MEMPERCEPAT PERADILAN PADA PENGADILAN TENTARA.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1947

TENTANG

MEMPERCEPAT PERADILAN PADA PENGADILAN TENTARA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa pada masa sekarang untuk sementara waktu perlu sekali diadakan kesempatan untuk mempercepat peradilan pada Pengadilan Tentara.

Mengingat : Undang-undang No. 7 dan No. 8 tahun 1946, Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1946 dan No. 4 tahun 1947 pasal 5 ayat 1 dan pasal 24 dari Undang-undang Dasar, pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tertanggal 16 Oktober 1945, No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG SUSUNAN DAN ACARA PENGADILAN TENTARA.

Pasal 1.

Guna acara pidana dari Pengadilan Tentara dapat dipakai peraturan "Summier" yang termuat dalam titel XI Herziene Inlandsch Reglement untuk segala perkara di seluruh Indonesia.

Pasal 2.

Apabila pasal 1 dijalankan, Pengadilan Tentara bersidang dengan seorang Hakim yaitu Ketuanya, seorang Jaksa Tentara (Agung), seorang Panitera dan sebagai penasehat seorang opsir tentara yang ditunjuk oleh Hakim itu.

Pasal 3.

Jika perlu, Hakim dapat menentukan tempat sidang di luar tempat kedudukannya atau di luar daerah hukumnya.

Pasal 4.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 28 Nopember 1947.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Perdana Menteri,

AMIR SJARIFOEDDIN.

Menteri Kehakiman,

SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diumumkan pada tanggal 28 Nopember 1947. Sekretaris Negara,

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

A.G. PRINGGODIGDO.

PENJELASAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1947.

UMUM.

Pada masa sekarang terasa benar keperluan untuk mempercepat pemeriksaan perkara-perkara oleh Pengadilan Tentara, agar supaya dapat dialami betul-betul adanya peradilan untuk tentara. Dengan mempercepat pemeriksaan itu kepastian hukum akan bertambah.

Salah satu jalan untuk mencapai maksud tadi ialah membuka kemungkinan mempergunakan peraturan acara sumir H.I.R. untuk acara pemeriksaan pada Pengadilan Tentara, karena dalam acara sumir tidak perlu adanya surat tuntutan dari Jaksa.

Jalan yang kedua ialah memungkinkan perkara-perkara diperiksa dan diputus oleh satu hakim saja, jadi tidak perlu oleh suatu dewan hakim.

Jalan yang ketiga ialah memungkinkan Pengadilan Tentara bersidang di luar tempat kedudukannya atau di luar daerah hukumnya. Kesulitan yang mungkin terdapat jikalau perkaraperkara diperiksa di tempat kedudukan atau di dalam daerah hukum. Pengadilan Tentara dengan jalan demikian dapat dihindarkan.

Tiga jalan tersebut di atas diambil oleh undang-undang ini dan dicantumkan pada pasal 1, 2 dan 3.

Perlu ditegaskan, bahwa acara sumir itu dapat dipakai untuk segala perkara, jadi juga untuk perkara yang besar, maka peraturan darurat ini hanya akan berlaku untuk sementara waktu saja. Apabila keadaan negara surah menjadi biasa, peraturan ini segera akan ditarik kembali, sehingga undangundang No. 7 dan 8 tahun 1946 berlaku lagi seluruhnya.

Pasal demi pasal.

Pasal 1.

Titik berat dari pasal ini terletak pada perkataan "segala perkara". Jadi yang dapat diajukan dimuka hakim secara singkat ini, tidak hanya perkara-perkara yang mudah dalam hal pembuktian dan dalam hal menjadikan peraturan serta terdakwanya kira-kira akan dijatuhi hukuman pokok tidak lebih dari satu tahun penjara, tetapi semua perkara pidana. Perkataan "di seluruh Indonesia" bermaksud menegaskan, bahwa titel XI H.I.R., juga berlaku untuk Mahkamah Tentara yang daerah hukumnya terletak di luar daerah Jawa dan Madura.

Pasal 2.

Yang menjadi hakim yaitu Ketua Pengadilan Tentara, jadi seorang ahli hukum. Adanya Opsir-penasehat dalam sidang dianggap perlu agar supaya sifat ketentaraan dari Pengadilan Tentara jangan sampai hilang sama sekali.

Pasal 3.

Sudah suduk dijelaskan dalam penjelasan bagian umum