Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU Berlaku

MEMPERPANJANG WAKTU UNTUK MENGAJUKAN PERNYATAAN

www.djpp.depkumham.go.id

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 1947

TENTANG

MEMPERPANJANG WAKTU UNTUK MENGAJUKAN PERNYATAAN

BERHUBUNG DENGAN KEWARGAAN NEGARA INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa buat masa permulaan ini waktu untuk mengajukan sesuatu pernyataan berhubung dengan kewargaan negara Indonesia perlu diperpanjang;

Mengingat : pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar berhubung dengan pasal IV Aturan Peralihan dari Undangundang Dasar dan Maklumat Wakil Perundang-undangan Presiden tertanggal 16-10-1945Peraturan No. X; Dengan persetujuan Badan PekerjaditjenKomite Nasional Pusat;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG MEMPERPANJANG WAKTU

UNTUK MENGAJUKAN PERNYATAAN BERHUBUNG

DENGAN KEWARGAAN NEGARA INDONESIA.

Pasal 1.

Undang-undang No. 3 tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Indonesia sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 6 tahun 1947 diubah sebagai berikut:

  • Peraturan Peralihan I ditambah dengan kalimat ke-3, yang berbunyi: "Pernyataan itu dapat diajukan sampai tanggal 10 April 1948".
  • Dalam Peraturan Peralihan II kalimat ke-2 perkataan-per- kataan: "Dalam waktu 1 tahun sesudah 10 April 1946" diganti dengan "Sampai tanggal 10 April 1948".

www.djpp.depkumham.go.id

  • Dalam Peraturan Peralihan III kalimat ke-1 dan ke-2 perkataan-perkataan : "tanggal 10 April 1946" diganti dengan :"tanggal 10 April 1947".

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 1947.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 1 Mei 1947.

PRESIDEN REPUBLIK INDINESIA.

SOEKARNO.

Menteri Kehakiman,

SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diumumkan pada tanggal 2 Mei 1947. Sekretaris Negara, Perundang-undangan A.G. PRINGGODIGDO. Peraturan ditjen

www.djpp.depkumham.go.id

PENJELASAN UNDANG-UNDANG 1947 No. 8 TENTANG

MEMPERPANJANG WAKTU UNTUK MENGAJUKAN PERNYATAAN

BERHUBUNG DENGAN KEWARGAAN NEGARA INDONESIA.

Dalam hampir satu tahun sesudah Undang-undang tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Indonesia diumumkan, ternyata sedikit sekali orang-orang termaksud dalam

pasal 1 bab b (dengan singkat orang-orang Peranakan) yang menyatakan keberatannya

menjadi Warga Negara Indonesia. Lebih-lebih orang janda, yang menjadi Warga Negara Indonesia karena perkawinannya, tiada yang menyatakan mau melepaskan kewargaannya dari Negara Indonesia. Demikian pula orang janda, yang karena perkawinannya kehilangan kewargaan Negara Indonesia, tiada yang menyatakan mau menjadi Warga Negara Indonesia lagi. Keadaan demikian ini mungkin sekali disebabkan oleh karena Undang-undang tentang Warga Negara Indonesia itu belum cukup diketahui atau dimengerti oleh umum. Sesuai dengan jiwa dari Undang-undang itu, yang menghargai kemerdekaan seseorang untuk menetapkan kewargaan negaranya maka kepada orang-orang yang sebetulnya ingin atau hendak mengajukan pernyataan-pernyataan itu, hendaknya diberi kesempatan lagi. Oleh karena itu maka baiklah kiranya jikaPerundang-undanganwaktu untuk mengajukan pernyataan yang akan lampau pada hari 10 April 1947 (atau sebelum 10 April 1948) diperpanjang sampai 10 April 1948. Peraturan ditjen

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

bahwa buat masa permulaan ini waktu untuk mengajukan sesuatu pernyataan berhubung dengan kewargaan negara Indonesia perlu diperpanjang;

MENGINGAT

pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar berhubung dengan pasal IV Aturan Peralihan dari Undangundang Dasar dan Maklumat Wakil Perundang-undangan Presiden tertanggal 16-10-1945Peraturan No. X;