Pasal 6

(1) Mereka yang mulai menjadi wajib pajak diwajibkan mendaftarkan diri dan anggota-anggota keluarganya pada Instansi Keuangan dalam wilayah mana ia bertempat tinggal, dalam waktu tigapuluh hari sesudah saat menjadi wajib pajak, dengan catatan bahwa bangsa asing yang semula tidak akan lebih dari tiga bulan berada di Indonesia akan tetapi disebabkan apapun juga memperpanjang waktu kediamannya hingga lebih dari tiga bulan, diwajibkan mendaftarkan diri pada saat ketentuan perpanjangan waktu dimaksud diambil.
(2) Guna pengenaan pajak, kepada kepala keluarga atau orang yang dianggap demikian diberikan surat pemberitahuan. Bentuk surat pemberitahuan ditetapkan oleh kepala Jawatan Pajak.
(3) Surat pemberitahuan harus diisi dengan jelas, pasti dan tidak bersyarat menurut keadaan sebenarnya, ditanda tangani dan dikembalikan kepada Inspeksi Keuangan yang bersangkutan, dalam jangka waktu tigapuluh hari setelah tanggal pemberiannya; jika dikehendaki maka diberikan surat tanda penerimaan kembali dengan cuma-cuma.
(4) Atas permintaan tertulis dari wajib pajak atau kuasanya, Kepala Inspeksi Keuangan dapat memperpanjang waktu dimaksud pada ayat 3 dengan paling lama dua bulan.
(5) Perubahan-perubahan dalam susunan keluarga, berkenaan dengan dimulainya atau berakhirnya kewajiban pajak, harus diberitahukan secara tertulis kepada Inspeksi Keuangan yang bersangkutan dalam jangka waktu tigapuluh hari sesudah perubahan terjadi.

Pasal 7.
(1) Jika diminta, kepala keluarga wajib memberikan keterangan- keterangan mengenai surat pemberitahuan yang dimaksudkan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu, yang diperlukan oleh pejabat yang dibebani dengan ketetapan pajak.
(2) Jika kewajiban-kewajiban dimaksud pada ayat 1 dan pada pasal 6 www.djpp.depkumham.go.id ayat 1 dan 5. tidak sepenuhnya dicukupi, atau jika surat pemberitahuan dimaksud pada pasal 6 ayat 3, walaupun telah ditegur dengan surat tercatat, tidak dimasukkan dalam waktu yang ditentukan pada teguran itu, pajak ditetapkan karena jabatan, dengan ditambah seratus peratus dari jumlah pajak yang ditetapkan menurut taksiran yang dianggap benar oleh pejabatan yang dibebani dengan ketetapan pajak.
(3) Kepala Jawatan Pajak atau pejabat yang ditunjuk olehnya, setelah diyakinkan oleh yang bersangkutan, berwenang atas alasan kesesatan atau kelalaian yang dapat dimaafkan, untuk mengurangi atau membatalkan tambahan pada ayat 2.