KEADAAN BAHAYA.

www.djpp.depkumham.go.id

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 1946

TENTANG

KEADAAN BAHAYA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa perlu diadakan peraturan yang dapat menjamin keselamatan Negara Republik Indonesia dalam menghadapi keadaan bahaya;

Mengingat : pasal 12 Undang-Undang Dasar;

Mengingat pula : Akan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar, pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar serta Maklumat Wakil Presiden Republik Perundang-undangan Indonesia tertanggalPeraturan16 Oktober 1945 No. X. Dengan persetujuan Badan PekerjaditjenKomite Nasional Pusat;

Memutuskan : Menetapkan peraturan sebagai berikut :

UNDANG-UNDANG KEADAAN BAHAYA.

Pasal 1.

(1) Presiden dapat menyatakan seluruh atau sebagian dari daerah Negara Republik

Indonesia berada dalam keadaan bahaya.

(2) Keadaan bahaya dinyatakan, jika terjadi :

• serangan,
• bahaya serangan,
• pemberontakan atau perusuhan, hingga dikhawatirkan pemerintah sipil tidak sanggup menjalankan pekerjaannya,
• bencana alam.

(3) Dalam pernyataan keadaan bahaya diterangkan sebab-sebabnya seperti yang

dimaksudkan dalam ayat 2.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 2.

(1) Pernyataan keadaan bahaya disahkan dengan Undangundang.

(2) Pernyataan tersebut disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Badan

Pekerja Komite Nasional Pusat) pada hari pengumumannya untuk mendapat pengesahan.

(3) Dengan tidak mengurangi yang dimaksudkan dalam pasal 1 peraturan-peraturan

dalam Undang-undang ini berlaku sejak hari pernyataan, dengan tidak menunggu pengesahan.

(4) Penghapusan keadaan bahaya dinyatakan oleh Presiden dan hal itu disampaikan

kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Badan Pekerja Komite Nasional Pusat) pada hari pengumumannya, untuk mendapat pengesahan.

Pasal 3.

(1) Setelah pernyataan keadaan bahaya dilakukan untuk sebagian maupun untuk

seluruh Daerah Negara, maka kekuasaan yang menjalankan peraturan-peraturan dalam Undang-undang ini, ialah suatu Dewan Pertahanan Negara yang terdiri dari :

• Perdana-Menteri, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Kemakmuran dan Menteri Perhubungan. b. Panglima Besar. Perundang-undangan
• 3 wakil-wakil organisasi rakyat. (2) Dewan Pertahanan Negara bertanggungPeraturan jawab kepada Dewan Menteri.

(3). Anggauta-anggauta Dewan ditjenPertahanan Negara sub a dan b menjadi anggauta

karena jabatannya, anggauta sub c diangkat oleh Presiden, setelah mendengar organisasi-organisasi rakyat.

(4) Ketua Dewan Pertahanan Negara ialah Perdana Menteri, Wakil Ketuanya Menteri

Pertahanan.

Pasal 4.

(1) Jika seluruh negara dinyatakan dalam keadaan bahaya, maka di tiap-tiap

Karesidenan dibentuk suatu Dewan Pertahanan Daerah.

(2) Jika hanya sebagian atau beberapa bagian dari negara dinyatakan dalam

keadaan bahaya, di bagian-bagian itu saja diadakan Dewan Pertahanan Daerah.

(3) Dewan Pertahanan Daerah terdiri dari :

• Residen dan 2 anggauta Badan Executief dari Badan Perwakilan Rakyat Daerah Karesidenan,
• Komandan Tentara tertinggi dalam daerah itu,
• 3 wakil organisasi rakyat di daerah itu.

(4) Residen dan Komandan menjadi anggauta karena jabatannya dan

anggauta-anggauta lainnya diangkat oleh Ketua Dewan Pertahanan Daerah atas

www.djpp.depkumham.go.id

usul Dewan Perwakilan Daerah, dan disahkan oleh Ketua Dewan Pertahanan Negara.

(5) Ketua Dewan Pertahanan Daerah ialah Residen, Wakil Ketuanya, Komandan

tersebut dalam ayat 3 sub b.

(6) Dewan Pertahanan Daerah menerima perintah dari, dan bertanggung jawab

kepada Dewan Pertahanan Negara.

Pasal 5.

(1) Jika dalam suatu Karesidenan terjadi hal-hal yang tersebut dalam pasal 1 ayat

2, sedang perhubungan antara Pemerintah Karesidenan dengan Pemerintah Pusat terputus sehingga Pemerintah Karesidenan tidak dapat menyampaikan hal-hal itu kepada Pemerintah Pusat, maka Residen bersama-sama dengan pemimpin Tentera tertinggi di daerah itu dan Badan Executief dari Badan Perwakilan Rakyat Daerah Karesidenan tersebut, dapat menyatakan daerah itu dalam keadaan bahaya.

(2) Pernyataan tersebut berlaku pada hari pengumumannya.

(3) Segera sesudah perhubungan baik kembali Residen harus memberitahukan

pernyataan keadaan bahaya tersebut kepada Pemerintah Pusat disertai dengan alasan-alasannya untuk disahkan dengan Undang-undang.

(4) Peraturan-peraturan dalam ayat 1, 2 dan 3, pasal ini, hanya berlaku untuk daerah di luar pulau Jawa. Perundang-undangan

(5) Semua aturan-aturan dalam Undang-undang ini berlaku untuk daerah yang dimaksudkan dalam pasal ini. Peraturan

ditjen

Pasal 6.

Selama perhubungan terputus Dewan Pertahanan Daerah termaksud dalam pasal 5 mempunyai hak-hak Dewan Pertahanan Negara.

Pasal 7.

(1) Dalam Keadaan Bahaya Kekuasaan membentuk Undang-undang tetap ditangan

Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Dewan Pertahanan Negara berhak menetapkan peraturan yang mempunyai

kekuasaan sama dengan Undang-undang dalam daerah yang berada dalam keadaan bahaya dengan alasan yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 sub a.

(3) Dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari, peraturan tersebut dimintakan

persetujuan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 8.

Dewan Pertahanan Negara berhak membatasi atau menghapuskan kemerdekaan berserikat dan berkumpul atau kemerdekaan mengeluarkan pikiran, menurut aturan-aturan yang ditetapkan olehnya.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 9.

Dewan Pertahanan Negara berhak membatasi atau melarang pencetakan atau pengumuman menurut aturan-aturan yang ditetapkan olehnya.

Pasal 10.

Dewan Pertahanan Negara berhak membatasi atau melarang pengiriman berita, dengan perantaraan pos, tilpon, tilgram dan radio menurut aturan-aturan yang ditetapkan olehnya.

Pasal 11.

(1) Aturan-aturan yang dimaksud dalam pasal 7, 8 dan 9 berlaku selama-lamanya 3

bulan.

(2) Memperpanjang waktu berlakunya aturan-aturan tersebut diatur dengan

Undang-undang.

Pasal 12.

(1) Dewan Pertahanan Negara (Daerah) berhak menahan seseorang selama-lamanya

15 hari. (2) Dalam 3 hari setelah ditahan, makaPerundang-undanganorang itu harus diperiksa.

(3) Alasan-alasan penahanan serta turunan surat-surat pemeriksaan selekas-lekasnya dikirimkan kepadaPeraturanKejaksaan Agung.

ditjen

Pasal 13.

Dewan Pertahanan Negara (Daerah) berhak menyuruh atau melarang seseorang atau segerombolan orang meninggalkan sesuatu daerah, dengan jaminan perumahan dan makanan.

Pasal 14.

Dewan Pertahanan Negara (Daerah) berhak membatasi atau melarang perhubungan dengan alat kendaraan darat, laut atau udara.

Pasal 15.

Dewan Pertahanan Negara (Daerah) berhak membatasi atau melarang pengeluaran, pemasukan, pemakaian atau perdagangan senjata api disesuatu daerah.

Pasal 16.

(1) Dewan Pertahanan Negara (Daerah) berhak melakukan pemeriksaan dalam

tempat-tempat milik seseorang dalam daerah yang dinyatakan dalam keadaan bahaya.

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Dalam hal tersebut dalam ayat (1) yang bersangkutan diwajibkan memberikan

bantuannya untuk memudahkan jalannya pemeriksaan tersebut.

Pasal 17.

(1) Dewan Pertahanan Negara (Daerah) berhak menggunakan barang, tanah,

bangunan dan perusahaan, kepunyaan partikulir atau yang dikuasai oleh Jawatan Negeri.

(2) Jumlah kerugian penggunaan tersebut ditetapkan oleh sebuah panitya terdiri

dari beberapa ahli.

(3) Orang-orang yang karena rumahnya digunakan tidak mempunyai kediaman lagi,

diberi kediaman lain.

(4) Orang-orang yang bekerja di perusahaan yang digunakan menurut ayat (1),

harus tetap bekerja, sedangkan upahnya dijamin dari semula.

Pasal 18.

Dewan Pertahanan Negara (Daerah) berhak melarang segala perubahan bentuk tanah, bangunan, perusahaan atau perubahan tentang hak-hak yang ada diatasnya.

Pasal 19.

(1) Dewan Pertahanan Negara (Daerah) berhak menutup atau membatasi waktu-buka balai pertemuan, rumahPerundang-undanganbola, rumah makan dan lain-lain tempat

penghiburan. (2) Dewan Pertahanan Negara (Daerah)Peraturanberhak mengadakan jam malam. ditjen

Pasal 20.

(1) Di dalam daerah yang dinyatakan dalam keadaan bahaya, Polisi, pembantu

polisi, barisan pemadam api dan Penjaga Bahaya Udara, dianggap sebagai tentera.

(2) Menganggap golongan atau jawatan lain dari pada yang tersebut dalam ayat (1)

sebagai tentera, harus diatur dengan Undang-undang.

Pasal 21.

Berhubung dengan alasan-alasan yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat 2, maka ditetapkan :

1. Jika yang menjadi alasan keadaan bahaya adalah yang disebutkan dalam sub b, maka pasal 18 dari Undang-undang ini tidak berlaku.
2. Jika yang menjadi alasan keadaan bahaya adalah yang disebutkan dalam sub c, maka pasal 17 dan pasal 18 dari Undang-undang ini tidak berlaku.
3. Jika yang menjadi alasan keadaan bahaya adalah yang disebutkan dalam sub d, maka pasal-pasal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 19 dari Undang-undang ini tidak berlaku.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 22.

(1) Jika seseorang dalam pelaksanaan pasal-pasal 8 sampai 19 merasa diperlakukan

melampaui batas, ia atau orang lain berhak mengadu dengan lisan atau surat kepada Ketua Pengadilan Negara pada tempat itu.

(2) Pengaduan dengan surat itu dapat dilakukan dengan tidak ditanda tangani.

(3) Pengaduan-pengaduan itu diperiksa selambat-lambatnya dalam 5 hari sesudah

menerimanya.

(4) Jikalau dalam pemeriksaan itu terbukti kebenaran pengaduan, perkara harus

diadili selambat-lambatnya dalam waktu 2 bulan.

Pasal 23.

(1) Jika seseorang dalam pelaksanaan pasal-pasal 16, 17, 18 dan 19 merasa

menderita kerugian benda, ia atau wakilnya berhak mengadu kepada panitya yang diadakan oleh Dewan Pertahanan Negara.

(2) Panitya tersebut menetapkan besarnya kerugian yang diderita dan kedua pihak

tunduk pada putusan panitya itu.

Pasal 24.

(1) Dewan Pertahanan Negara (Daerah) berhak memaksa, sekalipun dengan kekerasan agar Undang-undang iniPerundang-undanganatau peraturan-peraturan yang ditetapkan

berdasar atas Undang-undang ini di-indahkan serta dipenuhi. (2) Jika untuk melakukan tindakanPeraturan tersebut di atas Pemerintah terpaksa mengeluarkan ongkos makaditjenpelanggar-pelanggar itu dapat diharuskan memikul ongkos-ongkos tersebut.

Pasal 25.

Jawatan-jawatan pemerintahan sipil dengan segenap pegawainya tunduk pada perintah yang dikeluarkan oleh Dewan Pertahanan Negara (Daerah) menurut peraturan yang disusun oleh Presiden.

Pasal 26.

(1) Segala sesuatu yang harus diatur untuk menjalankan Undang-undang ini

ditetapkan oleh Dewan Pertahanan Negara.

(2) Sebelum terbentuknya Dewan Pertahanan Negara, segala sesuatu yang harus

diatur untuk menjalankan Undang-undang ini ditetapkan oleh Presiden.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 27.

(1) Hukuman yang setinggi-tingginya, dapat ditetapkan untuk perkara-perkara yang

mengenai peraturan-peraturan dalam Undang-undang dan peraturan-peraturan oleh Dewan Pertahanan Negara (Daerah), ialah :

• 3 bulan hukuman kurungan.
• 20 tahun hukuman penjara.
• f 50.000,- hukuman denda.

(2) Barang-barang yang langsung bersangkutan dengan pelanggaran, baik milik

pelanggar peraturan, maupun milik orang lain, boleh dirampas atau dirusak.

Pasal 28.

(1) Undang-undang ini disebut "Undang-undang keadaan bahaya".

(2) Undang-undang ini berlaku sejak hari pengumumannya.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 6 Juni 1946.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEKARNO. Perundang-undangan Menteri Pertahanan Peraturan ditjen AMIR SJARIFOEDIN.

Diumumkan pada tanggal 6 Juni 1946. Sekretaris Negara.

A.G. PRINGGODIGDO.