Pasal 21

(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan dengan cara:

• melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini;
• melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;
• melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi; dan
• melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.