PENETAPAN BAGIAN VIIIB (KEMENTRIAN PERHUBUNGAN JAWATAN

Bagian VIII B (Kementerian Perhubungan - Jawatan Pelayaran) dari

Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti

berikut:

BAB I (Pengeluaran)

8B.1 Jawatan dan pengeluaran umum ............ 8 404 500

8B.1A Dinas Kesehatan ......................... 560 000

8B.2 Dinas Kapal-kapal Negara ................ 37 740 000

8B.2A...

PRESIDEN

8B.2A Dinas Radio ............................. 5 471 000

8B.3 Dinas Hydrografi ........................ 3 575 000

8B.4 Kesyahbandaran dan Kepanduan ............ 10 705 000

8B.5 Perambuan dan Penerangan Pantai ......... 11 070 000

8B.6 Mahkamah Pelayaran ...................... 25 500

8B.7 Pengajaran Ilmu Pelayaran ............... 17 340 000

8B.8 Gudang-gudang dan Bengkel-bengkel ....... 4 905 000

8B.9 Pengeluaran tidak tersangka ............. Memori

Jumlah ................... 99 796 000

(Sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh enam

ribu rupiah).

BAB II (Penerimaan)

8B.1.1 Jawatan.

8B.1.1.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai

keperluan pegawai.

8B.1.2 Penerimaan umum.

8B.1.2.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai

keperluan pegawai.

2 Uang ujian.

3 Penghasilan dari sewa rumah.

4 Pengembalian...

PRESIDEN

4 Pengembalian persekot-persekot gaji pendapatan lain-lain.

5 Penjualan barang-barang yang tidak dapat dipakai atau yang

dapat dipakai tetapi kelebihan.

6 Penerimaan karena penjualan barang-barang di toko kapal.

7 Pendapatan dari truk-truk.

8 -

9 -

10 Penerimaan karena pekerjaan yang dilakukan oleh Kantor

Pembangunan Kapal untuk pihak ketiga.

11 -

12

13 Penerimaan berhubung dengan penerbitan "Suluh Nautika".

8B.1A.1 Dinas kesehatan.

8A.1A.1.1 Pembayaran biaya perawatan oleh yang bersangkutan begitu

pula sumbangan untuk tanggungan pengobatan dan pemberian

obat-obatan dengan percuma.

8B.2.1 Dinas Kapal-kapal Negara.

8B.2.1.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai

keperluan pegawai.

2 Penggantian oleh Jawatan-jawatan Negeri untuk pemakaian

kapal-kapal atau alat-alat lain dari Dinas Kapal-kapal Negara.

3 Penggantian...

PRESIDEN

3 Penggantian oleh orang-orang partikelir atau badan-badan

partikelir untuk pemakaian kapal-kapal atau alat-alat lain dari

Dinas Kapal-kapal Negara.

4 Penerimaan karena pekerjaan yang dilakukan guna pihak

ketiga.

8B.2A.1 Dinas Radio.

8B.2A.1.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran-pengeluaran

mengenai keperluan pegawai.

8B.3.1 Dinas Hydrografi.

8B.3.1.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai

keperluan pegawai.

2 Penerimaan karena mengeluarkan daftar-daftar arus dan air

pasang/air surut, berita-berita kepada pelaut-pelaut atau

pengumuman lain-lain.

3 Pendapatan penjualan peta-peta Indonesia di Negeri Belanda.

4 Penerimaan karena memperbaiki dan mencocokkan alat-alat

nautis.

8B.4.1 Kesyahbandaran dan Kepanduan.

8B.4.1.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai

keperluan pegawai.

2 Penggantian...

PRESIDEN

2 Penggantian karena pekerjaan Syahbandar atau pegawai-

pegawai yang bertindak sebagai demikian pada hari Minggu

dan hari-hari raja.

3 Penerimaan karena pemberian surat-surat kapal.

4 Penggantian karena pengukuran kapal.

5 Penerimaan karena pemberian surat-surat keterangan kapal.

6 Penerimaan karena pemeriksaan kesehatan penumpang-

penumpang di kapal-kapal haji.

7 Penggantian karena pemakaian kapal-kapal atau alat-alat lain.

8 Penggantian karena pekerjaan yang dikerjakan dengan mesin

clayton.

9 Penerimaan karena pekerjaan-pekerjaan tambahan pemberian

berita-berita mengenai pelayaran, upah-upah penjagaan

minyak.

10 Uang kepanduan.

8B.5.1 Perambuan dan Penerangan Pantai.

8B.5.1.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai

keperluan pegawai.

2 Penggantian oleh Jawatan-jawatan Negeri untuk pemakaian

kapal-kapal atau alat-alat lain.

3 Uang perambuan.

8B.7 ...

PRESIDEN

8B.7.1 Pengajaran Ilmu Pelayaran.

8B.7.1.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai

keperluan pegawai.

2 Sumbangan dalam perongkosan asrama dan perongkosan

karena pengajaran dan uang kursus.

8B.8.1 Gudang-gudang dan Bengkel-bengkel.

8B.8.1.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai

keperluan pegawai.

2 Penggantian-penggantian karena pekerjaan yang telah

dilakukan untuk jawatan-jawatan Neggeri.

3 Penggantian-penggantian karena pekerjaan yang telah

dilakukan untuk orang-orang partikelir.

4 Penggantian karena pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan

untuk pihak ketiga.

8B.9.1 Penerimaan lain-lain.

8B.9.1.1 Penerimaan lain-lain.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku

surut sampai pada tanggal 1 Januari 1954.

Agar...

PRESIDEN

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara

Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 26 Oktober 1957

Presiden Republik Indonesia,

ttd

SOEKARNO

Diundangkan

pada tanggal 13 Nopember 1957

Menteri Kehakiman

ttd

Menteri Perhubungan,

ttd

SUKARDAN