PENETAPAN BAGIAN VIIIB (KEMENTERIAN PERHUBUNGAN-JAWATAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)
NOMOR 36 TAHUN 1958 (36/1958)
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN VIIIB (KEMENTERIAN PERHUBUNGAN-JAWATAN
PENGAWASAN PELAYARAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA
UNTUK TAHUN DINAS 1955 *)
Presiden Republik Indonesia,
Mengingat:
Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat: Memutuskan :
Pasal 1.
Bagian VIII, B Bab I (Pengerluaran) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Perhubungan - Jawatan Pengawasan Pelayaran ditetapkan seperti berikut:
BAGIAN VIII B
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
(JAWATAN PENGAWASAN PELAYARAN).
BAB I (Pengeluaran).
8B.1 Jawatan dan pengeluaran umum ......... 8.145.500 8B.IA Dinas Kesehatan ...................... 1.362.500 8B.2 Dinas Kapal-kapal Negara ............. 32.849.300 8B.2A Dinas Radio .......................... 5.192.200 8B.3 Dinas Hydrografi ..................... 4.026.000
*) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 tanggal 2 Nopember 1956 pada hari Jum'at, P. 41/1956. 605
www.djpp.depkumham.go.id
8B.4 Kesyahbandaran dan Kepanduan ......... 10.945.000 8B.5 Perambuan dan Penerangan Pantai ...... 9.585.500 8B.6 Mahkamah Pelayaran ................... 25.000 8B.7 Pengajaran Ilmu Pelayaran ............ 9.156.000 8B.8 Gudang-gudang dan Bengkel-bengkel .... 6.887.000 8B.9 Pengeluaran tidak tersangka .......... Memori Jumlah : .......... 88.174.000 (Delapan puluh delapan juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
Pasal 2.
Bagian VIII B, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Perhubungan - Jawatan Pengawasan Pelayaran ditetapkan sebagai berikut:
BAB II (Penerimaan).
8B.1 JAWATAN DAN PENERIMAAN UMUM.
8B.1.1 Jawatan. 8B.1.1. 1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan-pegawai. 8B.1.2 Penerimaan Umum. 8B.1.2. 1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai. 2 Uang ujian. 3 Penghasilan dari sewa rumah. 4 Pengembalian persekot-persekot gaji dan pendapatan lain- lain. 5 Penjualan barang-barang yang tidak dapat dipakai atau yang dapat dipakai tetapi kelebihan. 6 Penerimaan karena penjualan barang-barang di toko kapal. 7 Pendapatan dari truk-truck. 8 - 9 - 10 Penerimaan karena pekerjaan yang dilakukan oleh Kantor
www.djpp.depkumham.go.id
Pembangunan Kapal untuk pihak ketiga. 11 - 12 - 13 Penerimaan berhubung dengan penerbitan "Suluh Nautika".
8B.1A DINAS KESEHATAN.
8B.1A.1 Dinas Kesehatan. 8B.1A.1. 1 Pembayaran biaya perawatan oleh yang bersangkutan begitu pula sumbangan untuk tanggungan pengobatan dan pemberian obat-obatan dengan percuma.
8B.2 DINAS KAPAL-KAPAL NEGARA.
8B.2.1 Dinas Kapal-kapal Negara. 8B.2.1. 1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai. 2 Penggantian oleh Jawatan-jawatan Negeri untuk pemakaian kapal-kapal atau alat-alat lain dari Dinas Kapal-kapal Negara. 3 Penggantian oleh orang-orang partikelir atau badan-badan partikelir untuk pemakaian kapal-kapal atau alat-alat lain dari Dinas Kapal-kapal Negara. 4 Penerimaan karena pekerjaan yang dilakukan guna pihak ketiga.
8B.2A DINAS RADIO.
8B.2A. 1 Dinas Radio. 8B.2A.1. 1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
8B.3 DINAS HYDROGRAFI.
8B.3.1 Dinas Hydrografi. 8B.3.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai. 2 Penerimaan karena mengeluarkan daftar-daftar arus dan air pasang air surut, berita-berita kepada pelaut-pelaut atau pengumuman lain-lain. 3 Pendapatan penjualan peta-peta Indonesia di Negeri Belanda.
www.djpp.depkumham.go.id
4 Penerimaan karena memperbaiki dan mencocokkan alat- alat nautis.
8B.4 KESYAHBANDARAN DAN KEPANDUAN.
8B.4.1 Kesyahbandaran dan Kepanduan. 8B.4.1. 1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai. 2 Penggantian karena pekerjaan Syahbandar atau pegawai- pegawai yang bertindak sebagai demikian pada hari Minggu dan hari-hari raya. 3 Penerimaan karena pemberian surat-surat kapal. 4 Penggantian karena pengukuran kapal. 5 Penerimaan karena pemberian surat-surat keterangan kapal. 6 Penerimaan karena pemeriksaan kesehatan penumpang- penumpang di kapal-kapal haji. 7 Penggantian karena pemakaian kapal-kapal atau alat- alat lain. 8B.4.1. 8 Penggantian karena pekerjaan yang dikerjakan dengan mesin clayton. 9 Penerimaan karena pekerjaan-pekerjaan tambahan pemberian berita-berita mengenai pelayaran, upah-upah penjagaan minyak. 10 Uang kepanduan.
8B.5 PERAMBUAN DAN PENERANGAN PANTAI.
8B.5.1 Perambuan dan Penerangan Pantai. 8B.5.1. 1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai. 2 Penggantian oleh Jawatan-jawatan Negeri untuk pemakaian kapal-kapal atau alat-alat lain. 3 Uang perambuan.
8B.7 PENGAJARAN ILMU PELAYARAN.
8B.7.1 Pengajaran Ilmu Pelayaran. 8B.7.1. 1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
www.djpp.depkumham.go.id
2 Sumbangan dalam perongkosan asrama dan perongkosan karena pengajaran dan uang kursus.
8B.8 GUDANG-GUDANG DAN BENGKEL-BENGKEL
8B.8.1 Gudang-gudang dan Bengkel-bengkel. 8B.8.1. 1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai. 2 Penggantian-penggantian karena pekerjaan yang telah dilakukan untuk Jawatan-jawatan Negeri. 3 Penggantian-penggantian karena pekerjaan yang telah dilakukan untuk orang-orang partikelir. 4 Penggantian karena pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan untuk pihak ketiga.
8B.9 PENERIMAAN LAIN-LAIN.
8B.9.1 Penerimaan lain-lain. 8B.9.1. Penerimaan lain-lain.
Pasal 3.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.
www.djpp.depkumham.go.id
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran- Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1958. Presiden Republik Indoesia,
SOEKARNO.
Diundangkan, Pada tanggal 17 Juli 1958. Menteri Kehakiman,
G.A. MAENGKOM.
Menteri Perhubungan,
SUKARDAN.
Lampiran gambar lihat fisik
*) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956
Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber: LN 1958/86
www.djpp.depkumham.go.id