Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG NO. 1 TAHUN 1963 TENTANG PELUNASAN CUKAI TEMBAKAU OLEH PERUSAHAAN HASIL TEMBAKAU DAN PENGELUARAN HASIL HASIL TEMBAKAU DARI PERUSAHAAN PERUSAHAAN ITU KE DALAM PEREDARAN BEBAS (LEMBARAN NEGARA TAHUN.196

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG- REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 1964

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

NO. 1 TAHUN 1963 TENTANG PELUNASAN CUKAI TEMBAKAU

OLEH PERUSAHAAN HASIL TEMBAKAU DAN PENGELUARAN HASIL-HASIL

TEMBAKAU DARI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN ITU KE DALAM

PEREDARAN BEBAS (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 NO. 11)

MENJADI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa cara pemungutan cukai tembakau kini perlu ditinjau kembali

untuk dapat mempertahankan produksi hasil-hasil tembakau serta

pengamanan pemasukan keuangan Negara;

• bahwa keadaan sekarang memerlukan tindakan-tindakan yang

mendesak untuk menjamin kontinuitet produksi hasil-hasil tembakau

dan menghindarkan pengangguran;

• bahwa karena keadaan yang mendesak, Pemerintah berdasarkan pasal

22 ayat (1) Undang-undang Dasar telah mengatur hal tersebut di atas

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun

1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 11);

• bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut perlu

ditetapkan menjadi Undang-undang.

Mengingat : 1. Pasal-pasal 5, 20 dan 22 Undang-undang Dasar;

1. Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) dan pasal 29 ayat (1) dan ayat (2)

Ordonansi Cukai Tembakau (Stbl. 1932- No. 517);

1. Instruksi…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. Instr.2/Ko. T.O.E. tahun

1962 tentang memperkuat Front Ekonomi 1962:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 1963

yang diundangkan pada tanggal 2 Maret 1963:

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong

Memutuskan :

1. Mencabut : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

NO. 1 TAHUN 1963 TENTANG PELUNASAN CUKAI

TEMBAKAU OLEH PERUSAHAAN-PERUSAHAAN HASIL

TEMBAKAU TANPA PITA-PITA CUKAI DAN PENGELUARAN

HASIL-HASIL TEMBAKAU DARI PERUSAHAAN-

PERUSAHAAN ITU KEDALAM PEREDARAN BEBAS TANPA

PITA CUKAI, YANG DIUNDANGKAN PADA TANGGAL 2

MARET 1963 DALAM LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1963 NO.

11:

1. Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

NO. 1 TAHUN 1963 TENTANG PELUNASAN CUKAI

TEMBAKAU OLEH PERUSAHAAN-PERUSAHAAN HASIL

TEMBAKAU DAN PENGELUARAN HASIL-HASIL TEMBAKAU

DARI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN ITU KEDALAM

PEREDARAN BEBAS, YANG DIUNDANGKAN PADA

TANGGAL 3 JUNI 1963, MENJADI UNDANG-UNDANG.

Pasal 1…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1.

Terhadap hasil-hasil tembakau yang dihasilkan oleh perusahaan-

peruahaan hasil tembakau dalam daerah pabean, Menteri Urusan

Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan berwenang untuk tidak

memperlakukan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 12 ayat

(1) dan ayat (3) dan pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dari Ordonansi Cukai

Tembakau (Stbl. 1932 No. 517 yang telah diubah dan ditambah beberapa

kali, terakhir dengan Undang-undang No. 14 Prp tahun 1959).

Pasal 2.

Pelunasan cukai tembakau yang terhutang oleh perusahaan-perusahaan

hasil tembakau dilakukan dengan cara yang akan ditetapkan oleh Menteri

Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan yang tercantum dalam

Ordonansi Cukai Tembakau (Stbl 1932 No. 517 yang telah diubah dan

ditambah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang No. 14 Prp

tahun 1959) dan "Tabaksaccijns Verordening" (Stbl. 1932 No. 560 yang

telah diubah dan ditambah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Pemerintah No. 54 tahun 1959).

Pasal 3.

Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan mengatur

lebih lanjut pelaksanaan Undang-undang ini.

Pasal 4.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai

daya surut sampai tanggal 1 Januari 1963.

Agar…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-

Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta.

pada tanggal 1 Juni 1964

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 1 Juni 1964

WAKIL SEKRETARIS NEGARA,

ttd

SANTOSO S.H.

BRIG. JEND. T.N.I.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 56

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1964

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

NO. 1 TAHUN 1963 TENTANG PELUNASAN CUKAI TEMBAKAU OLEH

PERUSAHAAN- PERUSAHAAN HASIL TEMBAKAU DAN PENGELUARAN

PERUSAHAAN ITU KEDALAM PEREDARAN BEBAS

(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1963 NO.11)

MENJADI UNDANG-UNDANG.

UMUM.

1. Berhubung dengan sangat berkembangnya industri hasil-hasil tembakau dalam

negeri, pendapatan cukai tembakau dewasa ini merupakan sumber keuangan

Negara yang amat penting.

1. Pelunasan cukai-tembakau berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku sampai

sekarang ini ialah dengan cara menyerahkan (menjual) pita-pita cukai untuk

dilekatkan pada bungkusan-bungkusan hasil tembakau.

1. Berhubung dengan adanya pemikiran untuk meninjau cara penggunaan pita-cukai

dan untuk menghindarkan kelambatan dalam produksi hasil-hasil tembakau dan

pengangguran, maka dipandang sangat perlu untuk sebagai langkah pendahuluan

mengambil tindakan-tindakan yang merupakan penyimpangan dari cara

pemungutan cukai tembakau terhadap hasil-hasil tembakau tersebut.

PASAL DEMI PASAL.

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2655