PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH No. 22 TAHUN 1947.

www.djpp.depkumham.go.id

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 1948

TENTANG Pencabutan Peraturan Pemerintah Tahun 1947 Nomor 22 Tentang Susunan Dan Acara Pengadilan Tentara

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan keputusan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat No. 62/B.P. 3/47 U yang tidak menyetujui Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1947, Peraturan Pemerintah ini harus dicabut;

Mengingat : Keputusan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat No. 62/B.P. 3/47,

pasal 22 Undang-undang Dasar ayat 3, pasal 5 ayat 1 Undang-undang

Dasar, pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan peraturan sebagai berikut : "UNDANG-UNDANG TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH No. 22 TAHUN 1947".

Pasal 1.

Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1947 dicabut.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 30 Maret 1948.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Pertahanan ad interim,

MOHAMMAD HATTA.

Menteri Kehakiman,

SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diumumkan pada tanggal 31 Maret 1948 Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.

www.djpp.depkumham.go.id

PENJELASAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 1948.

TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH No. 22 TAHUN 1947.

Keputusan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat No. 22/B.P. 3/47 U tidak menyetujui Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1947. Alasannya ialah "bahwa dengan diterimanya rancangan Undang-undang tentang Susunan dan Acara Pengadilan Tentara oleh Badan Pekerja dipandang Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1947 tersebut tidak perlu lagi". Oleh karena itu Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1947 tadi menurut pasal 22

(3) Undang-undang Dasar harus dicabut.

Pencabutan itu tidak dapat dilakukan dengan Peraturan Pemerintah biasa, karena kedudukan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang adalah lebih tinggi. Pun juga tidak dapat dilakukan dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang karena tidak ada "kegentingan yang memaksa" seperti termuat dalam

pasal 22 ayat 1 Undangundang Dasar.

Oleh karena itu pencabutan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1947 itu dilakukan dengan Undang-undang.