PENGUBAHAN PASAL-PASAL 16 DAN 19 UNDANG-UNDANG POKOK BANK

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)

NOMOR 84 TAHUN 1958 (84/1958)

TENTANG

PENGUBAHAN PASAL-PASAL 16 DAN 19 UNDANG-UNDANG POKOK BANK

INDONESIA (UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 1953) *)

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

• bahwa kedudukan uang dalam negara sedang membangun dalam arti kata seluas-luasnya adalah penting;
• bahwa perlu diadakan kemungkinan untuk menjalankan politik moneter dan politik perkreditan yang riil dan effektif;
• bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut perlu ditetapkan peraturan-peraturan pokok mengenai batas-batas kebijaksanaan pengendalian jumlah uang yang beredar dalam masyarakat tanpa mengganggu jalannya pembangunan serta keseimbangan moneter; Mengingat: pasal-pasal 89, 109 dan 111 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; Memutuskan : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN PASAL-PASAL 16 dan 19 UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA (UNDANG-UNDANG No. 11

TAHUN 1953).

Pasal I.

Pasal 16 Undang-undang Pokok Bank Indonesia, Undang-undang No.

11 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 40), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

www.djpp.depkumham.go.id

"(1) Bank berusaha supaya jumlah semua uang-kertas bank, saldo rekening koran dan tagihan-tagihan lain yang segera dapat ditagih dari Bank untuk sebesar duapuluh persen dijamin dengan emas, mata-uang emas, bahan mata-uang emas dan cadangan yang tediri atas alat-alat pembayaran luar negeri yang umumnya dapat ditukar-tukarkan, begitu pula dengan hak-hak atas International Monetary Fund dan Worldbank yang diserahkan atau akan diserahkan kepada Bank dengan Undang- undang.

(2) Bank berusaha untuk memelihara jaminan tersebut dalam ayat (1)

pasal ini paling sedikit pada tingkatan yang sama dengan jumlah impor selama 3 bulan, dihitung atas dasar jumlah rata-rata dari impor selama 3 tahun takwin berturut-turut yang baru lewat.

(3) Jaminan yang termaksud dalam ayat (1) tersebut sekurang-

kurangnya sebesar duapuluh persen harus ada di Indonesia.

(4) Jika ketentuan-ketentuan dalam ayat-ayat (1), (2) dan (3) tidak

terpenuhi, maka Pemerintah memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam waktu sebulan setelah saat ketentuan-ketentuan dalam ayat (1), (2) dan (3) itu tidak terpenuhi. Pemerintah selanjutnya mempertanggung-jawabkan pula kepada Dewan Perwakilan Rakyat setiap triwulan jika setelah laporan pertama di atas diberikan bantuan seperti dimaksud dalam ayat- ayat (1), (2) dan (3) belum terpenuhi lagi". Pasal II.

Pasal 19 Undang-undang Pokok Bank Indonesia, Undang-undang No.

11 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 40), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "(1) Dengan tidak mengurangi yang ditentukan dalam pasal 16 dan menyimpang dari pada yang ditentukan pada ayat pertama pasal 15, Bank wajib setiap kali Menteri Keuangan menganggap hal ini perlu untuk menguatkan Kas Negara sementara waktu, memberikan uang muka dalam rekening-koran kepada Republik Indonesia, yang diadakan atas tanggungan yang cukup dalam kertas-perbendaharaan dan yang pengeluaran atau penggadaiannya akan diizinkan dengan atau berdasarkan undang-undang.

(2) Pemerintah berpedoman, supaya uang muka tersebut dalam ayat

(1) pasal ini dalam tiap tahun anggaran tidak lebih daripada tigapuluh

persen dan dalam keadaan luar biasa setinggi-tingginya limapuluh persen dari penghasilan Negara dalam tahun anggaran terakhir yang telah ditetapkan dengan Undang-undang.

www.djpp.depkumham.go.id

(3) Jika ketentuan dalam ayat (2) dilampaui maka Pemerintah

memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam waktu sebulan setelah saat ketentuan dalam ayat (2) dilampaui. Selanjutnya Pemerintah mempertanggung-jawabkan pula kepada Dewan Perwakilan Rakyat setiap triwulan jika setelah laporan pertama di atas diberikan, ketentuan termaksud dalam ayat (2) masih juga dilampaui." Pasal III. Segala peraturan atau keputusan yang menyebutkan atau menyandarkan pasal-pasal 16 dan 19 Undang-undang Pokok Bank Indonesia dalam isi dan bentuk lama, sejak mulai berlakunya undang- undang ini harus disesuaikan dengan Undang-undang ini. Pasal IV. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 1958. Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1958. Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGKOM.

Menteri keuangan,

SOETIKNO SLAMET.

www.djpp.depkumham.go.id

PENJELASAN TENTANG UNDANG-UNDANG PERUBAHAN PASAL-PASAL 16 dan 19 DARI

UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA.

I. PENJELASAN UMUM.

1. Dalam pasal 16 ayat 1 dari Undang-undang Pokok Bank Indonesia disebutkan bahwa banyaknya uang yang beredar harus dijamin sebesar 20% dengan emas dan alat-alat pembayaran luar negeri. Pada tanggal 20 Agustus 1958 jaminan moneter ini tinggal sebesar 7,30%, yang menggambarkan perbandingan antara kekayaan sebesar Rp. 1.542 juta yang berupa emas, uang dollar U.S. dan Indonesia sebesar Rp. 21.115 juta yang berupa uang kertas bank, saldo-saldo rekening-koran dan tagihan-tagihan lain yang segera dapat digagih. Jaminan moneter ini sudah berada dibawah 20% minimum sejak Januari 1957. Ayat 3 dan 4 dari pasal 16 tersebut memang memberi kelonggaran sebanyak seluruhnya 6 bulan setelah mendapat persetujuan Parlemen, yang berarti bahwa setelah jangka waktu tersebut lewat, perbandingan harus kembali lagi ketingkat minimum 20%. Sebagai diterangkan dalam laporan tahunan Bank Indonesia, laporan-laporan Biro Pusat Statistik dan Nota Keuangan Pemerintah, maka sebab-sebab makin bertambah besarnya uang yang beredar itu terletak untuk sebagian besar pada makin besarnya uang muka yang diberikan oleh Bank kepada Pemerintah. Disamping itu kekayaan emas dan deviden tidak bertambah yang sebanding dengan kenaikan volume uang yang beredar, dan bahkan sejak kwartal terakhir tahun yang lalu sampai saat ini menunjukkan kemunduran. Dengan fakta-fakta tersebut ternyata bahwa kita harus mempunyai kriterium baru dalam hal pengendalian uang yang beredar ini, sedemikian rupa sehingga tidak perlu menghalang-halangi kewajiban-kewajiban kita dalam keadaan luar biasa, tetapi juga tidak perlu mengganggu keseimbangan moneter.

2. Dalam standar kertas, sebagai halnya dengan sistim uang kita, nilai uang tidak ditentukan oleh perbandingan antara jaminan dan banyaknya uang yang beredar. Hal ini disebabkan karena nilai uang dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain oleh perubahan-perubahan kecepatan uang beredar, perubahan-perubahan dalam sistim perpajakan, perubahan-perubahan dalam harga kredit yang ditetapkan oleh bank-bank, perubahan-perubahan dari neraca pembayaran luar

www.djpp.depkumham.go.id

negeri, perubahan-perubahan harga bahan-bahan baku, dan sebagainya. Pada pokoknya nilai uang tergantung atas perubahan-perubahan produksi nasional. Jadi, jaminan pada uang yang berstandar kertas dimaksudkan sebagai penjaga nilai uang. Jaminan disini diadakan sebagai garis pembatasan besarnya volume uang yang beredar, atau lebih tepat, dipakai sebagai tanda bahaya bahwa jika batas jaminan dilampaui, maka penguasa-penguasa moneter harus lebih waspada dalam mengendalikan kebijaksanaan moneter dan perkreditan.

1. Sebagai dikatakan diatas jaminan nilai uang terletak pada perubahan-perubahan produk nasional. Ukuran untuk mengetahui kebutuhan masyarakat akan uang, - jadi berapa besarnya uang yang beredar ditambah yang masih bisa diciptakan -, terletak pada besarnya perubahan produk nasional itu. Untuk ini diperlukan suatu budget ekonomi nasional yang membutuhkan perhitungan yang teliti dan peralatan yang cermat. Bagi negara yang baru berdiri yang sedang dalam taraf permulaan dari pembangunan, soal tersebut sukar dipecahkan dalam waktu pendek; bagi kita diperlukan suatu kriterium yang mudah, tapi juga lebih mendekati keadaan yang sebenarnya. Karena ekonomi Indonesia masih banyak dipengaruhi oleh perdagangan luar negeri, maka kreterium produk nasional tersebut bisa kita ganti dengan neraca pembayaran luar negeri. Tetapi juga dalam hal ini diperlukan perhitungan-perhitungan yang sukar untuk membandingkan kebutuhan akan uang, mengingat banyaknya unsur-unsur didalam neraca pembayaran tersebut yang memakai dasar perhitungan yang bermacam-macam. Yang terang menyulitkan perhitungan ialah pengaruh real money transfer, yaitu perubahan-perubahan volume uang akibat pengaruh pergeseran dan pembayaran jasa-jasa modal yang ditahan disini serta pembayaran-pembayaran hutang-piutang lainnya yang diakibatkan karena masuk keluarnya barang-barang akibat perdagangan internasional. Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam sistim uang berstandar kertas yang tidak disertai pembatasan-pembatasan dalam penciptaan uang ialah mekhanisme dari sistim perkreditan didalam negeri, atau keadaan pasaran uang dan modal. Jika badan-badan perkreditan itu belum merupakan benar-benar perantara antara penabung dan mereka yang membutuhkan kredit, maka penciptaan uang akan lebih memperbesar tekanan inflatoir hingga mempersulit perkembangan perekonomian. Penghapusan hubungan uang yang beredar dengan jaminan, lebih-lebih dalam keadaan ekonomi yang suram seperti sekarang ini,

www.djpp.depkumham.go.id

akan berarti menghilangkan rem terhadap tekanan inflasi. Disamping itu, tindakan semacam itu bisa mengganggu kepercayaan publik terhadap nilai uang, yang akibatnya akan mengganggu produksi saja. Jadi kriterium pengukur besarnya uang yang dapat diedarkan tanpa membahayakan keseimbangan moneter dan juga perkembangan ekonomi, ialah pembatalan secara prosenan tetapi yang fleksibel. Dengan demikian, dihubungkannya besarnya volume uang yang beredar dengan adanya suatu cadangan empas dan devisen sebagai dasar pengawasan adalah pegangan yang paling mudah dan aman. Jadi sistim jaminan seperti sekarang baik dipertahankan terus, hanya harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dan keadaan yang nyata.

1. Disamping jaminan 20% tersebut diatas, bank harus usaha untuk mempunyai cadangan paling sedikit sama dengan besarnya jumlah impor selama 3 bulan, yang dihitung atas dasar angka rata-rata dari 3 tahun yang lalu berturut-turut, tidak termasuk impor dari perusahaan-perusahaan minyak. Besarnya cadangan ini bukan limit, tetapi tujuan minimum yang sedapat mungkin harus dipelihara. Sebagai contoh perhitungan: Jumlah impor (tidak termasuk impor perusahaan-perusahaan minyak) sejak 1955-1956-1957 adalah Rp. (6.429 + 9.001 p+ 7.507) juta = Rp. 22.937 juta. Impor rata-rata untuk 3 bulan jadi sebesar Rp. 1.911 juta. Jumlah inilah yang sebaiknya menjadi tujuan minimum dari bank untuk memelihara cadangan emas dan devisen. Cadangan yang sama dengan jumlah impor rata-rata 3 bulan ini diperlukan sebagai penjaga riil dari keperluan produksi/konsumsi dalam negeri. Jadi dapat dikatakan jumlah ini merupakan cadangan besi, yang diadakan untuk menjaga kontinuitet produksi nasional.

2. Sebagai dikatakan diatas, sebab utama dari penambahan uang yang beredar ialah uang muka yang diberikan oleh bank kepada Pemerintah, yang dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran sebagai tertera dalam anggaran belanja-anggaran-belanja. Ternyata, bahwa dalam keadaan-keadaan yang luar biasa, lebih-lebih untuk keperluan pembangunan ekonomi dan keadaan (darurat) perang, uang muka yang dibutuhkan lebih banyak dari pada 30% dari penghasilan negara dalam tahun anggaran. Batas uang muka dari penghasilan negara dalam tahun anggaran. Batas uang muka ini sebaiknya ditambah sampai 50% didalam keadaan-keadaan luar biasa tersebut, karena dengan demikian Pemerintah dapat bertindak lebih cepat dan tegas untuk bisa mengatasi keadaan. Kepentingan pasal 19 ini

www.djpp.depkumham.go.id

terletak diberikannya fleksibilitet bagi Pemerintah dalam permintaan uang muka, supaya bisa bertindak cepat. Penjagaan atas ketelodoran penggunaan pasal 19 ini terletak dipasal 16. Jikalau sekiranya 30% itu akan dilampaui, maka Pemerintah akan memberitahukan sebab-sebabnya pelampauan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal l.

• Mengenai ayat 1 pasal 16: Lihat penjelasan umum. Yang perlu mendapat penjelasan ialah pengertian "alat-alat pembayaran luar negeri yang umumnya dapat ditukar-tukarkan". Disini yang dimaksudkan tidak hanya uang convertible, yaitu mata uang-mata uang U.S., Kanada, Inggeris dan Swiss, tetapi yang pada umumnya transferable, termasuk dollar stretits, D.M., gulden dan franc Belgi. Jadi pengertian convertible harus diganti dengan international transferbility, karena pada hakekatnya mata uang-mata uang yang transferable itu dapat dipindahkan/ditukarkan kemata uang-mata uang convertible untuk pembayaran-pembayaran internasional.

• Mengenai ayat 2 pasal 16: Cukup dijelaskan dalam penjelasan umum,

• Mengenai ayat 3 pasal 16: Sudah jelas. Maksudnya supaya jangan seluruh tergantung atas bank-bank devisen diluar negeri. Disamping itu 20% dari jaminan ini bisa dianggap sebagai dana sterilisasi.

• Mengenai ayat 4 pasal 16: Cukup jelas.

Pasal 2.

Cukup dijelaskan dalam penjelasan umum.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal-pasal 3 dan 4. Cukup jelas.

Termasuk Lembaran-Negara No. 160 tahun 1958.

Diketahui: Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGKOM.

CATATAN

*) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-192 pada tanggal 4 Desember 1958, pada hari Kamis, P.368/1958

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA

TAHUN 1958 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1958/160; TLN NO. 1688

www.djpp.depkumham.go.id