menjalankan pekerjaan-pekerjaan tersebut dan cara kerja organisasi itu.

Dalam hubungan ini perlu ditinjau putusan Musyawarah Nasional Pembangunan mengenai pembentukan suatu Dewan Perancang Nasional (Nasional Planning Board) yang bertugas menyusun suatu Rencana Pembangunan Semesta (National Overall Plan) yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Pemerintah sedang mempertimbangkan sampai di mana dan secara bagaimana putusan Musyawarah Nasional Pembangunan itu dapat dijalankan. Sebab diinsafi bahwa hal itu perlu dilakukan dalam rangka penyempurnaan organisasi seluruh aparatur perencana negara dan tata-cara kerjanya.

Dengan demikian akan terciptalah kebulatan dan keserasian di dalam bekerjanya aparatur perencana negara itu.

A. Pembuatan rencana jangka-panjang dan organisasinya.

Di samping kejuruan dan keahlian, keuangan merupakan syarat mutlak untuk tiap rencana. Karena anggaran belanja merupakan sumber pembiayaan terbesar, maka perlu diadakan peninjauan dan analisa terhadap anggaran belanja yang meliputi beberapa tahun berturut-turut. Perkiraan pembagian dana pembangunan ini antara masing-masing lapangan ekonomi dan sosial berdasarkan prioritet- prioritet yang telah ditentukan. Rencana pembangunan yang disajikan di sini di dasarkan atas kesimpulan-kesimpulan tersebut di satu fihak dan rencana-rencana Kementerian di lain fihak.

Terang kiranya bahwa untuk pekerjaan ini diperlukan koordinasi seerat-eratnya antara kementerian-kementerian, jawatan-jawatan dan segala instansi bersangkutan. Pemerintah maupun partikelir.

Kehidupan ekonomi kita, meskipun direncanakan, tidak dibelenggu. Perencanaan bukan suatu pekerjaan yang statis sebab selalu perlu ditinjau sampai berapa jauh perkembangan sesuai atau tidak dengan rencana yang telah ditentukan dan diselidiki sebab- sebabnya; kalau perlu rencana disesuaian dengan perubahan keadaan.

Koordinasi yang kini dijalankan tidak hanya berarti pengumpulan bahan. Yang terpenting ialah mengolahnya sedemikian rupa sehingga tersusun suatu kesatuan yang bulat.
www.djpp.depkumham.go.id

Pekerjaan merencana tidak mungkin berhenti dengan mengajukan rencana ini saja. Sebab sejalan dengan perkembangan dalam lapangan ekonomi-sosial kita, makin banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi dan harus dipecahkan.

Koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dilakukan atas nama Pemerintah oleh Dewan Ekonomi dan Pembangunan. Pelaksanaan pembangunan di sektor Pemerintah dilakukan oleh kementerian-kementerian dan Pemerintah Daerah- daerah Otonom yang bersangkutan dan oleh badan-badan yang khusus ditunjuk oleh Pemerintah untuk keperluan itu.

Pelaksanaan pembangunan di sektor partikelir dan di sektor masyarakat desa dilakukang oleh partikelir dan masyarakat desa sendiri dengan petunjuk, bimbingan dan pengawasan kementerian. Pemerintah Daerah atau badan yang dikuasakan oleh Pemerintah.

B. Pembuatan rencana pembangunan daerah.

Semata-mata karena kekurangan keterangan-keterangan lengkap, maka Rencana Lima Tahun yang Pertama ini terutama meneropong persoalan-persoalan dari sudut nasional, dengan melihat negara kita sebagai suatu kesatuan ekonomi.

Akan tetapi, jika ditinjau proyek-proyek, dalam lapangan masing-masing (jalan-jalan, irigasi, pelabuhan-pelabuhan dan lain-lain) ternyata kiranya bahwa rencana ini juga sudah menunjukkan penyebaran dari proyek-proyek itu di seluruh kepulauan Indonesia.

Penyebaran sedemikian sudah barang tentu tidak dapat dikerjakan dengan semua proyek-proyek, umpamanya pendirian industri urea dari gas alam. Baik mengenai tempat memperoleh bahan mentahnya (gas alam), maupun persoalan-persoalan transpor dan lain-lain faktor memaksa untuk memilih Sumatera Selatan sebagai tempat perusahaan itu.

Dimasa yang akan datang pembangunan daerah-daerah perlu direncanakan dengan saksama. Dalam hal ini hendaknya diperhatikan baik kepentingan-kepentingan maupun kemampuan dan sumber-sumber daerah sendiri, tanpa melepaskan kepentingan- kepentingan Negara kita sebagai kesatuan.

Di beberapa propinsi telah dibentuk panitia-panitia atau badan-badan lain yang merencanakan pembangunan propinsinya. Usaha-usaha ini disambut dengan gembira dan kemudian perlu dikoordinir.

C. Membuat rencana-tahunan dan organisasinya.

Telah diuraikan bahwa rencana-rencana dan rentaca jangka panjang saling pengaruh-mempengaruhi. Dengan demikian Dewan Ekonomi dan Pembangunan pun menjadi badan koordinasi di dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana tahunan.

Dalam hubungan ini perlu disebut Panitia Koordinasi Interdepartemental (PAKIN), yaitu suatu panitia dengan Direktur- Jenderal Biro Perancang Negara sebagai anggauta merangkap Ketua dan Wakil-wakil dari beberapa kementerian sebagai anggauta.

PAKIN bertugas mengadakan koordinasi dalam lapangan ekonomi- sosial dan segala bantuan luar negeri yang meliputi berbagai www.djpp.depkumham.go.id kementerian. Maka oleh karena itu proyek-proyek pembangunan di dalam rencana tahunan perlu dibicarakan terlebih dahulu dalam rapat-rapat berkala dari PAKIN sebelum disampaikan kepada Dewan Ekonomi dan Pembangunan.

D. Menentukan kebijaksanaan dalam lapangan pembangunan.

Rencana Lima Tahun kita adalah kebijaksanaan umum terhadap kehidupan ekonomi-sosial di masa depan. Tetapi rencana tahunan tidak mungkin disusun tanpa ditentukan terlebih dahulu kebijaksanaan dalam masing-masing lapangan untuk tahun yang bersangkutan.

Koordinasi antara kebijaksanaan tahunan dan rencana jangka panjang tercapai dengan digabungkannya dua dewan, ialah Dewan Ekonomi dan Keuangan dengan Dewan Perancang Negara menjadi satu yakni Dewan Ekonomi dan Perencanaan menurut P.P. No. 15 tahun 1956 (Lembaran-Negara 1956 No. 28).

E. Menelaah hasil-hasil yang dicapai dalam waktu yang lampau.

Hasil-hasil yang dicapai dalam waktu tertentu dapat memberikan gambaran sampai di mana kemampuan kita untuk menyelenggarakan rencana ini, dan berdasarkan keterangan- keterangan yang diperoleh dapat disusun kebijaksanaan- kebijaksanaan dalam masing-masing lapangan dan dapat disusun anggaran belanja pembangunan untuk tahun yang berikut. Keterangan-keterangan itu harus dikumpulkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan tenaga keahlian diperlukan untuk membuat analisa-analisa yang tepat.

F. Mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan statistik.

Salah satu kesulitan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun yang Pertama ini ialah kurangnya bahan-bahan keterangan kwantitatif, sedang nilai kebenaran serta ketelitian bahan-bahan keterangan yang ada pun sebagian masih belum mencukupi.

Untuk keperluan penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun yang Kedua dan selanjutnya perlu diusahakan agar tersedia bahan- bahan keterangan kuantitatif yang cukup banyak dan cukup bernilai. Kecuali itu bahan-bahan keterangan ini juga diperlukan untuk penilaian ("evaluation") dari pada pelaksanaan Rencana Pembangunan yang pertama ini.

Di samping usaha melengkapi serta mempertinggi kualitet bahan-bahan statistik yang ada, perlu disusun urutan-urutan prioritet mengenai macam statistik yang paling diperlukan bagi perencanaan serta penilaian. Bahan-bahan keterangan yang diberi prioritet ini dapat diperoleh secepat mungkin antara lain dengan menyelenggarakan", penyelidikan-penyelidikan khusus yang bersifat "sample surveys", suatu cara yang sudah banyak dipergunakan dan yang ternyata dapat menghasilkan bahan keterangan yang cukup baik dalam waktu yang tidak terlalu lama.
www.djpp.depkumham.go.id

Yang mendesak sekali ialah perbaikan statistik produksi, terutama produksi dalam sektor industri. Prioritet perlu diberikan kepada statistik beberapa bahan-bahan penting yang dihasilkan oleh industri-industri atau peruahaan-perusahaan tertentu dan dipergunakan sebagai bahan oleh industri lain. Dengan mengadakan commodity budgeting" dari bahan-bahan penting ini pada satu pihak terlihat jumlah produksi yang ada serta yang diharapkan dan dilain pihak penggunaan bahan-bahan tersebut oleh industri-industri yang lain serta kebutuhan yang sesungguhnya akan bahan-bahan itu. Cara ini memberikan petunjuk bagi koordinasi dalam perencanaan berbagai industri dan dapat dipergunakan untuk semen, besi, batu bara, tenaga listrik dan sebagainya.

Selanjutnya diperlukan statistik-statistik tertentu yang cukup baik yang dapat dipergunakan sebagai indikator-indikator keadaan ekonomi, antara lain statistik perkembangan harga-harga, statistik biaya hidup, keadaan penempatan, neraca pembayaran dan sebagainya. Indikator-indikator ini juga memberikan petunjuk mengenai pengaruh pelaksanaan rencana pembangunan terhadap keadaan ekonomi.

Bahan keterangan yang amat berguna sekali dengan sendirinya adalah statistik pendapatan nasional yang dilengkapi dengan keterangan-keterangan mengenai tingkat penabungan, tingkat pembentukan modal, dan sebagainya. Meskipun pada tingkat pertama prioritet diberikan kepada penyusunan statistik-statistik yang berkenaan dengan lapangan-lapangan yang lebih sempit, penyusunan statistik pendapatan nasional perlu diusahakan dengan segera dengan tidak perlu menunggu sampai lengkapnya semua statistik yang diperlukan. Yang penting bukan adanya penghitungan- penghitungan yang teliti sekali mengenai pendapatan nasional dari satu atau dua tahun tertentu, melainkan penghitungan-penghitungan yang cukup baik dari sejumlah tahun-tahun berturut-turut, sehingga dengan demikian dapat terlihat "trend" dalam perkembangan ekonomi pada umumnya serta perkembangan dalam masing-masing sektor ekonomi.

Jumlah penduduk, susunan penduduk, tingkat pertambahan dan sebagainya adalah bahan-bahan yang penting dan di samping penyelenggaraan sensus, perlu diusahakan dengan "sample surveys" (lihat bab mengenai Penduduk).

Mendasarkan kebijaksanaan atas statistik-statistik yang rendah mutunya mungkin lebih berbahaya dari pada tidak mendasarkannya kepada statistik yang ada. Oleh karena itu perlu penyelidikan- penyelidikan yang bersifat analisa dari pada bahan- bahan statistik, sehingga dapat diketahui mutu statistik- statistik tersebut dan dapat diperkirakan sampai di mana dapat dipergunakan sebagai dasar sesuatu tindakan.

Meskipun selalu harus diusahakan untuk mempertinggi mutu bahan-bahan statistik, akan tetapi harus diingat bahwa yang diperlukan bukannya statistik yang sempurna, melainkan statistik yang cukup baik sehingga dapat dipergunakan untuk tujuan yang bersangkutan.

Usul Undang-undang termaktub di atas beserta lampiran- lampirannya disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat pleno terbuka ke-165 pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 1958 di www.djpp.depkumham.go.id Jakarta.

Wakil Ketua I

Dewan Perwakilan Rakyat

H. ZAINAL ARIFIN.

Sekertaris,

AKOEP GOELANCE.

TAMBAHAN
LEMBARAN-NEGARA R.I.

No. 1689.RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN 1956-1960. Penjelasan Undang-undang No.85 tahun 1958, tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960.

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG RENCANA PEMBANGUNAN
LIMA TAHUN
1956 - 1960.

Disertai lampiran "Garis-garis besar Rencana Pembangunan
Lima Tahun
1956 - 1960"

PENDAHULUAN.

1. Setelah perang dunia kedua berakhir, maka perhatian orang telah tertuju kepada soal-soal yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi.

Bagi Asia pada umumnya, dan Indonesia pada khususnya, soal pembangunan merupakan soal pokok yang harus dan perlu diperhatikan, bila tidak ingin perbedaan kemakmuran dengan negara-negara yang telah maju makin bertambah besar.

Indonesia sebagai salah satu negara Asia yang muda, yang telah merdeka sejak 17 Agustus 1945 - walaupun belum sempurna karena Irian Barat belum masuk wilauahnya -, telah merasa perlu pula untuk mengadakan rencana pembangunan, disamping rencana-rencana lain, guna lebih memberi isi kepada kemerdekaan.

Dengan melihat dan mempelajari pembangunan dinegara-negara lain di Eropa maupun di Asia - maka dapatlah Indonesia sekarang menciptakan suatu Rencana Pembangunan Lima Tahun yaitu dari 1956

2. Mengenai Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956 - 1960 dalam keterangan Program Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pda tanggal 9 April 1956 diuraikan sebagai berikut;

"Pemerintah bermaksud supaya mulai sekarang pembangunan perekonomian dan sosial di Negara kita diberikan perhatian yang konkrit dan merupakan satu kebulatan politik pembangunan. www.djpp.depkumham.go.id Pemerintah berpendapat, bahwa rencana jangka tertentu harus didasarkan atas Undang-undang yang menetapkan garis-garis rencana itu.

Dengan demikian akan terhindar terulangnya keadaan, dimana kementerian masing-masing bekerja terlepas dari hubungannya dengan kementerian-kementerian lain, sehingga keseimbangan dalam seluruh ikhtiar pembangunan menjadi hilang, hal mana biasanya menyebabkan kerugian berupa tenaga dan biaya.

Bagi petugas-petugas yang bersangkutan ketentuan Undang- undang itu akan memberikan jaminan riil bahwa sesuatu pekerjaan yang dimulai akan dapat dilangsungkan sampai selesainya dengan tidak ada perubahan atau kesulitan keuangan.

Dengan jalan demikian akan tercapai pula kesempatan menentukan lapangan pembangunan mana yang harus diberikan prioritet yang lebih tinggi.

Begitu pula akan dapat dihindarkan bahwa pekerjaan yang tidak terlalu penting diselenggarakan terlebih dahulu, karena tidak memerlukan banyak waktu untuk mempersiapkannya, jika dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang lebih penting untuk mana ada kalanya dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk persiapannya, misalnya dalam proyek-proyek listrik, industri berat dan lain-lain.

Selanjutnya Pemerintah merasa perlu mempersatukan dan memperkuat Dewan Ekonomi dan Keuangan dan Dewan Perancang Negara, yang diketuai oleh Perdana Menteri, dan yang khusus diberikan tugas mengawasi perkembangan pembangunan, dalam jangka pendek dan panjang, atas dasar politik pembangunan yang ditentukan dalam Undang-undang itu."

3. Rencana pembangunan kita mengambil sebagai target utama (primary target) ialah penanaman modal pemerintah (public investment).

Dengan memperbesar peralatan modal dan keahlian (skills) diharapkan kenaikan pendapatan per capita (per capita income) dan, produktivitet per capita.

Ini kita anggap yang paling sesuai dengan keadaan di Indonesia pada waktu sekarang, karena ketentuan-ketentuan - misalnya angka statistik - mengenai Pendapatan Nasional, konsumsi, tenaga kerja dan sebagian belum lengkap, sehingga bila mengambil target utama yang lain, umpama tenaga kerja ataupun konsumsi, maka akan terlebih banyaklah kesukaran yang akan kita hadapi. Kita harus selalu waspada akan akibat dari target penanaman modal pemerintah itu, antara lain: kemungkinan akan adanya inflasi terbuka yang sekonyong-konyong atau sebaliknya bila penanaman modal terlalu sedikit, maka kemajuan pembangunannya akan terlalu lambat.

4. Dengan mengambil penanaman modal pemerintah sebagai target utama, berarti perhatian Pemerintah terutama ditujukan pada sumber-sumber pembiayaan dan cara pelaksanaannya yang dapat dikuasai dengan tidak mengabaikan sektor-sektor partikelir dan masyarakat desa, yaitu dengan memberikan penanaman modal dan tenaganya.

Dalam hal ini sifat gotong-royong dimasyarakat desa harus dipelihara dan diperkembangkan sebaik-baiknya, oleh karena hal ini merupakan suatu sumber pembangunan yang berharga sekali. www.djpp.depkumham.go.id Sebagai misal dapat disebutkan usaha mengerahkan pertanian perseorangan ke pertanian koperatil Dengan demikian diharapkan dari seluruh bangsa Indonesia kesadaran dan keyakinan akan perlunya pembangunan bagi kepentingan keturunan yang akan datang.

5. Negara Indonesia merupakan negara yang kurang maju (underdeveloped) yang mempunyai pendapatan dan produktivitet per capita yang rendah, disebabkan karena kekurangan mdoal dan keahlian.

Struktur ekonominya adalah berat sebelah akibat penjajahan yang berabad-abad, sehingga kini produksi dan investasi terlalu diarahkan ke produksi primer, yaitu penghasilan bahan mentah agraria dan pertambangan, sehingga ekonominya dapat dikatakan merupakan ekonomi expor (export economy).

Untuk merobah ekonomi expor sedemikian rupa, sehingga tidak begitu sangat tergantung pada kegoncangan harga bahan-bahan mentah, maka diperlukan suatu pembangunan yang mempunyai dasar yang luas dan merata, suatu pembangunan yang seimbang (balanced development).

6. Dalam pembangunan yang seimbang ini, peranan Pemerintah adalah sangat penting, terutama dalam negara seperti Indonesia dimana tingkat pembentukan modal (rate of capital formation) sangat rendah, maka terpaksalah Pemerintah yang harus menyelenggarakan proyek-proyek pokok yang mempunyai balas jasa yang rendah (low yielding) dan memakan waktu yang panjang pula mempunyai produktivitet yang tidak langsung, sehingga modal partikelir tidak akan tertarik. Selain proyek-proyek pokok ini Pemerintah harus pula ikut serta dalam penyelenggaraan proyek- proyek besar yang lain - dinegara lain lazim dikerjakan oleh pihak partikelir - yang untuk sementara waktu modalnya tidak dapat disediakan oleh pengusaha partikelir. Inipun sesuai dengan Undang- undang Dasar Sementara, dimana dinyatakan bahwa beberapa usaha yang sangat penting harus dikuasai Pemerintah.

7. Peranan Pemerintah tidaklah hanya sampai demikian saja. Bahaya inflasi yang mungkin timbul sebagai akibat target kita haruslah dapat dicegah. Tekanan inflasi harus dapat dikendalikan. Cara mengendalikan tekanan inflasi ini adalah dengan kebijaksanaan fiskal, kebijaksanaan budgeter dan kebijaksanaan devisen untuk menyalurkan unsur-unsur produksi dan keuangan kedalam pengawasan Pemerintah, menambah tabungan partikelir dan mengawasi investasi partikelir, sehingga dapat diciptakan investasi yang sebesar-besarnya.

8. Berdasarkan keterangan-keterangan diatas, maka selanjutnya akan dibahas soal-soal yang bersangkutan dengan:

9. target investasi pemerintah;

10. kebijaksanaan pembangunan yang seimbang;

11. penjagaan tekanan inflatoir.

Dan sebagai penutup nanti akan disajikan suatu model pembangunan Indonesia dalam jangka panjang dan tujuan-tujuan produksi yang penting untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan ekonomi dengan adanya Rencana Pembangunan Lima Tahun.

TARGET INVESTASI PEMERINTAH.
www.djpp.depkumham.go.id

9. Kelanjutan dari pengambilan target utama investasi pemerintah adalah, bahwa Pemerintah harus dapat menentukan berapa besarnya investasi selama 5 tahun yang dapat disediakan oleh Pemerintah.

Dengan investasi pemerintah dan investasi partikelir yang diharapkan, ditambah dengan investasi dalam masyarakat desa (community development) maka dapatlah diketahui pembentukan modal seluruh negara.

Menurut penyelidikan maka perbandingan investasi pemerintah dan partikelir dapat dikirakan 5 : 4, sedang penyelidikan Pembangunan Masyarakat Desa (P.M.D. = community development), menunjukan investasi yang dicapai dalam masyarakat desa dengan adanya gotong-royong dalam jangka waktu 5 tahun, tidaklah kurang dari Rp. 7.500 juta.

10. Rencana investasi pemerintah selama 5 tahun diharapkan Rp. 12.500 juta. Jumlah Rp. 12,500 juta ini diambil dari sumber- sumber sebagai berikut:

dalam jutaan Rp.

Pinjaman-pinjaman luar negeri

Anggaran
Pemberian-pemberian dan Jumlah

Belanja Pampasan Perang Jepang

1956 2.120 200 2.320
1957 2.120 200 2.320
1958 2,120 400 2.520
1959 2.120 500 2.620
1960 2.120 600 2.720

10.600                 1.900                    12.500  

Kalau melihat sumber-sumber pembiayaan investasi Pemerintah diatas, teranglah bahwa pembiayaan Rencana Pembangunan Lima Tahun berdasarkan kekuatan sendiri, karena dana-dana yang bersumber diluar negeri meliputi Rp. 1.900 juta atau kurang lebih $ U.S. 165 juta selama lima tahun (± 15%).

11. Dari Anggaran Belanja harus disediakan selama 5 tahun biaya sedikitnya Rp. 10.600 juta. Ini berdasarkan pengalaman kita selama beberapa tahun belakangan ini. Menurut Anggaran Belanja berjumlah antara Rp. 1.700 sampai Rp. 2.400 juta, sedang untuk tahun-tahun 1956 dan 1957 pengeluaran-pengeluaran Pemerintah untuk pembangunan berjumlah berturut-turut Rp. 2.870 juta dan Rp. 2.750 juta. Kalau kita dapat mempertahankan tingkat pengeluaran Pemerintah untuk investasi menurut Rencana Pembangunan Lima Tahun atas dasar yang tidak inflatoir, maka ini sudah akan merupakan suatu succes.
    Keadaan sedemikian sedikit-dikitnya telah memberikan jaminan bahwa pengeluaran dari sumber-sumber Anggaran Belanja akan dapat diteruskan untuk tahun-tahun yang akan datang.

Tetapi perlu diingat, bahwa bila tekanan inflasi makin bertambah besar, maka jumlah tersebut tidak akan dapat dicapai dan akan hilang dalam kekacauan keuangan.
www.djpp.depkumham.go.id

12. Peranan dan pentingnya sumber-sumber pembiayaan dari luar negeri berupa pinjaman dan bantuandalam rangka pembangunan negara kita merupakan suatu soal yang mempunyai beberapa segi dan pendapat-pendapat mengenai hal inipun sangat berlain-lainan, terutama mengenai modal asing partikelir.

Kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan modal dari luar sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. politik luar negeri Pemerintah kita;
2. keadaan dalam negeri dilapangan politik dan keamanan;
3. stabilitet kebijaksanaan ekonomi dan keuangan.

Pemasukan modal yang diharapkan sebagai sumber pembiayaan investasi pemerintah umumnya hingga sekarang berasal dari badan-badan resmi internasional dan pemerintah-pemerintah asing atau badan-badannya antara lain:

1. I.M.F. (International Monetary Fund).
2. Bank Expor-Impor Washington.
3. Organisasi-organisasi seperti U.N.T.A., A.I.C.A. Colombo Plan, dan sebagainya.
4. Beberapa negara atau badan partikelir di Eropa Barat dan Eropa Timur.

Pengalaman pada beberapa tahun yang akhir ini menunjukkan, bahwa jumlah pinjaman bantuan luar negeri yang diterima, yang kiranya dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan Rencana Pembangunan, bila diharapkan tiap tahun berjumlah Rp. 200 juta, tidaklah merupakan jumlah yang berkelebihan, bahkan dapat dikatakan terlalu rendah, karena rata-rata dalam tahun-tahun yang sudah jumlah itu berkisar antara Rp. 200 - Rp. 300 juta.

Ini berarti bukan kita menolak bantuan-bantuan luar negeri, malahan sebaliknya kita akan menghargainya, hanyalah bantuan- bantuan itu tidak akan dianggap sebagai sumber pembiayaan yang cocok melainkan suatu sumber tambahan, sehingga dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa pembangunan kita terutama berdasarkan atas kekuasaan kita sendiri.

Pinjaman dan bantuan-bantuan tersebut tadi dapat merupakan faktor yang penting dalam rangka pembangunan negara. Perlu disebut misalnya kemungkinan pinjaman dari Internasional Bank for Reconstruction and Development (Bank Dunia) dan pembayaran pampasan perang dari Jepang.

13. Mengenai investasi dalam sektor partikelir, bahan-bahan statistik yang ada dan perbandingan analisa dengan negara-negara Asia lainnya - menurut Dr. Neumark dalam tahun 1952 investasi dalam sektor pemerintah ada Rp. 2.000 juta dan di sektor partikelir Rp. 2.900 juta; direncana lima tahun pertama Idia perbandingan antara investasi pemerintah dengan investasi partikelir adalah 1 : 1 - maka dapatlah kita mengirakan besarnya investasi partikelir yang dapat kita harapkan, yaitu kira-kira seimbang atau lebih kecil sedikit dengan investasi pemerintah yaitu sebesar Rp. 10.000 juta selama 5 tahun atau rata-rata Rp. 2.000 juta setahunnya.

Dalam hal ini investasi partikelir asing dapat memperbesar jumlah (volume) investasi dalam sektor partikelir, asal sesuai www.djpp.depkumham.go.id dengan Undang-undang Penanaman Modal Asing.

Dengan adanya Undang-undang Penanaman Modal Asing sedikitnya ada pegagangan bagi modal asing partikelir yang ingin mengadakan investasi di Indonesia.

14. Jumlah seluruh investasi disektor partikelir dapat pula ditaksir berdasarkan angka-angka statistik dari impor barang-barang modal dan alat-alat lainnya yang biasanya digunakan untuk investasi.

Perbandingan antara angka-angka impor tersebut yang biasanya dipakai dalam investasi di sektor partikelir (antara lain mesin-mesin untuk industri, truck-truck, dan sebagainya) dan yang biasanya dipakai dalam investasi di sektor pemerintah (generator tenaga listrik, alat-alat kereta api, kapal-kapal dan sebagainya) menunjukkan bahwa sampai kini jumlah impor barang-barang modal untuk sektor partikelir adalah tidak lebih rendah, malah adal kemungkinan lebih besar dari pada di sektor pemerintah lebih besar dari pada sektor pemerintah sesuai dengan kesimpulan Dr. Neumark.

Maka selanjutnya akan tidak berlebih-lebihan bila selama Rencana Pembangunan Lima Tahun ini dengan adanya perluasan investasi di sektor pemerintah, dari sektor partikelir diharapkan suatu investasi yang sama besar atau lebih kecil sedikit dari investasi di sektor pemerintah.

15. Investasi dalam sektor masyarakat desapun, termasuk investasi petani kecil, bahan-bahan yang tertentu sukar didapat; akan tetapi menurut penyelidikan dari pada Pembangunan Masyarakat Desa satu desa dapat mencapai investasi hingga Rp. 40.000 setahunnya, sedang di Indonesia ada kira-kira 40.000 buah desa. Maka tidaklah akan berlebih-elbihan jika kita mengharapkan paling sedikit suatu investasi sebesar Rp. 7.500 juta dalam jangka waktu lima tahun, sebagai akibat dari gotong-royong masyarakat desa.

Ini kiranya tidaklah begitu sukar bila fasilitet-fasilitet dari Pemerintah mengenai bahan-bahan yang tidak terdapat dimasyarakat desa dapat berlangsung dengan memuaskan. Investasi disektor masyarakat desa ini tiap tahunnya akan merupakan 2-3% dari Pendapatan Nasional yang didapat dari sektor Pertanian, (lebih-kurang 50-60% dari seluruh P.N.) dan angka ini sesuai pula dengan perkiraan beberapa ahli ekonomi.

16. Dengan demikian pembentukan modal seluruhnya akan berjumlah selama 5 tahun:

• sektor pemerintah Rp. 12.500 juta

• sektor partikelir ,,
  10.000 ,,

• sektor masyarakat desa ,,
  7.500 ,,

Kira-kira = Rp.
30.000 juta

Ini berarti rata-rata Rp. 70 setiap penduduk (per capita) setahunnya.

Dengan memperhatikan investasi yang non-development dari Pemerintah Pusat, dari Anggaran Belanja dan investasi dari Pemerintah Daerah dan memperhatikan perobahan-perobahan harga, www.djpp.depkumham.go.id maka kita sampai pada kesimpulan bahwa pembentukan modal akan merupakan 6% dari Pendapatan Nasional tahun 1955 yang dikirakan lebih dari Rp. 100. 000 juta.

KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN YANG SEIMBANG.

17. Seperti dikatakan semula pembangunan Indonesia akan merupakan suatu embangunan yang seimbang, dimana investasi dijalankan serentak dan bersamaan dilapangan yang luas, yang meliputi berbagai sektor yang beraneka ragam, yang saling melengkapi, yang komplementer, artinya pembangunan dan investasi akan dijalankan baik di sektor agraria dengan irigasinya, maupun di sektor industri dengan perhubungan/pengangkutannya.

Maka pembagian dari jumlah Rp. 12.500 juta akan meliputi juga beberapa sektor yaitu:
I. Pertanian Rp. 1.625 juta 13%
II. Tenaga dan Irrigasi ,, 3.125 ,,
25%
III. lndustri dan Pertambangan ,, 3.125 ,, 25%
IV. Pengangkutan dan Perhubungan ,, 3.125 ,, 25%
V. Pendidikan Masalah-masalah Sosial dan

Penerangan ,, 1.500 ,, 12%

Rp. 12.500 juta
100%

Pembagian diatas bukanlah sesuai dengan pembagian dalam Kementerian-Kementerian tetapi lebih disesuaikan dengan pembagian-pembagian direncana-rencana pembangunan dari negara-negara lain, untuk lebih mudah mengadakan perbandingan bila dirasa perlu.

Dalam pembagian diatas antara lain:

Pertanian:disini termasuk Pembangunan Masyarakat Desa dan Transmigrasi.
Pengangkatan dan Perhubungan: disini termasuk pembangunan jalan-jalan yang biasanya termasuk dalam Kementerian Pekerjaan Umum.

Pendidikan, Masalah-masalah Sosial dan Penerangan: disini termasuk Perburuhan, Perumahan dan Kesehatan.

18. Pembagian dalam sektor pemerintah ini, walaupun kelihatannya merata, tetapi umumnya ditujukan pula kepada usaha-usaha yang dapat mendorong investasi partikelir, antara lain kejurusan industrialisasi.

Dari jumlah Rp. 12.500 juta itu untuk fasilitet-fasilitet produksi (general productive facilities) yang akan memberikan penghematan umum (external economies) dikemudian hari tidaklah sedikit, umpamanya:

a. Pembangunan tenaga Rp. 1.750 juta
b. Jalan-jalan ,, 1.200 ,,
C. D.K.A ,, 600 ,,
d. P.T.T ,, 495 ,,
e. Pelayaran ,, 350 ,,
f. Pelabuhan ,, 275 ,,

Rp. 4.670 juta

www.djpp.depkumham.go.id

Ini belum termasuk proyek istimewa yang meliputi jumlah Rp. 1.078 juta. Proyek istimewa ini meliputi
-komplex Asahan, Sumatera (termasuk paberik aluminium di Belawan);

proyek besi dan baja;

industri kimia dan pupuk; dan

industri rayon.

19. Tidak lupa pula dalam sektor pertanian dan irrigasi, sebagai imbangan sektor industri dan perhubungan. Untuk irrigasi saja disediakan Rp. 940 juta sedang untuk menambah produksi pertanian disediakan tidak kurang dari Rp. 1.044 juta. Dengan demikian diharapkan Indonesia akan dapat menyediakan bahan makanan (beras dan jagung) pada akhir tahun 1960 sebanyak 250 gr. beras dan 70 gr. jagung setiap penduduk sehari atas perhitungan penduduk 90 juta pada akhir tahun 1960.

Yang berhubungan erat dengan ini adalah soal transmigrasi yang mendapat biaya sebesar Rp. 383 juta, diantaranya diperuntukkan pembabatan hutan. Ikhtiar menambah produksi bahan makanan itu disertai dengan perluasan daerah irrigasi dan pada sektor industri dengan pembikinan pupuk buatan.

20. Untuk menuju kearah industrialisasi selain dibutuhkan peralatan modal, pula keahlian dalam arti yang luas.

Untuk pendidikan disediakan biaya sejumlah tidak kurang dari Rp. 1.000 juta. Dalam menggunakan jumlah ini kebijaksanaan pendidikan ditujukan kepada:
a. memberikan pengajaran rendah yang cukup;
b.memperluas pengajaran menengah terutama pengajaran menengah kejuruan serta latihan-latihan kejuruan, umpama: vocational training dan latihan-latihan ditempat pekerjaan (on the job training) pula suatu program pendidikan ulangan/tambahan;
c.mengkonsolidasi pendidikan tinggi untuk menjamin adanya para cerdik pandai guna menjamin kelangsungan pembangunan;
d.mengadakan pendidikan masyarakat (mass-education) sesuai dengan lajunya pembangunan.

Dengan demikian rencana pendidikan akan sesuai dengan Rencana Pembangunan.

21. Disini perlu diutarakan pula mengenai soal penduduk. Menurut penyelidikan jumlah penduduk Indonesia kurang lebih dalam tahun 1955 82,5 juta termasuk 2 juta orang asing; sehingga di Jawa rata-rata dalam tiap km. persegi berpenduduk 412,1 jiwa dan diluar Jawa 15,8 jiwa.

Tingkat kematian ditaksir kira-kira 20% sedang tingkat kelahiran ditaksir kira-kira 40% setahun. Dengan demikian tingkat pertambahan penduduk ditaksir antara 1,5% sampai 2% atau antara 1,3 - 1,7 juta jiwa setahunnya.

Dalam Rencana Pembangunan, untuk mudahnya diambil 1,7% tiap tahun sebagai tingkat pertambahan penduduk.

22. Maka sampailah kini kepada kebijaksanaan dalam sektor partikelir dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun.

Dalam sektor ini kebijaksanaan ditujukan untuk mengimbangi www.djpp.depkumham.go.id sektor pemerintah dengan memberi petunjuk-petunjuk, peraturan- peraturan, rekomendasi-rekomendasi, sehingga tujuan pembangunan yang seimbang dan keseimbangan yang sehat dalam struktur ekonomi dapat dicapai, dalam arti suatu keadaan, dimana tidak ada suatu golonganpun yang menguasai suatu lapangan tertentu dan dimana penyebaran regional mencerminkan keinginan sehat hasrat daerah, sehingga dalam hubungan ini tampak akan kebutuhan desentralisasi yang tegas.

Selanjutnya beberapa fasilitet-fasilitet dapat diberikan berupa keringanan-keringanan terhadap beban-beban atas perusahaan-perusahaan baru, disamping perlindungan yang layak terhadap saingan asing.

Dalam hal ini tentu saja kepentingan masyarakat luas tidak boleh dikorbankan untuk golongan yang kecil, dan sesuatu jalan tengah yang bijaksana harus ditempuh.

Tidak dapat diharapkan untuk sementara waktu, bahwa Pemerintah dapat menyediakan dana yang cukup besar untuk menyediakan kredit untuk usaha-usaha pembangunan di sektor partikelir.

23. Kebijaksanaan umum dalam lapangan produksi termasuk industri dan pertambangan terutama ditujukan pada usaha-usaha:
    1.konsolidasi untuk mempertahankan kekayaan nasional yang telah ada;
    2.rekonstruksi, dalam usaha ini termasuk rehabilitasi dan modernidasi, sehingga dapat menaikkan produksi;
    3.persiapan untuk melaksanakan proyek-proyek baru dalam rangka pembangunan;
    4.kemajuan sebagai usaha terakhir dari usaha-usaha tersebut di atas.

Untuk mencapai usaha-usaha tersebut di atas, maka lalu diadakan skala prioritet sebagai inti perencanaan.

Prioritet pertama akan meliputi:
1.penghasilan bahan makanan untuk dapat mencukupi kebutuhan primer;
2.obyek-obyek yang akan menghemat devisen (foreign exchange saving);
3.obyek-obyek yang akan menghasilkan devisen (foreign exchange earning);
4.investasi yang ekonomis dan efisien, dalam produksi barang- barang yang paling kurang dan yang harus diimpor, terutama dalam pengolahan bahan mentah yang terdapat di Indonesia.

24. Kebijaksanan dalam masyarakat desa terutama ditujukan untuk meninggikan taraf penghidupan masyarakat desa, sehingga akan merupakan salah satu sumber potensiil dalam pembentukan modal dengan jalan melaksanakan pembangunan yang integral dari
    pada masyarakat desa, berdasarkan atas kekuatan sendiri serta azas permufakatan bersama dengan bimbingan serta bantuan dari Pemerintah yang bertindak sebagai suatu keseluruhan dalam rangka kebijaksanaan umum.

Dengan demikian kita menuju ke pembangunan yang seimbang. Keseimbangan daripada Rencana Pembangunan Lima Tahun ini juga www.djpp.depkumham.go.id berlaku terhadap pembangunan regional.

Kebijaksanaan Daerah dalam pembangunannya ini harus sejalan (paralel) dengan kebijaksanaan Pemerintah Pusat dalam rangka pembangunan Nasional.

Dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan, kemampuan dan sumber-sumber daerah sendiri, tanpa melepaskan kepentingan Negara kita sebagai satu kesatuan ekonomi, pembangunan Daerah perlu direncanakan dengan seksama dan dikoordinasikan.

Langkah-langkah yan ditempuh dalam kebijaksanaan ini:

a.Untuk mendapatkan bahan-bahan guna perencanaan pembangunan yang lebih seksama akan selalu diadakan kerja sama dengan berbagai instansi di Daerah-daerah dan/atau badan perencanaan tingkat Daerah yang bertugas dalam lapangan pembangunan di Daerahnya masing-masing.

b.Secara teratur diadakan evaluasi mengenai pelaksanaan pembangunan di Daerah-daerah dalam jangka waktu Rencana Pembangunan Lima Tahun yang pertama ini dan seterusnya.

c.Menyusun monografie-monografie daerah sebagai sumber bahan-bahan guna perencanaan Pembangunan Daerah dalam rencana Nasional berikutnya.

Dalam rencana ini disediakan untuk lapangan industri dari pembiayaan Pemerintah biaya sebesar ± Rp. 400 juta selama 5 tahun untuk pemerintahan daerah, selanjutnya dikandung maksud supaya pelaksanaan beberapa proyek Pemerintah dalam rencana ini diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

26. Dengan meningkatnya tujuan kita untuk meratakan selain ke bermacam-macam sektor, pula keseluruh daerah Indonesia, maka timbullah unsur-unsur pembiayaan pembangunan daerah pula.

Kemungkinan-kemungkinannya adalah antara lain:

dari penambahan penerimaan Pemerintah Daerah,
-dari penambahan penerimaan Pemerintah Pusat yang lalu diteruskan kedaerah,
-secara tidak langsung, juga dari bantuan luar negeri yang dapat digunakan selain untuk sektor pemerintah juga untuk sektor partikelir.

Dalam hal ini Undang-undang Perimbangan Keuangan (antara Pusat dan Daerah Otonom) mulai memberikan pembagian lapangan yang tegas antara daerah dan pusat mengenai sumber-sumber penghasilan negara.

27. Untuk memberikan lapangan bergerak yang lebih luas pada daerah, harus diberikan alat yang memungkinkan daerah membiayai pembangunan Daerah Otonom, semacam bank pembangunan dengan modal permulaan (initial capital) dari Pemerintah Pusat. Dengan demikian nanti seharusnya akan ada pembatasan diri dari bank-bank pusat yang bergerak dalam lapangan ini - yang sekarang telah ada -, untuk lebih mengutamakan pada proyek-proyek yang bersifat nasional sehingga pinjaman ke daerah dapat disalurkan melalui bank pembangunan daerah tadi. Dengan demikian pembagian lapangan kerja yang tegas antara alat-alat pusat dan daerah dapat tercapai, sehingga pinjaman-pinjaman yang tidak pada tempatnya www.djpp.depkumham.go.id dapat dihindarkan.

28. Dengan uraian diatas ini direncanakan bahwa dalam tahun- tahun 1958-1960 tidak akan ada lagi investasi penting Pemerintah Pusat maupun Daerah diluar Rencana Pembangunan Lima Tahun, kecuali perobahan-perobahan yang kecil - yang termasuk dalam keharusan adanya flexibilitet dalam suatu rencana pembangunan - yang diizinkan/dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan Undang-undangnya.

Dalam tahun 1956-1957 masih terdapat banyak proyek-proyek non-development yang tidak termasuk Rencana Pembangunan, oleh karena tidak memenuhi syarat-syarat prioriter (misalnya beberapa gedung-gedung kantor baru) akan tetapi terpaksa harus diselesaikan. Selanjutnya terdapat pula proyek-proyek pembangunan dengan prioritet rendah yang terpaksa harus diselesaikan oleh karena sudah merupakan ikatan perjanjian (commitment).

PENJAGAAN TEKANAN INFLATOIR.

29. Kebanyakan ahli ekonomi, berpendapat bahwa negara yang kurang maju dalam pembangunannya selalu mengalami tekanan inflatoir. Ini belum berarti ada suatu inflasi secara terang- terangan (open inflation) yang tidak dapat dikendalikan.

Tekanan inflatoir untuk Indonesia dalam Rencana Pembangunan Lima Tahunnya bukannya dari sektor partikelir, karena di Indonesia masih terdapat pengangguran yang tidak kentara (disguised unemployment) yang tidak sedikit, juga karena Pemerintah akan mengawasi investasi partikelir, ataupun kalau ada, adalah tidak membahayakan. Tetapi yang agak disangsikan adalah tekanan inflatoir dari spekulasi dalam kalangan dagang, dengan kebijaksanaan perkreditan yang kurang tepat dan terutama tekanan inflatoir dari defisit Anggaran Belanja terutama bila pengeluaran biasa (current expediture) relatip tinggi dan ditutup dengan pinjaman pada bank, ) artinya dengan pertambahan volume uang - sedang reserve devisen sangat dekat pada batas minimum. Pengeluaran biasa dalam Anggaran Belanja Negara harus disesuaikan dan berpedoman pada politik pembangunan.

Memang inflasi dapat pula digunakan sebagai suatu cara pembelanjaan untuk pembangunan ekonomi, pada waktu-waktu yang tepat dan jumlah terbatas tetapi bagi Indonesia risikonya adalah terlalu besar, kelambatan waktu (time-lag) antara investasi dan hasilnya terlalu berat bagi rakyat yang telah banyak menderita.

Bila kita melihat cara pembelanjaan investasi pemerintah dan perbandingan investasi pemerintah dan partikelir, maka terang bahwa pembangunan Indonesia bukanlah berdasarkan "deficit financing", walaupun tidak dapat dimungkiri bahwa ada tekanan inflatoir.

Seperti telah diketahui diatas, sumber pembiayaan investasi pemerintah terutama dari Anggaran Belanja, sedang disamping itu investasi di sektor partikelir perlu digerakkan. Dengan demikian diperlukan kebijaksanaan budgeter dan fiskat untuk:

1.menyalurkan unsur-unsur produksi sedemikian rupa sehingga sebagian dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah;

2. mengawasi besar dan arah investasi partikelir;

3.menggerakkan tabungan partikelir untuk disalurkan ke www.djpp.depkumham.go.id investasi yang produktip;

4.mempertahankan kestabilan ekonomi dan keseimbangan moneter.

Dengan demikian maka kebijaksanaan fiskal akan tertuju terutama pada:

a.Sistim pajak progresip (untuk pajak langsung maupun tidak langsung) dengan cukup flexibilitet untuk menarik investasi partikelir yang berguna. Dalam hal ini Undang-undang Penanaman Modal Asing merupakan bantuan yang berguna.

b.Sistim beban atas impor yang melindungi produksi dalam negeri.

30. Disamping kebijaksanaan fiskal dan budgeter perlu adanya kebijaksanaan devisen, terutama bagi Indonesia sebagai negara yang kekurangan devisen dan posisi devisennya sangat terpengaruh oleh kegoncangan konjuktur economis dan politis.

Kebijaksanaan devisen ini tertuju pada pengawasan devisen dan merupakan suatu pengawasan jangka panjang, yaitu paling sedikit selama jangka mengadakan pembangunan.

Pada waktu belakangan ini persediaan devisen sangat minimum, selalu mendekati batas minimum dilihat dari sudut hubungan antara Neraca Pembayaran dengan besarnya perdagangan, terutama impor.

Beberapa ahli ekonomi berpendapat bahwa persediaan devisen paling sedikit harus dapat menutup impor selama 3 - 6 bulan. 31. Sampai kini negara Indonesia masih sangat tergantung kepada impor barang-barang, terutama barang-barang modal untuk investasi dan pembangunan. Ini berarti kita membutuhkan devisen.

Kebutuhan akan devisen untuk Rencana Lima Tahun adalah sebagai berikut:

I. Pertanian Rp. 328 juta 20,3%

II. Tenaga dan Irigasi ,, 1.188 ,, 38,0%

III. Industri dan Pertambangan ,, 1.797 ,, 57,5%

IV. Pengangkutan dan Perhubungan ,, 1.169 ,, 37,4%

V. Pendidikan, Masalah-masalah Sosial dan

Penerangan ,, 206 ,, 13,7%

Rp. 4.688 juta ±37,5%

atau rata-rata dari seluruh Rencana yang sebesar Rp. 12.500 juta merupakan kurang lebih 37,5%; persenan dibelakang jumlah diatas menunjukkan persenan devisen dari jumlah biaya rencana yang bersangkutan.

Jumlah Rp. 12.500 juta dengan Rp. 4.688 juta untuk devisen ini pengeluaran tidaklah merata tiap tahunnya. Kemungkinan besar bahwa dalam tahun pertama, dimana pembangunan baru dalam taraf permulaan, pengeluarannya akan kurang dari pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga kita perlu mengadakan simpanan terutama devisen, dan supaya jangan dihambur-hamburkan dalam sektor konsumsi. Dalam hal ini kebijaksanaan pemerintah mengenai impor/expor memegang peranan yang penting. Impor bagi Indonesia adalah suatu keharusan yang tidak dapat dihindari; meskipun www.djpp.depkumham.go.id demikian harus tunduk kepada syarat-syarat kepentingan produksi dalam negeri. Maka perlu adanya kebijaksanaan yang tidak merugikan pembangunan, malah harus dapat memberikan dorongan/kesempatan kepada sektor partikelir untuk memperbesar investasinya.

32. Rencana Pembangunan Lima Tahun kita akan hanya meliputi investasi modal yang berhubungan dengan pembangunan di lapangan ekonomi dan Sosial. Seperti diketahui investasi modal di sektor pemerintah meliputi investasi modal yang dibiayai oleh Pemerintah dan Badan-badan pemerintah lainnya dengan jumlah sebesar Rp. 12.500 juta.

Dalam jumlah ini tidak termasuk pengeluaran-pengeluaran modal yang tidak ada hubungannya dengan pembangunan, tetapi perlu bila dilihat dari sudut administrasi pemerintah.

Pengeluaran-pengeluaran ini dalam Anggaran Belanja Negara digolongkan sebagai pengeluaran modal, tetapi yang tidak merupakan suatu bagian dari Rencana Pembangunan kita; umpama kantor-kantor pemerintah, perlengkapan untuk pertahanan dan sebagainya atau yang mempunyai sifat keuangan (financial character) belaka umpama melunasi hutang-hutang atau ganti kerugian bagi perusahaan-perusahaan yang dinasionalisir, yang tidak mengakibatkan penambahan kekayaan suatu Negara.

33. Selanjutnya dalam Rencana Pembangunan yang berjumlah Rp. 12.500 juta itu tidak termasuk pula pengeluran-pengeluaran biasa (current) yang bersifat routine yang perlu disediakan oleh Pemerintah untuk melengkapi dan menjamin terlaksananya investasi modal, umpamanya sebagian besar pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, penyelidikan dan penyuluhan pertanian dan transmigrasi. Pengeluaran-pengeluaran ini dalam Anggaran Belanja digolongkan pada pengeluaran biasa (current; pegawai, barang- barang atau lain-lain) yang diajukan tiap-tiap tahun menurut prosedure biasa dalam mengajukan rencana Anggaran Belanja Negara.

Pengeluaran ini akan meningkat sesuai dengan meningkatnya pengeluaran investasi dan harus seimbang dengan kemajuan ekonomi negara pada umumnya. Karena itu pos "belanja modal" dalam Anggaran Belanja perlu dibagi menjadi:

1. Penilaian dan hasil-hasil dari Rencana Pembangunan;
2. Pengeluaran modal yang bukan untuk pembangunan.
3. Pengeluaran modal yang bersifat keuangan belaka.

Dalam masa peralihan perlu dalam pos pengeluaran modal untuk Rencana Pembangunan (Pos 1), ditambah dengan sub bagian, menyelesaikan proyek-proyek pembangunan yang telah diadakan pada tahun-tahun yang telah lalu yang tidak termasuk dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956 - 1960.

34. Akhirnya sebagai kontrole atas jalannya dan akibat-akibatnya yang langsung maupun yang tidak langsung, akan diadakan laporan berkala kepada Dewan Perwakilan Rakyat mengenai:

a. penilaian dan hasil-hasil dari Rencana Pembangunan;
b. perobahan-perobahan terhadap Rencana Pembangunan semula; dan
www.djpp.depkumham.go.id

c. kebijaksanaan dalam lapangan ekonomi, sosial dan administratip yang bersangkutan dengan penyelenggaraan Rencana Pembangunan.

Selain untuk kontrole dan menjaga adanya flexibilitet dalam Rencana, juga untuk mengetahui kemampuan atau ketidak mampuan kita, sehingga akan mempermudah persiapan-persiapan dalam rencana-rencana pembangunan selanjutnya.

35. Untuk perencanaan selanjutnya perlu adanya bahan-bahan statistik yang lebih luas dan teliti, tidak hanya mengenai bahan- bahan mentah untuk expor dan pertanian, tetapi lebih-lebih mengenai keadaan perindustrian dengan produksinya (output), tenaga kerja (employment) dengan produktivitetnya dan sebagainya, sehingga perhitungan Pendapatan Nasionalpun bisa dijalankan dengan terus-menerus (continue). Disamping itu perlu secara berkala diadakan perhitungan cacah jiwa (sensus) yang diharapkan akan dimulai lagi dalam tahun 1960. Dengan sensus itu, yang sekaligus dapat pula diketahui keadaan-keadaan sosial - ekonomis negara kita, yang perlu untuk mengadakan perkiraan-perkiraan yang lebih kongkrit mengenai investasi-investasi partikelir dan masyarakat desa. Sensus terakhir yang diadakan didalam tahun 1930 tidak mungkin dipakai lagi dalam analisa-analisa, karena sudah terlalu jauh dari kenyataan.

MODEL PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA.

36. Maka kini kita sampai pada model pembangunan ekonomi. Disini akan dibentangkan secara mathematis apakah Rencana Pembangunan dapat menimbulkan suatu harapan yang cukup memuaskan, bahwa dalam masa satu keturunan, Indonesia mampu mengembangkan perekonomiannya, sehingga dapat menjamin rakyatnya suatu kenaikan taraf penghidupan yang normal, yang dialami oleh negara yang sudah maju:
    a. Menurut pengalaman dan penyelidikan selama 1951 - 1955, tingkat pembentukan modal (capital formation) Indonesia setiap tahunnya berkisar antara 5 - 6%, sedang tingkat kenaikan Pendapatan Nasional (national income) diukur dari sudut kenaikan berupa produksi barang-barang dan jasa-jasa setiap tahunnya rata-rata tidak kurang dari 3%;
    b. Dengan demikian perbandingan jumlah pembentukan mo-dengan pertambahan pendapatan nasional adalah 1 1/2 : 1 (I.C.O.R. = incremental capital-output ratio - marginal capital output ratio);
    c. Pertambahan penduduk dalam waktu 1951 - 1955, berkisar antara 1,5 - 2% setahunnya;
    d. 40% dari kenaikan pendapatan per capita menurut anggaran kita dapat dipergunakan untuk investasi baru, berarti marginal propensity to consume merupakan 60% (= 0,6).

37. Dengan ketentuan diatas maka dapat dikirakan:

38. penduduk 1955: 82,5 juta;
    Pendapatan Nasional atau dasar ongkos menurut Dr. Neumark tahun 1951 : Rp. 70.5 milyard;
    menurut perhitungan kembali Biro Perancang Negara untuk tahun 1951 : Rp. 63.6 milyard;
    www.djpp.depkumham.go.id untuk tahun 1951 : Rp. 78.8 milyard;

sehingga:
[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar. Untuk dapat menampilkan format gambar tersebut, tekanlah TAB dan kemudian tekan ENTER]
6.Marginal propensity to save 40%, sehingga selama 5 tahun dari pendapatan nasional: 5 x 0,4 x 1,7 = 3,5%.

Maka hasil setelah rencana 5 tahun kedua:

a.Pendapatan nasional 115 ditambah 5 x 3,5% x 115 = 135% dari tahun 1955.

b.Pendapatan nasional per capita: 106,5 ditambah 5 x 1,7% x 106,5 = 115,5% dari tahun 1955.

c.Tingkat pembentukan modal: 8,6 ditambah 3,5 = 12%.

40. Rencana pembangunan 5 tahun yang ketiga (1966 - 1970).

41. Tingkat pembentukan modal 12%.

42. Marginal capital output ratio: 3 : 1.

43. Pertambahan pendapatan nasional: 1/3 x 12 = 4%.

44. Pertambahan penduduk tiap tahun: 1,9%.
    5.Pertambahan pendapatan nasional per capital: 4 - 1,9 = 2,1%.

45. Marginal propensity to save 40%; sehingga selama 5 tahun dari pendapatan nasional = 5 x 0,4 x 2 = 4%.

Maka hasil-hasil setelah rencana 5 tahun yang ketiga:

a. Pendapatan nasiona?: 135 ditambah 5 x 4% x 135 = 162% dari tahun 1955.
b. Pendapatan nasional per capita: 115,5 ditambah 5 x 2% x 115,5 = 127%.
c. Tingkat pembentukan modal: 12 + 4 = 16%.

41. Rencana pembangunan 5 tahun yang keempat (1971 - 1975).

42. Tingkat pembentukan modal: 16%.

43. Marginal capital output ratio: 4 : 1.

44. Pertambahan pendapatan nasional tiap tahun: 1/4 x 16 = 4%.

45. Pertambahan penduduk tiap tahun: 2%.

46. Pertambahan pendapatan nasional per capita tiap tahun: 4 - 2 = 2%,

47. Marginal propensity to save: 40% sehingga selama 5 tahun dari pendapatan nasional: 5 x 0,4 x 2 = 4%.

Maka hasil-hasil dari rencana 5 tahun keempat:
a. Pendapatan nasional: 162 + 5 x 4% x 162 = 194% dari tahun 1955;
b. Pendapatan nasional per capita: 127 + 5 x 2% x 127 = 140%;

c. Tingkat pembentukan modal: 16 + 4 = 20%.

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar. Untuk dapat menampilkan format gambar tersebut, tekanlah TAB dan kemudian tekan ENTER]

www.djpp.depkumham.go.id

47. Setelah uraian diatas ini rupanya penjelasan pasal demi pasal tidak diperlukan.

Keterangan selanjutnya mengenai detail dari Rencana dimuat dalam "Garis-garis besar Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956 - 1960".

Untuk kebutuhan Kementerian-kementerian, Jawatan-jawatan dan instansi-instansi pemerintah maupun partikelir telah disediakan pula untuk tiap bagian dari "Garis-garis besar" penjelasan yang

*) Disetujui D.P. R. dalam rapat pleno terbuka ke-165 tanggal 11 Nopember 1958 pada hari Senin P. 115/1958.

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber:LN 1958/161; TLN NO. 1689
www.djpp.depkumham.go.id