Pasal 64

(1) Pasangan calon wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat. (2) Pasangan Calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyampaian materi Kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif. 43. Ketentuan ayat (1) huruf c dan ayat (2) Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut: