Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang STASTISTIK

regulation_id: UU_7_1960 source: peraturan.go.id permalink: 17-crpginfra/scraped-md/uu-7-1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1960 TENTANG STASTISTIK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan pembangunan semesta oleh Negara serta untuk lain-lain keperluan kebijaksanaan Pemerintah dan masyarakat pada umumnya perlu tersedia statistik-statistik yang memberikan gambaran berupa angka yang wajar dari segenap ciri-ciri, kegiatan dan keadaan masyarakat Indonesia,

b. bahwa kegiatan statistik yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik sampai dewasa ini masih didasarkan pada "Statistiek Ordonantie 1934" (Staatsblad 1934 No. 508), yang dilengkapi dengan Keputusan-keputusan Menteri Perekonomian/Perdagangan, padahal ordonansi tersebut tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemajuan-kemajuan yang cepat yang dicapai oleh Negara kita;

c. bahwa disegenap kegiatan statistik perlu diadakan keseragaman, koordinasi dan pembagian tugas diantara instansi-instansi Pemerintah;

d. bahwa mutu statistik nasional perlu dipertinggi;

Mengingat
: a. Musyawarah Dewan Menteri tanggal 8 Januari 1960:

b. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong;

Memutuskan :

Mencabut "Statistiek Ordonnantie 1934" (Staatsblad 1934 No. 508) sebagaimana dilengkapi dengan Keputusan-keputusan Menteri Perekonomian/Perdagangan dan Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG STATISTIK.

BAB I

UMUM.

Pasal 1. Definisi.

(1) Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan "statistik" ialah keterangan- keterangan berupa angka yang memberikan gambaran yang wajar dari seluruh ciri- ciri, kegiatan dan keadaan masyarakat Indonesia. (2) Dengan "kegiatan statistik" dimaksud seluruh tindakan yang meliputi: pengumpulan, penyusunan, pengumuman dan analisa dari pada keterangan- keterangan berupa angka.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 2. Tentang Biro Pusat Statistik.

(1) Didalam lingkungan Kabinet Perdana Menteri sebagai badan penyaluran statistik bertindak Biro Pusat Statistik. (2) Biro Pusat Statistik mempunyai tugas:

a. melakukan kegiatan statistik yang ditugaskan kepadanya oleh Pemerintah, antara lain dibidang pertanian agraria, pertambangan, perindustrian, perhubungan, perdagangan, perburuhan, keuangan, pendapatan nasional pendidikan dan keagamaan;

b. atas nama Pemerintah melaksanakan koordinasi dilapangan kegiatan statistik dari segenap instansi Pemerintah, dipusat maupun didaerah, dengan tujuan mencegah dilakukannya pekerjaan-pekerjaan yang serupa (doublures) oleh dua atau lebih instansi, memajukan keseragaman dalam penggunaan definisi, klasifikasi. ukuran-ukuran dan lain-lain:

c. mengadakan daya-upaya agar masyarakat menyadari tujuan dan kegunaan statistik guna memudahkan penyelidikan statistik. (3) Susunan dan organisasi Biro Pusat Statistik diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Pasal 3. Tentang Badan Penasehat Negara Urusan Statistik.

(1) Sebuah Badan Penasehat Negara Urusan Statistik dibentuk, yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil Dewan Perancang Nasional, pegawai-pegawai tinggi beberapa Departemen serta Kepala Biro Statistik, ditambah dengan beberapa tenaga ahli. (2) Badan Penasehat Negara Urusan Statistik mempunyai tugas memberi pertimbangan kepada Pemerintah tentang obyek- obyek apa yang perlu disusun statistiknya, cara dan organisasi dari pelaksanaan sesuatu kegiatan statistik dan siapa yang sebaiknya menyelenggarakan penyelidikan itu. (3) Bila perlu Badan Penasehat Negara Urusan Statistik ini dapat meminta keterangan, pendapat dan saran dari fihak lain guna dapat menyusun nasehat yang seksama.

BAB II - .

PELAKSANAAN PEKERJAAN STATISTIK.

Pasal 4. Penyelenggaraan.

(1) Biro Pusat Statistik dalam mengumpulkan keterangan-keterangan berupa angka yang diperlukan untuk melaksanakan penyusunan statistik yang ditugaskan kepadanya oleh Pemerintah, dapat mengerahkan pegawai-pegawainya sendiri atau pegawai- pegawai instansi Pemerintah lainnya maupun orang-orang lain. (2) Biro Pusat Statistik, setelah mengadakan hubungan dan perundingan dengan lain instansi Pemerintah, dipusat maupun didaerah, berwenang menyerahkan sebagian dari pekerjaan statistik kepada instansi tersebut.

Bagian pekerjaan yang dapat diserahkan berupa:

a. menyediakan bahan-bahan keterangan yang diperlukan sebagai persiapan penyelidikan statistik.

b. melancarkan masuknya daftar isian.

c. meneliti kebenaran dan kelengkapan keterangan-keterangan yang diberikan dalam daftar isian. (3) Kegiatan statistik ini diatur dengan peraturan pelaksanaan tersendiri.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 5. Koordinasi.

(1) Untuk kepentingan koordinasi dilapangan statistik, maka setiap pejabat yang bertanggung-jawab mengenai urusan statistik sesuatu instansi Pemerintah, bila intansinya bermaksud mengadakan kegiatan statistik, diharuskan terlebih dahulu mendengarkan pendapat Kepala Biro Pusat Statistik mengenai rencananya yang lengkap, disertai contoh daftar isian yang akan dipakai, penjelasan-penjelasannya, macam statistik yang akan disusun dan pembiayaannya. (2) Kegiatan statistik yang menurut pendapat Kepala Biro Pusat Statistik memerlukan biaya yang besar atau meliputi kalangan yang luas, penyelenggaraannya perlu mendapat persetujuan Pemerintah. (3) Barangsiapa yang bertanggung-jawab mengenai urusan statistik sesuatu instansi Pemerintah, berkewajiban menyampaikan kepada Biro Pusat Statistik salinan dari statistik-statistik yang dihasilkan, kecuali statistik yang semata-mata diperlukan untuk menggunakan intern instansi yang bersangkutan.

Pasal 6. Kewajiban untuk memberikan keterangan statistik.

(1) Biro Pusat Statistik atau intansi Pemerintah lainnya yang mendapat tugas atau izin khas dari Pemerintah untuk mengadakan suatu kegiatan statistik dapat mewajibkan setiap orang atau badan untuk memberikan keterangan-keterangan statistik yang diperlukan, baik secara lisan maupun tertulis. (2) Dalam hal tertentu Pemerintah dapat memberi wewenang kepada Biro Pusat Statistik atau instansi Pemerintah lainnya, untuk keperluan kegiatan statistik, melihat dalam buku-buku dan/atau naskah-naskah dari orang atau badan.

Barangsiapa yang bertanggung-jawab atas buku-buku dan/atau naskah-naskah tersebut, diwajibkan memperlihatkannya bila diminta. (3) Keterangan-keterangan mengenai periode yang menurut pandangan Badan Penasehat Negara Urusan Statistik tergolong rahasia perusahaan tidak termasuk keterangan-keterangan yang diwajibkan oleh Undang-undang ini untuk diberikan.

Pasal 7. Kerahasiaan keterangan-keterangan perseorangan.

(1) Untuk menjamin kerahasiaan keterangan perseorangan mengenai orang atau badan, maka setiap orang yang mendapatkan tugas untuk melakukan kegiatan statistik, dilarang meneruskan keterangan itu, selain yang diperlukan untuk menunaikan tugasnya dibidang statistik, atau bila terjadi suatu perkara sebagai termaksud pada pasal 8 dan 9. (2) Pemerintah menentukan setelah mendengarkan pertimbangan Badan Penasehat Negara Urusan Statistik, hasil-hasil mana dari kegiatan statistik dapat diumumkan, dengan pengertian bahwa sesuatu yang dapat mengakibatkan kerugian bagi seseorang atau badan yang memberikan keterangan itu, tidak akan diumumkan.

BAB III - .

PELANGGARAN DAN HUKUMAN.

Pasal 8. Bagi petugas statistik.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

(1) Barangsiapa yang mendapat tugas, melakukan kegiatan statistik dibawah Undang- undang ini, yang :

a. dengan sengaja melanggar larangan dalam pasal 7 ayat (1) diatas, atau

b. dengan sengaja membantu memberikan atau membuat keterangan statistik yang palsu, atau

c. dalam menjalankan tugasnya mencari atau mencoba memperoleh keterangan lain dari pada yang ditugaskan kepadanya, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya enam bulan atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). (2) Tindak-pidana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dianggap sebagai kejahatan.

Pasal 9. Bagi yang memberikan keterangan statistik.

(1) Barang siapa menurut Undang-undang ini diwajibkan memberi keterangan untuk keperluan kegiatan statistik, yang :

a. tanpa alasan yang sah menolak memberi keterangan yang diminta oleh petugas statistik, atau

b. sesudah mendapat peringatan tertulis, tanpa alasan yang sah belum juga mengirimkan kembali dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat peringatan itu daftar isian yang dikirimkan kepadanya untuk diisi, atau

c. tidak memenuhi kewajiban untuk memperlihatkan buku-buku dan/atau naskah-naskah seperti dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya enam bulan atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah). (2) Bila dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub b dari pasal ini sampai perlu disusuli surat peringatan yang kedua dan orang yang wajib memberikan keterangan itu tanpa alasan yang sah masih belum juga mengisi dan mengirimkan kembali daftar isian itu dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka hukuman pelanggaran itu dapat diperberat sampai dua kalinya. (3) Barangsiapa yang menurut pasal 6 ayat (1) diatas diwajibkan memberikan keterangan statistik, dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya satu tahun atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). (4) Tindak-pidana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dianggap sebagai pelanggaran dan tindakan-tindakan dimaksud dalam ayat (3) pasal ini sebagai kejahatan.

BAB IV - .

PENUTUP.

Pasal 10.

Ketentuan-ketentuan yang disebut dalam pasal-pasal 6, 7, 8 dan 9 Undang-undang ini hanya berlaku bagi kegiatan-kegiatan statistik yang dilakukan atas tugas atau dengan izin khas dari Pemerintah.

Pasal 11.

Hal-hal yang perlu diatur lebih lanjut guna melaksanakan pekerjaan statistik diatur oleh Peraturan Pemerintah.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 12.

(1) Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Statistik 1960. (2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang- undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 September 1960. Pejabat Presiden Republik Indonesia,

DJUANDA.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 September 1960. Ajun Sekretariat Negara,

SANTOSO.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1960 TENTANG STATISTIK.

UMUM.

Usaha penyusunan Statistik di Indonesia selama pemerintah Hindia Belanda didasarkan kepada Statistik Ordonnantie 1934, yang tidak mempersoalkan penyelesaiannya bila terjadi suatu doublure dalam pekerjaan statistik. Hal ini dapat difahami mengingat dalam masa itu kebutuhan akan statistik pada umumnya terbatas kepada macam statistik yang menggambarkan perkembangan hasil usaha kapital asing saja, hingga sudahlah dipandang cukup memberikan ketentuan sekitar usaha penyusunan statistik oleh Biro Pusat Statistik. Dengan beralihnya pemerintahan penjajahan ke Pemerintahan nasional, kebutuhan Pemerintah akan statistik bertambah luas lagi, apalagi mengingat bahwa guna penyusunan rencana pembangunan semesta dan penilaian pelaksanaannya diperlukan banyak keterangan kwantitatif sebagai dasar. Kenyataan yang nampak dewasa ini ialah hampir tiap jawatan penting menyusun statistik-statistik dibidangnya sendiri. Karena itu Pemerintah menganggap perlu mengatur segenap kegiatan statistik agar merupakan usaha yang dikoordinasikan dengan maksud untuk mencapai daya guna setinggi-tingginya. Mengingat bahwa suatu obyek mempunyai banyak segi yang masing- masing menjadi perhatian bagi instansi tertentu, maka penyelidikan statistik yang dilakukan oleh berbagai instansi akan mudah memperlihatkan adanya pekerjaan rangkap (doublure), bila tidak ada suatu instansi yang bertindak sebagai badan koordinasi. Selain dari pada itu banyak keterangan-keterangan yang terkumpul dalam administrasi berbagai jawatan, bila secara sistematis disusun, dapat merupakan keterangan kwantitatif yang bermanfaat, baik sebagai bahan sesuatu statistik yang belum ada, maupun sebagai bahan yang memudahkan kelak suatu penyelidikan statistik, karena dengan tersedianya suatu "frame" dapatlah dipakai cara penyelidikan yang ringkas dan murah. Tambahan lagi Pemerintah menganggap penting juga bahwa dalam berbagai statistik diperhatikan dan digunakan pengertian-pengertian, ukuran- ukuran dan klasifikasi yang seragam hingga dipertinggi nilai dan kegunaan statistik itu. Berhubung dengan hal-hal tersebut maka Undang-undang ini menunjuk suatu instansi sebagai badan koordinasi, ialah Biro Pusat Statistik. Perihal kewajiban dan hak dari masyarakat terhadap usaha statistik perlu dijelaskan sebagai berikut : Pertama-tama akan diusahakan agar terpupuk suatu pandangan dari masyarakat bahwa organisasi statistik dalam suatu negara adalah suatu lembaga yang pantas mendapat penghargaan dan kepercayaannya. Bukankah organisasi ini menjalankan tugas yang bertalian dengan usaha memajukan kesejahteraan umum suatu negara berupa penyediaan fakta-fakta yang dipakai sebagai dasar dari segala rencana dan pelaksanaannya baik bagi rakyat, perusahaan-perusahaan dan Pemerintah. Karena itu sudahlah wajar bahwa tiap-tiap anggota masyarakat diwajibkan membantu usaha pengumpulan keterangan-keterangan statistik, dan terhadap pelalaian kewajiban tersebut perlu diadakan hukuman. Sebaliknya anggota masyarakat berhak mendapatkan perlindungan agar keterangan-keterangan yang dalam kepercayaan (confidential) diberikannya guna keperluan statistik tidak diumumkan sebagai keterangan perseorangan atau digunakan untuk maksud lain.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Dengan adanya jaminan yang demikian maka diharapkan bahwa tak ada suatu halangan untuk tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1. Dengan statistik dimaksud dan disini statistik-statistik yang terutama ditujukan untuk keperluan yang luas, terutama guna memungkinkan perencanaan yang saksama dan dipakai juga sebagai dasar pengambilan keputusan-keputusan dalam menghadapi masalah-masalah dibidang ekonomi dan sosial yang dewasa ini bercorak ragam dan kompleks. Khususnya untuk keperluan Pemerintah dan umumnya untuk keperluan badan-badan, lembaga-lembaga, perusahaan-perusahaan swasta maupun perseorangan. Obyek yang menjadi sasarannya ialah aspek-aspek, gejala-gejala sosial, ekonomi dan kulturil dari pada masyarakat Indonesia serta keadaan alam sekitar masyarakat itu. Meskipun statistik merupakan kesimpulan dalam bentuk angka-angka (data kwantitatif) mengenai gejala-gejala yang masaal, namun karena dapat disusun demikian rupa hingga dapat dinyatakan hubungan-hubungan timbal balik antara satu dengan lain gejala, maka statistik dapat juga memberikan kesimpulan-kesimpulan yang mengandung unsur-unsur kwalitatif. Karena dalam "kegiatan statistik" tersimpul juga analisa maka statistik tidak saja memberikan gambaran ringkas berupa angka tentang hal-hal yang terkumpul angka-angkanya, tetapi juga memungkinkan dibuatnya perkiraan-perkiraan dan/atau generalisasi dari pada golongan yang lebih luas lagi dari pada yang diselidiki.

Pasal 2. Mengenai kedudukan Biro Statistik didalam lingkungan KabinetPerdana Menteri perlu dijelaskan bahwa hal ini sesungguhnya berarti penetapan Biro tersebut dibawah pimpinan Menteri Pertama dalam rangka susunan Kabinet-Kerja sekarang ini. Penempatan disitu dianggap lebih praktis dan pula lebih bermanfaat ditilik dari sudut obyektivitet. Biro Pusat Statistik selainnya menyelenggarakan beberapa macam statistik tertentu yang ditugaskan kepadanya oleh Pemrintah, juga berkewajiban mengatur agar kegiatan statistik yang dilakukan oleh berbagai instansi lainnya dapat disalurkan menuju maksud yang sewajarnya. Umumnya tujuan dari pada organisasi statistik yang resmi ialah membuat statistik- statistik yang dibutuhkan oleh negara. Statistik itu berbeda-beda menurut gejala yang dipelajari, namun segenap statistik mempunyai satu hal yang sama. Ialah bahwa statistik merupakan pernyataan berupa angka tentang masyarakat yang mempunyai banyak faset, tetapi merupakan satu kesatuan yang organik, terpengaruh oleh bagian- bagiannya, dan mempengaruhi bagian-bagiannya. Dalam masyarakat modern dan kompleks maka pengetahuan seseorang dan pengalaman individual tidaklah cukup untuk mendapatkan seluruh fakta dari suatu keadaan untuk mendasarkan keputusan-keputusannya. Statistik adalah alat yang terbaik untuk memperoleh keterangan yang cukup, dan dapat dipercayai mengenai gejala-gejala yang kompleks. Karena adanya pertalian yang erat dengan berbagai kegiatan Pemerintah dalam menghadapi berbagai aspek dari pada masyarakat, maka statistik resmi sifatnya rangkap : beraneka warga dalam isi, tetapi satu dalam tujuan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Untuk mencapai maksud yang sewajarnya, statistik resmi harus diorganisasikan sebagai satu organ, sebagai bagian-bagian yang terjalin secara teratur menjadi satu dihadapkan kepada satu tujuan. Hal ini hanya tercapai dengan adanya-kesatuan dan koordinasi dalam kegiatan. Usaha Biro Pusat Statistik perlu diperluas agar masyarakat menyadari sepenuhnya tujuan dan kegunaan statistik. Ini akan memudahkan usaha mengumpulkan keterangan-keterangan statistik. Selainnya mengeluarkan brosur- brosur dan mengadakan siaran- siaran radio tentang statistik dengan tujuan memberikan pengetahuan secara populer kepada khalayak ramai, juga perlu diusahakan secara berkala penerbitan-penerbitan hasil statistik yang bersifat umum dalam bentuk sederhana dan ringkas.

Pasal 3. "Statistik Ordonnantie 1934" memuat ketentuan bahwa sebuah "Commissie voor de uitvoering van de Statistiekordonnantie" perlu mendampingi Pemerintah dalam menentukan kebijaksanaan dalam urusan statistik. Anggota-anggotanya diambilkan dari orang-orang yang mengingat kedudukannya dipandang mempunyai pandangan luas tentang kepentingan negara dan dunia perusahaan bertalian dengan pelaksanaan ordonnantie tersebut. Dengan sendirinya beberapa tokoh yang mewakili dunia perusahaan asing duduk juga sebagai anggaota didalamnya. Dalam bentuk ketata-negaraan dewasa ini Pemerintah beranggapan bahwa sudahlah cukup bila anggota Badan Penasehat Negara Urusan Statistik diambilkan dari kalangan pegawai-pegawai tinggi Departemen-departemen dan wakil-wakil dari Dewan Perancang Nasional ditambah dengan Kepala Biro Pusat Statistik serta tenaga-tenaga ahli baik dari kalangan Pemerintah maupun dari kalangan swasta dan juga dari organisasi-organisasi rakyat. Dengan diikutsertakan Depernas didalam Badan ini maka terjamin pula adanya penyelesaian kebijaksanaan dilapangan statistik dengan kebutuhan Depernas akan keterangan statistik. Kemungkinan selalu ada untuk mendengarkan pendapat dari kalangan perusahaan dan badan-badan swasta.

Pasal 4. Pengumpulan data statistik lazimnya memerlukan pengerahan tenaga "interviewer" yang tidak sedikit jumlahnya hingga tidaklah cukup bila hanya dikerahkan pegawai- pegawai dari Biro Pusat Statistik yang berada didaerah-daerah. Karena itu perlu diberi kemungkinan menggunakan tenaga dari luar Biro Pusat Statistik yang bila perlu diberi uang balas-jasa sebesar yang ditetapkan oleh Kepala Biro Pusat Statistik. Acapkali pengumpulan keterangan-keterangan statistik dilakukan secara meliwati pos dan dalam hal obyek penyelidikan terletak dipedusunan maka perlu adanya bantuan dari instansi-instansi lain yang mempunyai petugas-petugasnya sampai dikecamatan atau kelurahan untuk melancarkan masuknya keterangan-keterangan atau untuk mengadakan penelitian terhadap kebenaran pengisian daftar pertanyaan yang dikirimkan. Selain dari pada itu sering pula dalam menyiapkan suatu kegiatan statistik diperlukan bahan-bahan keterangan untuk dijadikan rangka dalam menyusun program kerja dan bahan-bahan ini dengan tidak begitu banyak usaha dapat diperoleh dari administrasi suatu jawatan/instansi tertentu. Ayat (2) dari pasal ini memungkinkan diperolehnya bantuan serupa itu. Tentang cara mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan-bahan keterangan statistik menghendaki pengaturan tersendiri dengan Peraturan Pelaksanaan karena cara- caranya akan berlainan bagi tiap-tiap macam statistik dan akan tergantung pula pada berbagai keadaan dan faktor pada masing-masing waktu.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 5. Dalam penjelasan mengenai pasal 2 telah dikemukakan bahwa perlu diadakan koordinasi dalam usaha penyusunan statistik. Koordinasi ditujukan pertama agar dalam hal sesuatu instansi bermaksud mengadakan penyelidikan statistik dapat dipastikan terlebih dahulu bahwa keterangan-keterangan yang diperlukan tidak dapat diperoleh dari penyelidikan lain yang telah dilakukan oleh instansi lain atau apakah bila ada penyelidikan lain tidak mungkin dengan sedikit tambahan pada hal-hal yang diselidiki menampung kebutuhan instansi itu. Dengan demikian tercapai penghematan pengeluaran negara dan khalayak ramaipun tidak banyak terganggu oleh berbagai macam daftar pertanyaan yang hampir serupa Keduanya, ditujukan untuk mencapai keseragaman dalam pemakaian cara, definisi, klassifikasi dan ukuran-ukuran hingga nilai dan kegunaannya bertambah. Perlu juga dijaga agar dalam pemberian uang balasjasa pada para interviewer diadakan patokan- patokan yang serupa untuk menghindarkan perbedaan dalam kesediaan membantu berbagai penyelidikan. Mengingat bahwa Biro Pusat Statistik mempunyai tugas menyusun dan menyediakan pelbagai macam statistik baik yang bahan-bahan dasarnya ia kumpulkan sendiri maupun yang didasarkan kepada bahan-bahan dari instansi lain, maka dari sudut praktis dianggap tetap bila Biro tersebut diberi fungsi juga untuk membahas rencana tiap penyelidikan statistik yang hendak diselenggarakan oleh sesuatu instansi. Dengan demikian dapatlah diharapkan tidak saja tercegahnya doublure, tetapi juga bahwa tiap-tiap penyelidikan dapat diberi doublure, tetapi juga bahwa tiap-tiap penyelidikan dapat diberi bentuk yang lebih berguna lagi karena dapat mempersatukan beberapa kebutuhan. Penyelidikan statistic secara kecil-kecilan ditilik dari sudut biayanya dan jumlah individu yang diselidiki ataupun yang cukup dijalankan oleh tenaga-tenaga dari instansi yang berkepentingan, dapat dilakukan sesudah rencananya terlebih dahulu dibicarakan dengan Biro Pusat Statistik. Tetapi dalam hal penyelidikan yang luas dan menyangkut berbagai instansi, maka perlu dimintakan persetujuan Pemerintah dahulu sebelumnya diselenggarakan. Tiap-tiap tahun Pemerintah memerlukan gambaran tentang segenap aspek sosial ekonomi dari masyarakat dan untuk maksud tersebut maka Biro Pusat Statistik berkewajiban menyediakan suatu kumpulan macam-macam statistic yang disusun demikian rupa hingga dengan mudah dapat dipelajari hubungan antara sesuatu gejala dengan yang lain. Untuk memudahkan tugas tersebut maka kepada instansi-instansi lain yang juga menyusun statistik diwajibkan meneruskan buah hasilnya kepada Biro Pusat Statistik, kecuali jika statistic itu hanya mempunyai arti bagi keperluan intern instansi tersebut.

Pasal 6. Seperti telah dikemukakan dalam penjelasan umum maka kewajiban untuk memberikan keterangan-keterangan statistik yang diletakkan kepada seseorang atau badan tidaklah merupakan suatu hal yang perlu dirasa sebagai beban yang berat mengingat akan : a. tujuannya statistik; b. terjaminnya kerahasiaan keterangan perseorangan; c. digunakannya keterangan-keterangan itu semata-mata untuk dioleh menjadi angka gabungan hingga terselubung sifat perseorangannya;

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

d. prinsip yang dianut oleh Biro Pusat Statistik bahwa sejauh mungkin harus dicegah diajukannya pertanyaan-pertanyaan yang dapat menimbulkan syak wasangka atau yang sangat menyangkut soal kepribadian hingga bila diwajibkan untuk dijawabnya, toh akan diperoleh keterangan-keterangan yang kurang dapat dipercaya. Biro Pusat Statistik hanya akan menggunakan wewenangnya untuk melihat buku- buku/naskah-naskah seseorang atau badan-dalam usahanya mengumpulkan keterangan statistik, bila obyek yang sedang disusun statistiknya memerlukan keterangan- keterangan yang khusus terdapat dalam buku-buku/naskah-naskah itu, dan orang yang bertanggung-jawab dan wajib memberikan keterangan dimaksud, sendiri tanpa bantuan petugas statistik tidak dapat mengutip angka yang dikehendaki dan dimaksudkan oleh Biro Pusat Statistik. Atau bila perlu meneliti kebenaran angka-angka yang telah diteruskan kepada Biro Pusat Statistik. Sekali-sekali wewenang ini tidak ada sangkut-pautnya dengan penyelidikan bertalian dengan pajak atau hal lainnya diluar statistik.

Pasal 7. Pasal ini memberi jaminan tentang dipegangnya teguh sifat kerahasiaan dari keterangan-keterangan perseorangan baik mengenai seseorang atau badan. Meskipun tugas dari Biro Pusat Statistik menyajikan keterangan berupa angka gabungan tetapi dapat pula terjadi bahwa angka gabungan itu masih belum cukup menyelubungi sifat perseorangan, misalnya saja angka yang merupakan gabungan mengenai produksi dari hanya dua perusahaan. Dalam hal ini dipertimbangkan terlebih dahulu apakah pengumuman angka demikian tidak dapat merugikan fihak yang telah memberikan keterangan-keterangan itu. Untuk itu maka Biro Pusat Statistik selalu merundingkan dan meminta persetujuannya kepada badan atau perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 8 dan 9. Dalam usaha memperoleh bahan-bahan keterangan berupa angka dari seseorang atau badan, Biro Pusat Statistik selaku berpedoman kepada suatu kenyatan bahwa hasilnya akan lebih baik bila keterangan-keterangan itu diberikannya secara sukarela dan dengan penuh kesadaran akan perlunya pengumpulan keterangan-keterangan itu, dari pada bila keterangan-keterangan itu diperoleh dengan ancaman hukuman. Dalam hal dirasakan adanya paksaan maka jawaban-jawaban itu akan cendrung untuk sedikit banyak menyimpang dari kebenaran. Karena itu akan selalu diperhatikan dengan sungguh-sungguh syarat-syarat tehnis mengenai pengumpulan keterangan-keterangan dan terlebih dahulu diselenggarakan pemberian penjelasan dan penerangan terhadap umum mengenai usaha itu. Meskipun titik-berat dalam usaha statistik diletakkan pada kerja-sama yang seerat- eratnya dengan umum, namun ancaman hukuman perlu diadakan terhadap pelanggar- pelanggar yang tanpa alasan yang sah mengelakkan diri dari kewajibannya membantu usaha statistik. Hukuman-hukuman yang disebut dalam kedua pasal ini didasarkan kepada pokok pikiran bahwa pelanggaran/kejahatan yang serupa selayaknya diberi hukuman yang serupa pula baik bagi petugas maupun bagi umum. Tindak pidana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) diancam hukuman yang lebih berat dari pada tindak pidana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a karena kesimpulan statistik yang dibuat dari keterangan-keterangan palsu akan jauh lebih berbahaya dari pada jika tidak terdapat keterangan sama sekali.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 10. Mengenai kegiatan statistik lain dari pada yang dilakukan atas tugas atau dengan izin khas dari Pemerintah, dipandang tidak perlu untuk menggunakan ancaman hukuman yang ditentukan dalam pasal 8 dan 9 dan untuk meletakkan kewajiban-kewajiban kepada umum sebagaimana tertera dalam pasal 6 dan 7, karena kegiatan statistik lainnya akan merupakan usaha secundair dalam arti penyusunan statistik yang bahan- bahannya tinggal mengambil dari catatan-catatan yang telah ada atau dari administrasi sesuatu instansi. Mungkin juga statistik lain itu merupakan statistik yang intern dan tidak menyangkut umum.

Pasal 11. Sudah jelas.

Pasal 12. Sudah jelas.