Pasal 14

(1) Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

• kartu tanda penduduk dan akta kelahiran Warga Negara Indonesia;
• surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
• surat keterangan kesehatan dari rumah sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU;
• surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
• surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit dan/atau tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri;
• fotokopi NPWP dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi selama 5 (lima) tahun terakhir;
• daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon;
• surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
• surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
• surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan

tindak . . .

PRESIDEN

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

• bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
• surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang dan G.30.S/PKI dari kepolisian; dan
• surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesediaan yang bersangkutan diusulkan sebagai bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden secara berpasangan.

(2) Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,

paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penetapan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR.