Pasal 5

OTORITAS PUSAT

1. Otoritas Pusat Para Pihak harus memproses permintaan bantuan timbal

balik berdasarkan Perjanjian ini.

1. Otoritas Pusat Republik Indonesia adalah Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia dan Otoritas Pusat Persatuan Emirat Arab adalah

Kementerian Kehakiman.

1. Para Pihak dapat mengganti Otoritas Pusatnya, yang dalam hal ini Pihak

tersebut harus memberitahu Pihak lain mengenai penggantian tersebut.

1. Sesuai dengan tujuan Perjanjian ini, permintaan bantuan dan komunikasi

harus disampaikan melalui saluran diplomatik.