Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1959 tentang PENGHAPUSAN "PERATURAN UMUM KORBAN PERANG" DAHULU DISEBUT "ALGEMENE OOROGSONGEVALLEN REGELING"

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 1959

TENTANG

PENGHAPUSAN "PERATURAN UMUM KORBAN PERANG" DAHULU DISEBUT

"ALGEMENE OOROGSONGEVALLEN REGELING"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pada dewasa ini masih berlaku suatu peraturan pemberian

tunjangan berupa uang dari Pemerintah kepada golongan partikelir

tertentu:

• bahwa peraturan tersebut yang ditetapkan oleh Pemerintah Hindia-

Belanda bermaksud dan bertujuan meringankan penderitaan orang-

orang partikelir ataupun keluarganya yang menjadi korban perang

dunia ke-11 (Staatsblad 1942 No. 59 jo. Staatsblad 1946 No. 48);

• bahwa peraturan itu kemudian berlaku pula untuk golongan partikelir

yang menjadi korban kekacauan yang timbul setelah tanggal 15

Agustus 1945;

• bahwa kelanjutan Staatsblad 1946 No. 1 18 (yang ditambah dan

diubah dengan Staatsblad 1948 No. 164, No. 290 dan

No. 308) mengakibatkan konsekwensi keuangan yang tak dapat

dipertanggung-jawabkan;

• bahwa "Algemene Oorlogsongevallen Regeling" tidak dipergunakan

secara merata dan karenanya tidak dapat dipertahankan;

Mengingat : a. Pasal 89 dan pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik

Indonesia;

• Surat ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Surat keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia tanggal 28 Desember 1954 No. 166/PM/Vll-l 954;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG "PENGHAPUSAN PERATURAN

UMUM KORBAN PERANG" YANG DAHULU DISEBUT

"ALGEMENE OORFOGSONGE-VALLEN REGELING".

Pasal 1.

Peraturan Umum Korban Perang dahulu disebut "Algemene Oorlogsongevallen Regeling" Staatsblad 1942 No. 59 jo. Staatsblad 1946 No. 48 yang diubah dan ditambah dengan Staatsblad 1946 No. 118 dan Staatsblad 1948 No. 164, No. 290 dan 308, dihapuskan.

Pasal 2.

Kedudukan pegawai, keuangan dan segala sesuatu yang merupakan akibat dari Undang-undang Penghapusan Peraturan Umum Korban Perang ini diatur oleh Menteri Sosial.

Pasal 3.

Semua tunjangan kepada korban atau keluarga korban perang/ kekacauan berdasarkan Staatsblad tersebut pada pasal 1 dihentikan terhitung 6 (enam) bulan sejak Undang-undang ini mulai berlaku.

Pasal 4.

(1) Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Penghapusan

Peraturan Umum Korban Perang".

(2) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal satu bulan berikutnya

setelah diundangkan.

Agar ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam

Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 2 April 1959.

Presiden Republik Indonesia,

ttd

SOEKARNO.

Diundangkan

pada tanggal 14 April 1959.

Menteri Kehakiman,

ttd

G. A. MAENGKOM.

Menteri Sosial,

ttd

MULJADI DJOJOMARTONO.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 18

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

UNDANG-UNDANG No. 7 TAHUN 1959

tentang

PENGHAPUSAN PERATURAN UMUM KORBAN PERANG, DAHULU DISEBUT

"ALGEMENE OORLOGSONGEVALLEN-REGELING.

UMUM.

Peraturan Umum Perang dahulu disebut Algemene Ooorlogsongevallen-Regeling

dikeluarkan oleh pemerintah Belanda dengan maksud memberi tunjangan sementara

berupa uang kepada golongan/ orang-orang partikelir yang menjadi korban perang dunia

ke-II.

Setelah perang dunia ke-II berakhir pemerintah pendudukan Belanda memperluas

berlakunya Peraturan Umum Korban Perang tersebut diatas terhadap golongan partikelir

yang menjadi korban kekacauan yang timbul setelah tanggal 15 Agustus 1945.

Setelah kedaulatan Republik Indonesia pulih kembali, peraturan ini dipergunakan pula

untuk membantu golongan orang-orang partikelir yang karena taat kepada Pemerintah

Republik Indonesia menjadi korban gerombolan bersenjata yang menentangnya.

Sebagai ketegasan atas uraian alinea kedua dan ketiga diatas dibawah ini dicantumkan inti

maksud Staatsblad 1946-118 sebagai berikut :

I. Tunjangan diberikan kepada :

A. Orang-orang partikelir yang mendapat kecelakaan karena kekacauan yang

ditimbulkan oleh para pejuang kemerdekaan, yaitu sejak 15 Agustus 1945

sampai 17 Agustus 1950.

Dalam hal kepala keluarga meninggal dunia karena kecelakaan tersebut,

maka yang diberi adalah keluarganya yang menjadi tanggungan sepenuhnya

sikorban.

Korban-korban, demikian pula keluarga, yang menjadi anggota pejuang

kemerdekaan, tidak diberi tunjangan.

II. Tunjangan diberikan kepada :

B. Orang-orang partikelir yang mendapat kecelakaan karena kekacauan yang

ditimbulkan oleh gerombolan yang tidak bertanggung jawab terhadap

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pemerintah Republik Indonesia sejak tanggal 17 Agustus 1950 sampai

sekarang.

Dalam hal kepala keluarga meninggal dunia karena kecelakaan tersebut,

maka yang diberi adalah keluarganya yang menjadi tanggungan sepenuhnha

sikorban.

Korban-korban yang membantu gerombolan tersebut, demikian pula

keluarganya tidak diberi tunjangan.

Faktor lain yang merupakan kenyataan ialah bahwa P.U.K.P. tidak

dipergunakan secara merata diseluruh tanah air, misalnya saja di Aceh, hal

mana telah menandakan suatu kepincangan hukum. Sebaliknya apabila

P.U.K.P. dipergunakan merata, alangkah banyaknya kesulitan yang timbul,

karena tidak semua kejadian dapat dikontrol lagi, dan pula, terang benar

memberatkan budget negara. Nyatalah bahwa hal-hal diatas tak dapat

dipertanggungjawabkan.

Disamping itu Kementerian Sosial telah pula mengeluarkan pedoman

bantuan sosial yang berbentuk instruksi untuk menolong/ membantu

korban-korban akibat keganasan gerombolan-gerombolan bersenjata.

Dengan demikian terdapatlah dua peraturan dan dua pos (I 2.7 dan 12.4

tahun 1958) pengeluaran anggaran belanja yang diperuntukkan bagi

tunjangan, yang sama, tetapi masing-masing dengan cara/dasar berlainan.

Oleh karena itu timbul keganjilan dan rasa ketidakadilan disebabkan

pemberian tunjangan bantuan yang berbeda-beda, walaupun kedua-duanya

termasuk satu golongan, yaitu korban dari keganasan gerombolan.

Demikian Pemerintah berpendapat untuk menyederhanakan peraturan,

menghapuskan P.U.K.P. yang dahulu disebut "Algemene

Oorlogsongevallen-Regeling".

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Cukup jelas.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 2.

Setelah penghapusan P.U.K.P. (A.O.O.R.), maka Menteri Sosial mengatur bukan saja

aparatur-aparatur P.U.K.P., melainkan juga permohonan-permohonan dari mereka yang

sedianya akan mendapat tunjangan berdasarkan peraturan yang dihapuskan dan/atau

permohonan-permohonan dari mereka yang memerlukan bantuan sosial.

Pasal 3.

Adalah sulit sebenarnya untuk menentukan batas waktu peraturan ini.

Setelah ditinjau dri segala sudut, maka dirasa batas waktu 6 bulan itu cukup dapat

dipertanggungjawabkan.

Mungkin sekali akan timbul rasa ketidak-adilan, misalnya bagi mereka yang semestinya

masih harus menerima tunjangan melewati waktu 6 bulan, bila dibandingkan dengan

mereka yang berhak kurang dari batas waktu itu, sedangkan jangka waktu disama-

ratakan.

Dorongan kuat bagi penciptaan pasal ini dalah keganjilan-keganjilan yang sungguh-

sungguh dirasakan daari A.O.O.R. Rasa tersebut lebih-lebih meningkat lagi apabila

difahamkan peraturan-peraturan bantuan sosial menurut instruksi-instruksi Kementerian

Sosial (c.q. Jawatan Bimbingan dan Perbaikan Sosial) kepada korban-korban kekacauan

dan sebagainya (vide instruksi-instruksi tanggal 14 Januari 1956 No. Ba I-IK- 106 dan

tanggal 19 Oktober No. Ba I-IK- 1416), yang jauh lebih rendah dari pada tunjangan-

tunjangan yang diberikan oleh A.O.O.R.

Penjelasan khusus mengenai batas waktu 6 bulan adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa berdasarkan atas peraturan A.O.O.R. hanya mendapat tunjangan

kurang dari 6 bulan dihitung mulai hari tanggal Undang-undang ini berlaku, masih

berhak menerima tunjangan penuh hingga batas akhir waktu yang ditetapkan

Undang-undang ini.

1. Sebaliknya barangsiapa menurut peraturan A.O.O.R., 6 bulan setelah Undang-

undang ini berlaku semestinya masih menerima tunjangan, maka atas dasar

peraturan baru, pemberian tunjangan, tidak dapat meliwati batas waktu peralihan 6

bulan itu.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 4.

Cukup jelas.

Diketahui:

Menteri Kehakiman,

ttd

G. A. MAENGKOM.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1754