PENETAPAN BAGIAN III (KEMENTRIAN DALAM NEGERI) DARI ANGGARAN REPUBLIK
Pasal 1
Bagian III (Kementerian Dalam Negeri) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1952 ditetapkan seperti berikut:
BAGIAN III
BAB I (Pengeluaran)
1952
3.1 Kementerian dan pengeluaran umum ....... 63 286 000 3.2 Pendidikan pegawai .................... 7 920 700 3.3 Pengeluaran khusus berhubung dengan penyelenggaraan tatapraja............... 50 417 000 3.4 Pamong Praja ......................... 266 990 500 3.5 Polisi Pamong Praja .................... 32 297 600 3.6 Daerah Otonoom ...................... 1 880 704 000 3.7 Daerah Istimewa (Swapraja).............. 70 232 000 3.8 Desa dan daerah setingkat dengan desa... 36 200 000 3.9 Agraria .............................. 36 000 000
3.10 Pengeluaran tak tersangka .............. Memori
Jumlah ...... 2 444 047 800
1952 : Dua ribu empat ratus empat puluh empat juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah.
BAB II (Penerimaan)
3.1.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran umum. 3.1.1.1 Pembayaran kembali persekot gaji.
3.2.l Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran untuk tatapraja. 3 2.1.1 Pembayaran kembali oleh pihak ketiga untuk pemakaian kapal dan perahu yang disewa atau diurus oleh Pamong Praja. 3.2.2.1 Penerimaan dari kawat-kawat tilpon Pamong Praja. 2 Penerimaan dari stasiun-stasiun radio untuk keperluan pekerjaan Pamong Praja dalam daerah-daerah yang langsung berada dalam pimpinan Pemerintah Pusat. 3 Penerimaan dari Panitia sewa-menyewa rumah dan bangunan.
3.3.1 Biaya menggunakan tenaga Wali Kota. 3.3.1.1 Pembayaran kembali biaya-biaya oleh Kotapraja karena menggunakan tenaga Wali Kota. 3.3.2 Biaya menggunakan tenaga Sekretaris Kabupaten. 3.3.2.1 Pembayaran kembali separuh dari biaya-biaya oleh Kabupaten, karena menggunakan tenaga Sekretaris Kabupaten. 3.3.3 Biaya-biaya untuk Pegawai Negeri yang diperbantukan kepada daerah otonoom. 3.3.3.1 Pembayaran kembali biaya-biaya untuk Pegawai Negeri yang diperbantukan kepada daerah otonoom. 3.3.4 Daerah yang berdiri sendiri. 3.3.4.1 Pembayaran kembali pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk kepentingan daerah-daerah yang berdiri sendiri. 2 Pembayaran kembali persekot-persekot yang telah diberikan kepada daerah-daerah yang berdiri sendiri. 3 Pembayaran kembali biaya-biaya untuk Pegawai Negeri yang diperbantukan kepada daerah-daerah yang berdiri sendiri. 4 Pembayaran kembali pengeluaran sementara yang dilakukan untuk keperluan daerah-daerah yang berdiri sendiri (di antaranya
ongkos-ongkos dari barang-barang yang diserahkan kepada daerah- daerah tersebut).
3.4.1 Daerah Swapraja. 3.4.1.1 Pembayaran kembali pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk kepentingan daerah-daerah Swapraja. 2 Pembayaran kembali persekot-persekot yang telah diberikan kepada daerah-daerah Swapraja. 3 Pembayaran kembali biaya-biaya untuk Pegawai Negeri yang diperbantukan kepada daerah Swapraja. 3.4.1.4 Pembayaran kembali pengeluaran sementara yang dilakukan untuk keperluan daerah-daerah Swapraja (di antaranya ongkos-ongkos dari barang-barang yang diserahkan kepada daerah tersebut).
3.5.1 Tanah-tanah partikelir. 3.5.1.1 Penerimaan-penerimaan dari tanah-tanah partikelir yang dikembalikan kepada Negara, untuk mana belum dibuat peraturannya. 2 Pembayaran kembali oleh lain-lain Kementerian dari biaya bangunan-bangunan yang terletak dalam tanah-tanah partikelir yang dikembalikan kepada Negara (DLB). 3.5.2 Penerimaan berhubung dengan pemberian dan persewaan tanah. 3.5.2. 1 Pemberian tanah dengan hak eigendom atau dengan hak opstal. 2 Pemberian tanah dengan persewaan. 3 Pemberian tanah dengan erfpacht. 4 Pemberian tanah dengan erfelijk individueel bezitsrecht. 5 Penggantian ongkos-ongkos pemeriksaan permintaan erfpacht. 6 Konsesi tanah untuk pertanian. 7 Izin menyelidiki tanah-tanah.
3.6.1 Penerimaan lain-lain. 3.6.1. 1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan pegawai. 2 Penjualan barang-barang yang dapat digunakan dan disediakan untuk dinas Negara. 3 Penjualan barang-barang yang tak dapat digunakan dan barang- barang kelebihan. 4 Persewaan tambak-tambak ikan. 5 Penerimaan lain-lain. Pasal 2
Bagian III (Kementerian Dalam Negeri) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1953 ditetapkan seperti berikut:
BAGIAN III
BAB I (Pengeluaran)
1953 3.1 Kementerian dan pengeluaran umum.... 42 912 000 3.2 Pendidikan pegawai ................. 12 061 000 3.3 Pengeluaran khusus berhubung dengan penyelenggaraan tatapraja .......... 23 611 400 3.4 Pamong Praja ...................... 272 452 300 3.5 Pamong Praja .................. 32 139 300 3.6 Daerah Otonoom .................... 1 177 530 000 3.7 Daerah Swapraja .................... 43 304 000 3.8 Desa dan Daerah setingkat........... 64 085 000 3.9 Agraria ........................... 24 394 100 3.10 Pengeluaran tak tersangka........... Memori
1 692 489 100
1953 : Seribu enam ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah.
BAB II (Penerimaan)
3.1.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran umum. 3.1.1.1 Pembayaran kembali persekot gaji.
3.2.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran untuk tatapraja. 3.2.1.1 Pembayaran kembali oleh pihak ketiga untuk pemakaian kapal dan perahu yang disewa atau diurus oleh Pamong Praja. 3.2.2 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran khusus berhubung dengan penyelenggaraan tatapraja. 3.2.2.1 Penerimaan dari kawat-kawat telpon Pamong Praja. 2 Penerimaan dari statiun-stasiun radio untuk keperluan pekerjaan Pamong Praja dalam daerah-daerah yang langsung berada dalam pimpinan Pemerintah Pusat. 3 Penerimaan dari Panitia sewa-menyewa rumah dan bangunan.
3.3.1 Biaya menggunakan tenaga Wali Kota. 3.3.1.1 Pembayaran kembali biaya-biaya oleh Kotapraja karena menggunakan tenaga Wali Kota. 3.3.2 Biaya menggunakan tenaga Sekretaris Kabupaten. 3.3.2.1 Pembayaran kembali separuh dari biaya-biaya oleh Kabupaten, karena menggunakan tenaga Sekretaris Kabupaten. 3.3.3 Biaya-biaya untuk Pegawai Negeri yang diperbantukan kepada daerah otonoom. 3.3.3.1 Pembayaran kembali biaya-biaya untuk Pegawai Negeri yang diperbantukan kepada daerah otonoom. 3.3.4 Daerah yang berdiri sendiri. 3.3.4.1 Pembayaran kembali biaya-biaya untuk Pegawai Negeri yang diperbantukan kepada daerah-daerah yang berdiri sendiri.
3.4.1 Daerah Swapraja. 3.4.1.1 Pembayaran kembali biaya-biaya untuk Pegawai Negeri yang diperbantukan kepada daerah Swapraja.
3.5.1 Tanah-tanah partikelir. 3.5.1.1 Penerimaan-penerimaan dari tanah-tanah partikelir yang dikembalikan kepada Negara, untuk mana belum dibuat peraturannya. 2 Pembayaran kembali oleh lain-lain Kementerian dari biaya bangunan-bangunan yang terletak dalam tanah- tanah partikelir yang dikembalikan kepada Negara (DLB). 3.5.2 Penerimaan berhubung dengan pemberian dan persewaan tanah. 3.5.2.1 Pemberian tanah dengan hak eigendom atau dengan hak opstal. 2 Pemberian tanah dengan persewaan. 3 Pemberian tanah dengan erfpacht. 4 Pemberian tanah dengan erfelijk individueel bezitsrecht. 5 Penggantian ongkos-ongkos pemeriksaan permintaan erfpacht. 6 Konsesi tanah untuk pertanian. 7 Izin menyelidiki tanah-tanah.
3.6.1 Penerimaan lain-lain. 3.6.1.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan pegawai. 2 Penjualan barang-barang yang dapat digunakan dan disediakan untuk dinas Negara. 3 Penjualan barang-barang yang tak dapat digunakan dan barang- barang kelebihan.
4 Persewaan tambak-tambak ikan. 5 Penerimaan lain-lain.
Pasal 3
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1954
INDONESIA,
SUKARNO
MENTERI DALAM NEGERI ai,
Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1954
CATATAN
Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;