Pasal 11

(1) Pejabat Negara terdiri atas :

• Presiden dan Wakil Presiden;
• Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyarawatan Rakyat;
• Ketua, Wakil ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
• Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
• Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
• Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
• Menteri dan jabatan yang setingkat Menteri;
• Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
• Gubernur dan Wakil Gubernur;
• Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan

PRESIDEN

• Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.

(2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara diberhentikan dari

jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.

(3) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara tertentu tidak perlu

diberhentikan dari jabatan organiknya.

(4) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), setelah selesai

menjalankan tugasnya dapat diangkat kembali dalam jabatan organiknya."

1. Judul BAB III, ketentuan Pasal 12, dan pasal 13 menjadi berbunyi sebagai berikut :

"BAB III

Bagian Pertama Tujuan Manajemen