Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah seluruh rakyat Indonesia baik

sebagai perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, badan usaha,

maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi

kemasyarakatan.

Ayat (2)

Prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah diselenggarakan

dengan memperhatikan wewenang dan tanggung jawab masing-masing

instansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ayat (3)

Pelibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan pola pengelolaan

sumber daya air dimaksudkan untuk menjaring masukan, permasalahan,

dan/atau keinginan dari para pemilik kepentingan (stakeholders) untuk

diolah dan dituangkan dalam arahan kebijakan pengelolaan sumber daya air

wilayah sungai. Pelibatan masyarakat dan dunia usaha tersebut dilakukan

melalui konsultasi publik yang diselenggarakan minimal dalam 2 (dua)

tahap.

Konsultasi publik tahap pertama dimaksudkan untuk menjaring masukan,

permasalahan, dan/atau keinginan masyarakat dan dunia usaha atas

pengelolaan sumber daya air wilayah sungai.

Konsultasi publik tahap kedua dimaksudkan untuk sosialisasi pola yang ada

guna mendapatkan tanggapan dari masyarakat dan dunia usaha yang ada di

wilayah sungai yang bersangkutan. Dunia usaha yang dimaksud di sini

adalah koperasi, badan usaha milik negara, serta badan usaha milik daerah

dan swasta.

Ayat (4) ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan keseimbangan antara upaya konservasi dan

pendayagunaan adalah perlakuan yang proporsional untuk kegiatan

konservasi dan pendayagunaan sumber daya air.

Ayat (5)

Cukup jelas