PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1985

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 1999

TENTANG

PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1985

TENTANG REFERENDUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 telah menetapkan

prosedur perubahan Undang-Undang Dasar yakni perubahan dapat

dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan syarat

sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis harus hadir,

dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3

dari jumlah yang hadir;

• bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak terdapat ketentuan

tentang Referendum;

• bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia Nomor VIII/MPR/1998 telah mencabut dan menyatakan

tidak berlaku lagi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik

Indonesia Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum, sehingga

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum perlu

dicabut;

• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, b, dan c, perlu membentuk Undang-undang yang mencabut

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum;

Menginat : …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 37 Undang-Undang

Dasar 1945;

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Nomor VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1983

tentang Referendum.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENCABUTAN UNDANG-

UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1985 TENTANG REFERENDUM.

Pasal I

Mencabut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum

(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 29, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3288).

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 23 Maret 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23 Maret 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 34

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 1999

TENTANG

PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1985

TENTANG REFERENDUM

I. UMUM

Dalam Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 telah ditentukan secara jelas prosedur untuk

mengubah Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan dalam Undang-undang Nomor 5

Tahun 1985 tentang Referendum, ketentuan mengenai perubahan Undang-Undang Dasar

tidak sesuai dengan jiwa dan semangat serta prinsip perwakilan sebagaimana

diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu hal yang sangat mendasar bahwa di

dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak terdapat ketentuan mengenai Referendum.

Selanjutnya, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor

VIII/MPR/1998 telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, maka sebagai tindak lanjut yang konkret,

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum perlu dicabut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3818