Pasal 45

(1) Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harrrs ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak

Undang-Undang ini diundangkan. (2t Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Ra1ryat Republik Indonesia paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.