Pasal 79

(1) Panwaslu kabupaten/kota menyelesaikan laporan dugaan

pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a, pada hari yang sama dengan diterimanya laporan.

(2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya

pelanggaran administratif oleh pelaksana Kampanye, tim Kampanye, dan peserta Kampanye di tingkat kabupaten/kota, Panwaslu kabupaten/kota menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU kabupaten/kota.

(3) KPU . . .

PRESIDEN

(3) KPU kabupaten/kota menetapkan penyelesaian laporan dan

temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana Kampanye, tim Kampanye, dan peserta Kampanye pada hari diterimanya laporan.

(4) Dalam hal Panwaslu kabupaten/kota menerima laporan

dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota, Panwaslu kabupaten/kota meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu.