Pasal 88

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota berkewajiban

menyelenggarakan Sistem Informasi Perdagangan yang terintegrasi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga Pemerintah nonkementerian.

(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat

(1) digunakan untuk kebijakan dan pengendalian

Perdagangan.

Pasal ...