Pasal 14

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara,

seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

• warga negara Indonesia;
• bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
• setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
• bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKI" atau organisasi terlarang lainnya;
• Pegawai negeri;
• sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian di bidang Tata Usaha Negara;
• berumur serendah-rendahnya dua puluh lima tahun;
• berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya sepuluh tahun sebagai Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara.