Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU Berlaku

MENYESUAIKAN PERATURAN-PERATURAN TENTANG KEPENJARAAN TENTARA

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1947

TENTANG

MENYESUAIKAN PERATURAN-PERATURAN TENTANG KEPENJARAAN TENTARA

(STAATSBLAD 1934, NO. 169 DAN 170) DENGAN KEADAAN SEKARANG.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebelum dibentuk Peraturan Kepenjaraan Tentara baru, perlu dengan segera menyesuaikan peraturan-peraturan tentang Kepenjaraan Tentara yang disebut dalam Staatsblad 1934 No. 169 dan 170 dengan keadaan sekarang;

Mengingat : Undang-undang tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara tanggal 27 Desember 1947 No. 39, pasal 5 ayat 1 Undang-undang Dasar, pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar, Peraturan Presiden tanggal 10 Oktober 1945 No. 2 dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG KEPENJARAAN TENTARA.

Pasal 1.

Undang-undang "Reglement voor de Militaire strafgestichten" (Stbl. 1934 No. 169) itu dapat disebut "Peraturan Kepenjaraan Tentara".

Pasal 2.

  1. Dimana disebut "het leger", maka perkataan ini diganti dengan "de angkatan darat".
  2. Dalam pasal 8 perkataan "legersamenstelling" diganti dengan "de samenstelling van de angkatan darat".

Pasal 3.

Dalam "Reglement voor de militaire strafgestichten diadakan perubahan-perubahan seperti berikut:

  1. Dalam pasal 1 ayat 2 sub a dan sub b diubah menjadi:
  • de militaire strafgevangenis tevens provoosthuis te Ambarawa;
  • de militaire strafgevangenis tevens provoosthuis te Pamekasan;
  1. Dimana terdapat perkataan "Legercommandant", maka perkataan itu diubah menjadi "Menteri Pertahanan".
  2. Dimana terdapat perkataan "militaire strafgevangenis tevens provoosthuis te Cimahi", maka perkataan itu diubah menjadi "militaire strafgevangenis tevens provoosthuis te Ambarawa".
  3. Pasal 4 dihapuskan.
  4. Dalam pasal 6 ayat 1 perkataan "Cimahi" diganti dengan "Ambarawa".
  5. a. Dalam pasal 19 ayat 1 sub a dan pasal 23 ayat 2 perkataan "auditeur-militair" diganti dengan "jaksa tentara".
  • Dalam pasal 19 ayat 1 sub a perkataan "of wel zoolang de zaak in gerectelijk onderzoek

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

is aan den commissaris belast met het nemen van informatien" dihapuskan.

  1. Dalam pasal 23 ayat 2 perkataan "dan wel den commissaris belast met her nemen der informatien" dihapuskan.
  2. Dalam pasal 55 ayat 4 perkataan "het leger" diganti dengan "de angkatan perang".

Pasal 4.

Dalam "Voorschriften betreffende de gevallen waarin, en de wijze waarop vrijheidsstraffen opgelegd aan een militair, kunnen worden tenuitvoergelegd op een andere plaats, dan in een voor de uitvoering der straf bestemd gesticht" (Stbl. 1934 No. 170) diadakan perubahan-perubahan seperti berikut :

  1. Dimana terdapat perkataan "Cimahi" maka perkataan itu diubah menjadi "Ambarawa of te Pamekasan".
  2. Dalam pasal 5 perkataan "krijgsraad" diganti dengan "Mahkamah Tentara (luar biasa)".

Pasal 5.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 27 Desember 1947.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Muda Pertahanan,

AROEDJI KARTAWINATA.

Menteri Kehakiman,

SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diumumkan pada tanggal 27 Desember 1947. Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

bahwa sebelum dibentuk Peraturan Kepenjaraan Tentara baru, perlu dengan segera menyesuaikan peraturan-peraturan tentang Kepenjaraan Tentara yang disebut dalam Staatsblad 1934 No. 169 dan 170 dengan keadaan sekarang;

MENGINGAT

Undang-undang tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara tanggal 27 Desember 1947 No. 39, pasal 5 ayat 1 Undang-undang Dasar, pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar, Peraturan Presiden tanggal 10 Oktober 1945 No. 2 dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X;