UNDANG-UNDANG TENTANG UNDIAN-UANG NEGARA

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1947

TENTANG

UNDANG-UNDANG TENTANG UNDIAN-UANG NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu diadakan peraturan umum yang mengenai Undian-uang Negara;

Mengingat : pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, berhubung dengan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG UNDIAN-UANG NEGARA.

Pasal 1.

(1) Pada tiap-tiap waktu yang tertentu, menurut keputusan Menteri Keuangan, Pemerintah

dapat mengeluarkan undianuang Negara.

(2) Besarnya undian-uang tidak boleh melebihi jumlah sepuluh juta rupiah tiap kali.

(3) Besarnya undian-uang lain yang tidak dikeluarkan oleh Negara menurut ayat (2), tidak

boleh melebihi lima puluh ribu rupiah.

Pasal 2.

(1) Terhadap undian Negara, Menteri Keuangan menetapkan:

• jumlah dan macam atau besarnya hadiah;

• besarnya undian uang;

• harga penjualan undian;

• waktu penarikan undian;

(2) Jika perlu, waktu tersebut dalam ayat (1) sub d dapat diubah.

Pasal 3.

(1) Hasil penjualan undian, setelah dikurangi dengan jumlah hadiah dan biaya lain, menjadi

penerimaan Negara.

(2) Uang hadiah yang tidak diminta dalam waktu enam bulan sesudah penarikan, tidak dapat

ditagih lagi dan uang hadiah tersebut menjadi penerimaan Negara.

(3) Undian-Uang Negara dibebaskan dari pembayaran bea apapun juga.

Pasal 4.

Peraturan untuk menjalankan undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 5.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 28 Nopember 1947.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Keuangan,

A.A. MARAMIS.

Diumumkan pada tanggal 29 Nopember 1947. Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

UNDANG-UNDANG 1947 No. 38.

PENJELASAN UMUM.

Untuk mencapai imbangan yang sehat antara pengeluaran dan pemasukan uang Negara, Pemerintah telah mengambil beberapa tindakan. Tetapi hasil daripada tindakan-tindakan itu hingga kini belum memuaskan.

Berhubung dengan itu, maka Pemerintah kini merencanakan suatu usaha yang akan menambah pemasukan uang. Untuk menarik sebagian dari uang, yang berada di tangan masyarakat dan tidak dipergunakan secara effectief, guna keperluan Negara Pemerintah akan mengadakan undian-uang. Mengadakan undianuang itu memang adalah salah satu usaha disamping usahausaha lain, yang lazim dijalankan oleh suatu Negara yang pada suatu saat memerlukan uang yang sementara tidak dipenuhi oleh penerimaan-penerimaan yang telah ditetapkan.

Oleh karena hal-hal yang bertalian dengan undian-uang Negara itu belum diatur seperlunya, maka dianggap perlu soal ini ditetapkan dengan Undang-undang, sebagaimana diusulkan dalam rencana Undang-undang ini.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Ayat (1) dan (2), Pemerintah bermaksud untuk masa yang akan datang mengeluarkan undian-uang tiaptiap bulan sekali. Adapun besarnya undian-uang yang akan diadakan itu dalam bulan Nopember dan atau Desember 1947, sebagai permulaan ditetapkan 1. juta rupiah, jumlah mana untuk bulan-bulan selanjutnya mungkin diperbesar, tetapi tidak akan melebihi jumlah 10 juta rupiah. Undian-uang pertama, yang akan disebut "Undianuang Negara bulan Desember 1947", akan terdiri dari 150.000 lembar surat undian a Rp. 10,- (Sepuluh rupiah) per surat undian. Besarnya uang hadiah adalah Rp. 750.000,- terbagi sbb :

1 hadiah pertama dari Rp. 150.000,- = Rp. 150.000,- 2 hadiah kedua dari Rp. 75.000,- = Rp. 150.000,- 3 hadiah ketiga dari Rp. 50.000,- = Rp. 150.000,- 5 hadian keempat dari Rp. 10.000,- = Rp. 50.000,- 50 hadiah kelima dari Rp. 1.000,- = Rp. 50.000,- 750 hadiah keenam dari Rp. 100,- = Rp. 75.000,- 5.000 hadian ketujuh dari Rp. 25,- = Rp. 125.000,-

Jumlah 5811 hadiah ........................ Rp. 750.000,-

Dengan susunan uang hadiah seperti terlukis di atas, undian uang Negara diharapkan akan menarik perhatian dan minat masyarakat sebaik-baiknya.

Ayat (3). Dengan penetapan Presiden tgl. 24-1-1946 No. 3/S.D., ditetapkan bahwa segala urusan dalam hal mengadakan undian-uang dan sebagainya masuk dalam lingkungan pekerjaan Kementerian Sosial. Berdasarkan atas Penetapan ini oleh Kementerian tersebut dengan Maklumatnya No. 18 tahun 1946 diadakan peraturan sementara. Oleh karena batas jumlah besarnya undian belum ditetap- kan, maka untuk mengatur hal ini, pula untuk menghin- darkan persaingan antara Negara dan fihak partikelir, yang akan mengeluarkan undian uang, baiklah jumlah besarnya undian uang lain yang tidak dikeluarkan

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

oleh Negara, ditetapkan sampai Rp. 50.000,- seperti diusulkan.

Pasal 2.

Cukup jelas.

Pasal 3.

Ayat (1) dan (2);

Cukup jelas.

Ayat (3).

Untuk undian-undian yang diadakan oleh fihak partikelir pada umumnya harus dibayar bea 20% untuk Negeri dan 2% untuk kaum fakir miskin, dihitung dari jumlah uang undian yang surat-surat undiannya telah terjual.

Oleh karena bea-bea ini masuk dalam penerimaan Negara, maka undian-uang Negara dapat dibebaskan dari pembayaran bea-bea termaksud.

Pasal 4. dan 5

Cukup jelas.