PENETAPAN BAGIAN XIV (KEMENTRIAN AGAMA)
Pasal 1
Bagian XIV (Kementerian Agama) dari Anggaran Republik Indonesia
untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti berikut:
BAGIAN XIV
BAB I (Pengeluaran)
14.1 Kementerian dan pengeluaran umum..... 10 309 900
14.2 Biro Peradilan Agama................. 6 718 100
14.3 Jawatan Urusan Agama................. 63 931 000
14.4 Jawatan Penerangan Agama............. 5 507 100
14.5 Jawatan Pendidikan Agama............. 15 540 200
14.6 Pendidikan...
PRESIDEN
14.6 Pendidikan Agama..................... 13 006 800
14.7 Pendidikan Agama pada Sekolah
Rendah/Lanjutan Negeri
(Umum dan Vak)....................... 21 160 900
14.8 Tunjangan Pendidikan Agama dan lain-lain
tunjangan............................ 26 899 000
14.9 Pengeluaran tidak tersangka.......... Memori
Jumlah............ 163 073 000
(Seratus enam puluh tiga juta tujuh puluh tiga ribu rupiah).
BAB II (Penerimaan)
14.1.1 Kementerian Pusat.
14.1.1.1Pembayaran kembali persekot-persekot gaji dan upah.
14.2.1 Ongkos-ongkos perkara.
14.2.1.1 Ongkos-ongkos perkara dalam hal perkawinan, perceraian,
nikah dan rujuk.
14.2.2 Ongkos-ongkos nikah, talak dan rujuk.
14.2.2.1 Ongkos-ongkos nikah, talak dan rujuk.
PRESIDEN
14.3.1 Pendidikan Agama.
14.3.1.1 Penerimaan uang kuliah.
2 Penerimaan uang sekolah.
3 Penerimaan uang ujian.
4 Penerimaan uang asrama.
5 Penerimaan uang tunjungan belajar.
14.4.1 Penerimaan berhubung dengan penjualan buku-buku dan
sebagainya.
14.4.1.1 Penjualan buku-buku, brosur-brosur dari Penerangan.
2 Penjualan barang-barang yang tak dapat dipakai dan tak
dapat dipergunakan lagi.
3 Penerimaan lain-lain.
Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku
surut sampai pada tanngal 1 januari 1954.
Agar...
PRESIDEN
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara
Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 1957
Presiden Republik Indonesia,
ttd
SOEKARNO
Diundangkan
pada tanggal 13 Nopember 1957
Menteri Kehakiman,
ttd
Menteri Agama,
ttd
K.H. ILYAS
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;