Pasal 15

(1) Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai

berikut:

• memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
• adil; dan
• negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

(2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi,

selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat:

• warga negara Indonesia;
• berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;
• bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
• berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan;
• mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;
• tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
• tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan
• mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau pernah menjadi pejabat negara.

(3) Selain . . .

(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) calon hakim konstitusi juga harus memenuhi kelengkapan administrasi dengan menyerahkan:

• surat pernyataan kesediaan untuk menjadi hakim konstitusi;

• daftar riwayat hidup;

• menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi dengan menunjukkan ijazah asli;

• laporan daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon yang disertai dengan dokumen pendukung yang sah dan telah mendapat pengesahan dari lembaga yang berwenang; dan

• nomor pokok wajib pajak (NPWP).

1. Pasal 16 dihapus.

2. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: