Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Pasal 4

(1) Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar

Rp1.510.001.200.000.000,00 (satu kuadriliun lima ratus sepuluh triliun satu miliar dua ratus juta rupiah), terdiri atas:

  • Pendapatan Pajak Dalam Negeri; dan
  • Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.

(2) Pendapatan Pajak Dalam Negeri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.468.920.000.000.000,00 (satu kuadriliun empat ratus enam puluh delapan triliun sembilan ratus dua puluh miliar rupiah), terdiri atas:

  • pendapatan pajak penghasilan;
  • pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah;
  • pendapatan pajak bumi dan bangunan;
  • pendapatan cukai; dan
  • pendapatan pajak lainnya.

(3) Pendapatan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud

pada ayat (21 huruf a direncanakan sebesar Rp680.876.949.909.000,00 (enam ratus delapan puluh triliun delapan ratus tujuh puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah)yang didalamnya termasuk pajak penghasilan ditanggung Pemerintah atas: '

  • komoditas panas bumi sebesar Rp2.295.830.000.000,00 (dua triliun dua ratus sembilan puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
  • bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah atau pihak lain yang mendapat penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka penerbitan dan/atau pembelian kembali SBN di pasar internasional, tetapi tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal, sebesar Rp10.387.760.000.000,00 (sepuluh triliun tiga ratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; dan c penghasilan

SK No 095282 A

PRESTDEN

REPUBLIK INDONESIA

  • penghasilan dari penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok yang bersumber dari Pemberian Pinjaman, Rekening Dana Investasi, dan Rekehing Pembangunan Daerah yang diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum sebesar Rp2.813.261.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga belas juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. (41 Pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b direncanakan sebesar Rp554.383.14O.661.000,00 (lima ratus lima puluh empat triliun tiga ratus delapan puluh tiga miliar seratus empat puluh juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

(5) Pendapatan pajak bumi dan bangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 huruf c direncanakan sebesar Rp 18.358.483.568.000,00 (delapan belas triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

(6) Pendapatan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (21

huruf d direncanakan sebesar Rp203.920.00O.000.000,00 (dua ratus tiga triliun sembilan ratus dua puluh mitiar rupiah). (71 Pendapatan pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf e direncanakan sebesar Rp1 1.381.425.862.000,00 (sebelas triliun tiga ratus delapan puluh satu miliar empat ratus dua puluh limajuta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah).

(8) Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp41.081.200.000.000,00 (empat puluh satu triliun delapan puluh satu miliar dua ratus juta rupiah), terdiri atas:

  • pendapatan bea masuk; dan
  • pendapatan bea keluar.

(9) Pendapatan bea masuk sebagaimana dimaksud

pada ayat (8) huruf a direncanakan sebesar Rp35. 164.000.00O.000,00 (tiga puluh lima triliun seratus enam puluh empat miliar rupiah).

(10) Pendapatan...

SK No 095283 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(10) Pendapatan bea keluar sebagaimana dimaksud pada ayat

(8) huruf b direncanakan sebesar RpS.917.2OO.OOO.O0O,OO

(lima triliun sembilan ratus tujuh belas miliar dua ratus juta rupiah).

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian penerimaan

Perpajakan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (21dan ayat (8) diatur dalam peraturan presiden.

← Pasal 3 Lihat Peraturan Lengkap Pasal 5 →