Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1972 tentang PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN 1968

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 1972

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN 1968

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Perhitungan Anggaran Tahun 1968 perlu ditetapkan dengan

Undang-undang.

Mengingat : 1. Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;

1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW)

sebagaimana beberapa kali diubah dan ditambah;

1. Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1967.

Memperhatikan : Surat Badan Pemeriksa Keuangan No. K.360/I.U./I/3/72 beserta

lampirannya berupa Nota Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa

Keuangan atas Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1968 dan

Peralihan Triwulan I Tahun 1969.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN

TAHUN 1968.

Pasal 1 …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

(1). Penerimaan Negara dalam Tahun 1968 adalah sebesar

Rp.206.222.237.705,88 (dua ratus enam milyar dua ratus dua

puluh dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima

delapan puluh delapan perseratus rupiah);

(2). Pengeluaran Negara dalam Tahun 1968 adalah sebesar Rp.

205.365.178.791,42 (dua ratus lima milyar tiga ratus enam

puluh lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus

sembilan puluh satu empat puluh dua perseratus rupiah);

(3). Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun 1968 adalah sebesar

Rp. 857.058.914,46 (delapan ratus lima puluh tujuh juta lima

puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas empat puluh

enam perseratus rupiah).

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 13 Desember 1972

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

JENDERAL TNI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 13 Desember 1972

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SUDHARMONO,S.H.

MAYOR JENDERAL TNI.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 1972

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN 1968

UMUM.

Perhitungan Anggaran Tahun 1968 diajukan untuk memenuhi kewajiban

mengadakan perhitungan dan pertanggungan jawab tentang pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara 1968 yang harus disampaikan oleh Pemerintah kepada

Dewan Perwakian Rakyat.

Dalam pada itu perlu ditegaskan bahwa adanya Perhitungan Anggaran untuk

sesuatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak mengurangi kewajiban untuk

mengadakan perhitungan dan tanggung-jawab keuangan negara sesuai dengan

ketentuan Undang-undang Perbendaharaan yang berlaku (I.C.W.).

Jelas kiranya bahwa Undang-undang Perhitungan Anggaran adalah suatu

pernyataan dari suatu fakta mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA

TAHUN 1972 YANG TELAH DICETAK ULANG