Pasal 25

(1) Kedudukan protokol hakim pengadilan diatur sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Selain mempunyai kedudukan protokoler, hakim

pengadilan berhak memperoleh gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun dan hak-hak lainnya.

(3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berupa:

• tunjangan jabatan; dan

• tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang- undangan.

(4) Hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berupa:

• rumah jabatan milik negara;

• jaminan kesehatan; dan

• sarana transportasi milik negara.

(5) Hakim pengadilan diberikan jaminan keamanan dalam

melaksanakan tugasnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji pokok, tunjangan

dan hak-hak lainnya beserta jaminan keamanan bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diatur dengan peraturan perundang-undangan.

1. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut: