Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN ATAS KETENTUAN PASAL 54 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (STBL. 1847:23)

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 1971

TENTANG

PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN ATAS KETENTUAN PASAL 54 KITAB

UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan ekonomi pada

umumnya perlu meningkatkan usaha pengerahan dana-dana dari

masyarakat;

• bahwa guna memperlancar usaha pengerahan dana-dana dipandang

perlu untuk mengadakan penyesuaian antara ketentuan-ketentuan

perundang yang berlaku dengan kebutuhan perkembangan

penghidupan ekonomi dewasa ini;

• bahwa karenanya perlu segera mengadakan perubahan dan

penambahan atas ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum

Dagang (Stbl. 1847 : 23).

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (I) Undang-Undang Dasar-1945;

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.

XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan

Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;

1. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847: 23)

sebagaimana acapkali telah diubah dan ditambah.

Memperhatikan : I. Undang-undang No. 9 tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang No. I tahun 1969

(Lembaran-Negara tahun 1969 No. 16; Tambahan Lembaran-

Negara No. 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi

Undang-undang;

1. Undang …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Undang-undang No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal

Dalam Negeri sebagaimana yang telah diubah dan ditambah

kemudian;

1. Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

sebagaimana yang telah diubah dan ditambah kemudian.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Undang-undang tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan

Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847: 23).

Pasal I.

Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847 : 23) diubah

dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Hanya pemegang saham yang berhak mengeluarkan suara.

Setiap pemegang saham sekurang-kurangnya berhak mengeluarkan

satu suara.

(2) Dalam hal modal perseroan terbagi dalam saham-saham dengan

harga nominal yang sama, maka setiap pemegang saham berhak

mengeluarkan suara sebanyak jumlah saham yang dimilikinya.

(3) Dalam hal modal perseroan terbagi dalam saham-saham dengan

harga nominal yang berbeda, maka setiap pemegang saham berhak

mengeluarkan suara sebanyak kelipatan dari harga nominal saham

yang terkecil dari perseroan terhadap keseluruhan jumlah harga

nominal dari saham yang dimiliki pemegangnya.

Sisa suara yang belum mencapai satu suara tidak diperhitungkan.

(4) Pembatasan …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(4) Pembatasan mengenai banyaknya suara yang berhak dikeluarkan

oleh pemegang saham dapat diatur dalam akta pendirian, dengan

ketentuan bahwa seorang pemegang saham tidak dapat

mengeluarkan lebih dari enam suara apabila modal perseroan

terbagi dalam seratus saham atau lebih, dan tidak dapat

mengeluarkan lebih dari tiga suara apabila modal perseroan terbagi

dalam kurang dari seratus saham.

(5) Tidak seorang pengurus atau komisaris dibolehkan bertindak

sebagai kuasa dalam pemungutan suara.

Pasal II.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam

Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,

pada tanggal 29 Maret 1971.

Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO

Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta,

pada tanggal 29 Maret 1971.

Sekretaris Negara Republik Indonesia

ALAMSJAH Letnan

Jenderal T.N.I.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG No. 4 TAHUN 1971

TENTANG

PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN ATAS KETENTUAN PASAL 54 KITAB UNDANG-

UNDANG HUKUM DAGANG (STBL. 1847 : 23).

A. PENJELASAN UMUM.

Sambil menunggu sesuatu peninjauan kembali mengenai bentuk-bentuk usaha

perseroan dan persekutuan dalam rangka peninjauan Kitab Undang-undang Hukum Dagang

secara keseluruhan sesuai dengan bunyinya Undang-undang No. 9 Tahun 1969, maka urgensi

yang dirasakan perlu adalah perubahan dan penambahan sistim hak suara dalam bentuk usaha

perseroan ter batas yang dimuat dalam pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl.

1847 : 23). Pada dasarnya ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum

Dagang adalah sistim hak suara yang terbatas, dan dengan berlakunya Undang-undang ini

sistim tersebut tidak dihapuskan, tetapi bagi seorang pemegang saham terbuka kesempatan

untuk mengadakan pilihan antara sistim hak suara yang terbatas dengan sistim hak suara yang

tak terbatas. Sistim hak suara yang tak terbatas ini berarti bahwa seorang pemegang saham

berhak mengeluarkan suara, sebanyak jumlah saham yang dimilikinya.

Langkah demikian ini diambil dalam rangka perbaikan dan pembangunan ekonomi

nasional, yang dirasakan perlu oleh masyarakat yang secara aktip dan pasip ikut membantu

dalam pelaksanaan pengerahan dana-dana dalam bidang-bidang dan sektor-sektor usaha

komersiil. Untuk kepentingan tersebut diperlukan peninjauan kembali ketentuan-ketentuan

dasar utama dalam struktur bentuk-bentuk usaha perseroan dan persekutuan yang

berhubungan erat dan masih dianggap dapat menghambat kelancaran pengerahan dana-dana

baik dalam penanaman modal dalam negeri, maupun penanaman modal asing, yang secara

parsiil telah diwujudkan dalam Undang-undang ini.

Adalah suatu kenyataan bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang ini erat

sekali hubungannya dengan Undang-undang No. 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 No.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

16, Tambahan Lembaran-Negara No. 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi

Undang-undang dan Undang-undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam

Negeri sebagaimana diubah dan ditambah kemudian maupun Undang-undang No. 1 Tahun

1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana juga telah diubah dan ditambah

kemudian dengan maksud agar supaya dengan dinamikanya masyarakat dan daya kreatip

rakyat dapat menimbulkan akumulasi modal yang dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan

produktip.

Dalam rangka pengamanan pelaksanaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Sementara No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan landasan Ekonomi,

Keuangan dan Pembangunan serta pula dalam rangka kebiasaan yang berlaku di Indonesia

terhadap Kitab Undang-undang Hukum Dagang antara lain yang bersangkutan dengan pasal-

pasal 40 dan 52, maka di dalam praktek telah berlaku ketentuan-ketentuan yang diikuti oleh

para pendiri pada penyusunan anggaran dasar suatu perseroan terbatas, yaitu bahwa saham-

saham prioritas dari/atau saham-saham pendiri dikeluarkan atas nama.

Selain dari pada itu dalam hal penjualan saham oleh para pemegang saham, maka

klausula yang disebut "pre-emptive rights" sering pula dimuat dalam anggaran dasar perseroan

terbatas, yang pada pokoknya menentukan bahwa bila seorang pemegang saham akan menjual

sahamnya, saham itu harus ditawarkan terlebih dahulu kepada para pemegang saham yang

telah ada, atau dalam hal pengeluaran saham baru para pemegang saham yang telah ada diberi

hak terlebih dahulu untuk membelinya.

Adapun yang mengenai penjualan saham dari persero Pemerintah yang berasal dari

kekayaan Negara yang dipisahkan, di mana masalah penanaman kekayaan Negara ini

sangatlah erat hubungannya dengan kebijaksanaan keuangan Negara, maka mengenai

penjualan saham tersebut akan diatur tersendiri dalam suatu Peraturan Pemerintah, sejalan

dengan ketentuan tersebut dalam penjelasan pasal 3 ayat (3) Undang-undang No. 9 Tahun

Suatu ketentuan lain yang juga dapat dimuat dalam anggaran dasar perseroan terbatas,

adalah apa yang dinamakan "klausula oligarki", yang bertujuan untuk memberikan beberapa

wewenang khusus dalam perseroan kepada pihak lain dari pada para pemegang saham

mayoritas, antara lain untuk menempatkan wakil-wakilnya dalam dewan direksi dan/atau

dewan komisaris.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I.

(1) Orang yang bukan pemegang saham tidak dapat mengeluarkan suara dalam rapat

umum pemegang saham. Setiap pemegang saham sekurang-kurangnya berhak

mengeluarkan satu suara, sehingga apabila ada pecahan saham, maka pecahan saham

yang bersama-sama mempunyai harga nominal sama dengan satu saham, disamakan

dengan satu saham.

(2) Cukup jelas.

(3) Yang menjadi dasar perhitungan hak suara, adalah kelipatan dari jumlah harga saham

yang dimiliki seorang pemegang saham terhadap harga saham yang terkecil dari

perseroan.

(4) Dalam hal pemegang saham masih ingin menggunakan sistim hak suara yang terbatas,

maka ayat (1) membuka kesempatan dan hal ini juga berarti bahwa perseroan terbatas

yang telah mempunyai sistim hak suara yang terbatas dapat tetap menggunakan

anggaran dasarnya. Ketentuan tersebut memungkinkan pula dilakukannya perubahan

anggaran dasar untuk memiliki sistim yang tak terbatas sebagaimana diatur dalam ayat

(2) dan (3).

(5) Cukup jelas.

Pasal II.

Cukup jelas.

(Termasuk Lembaran-Negara Republik Indonesia

tahun 1971 No. 20).

---

CATATAN

Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA

TAHUN 1971 YANG TELAH DICETAK ULANG