PERNYATAAN PERLUNYA BEBERAPA TANAH PARTIKELIR DIKEMBALIKAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 1953

TENTANG

PERNYATAAN PERLUNYA BEBERAPA TANAH PARTIKELIR DIKEMBALIKAN

MENJADI TANAH NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa beberapa tanah partikelir yang terletak di dalam dan di sekitar Kotapraja Jakarta Raya guna kepentingan umum perlu dengan segera untuk seluruhnya dikembalikan menjadi tanah Negeri.

Mengingat : Pasal-pasal 27, 38 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Undang-undang tanggal 7 Nopember 1910 (Staatsblad 1911 Nr 38) dan Pasal 3 Keputusan Raja tanggal 12 Agustus 1912 Nomor 54 (Staatsblad 1912 Nr 480).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERTAMA : Menyatakan, bahwa kepentingan umum menghendaki dikembalikannya beberapa tanah partikelir, sebagai yang tertera di dalam daftar lampiran Undang-undang ini, untuk seluruhnya menjadi tanah Negeri.

www.djpp.depkumham.go.id

KEDUA : Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang- undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 11 Maret 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MOHAMMAD ROEM.

Diundangkan pada tanggal 23 Maret 1953.

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

LOEKMAN'WIRIADINATA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESI TAHUN 1953 NOMOR 27

www.djpp.depkumham.go.id

PENJELASAN ATAS

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 1953

TENTANG

PERNYATAAN PERLUNYA BEBERAPA TANAH PARTIKELIR DIKEMBALIKAN

MENJADI TANAH NEGERI

1. Sebagaimana diketahui, usaha pengembalian tanah-tanah partikelir di tangan Negara dari rakyat, seperti yang kini sedang diselenggarakan oleh Pemerintah itu, adalah merupakan salah satu acara dalam program politik Pemerintah. Adapun pokok maksudnya ialah melenyapkan instituut tanah partikelir yang masih terdapat di Indonesia ini, suatu keadaan yang ternyata bertentangan dengan dasar-dasar Negara, dan karena itu pada azasnya harus segera ditiadakan.

2. Meskipun menilik dari maksud yang prinsipiil itu pada hakekatnya pelaksanaan program tersebut harus terlepas dari pada soal dibutuhkan atau tidaknya tanah-tanah yang bersangkutan untuk sesuatu keperluan Negara yang khusus, namun berhubung dengan keadaan keuangan Negara kita dewasa ini dalam prakteknya usaha termaksud hingga sekarang dijalankan, tiap-tiap kali berdasar atas pertimbangan sesuatu kepentingan Negara atau umum yang mendesak mengenai tanah-tanah partikelir yang tertentu.

3. Tentang caranya melaksanakan program tersebut, Pemerintah berpendirian, bahwa pada dasarnya pengembalian tanah-tanah partikelir menjadi tanah Negeri itu dijalankan pertama-tama dengan jalan damai, yakni dengan perundingan antara Pemerintah dan tuan-tuan tanah yang bersangkutan. Apabila jalan ini ternyata tidak akan membawa hasil yang diinginkan, maka barulah dipertimbangkan tindakan melalui prosedur "Onteigening" seperti dimaksud dalam Staatsblad 1911 Nomor 38 juncto Staatsblad 1912 Nr 480. Hingga sekarang 96% dari semua tanah-tanah partikelir yang ada semula telah dapat dikembalikan dengan jalan persetujuan.

4. Akan tetapi pada saat ini mengenai beberapa tanah partikelir sebagai tersebut dalam daftar terlampir, perundingan antara Pemerintah dan tuan tanah yang bersangkutan tidak mencapai hasil dalam menetapkan uang ganti rugi. Perlu dikemukakan lebih dulu, bahwa penetapan harga "pembelian kembali" tanah-tanah partikelir itu telah diatur dalam Staatsblad 1912 No. 480 (peraturan pelaksanaan dari wet tentang pengembalian tanah partikelir menjadi tanah Negeri). Pasal 27 memberi pedoman tentang penilaian tadi, atas dasar jumlah sebenarnya menurut pendapat bersih yang diperoleh tuan tanah dari pungutan-pungutan yang sah atas penduduk tanahnya, termasuk juga uang pungutan sebagai gantinya kerja rodi. Pendapatan bersih itu dikalikan suatu kapitalisatie-faktor 14, yang sejak tahun 1949 dengan persetujuan tuan-tuan tanah sendiri ditinjau lagi dan ditentukan oleh Pemerintah waktu itu menjadi 17,9.

5. Bagi Pemerintah "pembelian kembali" tanah-tanah partikelir itu bukannya terutama berarti mendapat tanah yang mempunyai nilai dagang, tetapi yang terpenting baginya ialah pembebasan hak rakyat, penduduk tanah tersebut, sehingga mereka kemudian mendapat hak milik atas tanahnya masing yang sampai sekarang dipegangnya hanya dengan "hak usaha".

www.djpp.depkumham.go.id

Bagi tuan tanah "pembelian kembali" berarti menerima modal dari Pemerintah dengan sekaligus, sedangkan mengingat sikap rakyat tanah partikelir dewasa ini tidak mungkin modal sebesar itu dapat dikumpulkan dari pungutan-pungutan atas penduduk tanahnya, bahkan pungutan-pungutan itu sekarang berhenti sama sekali, berdasar atas larangan pemerintah pada tahun 1946 (peraturan CCO - AMACAB 8 - 11 - 1946 No. XXIX).

1. Jika diingat bahwa dari jumlah luasnya tujuh tanah termuat dalam daftar yang 1600 HA itu, 1400 HA adalah tanah usaha penduduk yang sah, maka nilai pembelian kembali yang ditaksir oleh Pemerintah sekarang sekitar Rp. 1,- per m2 sudahlah patut, sebagaimana lebih jelas teryata dari perhitungan-perhitungan persil demi persil di bawah ini. Andaikata permintaan tuan tanah yang tidak suka menerima kurang dari Rp. 2,- per m2 dikabulkan, maka hal itu akan berarti pengeluaran beaya per HA-nya dua kali, atau Rp. 10.000,- lebih dari pada taksiran menurut perhitungan di atas. Buat "pembelian kembali" 1400 HA tanah usaha tersebut kelebihan itu.akan berjumlah 1400 x Rp. 1 0.000,- Rp 14.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Penjelasan persil demi persil adalah sebagai tertera dalam lampiran berikut.

2. Demikianlah, karena pengembalian tanah partikelir menjadi tanah Negeri; dan sejalan dengan itu pembebasan hak rakyat atas tanah dari kekuasaan tuan tanah, pada azasnya sudah menjadi kewajiban Pemerintah, maka perselisihan antara taksiran Pemerintah dan keinginan tuan tanah itu perlu segera diakhiri dengan jalan hukum, yaitu melalui Undang- undang tersebut Staatsblad 1911 No. 38 jo. pasal 3 Staatsblad 1912 No. 480.

3. Perlunya Undang-undang tersebut ialah untuk menegaskan:

• kepada umum dan kepada pemilik bahwa tanah itu sungguh harus dan akan dibeli oleh Pemerintah;
• kepada Hakim untuk mengambil keputusan sesuai dengan peraturan yang khusus, yaitu yang termuat dalam Staatsblad 1912 Nr 480;
• bahwa harga itu ditetapkan menurut pendapat ahli, yang ditunjuk oleh Hakim, jadi dapat menggambarkan penetapan harga yang adil.

Diketahui: Menteri Kehakiman,

ttd

LOEKMAN WIRIADINATA.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 380

www.djpp.depkumham.go.id