PENANAMAN MODAL ASING *)

regulation_id: "UU_78_1958" source: "peraturan.go.id"

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 1958 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING *) Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :
a. Bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia serta memperbesar produksi nasional guna mempertinggi tingkatan penghidupan rakyat, sangat diperlukan modal;
b. Bahwa modal yang didapat di Indonesia pada waktu ini belum mencukupi sehingga dianggap berfaedah menarik modal asing untuk ditanam di Indonesia;
c. Bahwa perlu diadakan ketentuan-ketentuan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan akan modal guna pembangunan nasional, di samping menghindarkan keragu-raguan dari pihak modal asing.
Mengingat :
Pasal-pasal 89 dan 38 ayat 2 dan 3 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA

BAB I

UMUM
Pasal 1.
Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan :

www.djpp.depkumham.go.id 1. Produksi

: ialah tiap usaha yang menyebabkan

terciptanya barang-barang dan/atau jasa-

jasa;
2. Perusahaan : ialah suatu gabungan antara usaha dan

alat-alat untuk menciptakan barang-barang

dan/atau jasa-jasa;
3. Pengusaha
: ialah perseorangan atau badan hukum yang

memiliki perusahaan seluruhnya atau

sebagian.
4. Perusahaan : ialah pengusaha bukan warganegara

Indonesia asing atau badan hukum yang

dianggap asing oleh Dewan, yang memiliki

perusahaan seluruhnya atau sebagian;
5. Dewan

: Dewan penanaman modal asing sebagai

termaksud dalam pasal 18;
6. Modal asing : modal sebagai termaksud dalam pasal 14.

BAB II

LAPANGAN KERJA BAGI MODAL ASING
Pasal 2.

Modal asing diperkenankan bekerja dalam lapangan produksi dengan pembatasan-pembatasan terhadap jenis perusahaan termaksud dalam pasal 3 dan mengingat ketentuan termaksud dalam pasal 4.

Pasal 3.
(1) Perusahaan-perusahaan;

a. Kereta Api,

b. Telekomunikasi,

c. Pelayaran dan penerbangan dalam negeri,

d. Pembangkitan tenaga listrik,

e. Irigasi dan air minum,

f. Pabrik mesiu dan senjata,

g. Pembangkit tenaga atom.

h. Pertambangan bahan-bahan vital, tertutup bagi modal asing.
(2) Ketentuan dalam ayat 1 tidak mengurangi hak Negara untuk menggunakan modal asing dalam bentuk pinjaman atau dengan perjanjian khusus.
www.djpp.depkumham.go.id Pasal 4.
(1) Perusahaan yang lazim dikerjakan oleh warganegara Indonesia tertutup untuk modal asing.
(2) Jenis suatu perusahaan termaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh Dewan.
(3) Bagi suatu perusahaan tertentu teritoir atau daerah kerja bagi modal asing ditetapkan oleh Dewan.
(4) Ketentuan dalam ayat 1 tidak mengurangi hak Dewan untuk menetapkan cara kerja sama dengan modal asing yang bertujuan meninggikan mutu dan menambah produksi dalam lapangan perusahaan tersebut.
(5) Permintaan yang berbentuk kerjasama antara pengusaha dan modal asing dengan pengusaha dan modal nasional (Pemerintah maupun partikelir) akan diutamakan.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 5.
(1) Perusahaan yang dijalankan untuk seluruhnya tau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri, harus dibentuk dalam suatu badan hukum menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
(2) Apakah suatu perusahaan dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan tersendiri ditetapkan oleh Dewan.

BAB IV

PEMAKAIAN TANAH,
Pasal 6.
Hak tanah untuk industri
(1) Untuk keperluan mendirikan perusahaan industri yang dianggap penting untuk Negara dapat diberikan hak atas tanah untuk waktu 20 tahun dengan nama hak bangunan.
(2) Waktu 20 tahun dapat diperpanjang berdasarkan keadaan perusahaan.
Pasal 7.
Hak tanah untuk perusahaan kebun besar.
www.djpp.depkumham.go.id (1) Untuk keperluan perusahaan kebun besar dapat diberikan hak atas tanah untuk waktu paling lama 30 tahun dengan nama hak usaha, di dalam hal yang khusus, berhubung dengan macam tanaman perusahaan kebun besar yang bersangkutan dapat diberikan hak usaha untuk jangka waktu paling lama 40 tahun.
(2) Waktu termaksud dalam ayat 1 dapat diperpanjang berdasarkan keadaan perusahaan.
Pasal 8.
Sewa-menyewa / pakai.

Untuk keperluan perusahaan selain dari yang termaksud dalam pasal 6 dan 7 dapat digunakan cara sewa-menyewa/cara pakai untuk jangka waktu paling lama 10 tahun.

Pasal 9.

Hak bangunan, hak usaha dan hak sewa-menyewa/hak pakai diatur dalam suatu undang-undang tersendiri.

BAB V

PEMAKAIAN TENAGA
Pasal 10.
(1) Dewan menetapkan jumlah tenaga bangsa asing yang dapat dikerjakan dalam tiap-tiap perusahaan asing.
(2) Dalam penetapan termaksud pada ayat 1 ditentukan pula pendidikan dan penempatan tenaga bangsa Indonesia dan ancar- ancar waktu, dalam mana pendidikan dan penempatan tenaga itu harus diselesaikan.
(3) Dewan mengadakan pengawasan terhadap cara pelakasanaan penetapan berdasarkan ayat 2.

BAB VI

KELONGGARAN DAN JAMINAN
Pasal 11.
Pajak berganda.

Dengan perjanjian internasional diusahakan pencegahan pemungutan pajak berganda.
Pasal 12.
Pajak perseroan.

Undang-undang dan/atau peraturan-peraturan yang bermaksud www.djpp.depkumham.go.id memberikan keringanan pemungutan pajak perseroan, cara penyusutan yang khusus atas barang modal, keringanan atau kompensasi kerugian khusus pembebasan pemungutan bea meterai dan keringanan bea masuk atas alat perlengkapan dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam perusahaan sesudah mendapat persetujuan dari Dewan atas nama Pemerintah dapat berlaku pula untuk perusahaan asing.

Pasal 13.
(1) Kepada perusahaan Industri asing dapat diberikan jaminan, bahwa perusahaannya tidak akan dimiliki oleh negara atau diubah menjadi milik nasional, untuk jangka waktu paling lama 20 tahun.
(2) Jangka waktu sebagai termaksud pada ayat 1 menjadi 30 tahun untuk perusahaan perkebunan besar asing.
(3) Sesudah jangka waktu jaminan berakhir soal pemindahan milik ketangan pengusaha nasional diatur oleh Dewan.

BAB VII

SOAL TRANSFER.
Pasal 14.
Arti Modal Asing.
Dalam bab VII ini dan dalam pasal 4 ayat 4 yang diartikan sebagai modal asing adalah :
a. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisen Indonesia, dengan persetujuan yang berkuasa di Indonesia digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
b. Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisen Indonesia.
c. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.
Pasal 15. Penetapan besarnya modal asing.
(1) Perusahaan asing yang didirikan setelah berlakunya undang- undang ini harus mengadakan pembukuan tersendiri dari modal asingnya.

www.djpp.depkumham.go.id (2) Untuk menetapkan besarnya modal asing maka jumlahnya harus dikurangkan dengan jumlah-jumlah yang dengan jalan repatriasi telah ditransfer.
(3) Tiap tahun sebelum tanggal 1 Agustus perusahaan diwajibkan menyampaikan kepada Dewan suatu ikhtiar dari modal asingnya.
Pasal 16.
Transfer untuk perusahaan.
(1) Dengan tidak mengurangi kemungkinan izin transfer berdasarkan pasal 17 dan tidak mengurangi ayat 3 pasal ini, yang dapat ditransfer dari hasil perusahaan ialah :

a. Keuntungan setelah dikurangi pajak-pajak yang harus dibayar di Indonesia dan lain-lain kewajiban.

b.O ngkos-ongkos berhubung dengan bekerjanya tenaga asing dalam perusahaan menurut peraturan yang berlaku.
(2) Keuntungan dalam ayat 1 huruf a diartikan sebagai hasil perusahaan setelah dikurangi dengan semua ongkos yang perlu untuk mendapatkan dan memelihara hasil tersebut, termasuk penyusutan atas barang modal menurut kebiasaan dalam dunia perusahaan.
(3) a. Keuntungan dapat ditransfer seluruhnya jika seluruh modal terdiri dari modal asing.

b. Jika perusahaan sebagian terdiri dari modal asing transfer keuntungan diperkenankan menurut imbangan antara modal asing dan modal Indonesia.
Pasal 17. Transfer untuk repatriasi modal asing.
(1) Modal asing dapat diberikan ijin transfer dalam valuta aslinya, setelah perusahaan yang bersangkutan bekerja beberapa waktu menurut penetapan Dewan.
(2) Semua transfer lain yang tidak diperkenankan berdasarkan pasal 16 dipandang sebagai repatriasi modal asing.

BAB VIII

DEWAN PENANAMAN MODAL ASING.
Pasal 18.
(1) Untuk melaksanakan undang-undang ini, dibentuk suatu Dewan penanaman modal asing terdiri dari :
www.djpp.depkumham.go.id a. Menteri Perindustrian sebagai Ketua, merangkap anggota;
b. Menteri Keuangan sebagai Wakil Ketua, merangkap anggota;
c. Menteri Luar Negeri, sebagai anggota;
d. Menteri Perdagangan, sebagai anggota;
e. Menteri Perburuhan, sebagai anggota;
f. Direktur Jenderal Biro Perancang Negara, sebagai anggota dan
g. Gubernur Bank Indonesia, sebagai anggota.
(2) Dewan menerima petunjuk-petunjuk dari Dewan Menteri dan bertanggung jawab kepada Dewan Menteri.
(3) Dewan dibantu oleh suatu Sekretariat yang dibentuk olehnya.
Pasal 19.

Dengan tidak mengurangi kekuasaan Dewan dalam pasal-pasal tersebut di atas, Dewan dapat menentukan syarat-syarat dan mengadakan pengawasan yang dianggap perlu untuk melaksanakan undang-undang ini, sekedar kekuasaan itu tidak menjadi tugas pejabat lain.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 20.

Sebelum terbentuknya undang-undang yang dimaksudkan dalam pasal 9 undang-undang ini kepada pengusaha modal asing diberikan hak "erfpacht", hak "opstal" dan hak "grondhuur" menurut peraturan- peraturan yang sekarang berlaku, dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai batas-batas waktu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 21.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

www.djpp.depkumham.go.id Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,

pada tanggal 14 Oktober 1958.

Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO

Diundangkan
pada tanggal 27 Oktober 1958,
Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGKOM

Menteri Agraria,

SUNARJO

Perdana Menteri,

DJUANDA

Menteri Perindustrian,

F.J. INKIRIWANG

Menteri Keuangan,

SOETIKNO SLAMET

Menteri Luar Negeri,

SUBANDRIO.

Menteri Perdagangan.

RACHMAT MULJOMISSENO.

MEMORI PENJELASAN www.djpp.depkumham.go.id MENGENAI USUL UNDANG-UNDANG TENTANG PENANAMAN MODAL ASING

UMUM

Untuk memperbesar produksi, memperbaiki tingkat penghidupan rakyat dan untuk memperkembangkan ekonomi nasional yang sehat, Indonesia dengan terus bertambahnya penduduk, untuk sementara waktu masih memerlukan penanaman modal asing, berhubung dengan belum mencukupinya modal rupiah maupun devisen. Oleh karena baik bagi Indonesia, maupun bagi penanaman modal asing yang tertentu, maka Pemerintah telah merancangkan Undang-undang ini. Rancangan ini merupakan pelaksanaan dari pendirian Pemerintah mengenai penanaman modal asing, sesuai dengan keterangan Pemerintah pada tanggal 9 April 1956 pada Dewan Perwakilan Rakyat, dengan mengingat pula hasil-hasil Musyawarah Nasional Pembangunan tanggal 25 Nopember sampai 4 Desember 1957.

Undang-undang ini berlaku untuk penanaman modal asing sesudah 1 Januari 1956, Modal asing yang ditanam sebelum itu harus disesuaikan dengan Undang-undang ini setelah ditinjau oleh Dewan Penanaman Modal Asing, Penyesuaian ini akan didasarkan atas kebijaksanaan untuk memelihara dan memperkembangkan kepentingan pembangunan nasional.

Rancangan ini memuat hal-hal pokok tentang
1. Organisasi penampungan modal asing.
2. Lapangan kerja bagi pengusaha asing.
3. Tempat kedudukan.
4. Pemakaian tanah.
5. Pemakaian tenaga.
6. Kelonggaran dan jaminan.
7. Soal transfer.
Oleh karena penunjukan lapangan kerja bagi pengusaha asing terutama akan menarik perhatian, maka hal ini perlu mendapat penjelasan lebih lanjut.
A. Perlu diketahui, bahwa di Indonesia sebagai akibat politik Pemerintah Hindia-Belanda dahulu, pada saat penyerahan kedaulatan pada akhir 1949 keadaan perekonomian di Indonesia adalah sebagai berikut :
1. Lapangan perdagangan internasional (impor dan ekspor) praktis seluruhnya dikuasai dan diselenggarakan oleh bangsa asing, terutama perusahaan Belanda.
2. Lapangan perindustrian, pertambangan, yang www.djpp.depkumham.go.id mempergunakan mesin (mechanized) pula praktis seluruhnya ada ditangan asing. Hanya perusahaan-perusahaan kecil, yang dikerjakan dengan tangan kepunyaan warganegara Indonesia.
3. Lapangan perkebunan besar yang bekerja untuk ekspor bahan mentah yang bermutu tinggi (sepertinya karet kwalitet tinggi), kecuali beberapa perusahaan negara, di miliki pula oleh bangsa asing. Yang ada ditangan rakyat ialah kebun-kebun karet, yang mengeluarkan hasil yang bermutu rendah, dan kebun-kebun kelapa yang menghasilkan kopra.
4. Perdagangan dalam negeri (interinsuler dan perdagangan daerah) dari tingkatan grossier sampai perdagangan detail pada umumnya diselenggarakan oleh golongan penduduk Tionghoa, yang sebagian setelah penyerahan kedaulatan termasuk golongan warganegara Indonesia.
5. Hasil bahan makanan terutama beras diselenggarakan pada umumnya oleh rakyat dalam bentuk areal perseorangan yang sangat kecilnya (rata-rata 1/3 ha seorang).
6. Lapangan transpor, kecuali kereta-api dan telekomunikasi yang dari jaman Hindia-Belanda dimiliki oleh Pemerintah diselenggarakan dan dimiliki pula oleh bangsa asing misalnya: pelayaran intersuler dan hubungan dengan negara-negara tetangga (Malaya, Singapore, India, Birma, Hongkong, China, Jepang, Philippina, Australia) diselenggarakan oleh perusahaan asing, di bawah bendera asing.
Perusahaan dipelabuhan-pelabuhan yang sangat vital pula dimiliki asing. Transpor motoris di darat hanya sebagian kecil sekali kepunyaan bangsa Indonesia ( + 5%).

B. Berhubung dengan keadaan sebagai tertera di bawah A, maka pada umumnya Pemerintah Republik Indonesia menganur politik perekonomian nasional, yaitu politik yang menghendaki keseimbangan di seluruh lapangan ekonomi, terutama lapangan

1. Perdagangan internasional;

2. Perindustrian;

3. Perkebunan besar;

4. Perdagangan dalam negeri;

dengan tujuan supaya bangsa Indonesia mendapat kedudukan yang layak dan seimbang dalam segala lapangan produksi, sesuai dengan kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang merdeka, dimana perekonomian pada pokoknya harus diselenggarakan oleh bangsa sendiri.
www.djpp.depkumham.go.id C. Politik nasional ini tidak boleh diartikan bahwa Pemerintah (atau cabang-cabang Pemerintah) sendiri yang harus mempunyai saham dalam berbagai perusahaan.
Nanti akan dijelaskan dalam lapangan mana Pemerintah bersandar atas pasal 38-b dari Undang-undang Dasar Sementara akan ikut bergerak, Dan lapangan ini terbatas atas perusahaan- perusahaan yang specifik mempunyai sifat-sifat "sosial dan publik utilities" yang tidak dapat dipercayakan seluruhnya kepada usaha partikeir, yang pada umumnya bekerja dengan tujuan hanya mencapai keuntungan materiil saja.

D. Jika Pemerintah ikut-serta dalam lapangan atau perusahaan yang tidak termasuk golongan yang dimaksudkan sub C, maka itu disebabkan oleh dua hal :

1. Oleh karena perusahaan yang bersangkutan besar pengaruhnya atas perekonomian negara dan/atau besar sekali pengaruhnya atas perkembangan perekonomian selanjutnya dilain-lain lapangan.

2. Oleh karena pada masyarakat Indonesia sedikit sekali tersedia penabungan modal hingga cabang-cabang Pemerintah terpaksa ikut-serta dalam sesuatu perusahaan yang olehnya dianggap penting untuk didirikan, dengan maksud supaya kemudian saham-sahamnya diserahkan (dijual) kepada golongan pengusaha partikelir Indonesia.
   Jadi keadaan demikian hanya sementara untuk mengatasi keadaan sangat kurangnya modal partikelir pada saat ini.
   E. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tadi maka Pemerintah menentukan pembagian lapangan sebagai di bawah ini :

I. Perusahaan-perusahaan, yang harus dimiliki oleh Pemerintah (pusat atau daerah). Sampai dimana modal nasional partikelir dapat ikut memiliki perusahaan-perusahaan ini dapat ditentukan oleh Pemerintah.

Golongan ini terbatas atas perusahaan-perusahaan berikut:

1. Kereta Api.

2. Telekomunikasi;

3. Pelayaran dan penerbangan primair dalam negeri;

4. Pembangkitan tenaga listrik;

5. Irigasi dan air-minum;

6. Pabrik mesiu dan senjata;

7. Pembangkitan tenaga atom;

8. Pertambangan bahan-bahan vital.

II. Industri kecil (small-scale) dan perusahaan-perusahaan lain yang biasa dikerjakan oleh bangsa Indonesia tidak terbuka www.djpp.depkumham.go.id untuk modal asing.
Dewan atas petunjuk-petunjuk Pemerintah akan menetapkan suatu daftar dari industri kecil dan perusahaan-perusahaan tersebut di atas.

III. Perusahaan-perusahaan lain yang tidak termasuk golongan I dan II jadi meliputi lapangan yang luas, terbuka untuk modal asing dan dengan sendirinya untuk modal Indonesia. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa walaupun tidak ada keharusan, Pemerintah ingin sekali melihat adanya kerja-sama antara pengsaha dan modal asing dengan pengusaha dan modal Indonesia, sesuai dengan politik ekonomi nasional sebagai diterangkan diatas.
Maka berdasarkan atas pertimbangan itu, Pemerintah mengambil kebijaksanaan untuk memberikan preferensi kepada modal asing yang bersifat perusahaan campuran, di dalam mana terdapat kerja sama di atas.
Terutama dalam lapangan industri, masih besar sekali kemungkinan untuk mendirikan perusahaan-perusahaan baru. Jika pada waktu sekarang suatu jenis barang diimpor dengan jumlah yang besar, baik diusahakan supaya ada perusahaan yang membuat barang itu di Indonesia sendiri, setidak-tidaknya dimulai dengan pendirian assembly-plant.
Permintaan izin untuk mengadakan-perusahaan demikian akan disambut dengan baik, Pembatasan akan dilakukan untuk mencegah adanya kebanyakan produksi dalam satu sektor.
Selain dari pada itu, pemilihan dan penunjukan tempat di mana perusahaan itu akan bekerja adalah suatu hal yang perlu pula mendapat perhatian dari Dewan Penanaman Modal Asing. Disamping syarat-syarat ekonomis yang perlu dijadikan dasar dari pada penunjukan itu, pula harus diperhatikan faktor-faktor lain yang ada di daerah itu, untuk menjaga jangan sampai penanaman modal asing itu menimbulkan pertentangan-pertentangan, yang mungkin bisa membahayakan tidak saja kedudukan modal asing itu sendiri, tetapi juga keadaan di daerah itu.
Tiap-tiap permintaan pengusaha asing akan diperiksa satu persatu oleh Dewan dengan mengingatkan faktor-faktor tersebut tadi.
Di sampingnya itu pula dalam golongan II "Small-scale industries" masih dapat diberikan kesempatan untuk bekerja bersama dengan pengusaha Indonesia, terutama dengan maksud supaya dari luar ada dorongan untuk menyumbangkan "technical dan managerial knowhow" kepada pihak Indonesia, berupa equipment yang lebih baik dan keahlian.
Dalam hal ini masih dapat diadakan kerja sama dalam bentuk www.djpp.depkumham.go.id istimewa dan kepada pihak asing dapat diberikan beberapa kelonggaran dan ketentuan, misalnya waktu tertentu dalam mana mereka dibolehkan bekerja.
Walaupun tidak ada keharusan akan sangat dihargai ada kerja sama antara pengusaha asing dan pengusaha bangsa Indonesia.
Dalam beberapa hal untuk perusahaan yang bersangkutan akan berfaedah pula jika dalam perusahaan itu terdapat orang yang mengetahui keadaan di Indonesia yang dapat memudahkan perhubungan dengan badan-badan pemerintahan, dunia perdagangan dan masyarakat Indonesia, sehingga merupakan "goodwill" yang berharga dalam penyelenggaraan pertama dan untuk pekerjaan-pekerjaan selanjutnya.
Pada akhirnya kepada calon pengusaha asing diberikan pelbagai keleluasaan (faciliteiten) seperti mengenai peraturan-peraturan imigrasi, hak pemakaian tanah, soal-soal transfer dan sebagainya, yang akan diterangkan lebih lanjut dalam penjelasan pasal demi pasal.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Tidak memerlukan penjelasan.
Pasal 2.

Telah cukup diterangkan dalam penjelasan umum.
Pasal 3.

Ayat 1 : tidak memerlukan penjelasan

Ayat 2 : "Perjanjian khusus" harus diartikan bahwa modal asing atau modal partikelir Indonesia boleh digunakan dalam bentuk bantuan (seperti management, technical- assistance dan sebagainya), akan tetapi tidak sampai turut memiliki. Dalam hal-hal yang luar biasa bisa juga modal tersebut turut sebagai pemilik untuk waktu yang tertentu yang ditetapkan oleh Dewan.
Pasal 4.

Telah diterangkan dalam penjelasan umum.
Pasal 5.

Ayat 1: Di dalam hal pimpinan di Indonesia mempunyai hubungan dengan pimpinan di luar, maka pimpinan di Indonesia harus mempunyai kewenangan yang dipandang cukup oleh Dewan.

Ayat 2 : Cukup jelas.
Pasal 6.
www.djpp.depkumham.go.id

Hak bangunan diberikan jika :

a. Perusahaan industri yang bersangkutan tergolong perusahaan yang penting bagi perekonomian negara dan

b. Untuk keperluan pembangunan itu ditanamkan modal yang besar.

Hak bangunan itu diberikan oleh Menteri Agraria untuk jangka waktu 20 tahun, dengan kemungkinan mengingat keadaan dan
sifat perusahaan untuk diperpanjang. Di sini jangka waktu dihitung berdasarkan usia dari bangunan-bangunan dan alat-alat perusahaan. Hak bangunan adalah hak kebendaan, yang mempunyai sifat dan isi yang sama dengan hak opstal menurut Buku II Titel VII Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Terhadap hak-bangunan berlaku ketentuan-ketentuan tersebut dalam "Overschrijvingsordonnantie" S. 1834-27. Pemberian hak- bangunan tersebut, disertai dengan syarat-syarat untuk menjamin terwujudnya usaha pembangunan itu di dalam waktu yang layak.
Hak "eigendom" untuk keperluan ini tidak diberikan lagi oleh Negara.
Pasal 7.
Kepada perusahaan-perusahaan kebun besar baru akan diberikan hak khusus atas tanah yang diperlukannya, yang disebut; hak usaha.
Hak usaha itu diberikan oleh Menteri Agraria untuk jangka waktu paling lama 30 tahun.
Di dalam hal yang khusus, berhubung dengan macam tanaman perusahaan kebun besar yang bersangkutan, hak usaha tersebut dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 40 tahun, umpamanya untuk perkebunan kelapa sawit. Perpanjangan dalam hal yang khusus dapat diberikan pada pemberian izin, seperti dalam hal kelapa sawit. Hak usaha itu adalah hak-kebendaan, yang berisi hak untuk melakukan segala tindakan-tindakan mengenai tanah, selama tindakan-tindakan itu ditujukan untuk mengusahakan atau menggunakan tanah tersebut bagi kepentingan yang langsung bertalian dengan pelaksanaan perusahaan kebun besar yang bersangkutan.
Hak usaha itu meliputi juga gedung-gedung dan bangunan- bangunan yang oleh pemegang hak didirikan atas bidang tanah itu, demikian juga tanaman-tanaman yang ditanam olehnya di atas tanah tersebut. Pada waktu berakhirnya hak, bekas pemegangnya berhak membongkar gedung-gedung, bangunan-bangunan dan tanaman-tanaman di atasnya kecuali jika dalam keputusan pemberiannya ditetapkan lain.
www.djpp.depkumham.go.id Hak usaha tersebut dapat dipindahkan setelah. memperoleh izin Menteri Agraria.
Hak usaha itu dapat dibebani dengan hypotheek.
Terhadap hak usaha itu berlaku ketentuan-ketentuan tersebut dalam "Overschrijvingsordonnantie" S. 1834-27.
Hak usaha tersebut di atas hanya diberikan kepada perusahaan- perusahaan kebun besar, yang mempunyai arti social-ekonomis yang penting bagi kesejahteraan Negara dan rakyat Indonesia.
Yang dimaksudkan dengan perusahaan kebun besar tersebut pada pasal ini ialah perusahaan pertanian, yang :
a. Menghasilkan bahan-bahan ekspor yang tinggi nilainya, yang akan ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Pertanian.
b. Memerlukan penanaman modal yang besar, ditinjau dari sudut perimbangan antara jumlah modal dan luas tanah yang diberikan dengan hak usaha itu.
Hak usaha hanya diberikan kepada perusahaan-perusahaan kebun besar asing, yang kecuali harus memenuhi syarat-syarat social- ekonomis, juga harus memenuhi syarat-syarat tehnis.
Perusahaan-perusahaan kebun besar asing yang hak erfpacht atau hak konsesinya sudah atau hampir habis waktunya, jika menghendaki akan melangsungkan usahanya, diberi kesempatan untuk mengajukan permintaan kepada Menteri Agraria agar haknya itu diganti dengan hak usaha, dengan syarat-syarat yang berlaku untuk perusahaan yang sama sifatnya.
Kepada perusahaan-perusahaan kebun besar baru hanya akan dbierikan hak usahanya atas tanah di daerah-daerah yang belum dinyatakan tertutup untuk pemberi hak itu.
Pasal 8.

Tidak memerlukan penjelasan.
Pasal 9.

Karena ketiga hak ini merupakan hak baru, maka perlu segalanya diatur dengan Undang-undang tersendiri.
Pasal 10.

Ayat 1 : Pada dasarnya semua tenaga harus terdiri dari bangsa Indonesia, Hanya jika, tenaga Indonesia tidak bersedia barulah boleh dipakai tenaga asing.
Selanjutnya dianggap layak bahwa di dalam perusahaan asing itu ada sedikitnya seorang bangsa Asing yang mewakili kepentingan modalnya.

Ayat 2, 3 dan 4 : Cukup jelas,
Pasal 11.

Cukup jelas
Pasal 12.
www.djpp.depkumham.go.id

Cukup jelas
Pasal 13.

Cukup jelas.
Pasal 14.

Pasal ini memberi ketegasan tentang arti modal asing.
Pasal 15.

Cukup jelas.
Pasal 16 dan 17

Jika modal asing seluruhnya telah ditransfer (direpatriasi) maka perusahaan tidak berhak lagi untuk transfer keuntungan keluar. Dalam hal ini modal yang masih terdapat dalam perusahaan dianggap sebagai modal Indonesia (domestic capital).
Pasal 18.

Karena kebijaksanaan Dewan Penanaman Modal Asing mengikat Pemerintah seluruhnya, maka diusulkan agar Dewan tersebut terdiri dari beberapa Menteri yang erat hubungannya dengan masalah penanaman modal asing.
Disamping itu dianggap perlu pula untuk menunjuk sebagai anggota Direktur Jenderal Biro Perancang Negara dan Gubernur Bank Indonesia.
Sesuai dengan ketata-negaraan Indonesia, Pemerintah akan memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat tentang hasil- hasil keputusan-keputusan yang diambil Dewan Penanaman Modal Asing.
Pasal 19.

Cukup jelas.
Pasal 20.

Dengan pasal ini dimaksudkan supaya dapat diberikan pelbagai hak tanah sebelumnya Undang-undang baru ditetapkan, pula supaya dimana perlu beberapa perusahaan yang telah ada dan hak-haknya sudah/hampir habis dapat diberikan perpanjangan hak.

Pasal 21.

Tidak memerlukan penjelasan.

www.djpp.depkumham.go.id Termasuk Lembaran-Negara No. 138 tahun 1958.

Diketahui :
Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGKOM.

*) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-138 pada tanggal 16 September 1958, pada hari Selasa, P.70/1956

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber: LN 1958/138; TLN NO. 1725
www.djpp.depkumham.go.id