Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU Berlaku

MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA

www.djpp.depkumham.go.id

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 1948

KEADAAN BAHAYA. POS, TELEGRAP, TELEPON. (PEMANCAR) RADIO.

PENCETAKAN,PENGUMUMAN, FILM. SENSUR. Hal memperpanjang waktu berlakunya peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7, jo 31, 8 jo. 34, 9 jo 34, 11 dan 16.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7 jo. 31, 8 jo. 34, 9 jo, 34, 11 dan 16 berdasar atas pasal 11 ayat 1 Undang-undang Keadaan Bahaya jo. Undang-undang No. 1 No. 15, No. 31 dan No. 37 tahun 1947 yang berlaku sampai tanggal 11 Januari 1948 masih dibutuhkan sehingga waktu berlakunya perlu diperpanjang lagi; Perundang-undangan

Mengingat : Pasal 11 ayat 2 Undang-undang Keadaan Bahaya tahun 1946 pasal 5 ayat Peraturan 1, pasal 20 ayat 1 danditjen pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar serta Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Peraturan sebagai berikut :

UNDANG-UNDANG TENTANG MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA

PERATURAN-PERATURAN DEWAN PERTAHANAN NEGARA NO. 5, 7 jo. 31, 8 jo. 34, 9 jo. 34, 11 dan 16.

Pasal 1..

Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara :

  • No. 5 tentang pejabatan Pos, Telegrap dan Telepon dalam keadaan bahaya;
  • No. 7 jo. No. 31 tentang penilikan pos, telegrap dan telepon;
  • No. 8 jo. No. 34 tentang pesawat penerimaan radio;

www.djpp.depkumham.go.id

  • No. 9 jo. No. 34 tentang pemancar radio;
  • No. 11 tentang pencetakan, pengumuman dan penerbitan;
  • No. 16 tentang pembikinan, pemeriksaan dan peredaran film. diperpanjang waktu berlakunya sampai tanggal 11 April 1948.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 1948.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 30 Maret 1948.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Pertahanan ad interim,

MOHAMMAD HATTA.

Diumumkan pada tanggal 31 Maret 1948. Sekretaris Negara, Perundang-undangan A.G. PRINGGODIGDO. Peraturan ditjen

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

bahwa peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7 jo. 31, 8 jo. 34, 9 jo, 34, 11 dan 16 berdasar atas pasal 11 ayat 1 Undang-undang Keadaan Bahaya jo. Undang-undang No. 1 No. 15, No. 31 dan No. 37 tahun 1947 yang berlaku sampai tanggal 11 Januari 1948 masih dibutuhkan sehingga waktu berlakunya perlu diperpanjang lagi; Perundang-undangan

MENGINGAT

Pasal 11 ayat 2 Undang-undang Keadaan Bahaya tahun 1946 pasal 5 ayat Peraturan 1, pasal 20 ayat 1 danditjen pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar serta Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 1945 No. X;