Pasal 1
Peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 12 tahun
1955 tentang perubahan pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 12 tahun
1953 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 37) ditetapkan sebagai
Undang-undang, yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal tunggal.
Pasal 4 ayat 1 dari Undang-undang No. 12 tahun 1953 tentang
penetapan peraturan dalam Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950
tentang penerimaan anggota Angkatan Perang Republik Indonesia
Serikat (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 42) sebagai Undang-undang
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia dapat diberhentikan
dari ketentaraan karena:
- keadaan sakit sehingga menurut keterangan Majelis Pemeriksaan
Badan Tentara ia tidak dapat lagi menjalankan tugas militer
kecuali mereka yang menurut keterangan majelis tersebut masih
dapat dipekerjakan dalam administrasi atau dalam vak/pekerjaan
dilingkungan Angkatan Perang sesuai dengan kesehatan;
- ia dikenakan suatu hukuman pidana yang lebih berat dari pada
hukuman penjara tiga bulan;
- ternyata mempunyai tabiat yang nyata dapat merugikan tata-
tertib tentara;
- kelebihan tenaga ("overcompleet") baik disebabkan penghapusan
sebagian atau seluruhnya kesenjataan, korps, staf, jawatan atau
dinasnya maupun disebabkan perubahan susunan/formasi
Angkatan Perang karena politik pertahanan.
PRESIDEN
Pasal II.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam
Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 1959.
Presiden Republik Indonesia,
ttd
SOEKARNO.
Diundangkan
pada tanggal 18 April 1959.
Menteri Kehakiman,
ttd
Menteri Pertahanan,
ttd
DJUANDA.
PRESIDEN
MENGENAI
USUL UNDANG-UNDANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT No. 12
TAHUN 1955 TENTANG PERUBAHAN PASAL 4 AYAT 1 UNDANG-UNDANG No.
12 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 No. 37 SEBAGAI
Untuk penjelasan Undang-undang ini, Pemerintah menunjuk pada penjelasan dari pada
Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1955 yang termuat dalam Tambahan Lembaran-
Negara No. 817.Termasuk Lembaran-Negara No. 20 tahun 1959.
Diketahui:
Menteri Kehakiman,
ttd