PENETAPAN BAGIAN IX (KEMENTERIAN PENERANGAN)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)

NOMOR 37 TAHUN 1958 (37/1958)

TENTANG

PENETAPAN BAGIAN IX (KEMENTERIAN PENERANGAN)

DARI ANGGARAN

REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955

Presiden Republik Indonesia,

Mengingat:

Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; Memutuskan :

Pasal 1.

Bagian IX. Bab I (Pengeluaran) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Penerangan ditetapkan seperti berikut: BAGIAN IX

KEMENTERIAN PENERANGAN.

BAB I (Pengeluaran).

9.1 Kementerian dan pengeluaran umum ...... 25.374.000 9.2 Perusahaan Film ....................... 15.918.000 9.3 Distribusi Film ....................... Memori 9.4 Radio ................................. 29.955.000 9.5 Propinsi-propinsi ..................... 67.269.000 9.6 Pengeluaran tidak tersangka ........... Memori Jumlah ..... 138.516.000 (Seratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu rupiah).

Pasal 2.

Bagian IX, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Penerangan ditetapkan

www.djpp.depkumham.go.id

sebagai berikut:

BAB II (Penerimaan).

9.1 KEMENTERIAN DAN PENERIMAAN UMUM.

9.1.1 Kementerian. 9.1.1.1 Pendapatan dari mempersewakan ruangan. 2 Pendapatan dari penginapan wartawan-wartawan luar negeri. 3 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran, mengenai keperluan pegawai. 9.1.2 Penerimaan umum. 9.1.2.1 Pembayaran kembali persekot-persekot. 2 Pendapatan dari penjualan brosur-brosur dan lain-lain penerbitan. 3 Pendapatan dari sertipikat-sertipikat deviden. 4 Pendapatan dari penjualan potret. 5 Pendapatan dari mempersewakan film-film. 6 Pembayaran kembali dari subsidi majalah-majalah/surat- surat kabar. 7 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai. 8 Pendapatan dari percetakan-percetakan kecil.

9.2 PERUSAHAAN FILM.

9.2.1 Perusahaan Film Negara. 9.2.1.1 Pendapatan dari penjualan dan penyewaan film. 2 Pendapatan dari mempersewakan ruangan. 3 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.

9.3 DISTRIBUSI FILM.

9.3.1 Jawatan Distribusi Film dalam likwidasi. 9.3.1.1 Pendapatan dari penyewaan film-film Jawatan Distribusi Film Negara dalam Rwidasi.

9.4 RADIO.

9.4.1 Jawatan Radio. 9.4.1.1 Pendapatan dari mempersewakan ruangan. 2 Pendapatan dari langganan dan adpertensi penerbitan dan lain-lain. 3 Pendapatan dari pertunjukan umum, sayembara pendengar, konkurs musik dan nyanyi dan lain-lain.

www.djpp.depkumham.go.id

4 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.

9.5 PENERIMAAN RUPA-RUPA.

9.5.1 PENERIMAAN rupa-rupa. 9.5.1.1 Penjualan barang-barang yang digunakan dan dipakai untuk Pemerintah. 2 Penjualan barang-barang yang tidak dipakai dan tidak berguna. 3 Penerimaan lain-lain.

Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1958. Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Diundangkan pada tanggal 17 Juli 1958, Menteri Kehakiman,

G.A. MOENGKOM.

Menteri Penerangan,

SUDIBJO.

Lampiran gambar lihat fisik *) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber: LN 1958/87

www.djpp.depkumham.go.id