Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1970 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1970/1971

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 1970

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 1970/1971.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun

anggaran 1970/1971 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;

1. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1970/1971

sebagai " performance budget" adalah Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara kedua dalam masa Pembangunan Lima Tahun I

1969-1974, dimana sasaran pembangunan mengikuti skala prioritas

yang ditetapkan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Sementara No. XXIII/ MPRS/1966, khususnya pasal 25;

1. bahwa Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara 1970/1971

sebagai penuangan daripada pelaksanaan tugas-tugas pokok

Kabinet Pembangunan dalam tahun anggaran yang bersangkutan,

tetap menempatkan bidang pertanian sebagai titik sentral

pembangunan;

1. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1970/1971 selain

mengutamakan perampungan usaha pembangunan yang telah

dilaksanakan dalam tahun anggaran 1969/1970, juga merupakan

landasan bagi usaha-usaha pembangunan selanjutnya dalam rangka

Pembangunan Lima Tahun

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 5 ayat (1) jo pasal 23 ayat (1);

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.

XXIII/MPRS/ 1966;

1. Ketetapan ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.

XLI/MPRS/1968,

1. Indische Comptabiliteitswet sebagaimana diubah dan ditambah

terakhir dengan Undang-undang No. 9 tahun 1968 tentang

Perubahan pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 1968 No. 53).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1970/1971.

Pasal 1.

(1) Pendapatan Negara tahun anggaran 1970/1971 diperoleh dari:

• Sumber-sumber Anggaran Rutin, dan

• Sumber-sumber Anggaran Pembangunan.

(2) Pendapatan Rutin dimaksud pada ayat (1) sub a menurut perkiraan

berjumlah Rp. 320.583.547.000,00.

(3) Pendapatan Pembangunan dimaksud pada ayat (1) sub b menurut

perkiraan berjumlah Rp. 124.316.000,00,

(4) Jumlah seluruh Pendapatan Negara 1970/1971 menurut perkiraan

berjumlah Rp. 444.899.547.000,00.

(5) Perincian Pendapatan dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatas

berturut-turut dimuat dalam Lampiran I dan II Undang-undang ini.

Pasal 2.

(1) Anggaran Belanja Negara tahun anggaran 1970/1971 terdiri atas:

• Anggaran Belanja Rutin, dan

• Anggaran Belanja Pembangunan.

(2) Anggaran ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada ayat (1) sub a menurut

perkiraan berjumlah Rp. 283.475,547.000,000.

(3) Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada ayat (1) sub b

menurut perkiraan berjumlah Rp. 161.424.000.000,00.

(4) Jumlah seluruh Anggaran Belanja Negara tahun anggaran

1970/1971 menurut perkiraan Rp. 444.899.547.000,00;

(5) Perincian Pengeluaran dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatas

berturut-turut dimuat dalam Lampiran III dan IV Undang-undang

ini;

(6) Perincian dalam Lampiran III dimaksud dalam ayat (5) pasal ini

hanya sampai pada pos-posnya, sedang perincian lebih lanjut

sampai pada mata anggaran yang disusun untuk Lembaga-lembaga

Negara / Departemen-departemen / Lembaga-lembaga non

Departemen ditentukan menurut ketentuan dalam Undang-undang

Perbendaharaan (indische Comptabiliteitswet).

(7) Perincian dalam Lampiran IV dimaksud dalam ayat (5) pasal ini

adalah memuat Bidang dan Sektor, sedang perincian lebih lanjut

sampai pada proyek-proyek ditentukan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 3.

(1) Setiap triwulan dibuat laporan realisasi mengenai:

• Anggaran Pendapatan Rutin,

• Anggaran Pendapatan Pembangunan,

• Anggaran Belanja Rutin,

• Anggaran Belanja Pembangunan.

(2) Setiap triwulan dibuat laporan realisasi mengenai :

• Kebijaksanaan Perkreditan,

• Perkembangan lalu-lintas pembayaran luar negeri.

(3) Dalam laporan-laporan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini,

disusun pula prognosa untuk setiap triwulan mendatang.

(4) Badan ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(4) Badan Pemeriksa Keuangan memberitahukan hasil pemeriksaannya

atas laporan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

(5) Laporan-laporan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dalam pasal ini

dibahas bersama antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan

Rakyat Gotong Royong.

(6) Penyesuaian anggaran dengan Perkembangan/perubahan keadaan,

dibahas bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Gotong Royong.

Pasal 4.

Selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran 1970/1971 oleh

Pemerintah diajukan Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan

Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran

1970/1971 berdasarkan tambahan dan perubahan sebagai hasil

penyesuaian dimaksud dalam pasal 3 ayat (6) untuk mendapatkan

pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Pasal 5.

(1) Setelah tahun anggaran 1970/1971 berakhir, dibuat Perhitungan

Anggaran mengenai pelaksanaan anggaran.

(2) Perhitungan Anggaran dimaksud dalam ayat (1) pasal ini setelah

diteliti oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh

Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Pasal 6.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan (Indische

Comptabiliteitswet) yang bertentangan dengan bentuk dan susunan

Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7 ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 7.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1970.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Undang undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara

Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 30 Maret 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO.

Jenderal TNI.

Diundangkan di Jakarta.

pada tanggal 30 Maret 1970.

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ALAMSJAH.

Mayor Jenderal TNI.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1970

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 1970/1971.

UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 1970/1971 adalah Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara tahun kedua setelah Tahun Dinas Anggaran diubah dengan

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan pasal 7 Indische Comptabiliteitswet

(Lembara Negara Republik Indonesia tahun 1968 No. 53).

Sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kedua yang anggaran pembangunannya

disusun berdasarkan program yang merupakan manifestasi dari pelaksanaan Rencana

Pembangunan Lima Tahun I (1969-1974), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

1970/1971 tetap menempatkan bidang pertanian sebagai titik sentral pembangunan. Dengan

didasarkan pada pengertian bahwa penentuan sektor pertanian sebagai prioritas utama

kegiatan-kegiatan pembangunan mengandung arti pula diusahakan secara simultan

pembangunan sektor-sektor perekonomian yang akan menunjang sektor pertanian tersebut.

Sebagaimana lazimnya, sesuatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana

kerja Pemerintah yang dituangkan dalam angka-angka; dan untuk tahun anggaran 1970/1971,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1970/1971 adalah pengungkapan yang sedemikian

itu dari pada tugas-tugas pokok Kabinet Pembangunan. Maka adalah suatu kebijaksanaan

yang wajar jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dimaksud terutama mementingkan

perampungan usaha pembangunan yang telah dimulai dalam tahun anggaran 1969/1970,

disamping menyediakan dana untuk menampung bantuan proyek serta usaha pembangunan

baru. Dalam hubungan dengan adanya pengutamaan perampungan dari usaha pembangunan

yang telah dilaksanakan dalam anggaran 1969/1970 dan untuk kepentingan taraf kecepatan

pembangunan menurut Rencana Pembangunan Lima Tahun I, maka pembiayaan-pembiayaan

yang telah disediakan pada setiap tahap pembangunan menurut Rencana Pembangunan Lima

Tahun I, diusahakan dapat dipergunakan sesuai dengan perencanaannya, satu dan lainnya

tetap dalam daya absorbsi Lembaga-lembaga Negara/Departemen-departemen/Lembaga-

lembaga non-Departemen yang bersangkutan.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Dalam pada itu sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kedua dalam masa

Pembangunan Lima Tahun 1969-1974, maka perlu diusahakan adanya peningkatan dari

usaha-usaha penunjang dan pendorong sektor pertanian dengan mengutamakan adanya

perluasan kesempatan kerja dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi. Dengan

tetap dilandaskannya kebijaksanaan ekonomi Indonesia pada Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966, serta dipertahankannya prinsip

anggaran berimbang yang luwes dan dinamis di mana aspek dinamikanya bertujuan untuk

menciptakan public savings, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1970/1971

disusun berdasarkan asumsi-asumsi umum sebagai berikut:

• Dipertahankannya kestabilan moneter yang telah tercapai dalam tahun anggaran

1969/1970 serta terselenggaranya perkembangan harga ke arah yang lebih mantap lagi

dengan selalu diusahakan dalam jangkauan daya beli masyarakat;

• Dapat ditingkatkannya penerimaan Negara meskipun akan diberikan fasilitas-fasilitas dan

perangsang-perangsang fiskal kepada industri-industri baik industri yang telah ada

maupun industri baru dalam rangka penanaman modal;

• Target penerimaan Negara yang ditetapkan dari sektor perdagangan Internasional dapat

dipertahankan, meskipun adanya penyesuaian dalam kebijaksanaan ekonomi, antara lain

penyesuaian pola impor yang mendorong kegiatan pembangunan;

• Tidak terjadi perubahan yang menyolok dalam situasi Internasional yang dapat membawa

pengaruh negatif dalam hubungan ekonomi Internasional Republik Indonesia.

Adapun sistimatika daripada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1970/1971 adalah

sama dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1969/1970, sedangkan prinsip, bahwa

Anggaran Belanja Rutin disusun sedemikian rupa agar mempunyai effek bagi peningkatan

kemampuan pelaksanaan pembangunan, tetap dipegang teguh. Sejalan dengan prinsip

balanced budget tersebut di atas dan dengan tidak meninggalkan dasar pertanggungan-jawab

menurut ketentuan perbendaharaan yang ada dan berlaku, maka penggeseran antara mata-

anggaran, pasal dan pos dari sesuatu bagian anggaran, jika perlu dapat dilakukan. Pergeseran

antar mata anggaran dari sesuatu pos dari sesuatu bagian anggaran dilakukan dengan

persetujuan Presiden, sedang penggeseran antar pos adalah materi Undang-undang.

Adapun jika terdapat kelebihan dalam target tabungan Pemerintah, maka kelebihan itu

hendaknya dipergunakan bagi pembiayaan yang dapat lebih menunjang pembangunan

menurut skala prioritas yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun I.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Kemungkinan untuk mengadakan pergeseran dan atau penambahan pembiayaan adalah

bertujuan untuk mempertahankan kemantapan dan perkembangan ekonomi. Agar supaya

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat berfungsi sebagai alat pelaksana program

Pemerintah dan penggerak kegiatan ekonomi dalam masyarakat, maka di dalam

pelaksanaannya perlu diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

• Pelaksanaan sistim Planning-Programming-Budgeting (PPB) perlu lebih ditingkatkan.

• Adanya single management di dalam pengelolaan keuangan Negara berdasarkan

ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

• Disiplin di dalam pelaksanaan anggaran sesuai dengan Undang-undang ini serta

peraturan-peraturan pelaksanaannya.

• Peningkatan daya-guna di dalam Aparatur Negara yang menyangkut segi-segi strukturil,

proseduril dan personil.

• Administrasi Keuangan Negara termasuk prosedur pembelian agar diperbaiki dengan

memperhatikan sistim tender dan standardisasi harga maupun standardisasi materil.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2.

Cukup jelas.

Pasal 3.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Ayat (4)

Maksud daripada adanya ketentuan, bahwa Badan Pemeriksa Keuangan

mengadakan pemeriksaan atas tiap Laporan Triwulan ini, yang hasil

pemeriksaannya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong

Royong, khususnya Panitia Anggaran, sebagai bahan bila diadakan

pembahasan sesuatu Laporan Triwulan oleh panitia Anggaran.

Ayat (5)

Pembahasan dimaksudkan untuk menemukan prinsip-prinsip dalam

menentukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

berikutnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 5 ayat 1) jo pasal

23 ayat (1).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 4.

Cukup jelas.

Pasal 5.

Cukup jelas.

Pasal 6.

Cukup jelas.

Pasal 7.

Cukup jelas.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA

TAHUN 1970 YANG TELAH DICETAK ULANG